Debat capres pertaruhan elektabilitas dan integritas kedua paslon

Jadwal debat capres perdana di situs KPU RI. (Rangga Jingga)

Jakarta – Debat antar calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan Presiden 2019 merupakan salah satu metode kampanye yang diatur dalam Undang-Undang No 7/2017 tentang Pemilu.

Dalam pasal 277 ayat 1 dinyatakan debat berlangsung selama lima kali dan disiarkan secara luas melalui media elektronik. Debat capres-cawapres perdana akan dilaksanakan pada 17 Januari 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta.

Debat menjadi sarana dalam menyampaikan visi dan misi, program kerja dan juga pandangan dalam mengatasi masalah-masalah yang berkembang di masyarakat.

Debat capres dan cawapres juga merupakan pertaruhan elektabilitas kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden, Jokowi-Ma’ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.
Pemilih diperkirakan akan memilih calon yang dianggap mampu menguasai segala persoalan dan mencari solusi dari persoalan tersebut.

Debat perdana ini akan mengangkat tema hukum, hak asasi manusia, korupsi dan terorisme. Indonesia akan menyaksikan gagasan dan program masing-masing kandidat dalam aspek-aspek terkait tema tersebut.

Pengamat Politik dari Indonesian Public Institute (IPI), Jerry Massie, berpendapat debat menjadi salah satu penentu capres dalm memenangi kompetisi. Selain itu ada juga campaigns  (kampanye), imaging political (pencitraan politik) dan blusukan.

Debat memiliki pengaruh karena 192 juta pemilih bisa menyaksikan kandidat mereka mempresentasikan desain dan rencana induk ke depan seperti apa dan bagaimana.

Dalam konteks ini, sang petahana Jokowi lebih diuntungkan dari Prabowo yang belum pernah menjabat di eksekutif. Untuk itu, Prabowo akan lebih banyak bermain teori bukan praktek.

Debat merupakan adu gagasan, ide, kemampuan baik manajerial dan kepemimpinan. Memang akan seru di topik HAM dan masalah korupsi.

“Menurut saya disinilah kedua capres mampu menerjemahkan kebutuhan publik bahkan mampu menjawab keraguan publik khususnya pemilih ‘swing voters’ (pemilih mengambang) dan undecided voters (pemilih belum menentukan pilihan),” kata Jerry, di Jakarta, Minggu.

Debat capres-cawapres menjadi salah satu pertaruhan elektabilitas dan integritas serta kredibilitas kedua paslon, Jokowi-Ma’ruf dan Prabowo-Sandi, katanya.

Unggul di debat menjadi pembuka jalan untuk menang pilpres 2019.  Kedua pasangan calon harus merebut minimal tiga kemenangan dalam lima kali ajang debat Pilpres 2019.

Kemenangan di debat, akan menentukan sekitar 40 persen pemilih pemula atau bahasa gaul “pemilih mileneal” yang diperkirakan sekitar 80 juta, katanya.

Berdasarkan survei Indikator, elektabilias Jokowi-Ma’ruf 54,9 persen, sementara Prabowo-Sandiaga 34,8 persen. Sementara sisanya, sebesar 9,2 persen responden belum menentukan pilihan dan 1,1 persen memilih untuk tidak akan memilih di antara keduanya atau golongan putih (golput).

Elektabilitas kedua pasangan capres-cawapres masih bisa berubah mengingat pilpres masih sekitar tiga bulan lagi.

Debat pengaruhi “swing voters”

Pengamat politik dari UIN Jakarta, Adi Prayitno, menilai debat capres dan cawapres menjadi momen penting untuk menaikkan citra dan elektabilitas kandidat, terutama mempengaruhi “swing voters” yang belum menentukan pilihan.

Karenanya, visi misi, program kerja, dan tawaran kerja menjadi penting dinarasikan dengan baik,  tuturnya.

“Swing voters” hakikatnya adalah pemilih rasional yang melihat personifikasi kandidat dengan program terukur, bukan normatif. Melihat komitmen politik kandidat dengan serius bukan semata retorika.

Untuk itu, debat tidak bisa sepelekan. Apalagi suara pemilih ‘swing voter’ masih signifikan, katanya.

