Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mengidentifikasi sejumlah kejanggalan pada proses pemenangan PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) dan PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) atas 12 proyek sistem penyediaan air minum (SPAM) di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ( PUPR).

KPK menilai, lelang diatur sedemikan rupa untuk dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP yang dimiliki oleh orang yang sama. “Kami memang menemukan sejumlah kejanggalan. Ada dugaan persoalan-persoalan kenapa PT WKE dan PT TSP itu kemudian memenangkan sejumlah proyek,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (7/1/2019).

“Kami menduga sudah ada “pembagian” di antara kedua perusahaan ini untuk nilai-nilai proyek tertentu. Kami sudah mengidentifikasi kejanggalan-kejanggalan itu,” sambung Febri. Menurut Febri, saat ini KPK sedang fokus pada perkara suap dalam pengadaan SPAM ini.

Di sisi lain, kata dia, KPK tak menutup kemungkinan mengembangkan kasus ini ke dugaan korupsi oleh korporasi. “Bahwa nanti jika ditemukan misalnya perbuatan itu dijalani secara sistematis oleh korporasi maka tentu tidak menutup kemungkinan didalami lebih lanjut,” kata dia.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka. Keempat tersangka yang diduga memberi suap adalah Direktur Utama PT Wijaya Kusuma Emindo (WKE) Budi Suharto; Direktur PT WKE Lily Sundarsih, dan dua Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) bernama Irene Irma serta Yuliana Enganita Dibyo.

Sementara, empat orang yang disangka menerima suap adalah Kepala Satuan Kerja Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Strategis Lampung Anggiat Partunggul Nahat Simaremare; Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satker SPAM Darurat Teuku Moch Nazar, dan PPPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Anggiat, Meina, Nazar dan Donny diduga menerima suap untuk mengatur lelang terkait dengan proyek pembangunan SPAM tahun anggaran 2017-2018 di Umbulan 3, Lampung, Toba 1, dan Katulampa. Dua proyek lainnya adalah pengadaan pipa High Density Polyethylene (HDPE) di Bekasi dan daerah bencana di Donggala, Palu, Sulawesi Tengah. Lelang diduga diatur sedemikian rupa agar dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP.

PT WKE dan PT TSP diminta memberikan fee 10 persen dari nilai proyek. Fee tersebut kemudian dibagi 7 persen untuk kepala Satker dan 3 persen untuk PPK. Keempat tersangka terduga penerima diduga mendapatkan uang dengan kisaran jumlah bervariasi terkait kepengurusan proyek-proyek tersebut.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “KPK: Lelang 12 Proyek Air Minum PUPR Diatur supaya Dimenangkan 2 Perusahaan Saja”, https://nasional.kompas.com/read/2019/01/07/23120311/kpk-lelang-12-proyek-air-minum-pupr-diatur-supaya-dimenangkan-2-perusahaan.

Jakarta – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri mengeluh sering dituduh sebagai simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI). Megawati mengaku gemas dengan kabar hoaks tersebut.

“Saya dibilang PKI, tapi kok sampai hari ini enggak ditangkap ya?,” ujar Mega dalam acara Megawati Bercerita di kantor DPP PDIP, Jakarta pada Senin, 7 Januari 2019.

Kendati demikian, terkadang Mega mengaku tak ambil pusing dengan berbagai tuduhan tersebut. Toh, kata dia, masyarakat kelas bawah yang masih belum terpelajar juga banyak yang tidak mengerti maksud PKI.

“Kita juga sedang menyiapkan amandemen peraturan pemerintah untuk menjadi dasar hukum bagi Kepala BP Batam yang akan dirangkap oleh Wali Kota Batam paling lambat 30 April 2019”

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution memastikan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) akan mendapatkan tugas untuk mengawal masa transisi hingga 30 April 2019.

Darmin dalam acara pelantikan Kepala dan Dua Deputi BP Batam di Jakarta, Senin, menambahkan pelaksanaan tugas tersebut akan dijalankan seiring dengan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 mengenai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.

“Kita juga sedang menyiapkan amandemen peraturan pemerintah untuk menjadi dasar hukum bagi Kepala BP Batam yang akan dirangkap oleh Wali Kota Batam paling lambat 30 April 2019,” kata Darmin selaku Ketua Dewan Kawasan Batam.

