Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi akan memeriksa Pelaksana Tugas Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR, Widiarto, dalam kasus korupsi Sistem Penyediaan Air Minum. Pria yang juga menjabat Inspektur Jenderal Kementerian PUPR itu akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Lily Sundarsih, Direktur PT Wijaya Kusuma Emindo.

“Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk LSU,” kata juru bicara KPK, Febri Diansyah, Selasa, 15 Januari 2018.

Widiarto sempat mendatangi Gedung KPK sesaat setelah lembaga antirasuah melakukan operasi tangkap tangan terhadap sejumlah pejabat PUPR pada Jumat, 28 Desember 2018. Widiarto mengatakan disuruh Menteri PUPR Basuki Hadimuljono soal penangkapan tersebut. Namun KPK meminta dia menunggu perkembangan kasus tersebut.

KPK pada akhirnya menetapkan 8 orang menjadi tersangka. Kedelapan tersangka itu yakni, Dirut PT Wijaya Kusuma Emindo Budi Suharto, Direktur PT WKE Lily Sundarsih, Direktur PT Tashida Sejahtera Perkara (TSP) Irene Irma dan Direktur PT TSP Yuliana Enganita Dibyo.

KPK menyangka mereka memberikan suap kepada empat pejabat PUPR untuk mengatur lelang proyek pembangunan SPAM Tahun Anggaran 2017-2018 di Umbulan 3-Pasuruan, Lampung, Toba 1 dan Katulampa. Menurut KPK, lelang diatur sedemikan rupa untuk dimenangkan oleh PT WKE dan PT TSP yang dimiliki oleh orang yang sama.

Adapun keempat pejabat PUPR yang disangka menerima suap, yaitu Kepala Satuan Kerja SPAM Strategis/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) SPAM Lampung Anggiat Partunggal Nahot Simaremare, PPK SPAM Katulampa Meina Woro Kustinah, Kepala Satuan Kerja SPAM Darurat Teuku Moch Nazar dan PPK SPAM Toba 1 Donny Sofyan Arifin.

Dari hasil penelusuran KPK, Anggiat Partunggal Nahot Simaremare diduga menerima Rp 350 juta dan 5.000 dollar AS untuk pembangunan SPAM Lampung. Selanjutnya, Rp 500 juta untuk pembangunan SPAM Umbulan 3, Pasuruan, Jawa Timur. KPK menyangka Meina Woro Kustinah menerima Rp 1,42 miliar dan 22.100 dollar Singapura untuk pembangunan SPAM Katulampa. Teuku Moch Nazar Rp 2,9 miliar untuk pengadaan pipa HDPE di Bekasi dan Donggala. Sementara Donny Sofyan Arifin Rp 170 juta untuk pembangunan SPAM Toba 1.

Sumber: Tempo.co

Jakarta – Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi, I Wayan Riana, menyatakan terungkapnya peran Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dalam proyek Meikarta, akan dikonfirmasi di persidangan.

Menurutnya, hasil pemeriksaan mulai dari penyidikan hingga dakwaan bahwa yang seharusnya berwenang dalam proses perizinan proyek Meikarta hanya Pemda Bekasi. Lanjut I Wayan, Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) dan Rekomendasi Dengan Catatan (RDC) akan dibahas dan dibuktikan oleh saksi ahli di persidangan selanjutnya.

“Sejauh ini, IPPT itu kewenangan bupati. Nah, RDC nanti kita perjelaskan ada (saksi ahli) lainnya kita panggil sebagai saksi, apakah memang di pihak-pihak mereka (Mendagri) itu mempunyai kewenangan atau tidak,” ujar I Wayan di Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung, Senin, 14 Januari 2019.

Bahkan, pihaknya mempertanyakan apa alasan Mendagri meminta Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hasanah Yasin untuk membantu proses perizinan proyek Meikarta. “Apa dasarnya kok mereka bisa memanggil pihak Pemkab ini terkait perizinan itu,” katanya.