Tunggu gebrakan cawapres

Pada debat perdana nanti, publik menunggu gebrakan Maruf Amin dan Sandi mengingat dua sosok ini sebagai debutan dalam pilpres.

“Terutama Sandi sebagai penantang harus menampilkan kebaruan yang diinginkan publik. Argumennya mesti lebih nendang dan keras, jangan hanya datar saja. Sejauh ini Sandi datar saja apa adanya tanpa diferensiasi yang tak terlampau meyakinkan,” katanya.

Pemilih millenial juga akan mengikuti arah mata angin yang berhembus. Kalau pasangan nomor urut 01, Jokowi-Ma’ruf dominan dalam debat, maka millenial akan memilih.

Namun sebaliknya, jika Prabowo-Sandi yang unggul millenial akan cenderung memilihnya karena pemilih millenial itu preferensi politiknya sangat ditentukan siapa kandidat yang paling kuat pengaruhi opini publik.

Hal senada juga disampaikan Direktur Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma), Said Salahudin, bahwa debat capres-cawapres diyakini cukup efektif untuk mempengaruhi pilihan Pemilih.

Apa yang menjadi visi dan misi pasangan calon akan dinilai oleh Pemilih. Aspek rasionalitas program, argumentasi, gestur, gaya berdebat, dan penggunaan bahasa biasanya akan menjadi pertimbangan utama Pemilih.

Tetapi, kondisi itu lazimnya terjadi pada penyelenggaraan Pilpres yang kemampuan pesertanya dalam berdebat belum pernah disaksikan oleh Pemilih.

Sementara di Pilpres 2019 nanti, Pemilih pada umumnya sudah mengetahui kualitas capres Joko Widodo dan Prabowo Subianto. Sebab, keduanya sudah pernah berhadapan pada debat Pilpres 2014.

“Jadi, efek debat capres nanti saya kira tidak akan berpengaruh banyak terhadap pilihan Pemilih. Kalau pun ada pengaruhnya, terbesar saya kira akan datang dari kelompok Pemilih pemula,” kata Said.

Pemilih pemula ini pada umumnya baru melek politik. Sensasi debat Jokowi versus Prabowo lima tahun yang lalu belum pernah mereka rasakan.

“Permasalahannya, jumlah Pemilih pemula ini tidak cukup jelas. Ketua KPU bilang sekitar lima juta orang, sementara salah seorang anggota KPU menyebut sekira 1,2 juta Pemilih,” katanya.

Tetapi untuk debat cawapres kondisinya mungkin akan berlainan dengan debat capres karena pasangan Jokowi dan Prabowo di Pilpres 2019 ini berbeda dengan Pilpres 2014.

Karena Ma’ruf Amin maupun Sandiaga Uno belum pernah berhadap-hadapan dalam sesi debat, tuturnya.

Sebagian Pemilih mungkin pernah menyaksikan kualitas Sandiaga pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Tetapi kala itu dengan lawan debat yang berbeda. Sedangkan saat ini masyarkat banyak yang belum melihat kemampuan  Ma’ruf Amin, tuturnya.

Dari sesi debat Ma’ruf versus Sandiaga itulah kemungkinan bisa muncul perubahan elektabilitas dari kedua pasangan calon.

Sebab, Pemilih pemula, ‘swing voters’ dan kelompok ‘undecided voters’ sepertinya masih dapat ‘digoda’ oleh para cawapres pada saat sesi debat nanti.

“Jadi, debat cawapres tampaknya lebih berpeluang untuk mengubah pilihan Pemilih dibandingkan dengan debat capres. Debat antara Ma’ruf Amin yang sudah berusia sangat senior dan Sandiaga Uno yang jauh lebih junior boleh jadi sudah sangat dinanti,” katanya.

sumber: Antara




LAM Riau Pinta Yaqut Berhenti Membuat Gaduh

“Apalagi kita tidak memerlukan logikanya, kontroversi-kontroversinya”

Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat LAM Riau, Datuk Seri Al Azhar/foto: cakaplah.com

Pekanbaru, detikriau.org – Lembaga Adat Melayu Riau  (LAMR) menilai pernyataan Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qoumas yang menyebut ada kelompok radikal di Riau yang mendukung salah satu kontestan Pilpres 2019 sebagai pernyataan HOAX. Sebab menurutnya pernyataan Yaqut hanya berdasarkan asumsi tanpa didukung data valid.