Sebelumnya, pada Rapat Terbatas Kabinet pada 12 Desember 2018, pemerintah memutuskan bahwa Kepala BP Batam akan dijabat ex-officio oleh Wali Kota Batam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Kawasan Batam memastikan kebijakan jabatan ex-officio Kepala BP Batam oleh Wali Kota Batam tidak melanggar ketentuan rangkap jabatan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sebagai persiapan menjelang pengelolaan BP Batam kepada ex-officio Walikota Batam, maka selama masa transisi, Dewan Kawasan memutuskan untuk melantik Edy Putra Irawady sebagai Kepala BP Batam.

Selain Edy Putra, ikut dilantik Purwiyanto sebagai Deputi Bidang Administrasi dan Umum BP Batam serta Dwianto Eko Winaryo sebagai Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha BP Batam.

“Ketiga pejabat ini akan bertugas sekaligus merangkap jabatan deputi yang kosong. Kami percaya hal ini bisa dipikul dengan baik sehingga apa yang sudah diputuskan berjalan dengan efektif,” kata Darmin.

Hadir dalam pelantikan ini antara lain Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun dan Ketua DPRD Provinsi Kepulauan Riau Jumaga Nadeak.

Melalui pengangkatan ini, maka Edy Putra mendapatkan mandat untuk menyiapkan laporan peralihan jabatan ex-officio serta menyiapkan regulasi teknis untuk pelaksanaan jabatan ex-officio.

Tugas lainnya dari Kepala BP Batam dalam masa transisi ini adalah melaksanakan tugas rutin yang tidak bersifat kebijakan dan melanjutkan beberapa rencana BP Batam yang telah disusun sebelumnya.

Edy Putra telah memenuhi kriteria karena mempunyai pengalaman sebagai pimpinan birokrasi senior dan mempunyai pengetahuan mengenai Batam serta kebijakan dan pelaksanaan investasi dan pelaksanaan berusaha.

Selain itu, Edy Putra yang saat ini menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mampu menciptakan iklim yang kondusif baik konsolidasi internal maupun komunikasi ke pelaku usaha dan masyarakat.

Dalam jangka panjang, Darmin mengharapkan kepengurusan BP Batam yang baru dapat mengatasi dualisme kepemimpinan yang selama ini terjadi di Batam dan kegiatan investasi dapat kembali berjalan normal.

“Dengan demikian, proses perizinan investasi dan berusaha di Batam akan dapat segera selesai karena komando kebijakan berada pada satu tangan,” ujarnya.

Sumber: Antara

Palembang— Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Arief Budiman menyebut kebijakan membocorkan pertanyaan pada debat pasangan calon (paslon) presiden dan wakil presiden pada 17 Januari bertujuan untuk menjaga martabat para kandidat.

“Kalau dibocorkan itu kan kesannya disembunyi-sembunyikan lalu dibocor-bocorkan. Itu memang disepakati, diskusi dulu pembahasan metode debat itu. Pertama, kita harus menjaga martabat kedua pasangan calon. Kedua, kita tidak ingin ada pertanyaan yang justru saling menjatuhkan,” ujar Arief usai pelantikan Komisioner KPU kabupaten/kota se-Sumatra Selatan di Hotel Horison Ultima, Palembang, Senin (7/1) dilansir melalui cnnindonesia.com

Arief berujar pihaknya berkaca pada pengalaman debat-debat sebelumnya yang terlalu mendetail dan sangat merinci hingga berkesan menjatuhkan salah satu pasangan kandidat pemilu. Dirinya pun menegaskan tidak menginginkan ada pertanyaan selain yang sudah disiapkan oleh KPU sebagai penyelenggara debat.

“Jadi kita tidak ingin ada pertanyaan lain. Debat itu kan salah satu metode kampanye. Tujuan debat adalah tersampaikannya visi, misi, dan program masing-masing pasangan calon dengan baik,” kata dia.

Terpisah, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Arsul Sani menyatakan keputusan KPU tersebut tidak membawa keuntungan ataupun kerugian bagi semua pihak.