Sebelumnya, Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hasannah mengungkapkan ada peran Mendagri Tjahjo Kumolo dalam proyek Meikarta. Hal tersebut diungkapkan Neneng saat bersaksi untuk terdakwa suap proyek Meikarta, Billy Sindoro di Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Bandung dengan terdakwa suap Rp16,1 miliar, Billy Sindoro.

Neneng menuturkan, peran Tjahjo terjadi saat dirinya datang ke kantor Ditjen Otda untuk rapat dengan dengan Dirjen Otda Sumarsono untuk membahas Peraturan Daerah (Perda) Bogor, Depok, Bekasi, Karawang dan Purwakarta. Saat pertemuan, Mendagri menghubungi Soni yang kemudian telepon diberikan.

“Saat itu, saya dipanggil ke ruangan Pak Dirjen Otonomi Daerah Sumarsono. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menelepon ke Pak Sumarsono, berbicara sebentar kemudian telepon Pak Sumarsono diberikan kepada saya,” ungkap Neneng di ruang II.

Dalam komunikasi singkat itu, Neneng menyebut Mendagri meminta tolong agar Neneng membantu proyek Meikarta. “Tjahjo Kumolo bilang ke saya, ‘tolong perizinan Meikarta dibantu’. Kemudian saya sampaikan, ‘baik pak yang penting sesuai dengan aturan yang berlaku’,” katanya.

Sumber: viva.co.id

detikriau.org – Gempa berkekuatan 5.0 Skala Richter (SR) mengguncang Tapanuli Utara, SUMUT. Selasa (15/1/2019)

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat gempa yang terjadi pada pukul 06.59 Wib itu berpusat 26 Tenggara Tapanuli Utara Provinsi Sumatra Utara atau pada titik koordinat 1.80 LU – 99.12 BT pada kedalaman 10 km.

“Tidak berpotensi tsunami” terang BMKG.

reporter: Amrul

JAKARTA — Pembentukan tim gabungan kasus penyerangan terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan oleh Mabes Polri dinilai sarat dengan kepentingan politik. Itu lantaran, pembentukan tim gabungan dilakukan sepekan sebelum debat capres 2019.

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane menyebut tim gabungan dibentuk untuk memenuhi desakan berbagai pihak. “Ya karena masyarakat terus mendesak berbagai komponen masyarakat, bahkan DPR, kebetulan presiden pernah janji, momentum tahun politik seolah-olah serius makanya buat tim,” ujar Neta kepada wartawan di Menteng, Jakarta, Sabtu (12/1) sebagimana dilansir republika.co.id

Neta menyebut tim gabungan untuk mengesankan kepolisian dan Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla serius dengan penanganan hukum, termasuk kasus Novel Baswedan yang hingga saat ini belum terungkap. Namun ia meyakini, tim gabungan pun tidak akan mampu mengungkap aktor di balik penyiraman air keras terhadap Novel.

“Percayalah tim ini tidak akan mampu mengungkap siapa penyiram Novel ya, tapi karena ini tahun politik, di mana masing-masing calon bertarung, Jokowi harus menunjukkan seolah-olah ini serius untuk menuntaskan kasus ini,” kata Neta.

Neta juga menyebut kemungkinan pembentukan tim gabungan untuk mengantisipasi jika penegakan kasus Novel tersebut muncul dalam debat capres 17 Januari mendatang. “Saya nggak thau persis kalau ini ditanyakan, kalau ditanyakan ya ini mereka akan jawab, kita kan sudah buat tim,” kata Neta.

Peneliti Komunikasi Politik dari UIN Jakarta, Gun Gun Heryanto menilai isu Novel kemungkinan akan muncul dalam debat capres pertama terkait hukum, HAM, korupsi dan terorisme. Menurutnya, kasus Novel tersebut bisa jadi salah satu isu yang merugikan pasangan Jokowi-Ma’ruf.

“Karena isu Novel Baswedan termasuk isu yang mendapatkan liputan media dan kalau itu dibiarkan tanpa ada yg dilakukan oleh Pak Jokowi itu justru jauh merugikan Pak Jokowi,” kata Gun gun.