“Soal pernyataan Yaqut itu, tak perlu ditanggapi berlebih-lebihan,” kata Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat (MKA) LAMR, Datuk Seri Al Azhar, Ahad (13/1/2019).

Al Azhar menilai, pernyataan Yaqut tersebut tidak didukung data pendukung. Dia hanya berasumsi tanpa data valid.

“Bagi kita itu hoax. Tanpa data pendukung itu (pernyataan Yaqut) hoax,” tegas Al Azhar.

Untuk itu, Al Azhar meminta Yaqut berhenti membuat gaduh. Karena dulu Yaqut sudah buat kegaduhan, sehingga ketenangan masyarakat terganggu dengan rencana kehadirannya ke Riau.

“Jadi sekarang jangan lagi lah buat kegaduhan. Urusan saja diri sendiri dan organisasinya itu. Lebih baik dia tengok dirinya, dan jangan tengok di luar,” cakap Al Azhar.

Al Azhar menduga Yaqut sengaja menyebut ada kelompok radikalisme di Riau yang mendukung peserta Pemilu 2019 karena dia penasaran. Sebab setelah dia mencoba mempersulit dakwah Ustaz Abdul Somad di pulau Jawa tapi masyarakat tetap tidak peduli.

“Dia (Yaqut) penasaran, kenapa kita tidak ikut gendangnya. Karena orang tak peduli kepadanya, ketika dia akan datang ke Riau dengan isu-isu seperti itu (kirab satu negeri) orang menolaknya. Apalagi kita tidak memerlukan logikanya, kontroversi-kontroversinya,” tegasnya.

Menurut Al Azhar, Yaqut tidak mengenal Riau. Jadi untuk apa masyarakat menanggapi berlebihan soal penyataannya. Karena masyarakat juga mengetahui seolah-olah Yaqut lebih tahu tentang segalanya.

“Saya kira sikapnya yang seolah serba tahu tentang segalanya malah membuat masyarakat akan mengetahui siapa dia,” tukasnya.

Artikel ini sudah tayang dilaman cakaplah.com dengan judul “Soal Kelompok Radikal, LAM Riau Sebut Pernyataan Ketum GP Ansor Hoax”./ https://www.cakaplah.com/berita/baca/2019/01/13/soal-kelompok-radikal-lam-riau-sebut-pernyataan-ketum-gp-ansor-hoax/#sthash.dzCF7ejO.dpbs

Editor: Faisal




Ahli: Gempa Megathrust Selandia Baru Dapat Terjadi Kapan Saja

Zona subduksi Hikurangi adalah jalur patahan terbesar di Selandia Baru. Kredit: East Coast Lab

Jakarta – Gempa megathrust yang disebabkan oleh pecahnya garis patahan terbesar Selandia Baru kini tinggal masalah waktu, menurut para ahli, sebagaimana dilaporkan Daily Mail, 10 Januari 2019.

Para ilmuwan mengatakan suatu peristiwa di sepanjang zona subduksi Hikurangi kini lebih mungkin terjadi daripada perkiraan sebelumnya.

Sebuah proyek tanggap darurat yang dikenal sebagai ‘Rencana Respons Hikurangi’ kini sedang dilakukan jika terjadi bencana, dengan lima Kelompok Manajemen Darurat Pertahanan Sipil (CDEM) dari seluruh Pantai Timur Pulau Utara bergabung untuk melindungi masyarakat.

Proyek Hikurangi akan menguraikan bagaimana penduduk harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk menggunakan perencanaan berbasis skenario. Proyek ini mengasumsikan gempa bumi dan tsunami berkekuatan 8,9 akan melanda Selandia Baru.

Manajer darurat, ilmuwan, dan pemangku kepentingan utama bekerja sama untuk mengembangkan rencana tersebut. Pimpinan Proyek Natasha Goldring memperingatkan bahwa gempa berkekuatan 8,9 merupakan skenario yang mungkin.

“Skenario yang kami gunakan untuk mendukung pengembangan rencana respons ini adalah contoh yang sangat realistis dari apa yang bisa kami hadapi dalam hidup kami, atau anak-anak dan cucu-cucu kami.”