“Tidak ada untung, tidak ada rugi. Pak Jokowi sebagai petahana, tentu pada dirinya sudah ada dan sudah tersimpan data-data kebijakan, termasuk juga tabulasi, atas pro dan kontra,” kata Arsul di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (7/1).

TKN Jokowi-Ma’ruf, kata dia, melihat sebenarnya kisi-kisi pertanyaan itu dapat membantu kedua pasangan calon untuk mempersiapkan data-data dan jawaban yang lebih detail.

“Kalau orang tidak tahu kan, barangkali tidak bawa data, juga belum secara internal didiskusikan, jawaban hanya seminimal mungkin. Tentu ada sisi positif dan negatif,” ujarnya.

Sementara itu anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, Fadli Zon, menyebut keputusan KPU membocorkan pertanyaan-pertanyaan debat perdana Pilpres 2019 membuat debat itu tak lagi menarik.

“Cukup aneh, menurut saya kenapa harus pertanyaan-pertanyaan itu dibocorkan atau diberikan? Itu kan enggak asyik lagi, enggak ada gregetnya, enggak ada efek kejutnya,” kata Fadli di kompleks parlemen, Jakarta.

Jakarta – Koordinator Juru Bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Dahnil Simanjuntak, mengatakan, keputusan KPU yang membatalkan pemaparan visi misi calon presiden-wakil presiden yang sedianya akan digelar pada 9 Januari 2019 mendatang, menimbulkan kerugian bagi proses demokrasi Indonesia.

“Jadi menurut saya, ini justru merugikan bagi kualitas demokrasi kita,” kata dia, dalam diskusi Pojok Jubir ‘KPU Batal Sosialisasikan Visi Misi Paslon, Ada apa?’ di Media Center Prabowo-Sandi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin.

Simanjuntak mengatakan, sebenarnya melalui penyampaian visi-misi tersebut, dapat meningkatkan kualitas demokrasi jika disampaikan secara langsung oleh kandidat capres-cawapres.

“Sebab masyarakat dapat mengeksplorasi secara langsung dan mendalami visi misi langsung dari capres-cawapresnya,” tuturnya.

Ia memastikan, pasangan capres-cawapres nomor urut 02 Prabowo-Sandi sangat siap menyampaikan visi misi untuk menjawab tudingan yang selama ini dialamatkan kepada keduanya, yang disebut banyak gimmick dan melemparkan pernyataan sensasional.

“Jadi yang terbayang dari Pak Prabowo dan Bang Sandi, satu forum di mana ada panelis dari universitas yang punya kompetensi dan keadilan terus bisa menggali, bahkan bisa membantah, bisa mengkritik seluruh visi dan misi yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan Bang Sandi selama 2 jam itu, itu yang terbayang,” ungkapnya.

Menurut dia, dari penyampaian visi misi tersebut bisa menjadi kesempatan bagi publik yang ingin mengetahui secara detail visi misi Prabowo-Sandi karena tidak sedikit orang sangat ingin mengetahui lebih jauh tentang Prabowo-Sandi, hal ini bisa dilihat dari animo masyarakat jika keduanya datang ke daerah.

“Pak Prabowo merasa tertantang, ini lebih seru, nah ini ada kesempatan publik. Media itu melihat kompetensi dan harapan yang ditawarkan oleh calon ya. Itulah kenapa kemudian Mas Priyo dan kawan-kawan itu menyampaikan sebaiknya memang visi misi ini disampaikan langsung oleh capres dan cawapres. Nah kemudian teman-teman TKN Jokowi-Ma’ruf menolak terkait hal itu,” paparnya.

Mantan ketua PP Pemuda Muhammadiyah ini menambahkan, meskipun penyampaian visi misi ini bukan bersifat debat, tidak diatur undang-undang, namun inisiatif KPU ini yang patut diapresiasi.

Sumber: Antara

Empat wilayah di Maluku Utara diantaranya Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Pulau Morotai, dan Kota Ternate, diguncang gempa bumi berkekuatan 6,5 skala richter. Gempa yang terjadi senin dini hari itu berpusat di wilayah laut sebelah Barat Laut Kabupaten Halmahera Utara dan tidak berpotensi tsunami