Karenanya, ia menduga pembentukan tim gabungan kasus Novel sebagai langkah antisipasi bagi pasangan Jokowi-Ma’ruf. “Paling tidak di debat nanti pak Jokowi bisa menjadikan satu semacam rujukan atau referensi powerbahwa sudah melakukan sesuatu,” ujarnya,

Jakarta – Ikatan Dai Aceh (IDA) mengundang para capres-cawapres untuk tes membaca Alquran. Perwakilan mereka menyambangi langsung kedua pihak tim sukses untuk menanyakan langsung kesediaan para capres-cawapres.

IDA lebih dahulu menyambangi Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (14/1/2019). Rombongan IDA dimpimpin langsung oleh ketuanya, Tgk Marsyuddin Ishak.

“Kami, Aceh, harus ikut berbuat dalam hal ini kita datang ke kedua calon, kita undang ke Aceh untuk dites baca Alquran,” kata Marsyuddin.

Menurut Marsyuddin, ide mengenai tes baca Alquran itu berawal dari keresahan atas maraknya politik identitas. Untuk itu, kedua capres itu diundang ke Aceh untuk mengikuti tes itu.

“Paling parahnya adalah saling klaim paling Islam. Yang paling parahnya adalah ada beberapa kalangan yang mengkafirkan kalangan yang lain dan ada statement kalau milih si A masuk surga, milih si B masuk neraka,” kata dia

Setelah menyambangi pihak Prabowo-Sandiaga, IDA menuju ke posko pemenangan Jokowi-KH Ma’ruf Amin. Baik di markas BPN maupun TKN, IDA tak bertemu langsung dengan para capres maupun cawapres.

Jawaban Tim Prabowo-Sandiaga

Menurut Koordinator juru bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak, Prabowo-Sandi akan datang untuk tes baca Alquran jika KPU yang mengadakan. Selain itu, Prabowo-Sandiaga belum menerima undangan dari IDA.

“Kami kan sudah jawab ya, kalau itu adalah aturan KPU dan wajib, harus, fardu ‘ain gitu ya, Pak Prabowo dan Bang Sandi akan datang. Tapi sekali lagi kalau itu mandatory dari KPU. Kalau nggak, ya lain cerita,” ujar Dahnil kepada wartawan, Senin (14/1).

Dahnil lantas berbicara perihal kemungkinan undangan untuk tes lainnya bagi para capres-cawapres. Menurutnya, ini tidak baik bagi pesta demokrasi.

“Nanti kalau ada undangan tes bahasa Inggris, tes menembak, macem-macem, ya nanti kan jadi tidak sehat untuk demokrasi,” ucap Dahnil.

Jawaban Tim Jokowi-Ma’ruf

Usai disambangi IDA, TKN Jokowi-Ma’ruf langsung menggelar jumpa pers. Pada kesempatan itu TKN menegaskan kesediaan Jokowi dan Ma’ruf Amin mengikuti tes tersebut.

“Dalam hal ini kami berikan jawaban, hari ini akan kami kirimkan jawaban suratnya secara tertulis dari TKN dengan isi dan substansinya adalah kami siap bersedia untuk mengikuti tes baca Alquran yang diinisasi oleh Ikatan Dai Aceh ini sebagai bentuk apresiasi kami terhadap keinginan masyarakat Aceh,” kata Direktur TKN, Lukman Edi, di Rumah Cemara, Menteng, Jakarta Pusat.

Menurut Lukman, ada pula aspirasi dari masyarakat Sumatera Barat soal tes baca Alquran ini. Jokowi-Ma’ruf, kata dia, menyanggupi undangan tes itu dalam rangka menyambut aspirasi masyarakat.

“Tentu jadwalnya kami sesuaikan, disesuaikan kapan misalnya Pak Jokowi dan Kiai Ma’ruf ada waktu luang ke Aceh. Atau dengan teknis yang lain,” ujar politikus PKB itu.