Menurut Goldring, membangun rencana respons sangat penting dalam mengangkat kesiapan dan ketahanan terhadap gempa bumi dan tsunami di masa depan pada patahan Hikurangi.

Para ilmuwan mendapatkan wawasan tentang kemungkinan peningkatan peristiwa di sepanjang zona subduksi Hikurangi setelah mempelajari gempa bumi Kaikoura 2016 yang mengguncang Pulau Selatan negara itu.

Ada juga bukti yang menunjukkan tekanan semakin meningkat pada patahan. Ilmuwan GNS, Dr Laura Wallace mengatakan, pecahan di sepanjang garis patahan sudah pasti di beberapa titik di masa depan.

“Kami tahu zona subduksi Hikurangi dapat menghasilkan gempa bumi besar dan tsunami, dan peristiwa ini telah terjadi di masa lalu,” kata Dr. Wallace sebagaimana dikutip The Gisborne Herald.

“Sementara kita sedang melakukan penelitian lebih lanjut untuk membangun gambaran yang lebih jelas tentang bahaya yang ditimbulkan oleh patahan Hikurangi, kami tahu bahwa pecahan di beberapa titik di masa depan pasti.”

Serangkaian lokakarya perencanaan dijadwalkan pada Februari 2019 dan akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses, termasuk pemerintah daerah dan pusat, penyedia infrastruktur dan layanan darurat.

Yang juga terlibat dalam proyek ini adalah penyedia layanan kesehatan, organisasi non-pemerintah, dan pakar dari berbagai universitas dan sektor bisnis utama.

Simak artikel lain tentang gempa megathrust Selandia Baru di kanal Tekno Tempo.co.

DAILY MAIL | GISBORNE HERALD/ Tempo.co




Soal Kelompok Radikal, GP Ansor Dianggap Memanaskan Suasana

Ferry Mursyidan Baldan (kanan). Dok.TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat

Jakarta – Badan Pemenangan Nasional Prabowo – Sandiaga Uno menilai pernyataan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) Yaqut Cholil Qoumas yang mengatakan ada kelompok radikal yang berhubungan dengan salah satu calon presiden pada pemilihan presiden 2019 hanya untuk memanaskan suasana.

“Ya santai saja, kami tahu mana yang memanaskan suasana saja,” ujar Direktur Relawan BPN, Ferry Mursyidan Baldan, saat ditemui di Jakarta Selatan, Sabtu 12 Januari 2019 melansir Tempo.co

Ferry meminta kontestasi pilpres diisi dengan penyampaian yang baik. Tidak mengumbar pernyataan yang berbahaya dan bisa merusak persatuan.

Hal yang sama disampaikan oleh juru bicara BPN Irfan Yusuf Hasyim. Menurut dia, pernyataan Ketua Umum GP Anshor itu tak perlu ditanggapi. Ia menuturkan sebaiknya seluruh pendukung kedua pasangan calon berkonsentrasi saja pada program dan visi-misi pasangan yang didukung.

“Sama juga kalau saya ngomong ada ormas kepemudaan yang disusupi paham tertentu. Dua-duanya nggak perlu ditanggapi.”

Yaqut sebelumnya mengatakan ada kelompok radikal yang berhubungan dengan salah satu kandidat peserta pemilihan presiden 2019. Meskipun demikian, dia enggan menjelaskan lebih jauh kepada kandidat yang mana kelompok radikal ini bernaung. “Saya tak mau sebut, namun faktanya ada. Bisa dirasakan lah. Saya kira semua juga tahu,” ujar Yaqut di Kompleks Istana Kepresidenan, kemarin.




Alumni 212 Gelar Tabligh Akbar di Solo, Jalan Protokol Ditutup

Persaudaraan Alumni 212 Solo menggelar tabligh akbar di Bundaran Gladak Solo, Ahad 13 Januari 2018. Acara itu membuat jalan protokol di kota itu ditutup. TEMPO/AHMAD RAFIQ

Jakarta – Persaudaraan Alumni 212 Solo menggelar acara tabligh akbar di Bundaran Gladak Solo, Ahad 13 Januari 2019. Jalan Slamet Riyadi yang merupakan jalan protokol di kota tersebut ditutup.Massa telah berdatangan di lokasi aksi sejak pukl 06.00 WIB. Mereka berkumpul di titik pusat aksi yang berada di sebelah barat monumen Patung Slamet Riyadi.

Jalan Slamet Riyadi terpaksa ditutup lantaran massa yang berkumpul mencapai seribuan orang. Mereka berdiri menghadap mobil komando yang digunakan untuk orasi.

Sedianya, mereka telah menyiapkan panggung untuk acara itu. “Tapi mobil pengangkut panggung tidak boleh masuk oleh petugas,” kata juru bicara aksi, Endro Sudarsono.

Menurutnya, panitia sebelumnya telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada kepolisian untuk acara tersebut. “Seharusnya tidak ada alasan untuk menghalang-halangi acara ini,” katanya.

Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Satuan Polisi Pamong Praja Solo, Agus Sis mengakui pihaknya melarang truk pembawa panggung masuk lokasi. “Kegiatan ini belum berizin,” katanya.

Menurutnya, acara tabligh akbar Alumni 212 tersebut berpotensi mengganggu lalu lintas jalan raya. “Sehingga memang perlu izin,” katanya. Menurut Agus, pelarangan itu dilakukan untuk menegakkan Peraturan Daerah tentang Lalu Lintas.

Meski demikian, kegiatan tersebut masih tetap berlangsung. Polisi memberi kesempatan kepada mereka untuk menggelar acara hingga pukul 09.30 WIB.

Sumber: Tempo.co




Etnis Muslim Uighur Sumbang Dana buat Korban Bencana di Indonesia

Ketua Majelis Nasional Turkistan Timur (Uighur), Seyit Tumturk (kiri) menyerahkan bantuan USD 20 ribu dolar melalui Aksi Cepat Tanggap untuk korban tsunami Selat Sunda, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 12 Januari 2019. TEMPO/Rosseno Aji

Jakarta – Masyarakat etnis muslim Uighur menyumbang USD 50 ribu kepada korban bencana gempa dan tsunami yang belakangan menimpa kawasan di Indonesia. Sumbangan tersebut diserahkan oleh Ketua Majelis Nasional Turkistan Timur (Uighur), Seyit Tumturk, melalui dua organisasi kemanusiaan.

Salah satunya Aksi Cepat Tanggap sebanyak USD 20 ribu yang ditujukan bagi korban tsunami Selat Sunda. “Saya sampaikan belasungkawa, gempa dan tsunami di Indonesia,” kata Seyit di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 12 Januari 2018.

Seyit merupakan diaspora muslim Uighur yang selama ini tinggal di Turki. Muslim Uighur adalah komunitas minoritas muslim yang bermukim di Xinjiang, Cina. Belakangan ini pemerintah Cina mendapatkan banyak kritik internasional karena dianggap melakukan pelanggaran HAM kepada etnis tersebut, antara lain dengan menahan mereka di kamp-kamp khusus.

Pada Agustus 2018, sebuah komite PBB mendapat laporan bahwa hingga satu juta warga Uighur dan kelompok muslim lainnya ditahan di wilayah Xinjiang barat tanpa proses pengadilan. Di sana mereka menjalani apa yang disebut program ‘reedukasi, atau ‘pendidikan ulang’. Sebuah program indoktrinasi kepada masyarakat Uighur yang dianggap ekstremis.

Seyit mengatakan bantuan yang mereka berikan merupakan bentuk terima kasih, karena masyarakat Indonesia telah memberi dukungan moral kepada etnis Uighur yang ditindas. Dia turut berduka atas bencana yang menimpa Indonesia dan ingin bertemu langsung dengan korban bencana. “Meskipun sedikit, saya bersama masyarakat Turkistan Timur memberikan bantuan USD 50 ribu dolar bagi yang mendapatkan musibah,” katanya.

Senior Vice President ACT, Syuhelmaidi mengatakan bantuan dari muslim Uighur akan diserahkan lembaganya kepada korban tsunami Selat Sunda. Dia mengatakan, ACT punya rencana untuk membangun shelter pengungsian di Lampung, dan pemulihan kondisi para nelayan di Banten. “Kami mau ajak tim dari Uighur untuk ke Lampung,” katanya.

sumber: Tempo.co