Capres-cawapres Akan Diuji Membaca Al-Fatihah

Ketua Ikatan Dai Aceh (IDA) Tgk Marsyuddin Ishak mengatakan surat Alfatihah jadi materi wajib yang akan diujikan dalam kegiatan tes baca Alquran capres dan cawapres. Selain itu, muncul juga wacana agar para kandidat membacakan surat-surat pendek dalam Alquran.

“Serta materi dan penguji yang akan kita uji di Aceh, yang pertama itu surat Alfatihah, itu wajib, dan kami wacanakan surat pendek,” kata Marsyuddin di Posko Cemara.

Marsyuddin mengatakan, hasil tes baca Alquran itu akan dipublikasikan kepada masyarakat. Kendati demikian, dia masih menunggu surat resmi dari pasangan capres dan cawapres terkait kesediaan menerima undangan tes baca Alquran itu.

“Teknisnya nanti, intinya hasil daripada uji tersebut akan kita publish. Waktu tes itu kita akan disiarkan atau bagaimana nanti kita akan bicarakan. Kita masih menunggu jawabann resminya dahulu,” ujar dia.

sumber: detikcom

JAKARTA — Wakil Presiden Jusuf Kalla menyarankan kelompok alumni perguruan tinggi negeri (PTN) untuk tidak mengatasnamakan nama universitas mereka sebagai bentuk dukungan politis terhadap pasangan capres-cawapres tertentu. Hal tersebut agar alumni perguruan tinggi tidak boleh terpecah belah dan tetap bisa memberikan kontribusi pemikiran pada kemajuan kampus masing-masing.

“Bulan-bulan ini bulan politik. Tentu tidak terlepas pandangannya bagaimana menjalani kenegaraan kita dengan cara yg baik. Walaupun saya tekankan juga, alumni itu tidak boleh telalu jauh, kalau begitu dia bisa terbelah,” kata Jusuf Kalla dalam sambutannya ketika membuka seminar Perhimpunan Organisasi Alumni PTN Indonesia (Himpuni) di Jakarta, Senin (14/1)

Wapres meminta agar seluruh alumni PTN menjaga independensi politik almamater tempat mereka menempuh pendidikan tinggi, supaya tidak berdampak buruk pada kegiatan akademis di kampus tersebut. Ia menyatakan, dari sisi politik, alumni itu tidak boleh satu tingkat di atas arisan.

“Apabila (dukungan politik, red) terlalu jauh, pasti alumni itu terbelah. Jadi kita harus bicara hal yang tentu independen, normatif; tapi tidak berbicara tentang hal yang bisa memecah. Bahwa ada gerakan di bawah, itu wajar saja,” lanjutnya.

Salah satu aksi yang disebut Jusuf Kalla adalah dukungan dari alumni Universitas Indonesia (UI) kepada kandidat Calon Presiden Joko Widodo. Sementara, kata Jusuf Kalla, sebelum aksi tersebut ada pula gerakan alumni UI yang mendukung kandidat Calon Presiden Prabowo Subianto.

“Secara alumni sih itu bebas-bebas saja, karena itu hak konstitusi. Tapi mestinya tidak terlalu jauh mengatasnamakan universitas,” kata Jusuf Kalla.

Karena itu, Wapres meminta kepada seluruh pengurus HIMPUNI se-Indonesia untuk menghindari kegiatan politik praktis di lingkungan kampus, yang salah satunya dengan melakukan deklarasi politik. “Agar universitas itu tetap berdiri, independen, walaupun tentu apabila pikiran-pikiran itu sejalan dengan Pemerintah, itu wajar saja,” ujar Wapres.

Dia juga menyarankan, fokus alumni adalah membangun dan memberikan masukan yang dibutuhkan almamater. Terlebih, ujarnya, saat ini tengah terjadi perubahan pola bisnis akibat revolusi industri keempat. Dia meminta, perguruan tinggi bisa menyiapkan sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang siap menghadapi fenomena tersebut.

“Bagaimana kita bisa memberikan sumbangan pemikiran kepada kampus khususnya tentang teknologi dan tentu kita harus mengikuti perubahan-perubahan itu,” kata Jusuf Kalla.

sumber: Antara/republika