Jakarta – Tempo mewartakan, Wakil Ketua Komisi II DPR, Herman Khaeron, menyatakan belum mengetahui sumber anggaran untuk kenaikan gaji perangkat desa. Pihaknya menunggu keputusan pemerintah.

Herman menuturkan, pihaknya hanya mendorong agar pemerintah mengalokasikan anggaran untuk meningkatkan pendapatan perangkat desa. “Soal kenaikan gaji yang dimaksud oleh Pak Jokowi, dari mana akan dialokasikan itu, justru kami ingin mendapatkan informasi lebih jauh akan hal ini,” ujarnya saat dihubungi Tempo, Rabu, 16 Desember 2019.

Dia memperkirakan pemerintah mengalokasikan anggaran lewat Dana Desa. Pasalnya selama ini pendapatan perangkat desa berasal dari Alokasi Dana Desa. Namun dia mempertanyakan kesiapan pemerintah daerah.

“Apakah pemda mampu? Apakah sudah ada alokasi dari pemda? Atau hanya modal suratnya Mendagri kepada pemda untuk menaikkan kesetaraan pendapatan perangkat desa dengan PNS golongan IIA?” kata dia.

Jika pemerintah pusat memerintahkan kenaikan gaji secara khusus kepada daerah, Herman juga menyoroti konsekuensinya. Pemerintah pusat harus mempersiapkan anggaran yang akan dikirim ke pemerintah daerah.

Herman menuturkan, masalah anggaran tak akan jadi masalah jika pemerintah membuat para perangkat desa menjadi PNS, sesuai tuntutan. Pasalnya, pos anggaran untuk PNS sudah jelas.

Namun skema pengangkatan PNS bagi para perangkat desa yang paling memungkinkan melalui Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Itu pun, formasi yang disediakan terbatas. “Masih ada juga tuntutan guru, penyuluh, yang jumlahnya masih ratusan ribu,” kata dia. Perangkat kerja sendiri saat ini mencapai sekitar satu juta orang.

Komisi II DPR, menurut dia, telah membuat kesepakatan agar pemerintah menuruti tuntutan perangkat desa pada April 2018. Tuntutan itu ialah kenaikan gaji setara PNS golongan II B, jaminan kesehatan, serta penguatan profesi dan jabatan. Namun hingga saat ini belum ada respons dari pemerintah. “Setelah itu belum ada feed back dari pemerintah. Tapi kami juga terus jajak dengar pendapat dengan para perangkat desa,” kata dia.

Sentul  – Antara mewartakan, Calon presiden petahana Joko Widodo berjanji akan menjelaskan perkembangan kasus penyerangan terhadap penyidik KPK Novel Baswedan dalam debat capres 17 Januari 2019.

“Nanti kita jawab besok (dalam debat capres),” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah acara Program Wirausaha ASN & Pensiunan yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC) di Sentul, Rabu.

Kasus penyiraman air keras kepada penyidik dalam kasus korupsi proyek E-KTP itu terjadi pada 11 April 2017 dan dianggap lambat pengungkapannya.

Kasus tersebut juga dianggap sebagai batu sandungan Pemerintahan Jokowi karena dianggap belum serius menangani kasus pelanggaran HAM sekaligus penegakan hukum.

Jokowi sendiri mengatakan akan menjelaskan seluruh hal yang terkait tema debat capres putaran pertama terkait hukum, pelanggaran HAM, korupsi, hingga terorisme.

“Ya kita datang saja. Datang ya sesuai dengan materi materinya kan hukum, materinya kan HAM, materinya kan terorisme, materinya kan korupsi. Ya sudah,” katanya.

Ia mengaku tidak melakukan persiapan khusus dengan pasangannya KH Ma’ruf Amin secara bersama-sama.

“Pak Kiai kan tiap hari memberikan kultum, memberikan tausiah, memberikan khotbah.

Kita datang saja, datang, kalau ada tanya ya dijawab. Gitu saja,” katanya.

Soal data, ia menegaskan setiap bicara apapun memang harus didukung dengan data dan fakta sekaligus rencana ke depan.

“Ya tentu saja kalau ngomong mestinya dengan data ngomong itu dengan fakta-fakta dan yang paling penting rencana ke depan seperti apa. Yang penting kan itu,” katanya.

Jakarta – viva mewartakan,  PT Garuda Indonesia Tbk, buka suara terkait anggapan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang mengatakan, satu per satu BUMN terus mengalami kerugian dan diambang kebangkrutan.

Direktur Utama Garuda Indonesia, I Gusti Ngurah Askhara Danadiputra atau Ari Askhara menegaskan, hal tersebut belum terjadi. 

“Garuda bangkrut? Sebagai CEO Garuda, kalau bangkrut saya enggak di sini ya. Kalau menantang, yes,” kata Ari di kawasan Kebon Sirih, Jakarta, Selasa 15 Januari 2019.

Ia pun menegaskan bahwa Garuda Indonesia sebagai perusahaan terbuka selalu melaporkan kinerja keuangannya. Hanya memang, ia mengakui, pihaknya masih mengalami kerugian.

“Garuda ini listed company (perusahaan terbuka), setiap tiga bulan kita cantumkan kerugian berapa,” kata dia.

Dijelaskan dia, pada 2017, Garuda mengalami kerugian mencapai US$237 juta atau sekitar Rp3,6 triliun. Sedangkan hingga September 2018, kerugian Garuda sudah berkurang menjadi US$142 juta.

“Kita lihat nanti, akhir Februari atau Maret, kita akan membuka lagi (kinerja keuangan Garuda),” jelasnya.

Ari pun menegaskan bahwa pihaknya sebagai perusahaan terbuka tidak akan menutup-nutupi laporan keuangan. Apalagi, Garuda adalah satu-satunya maskapai penerbangan dalam negeri yang menjadi perusahaan terbuka atau listed company. 

“Jadi, struktur post setiap kalau public expose kita sampaikan,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Prabowo menyebut ada sejumlah elite yang tidak mampu mengelola dengan baik Indonesia dengan membiarkan hasil sumber daya alam dinikmati orang asing. Hidup rakyat pun makin susah, bahkan sejumlah perusahaan milik negara atau BUMN terus merugi.

JAKARTA — republika mewartakan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, neraca dagang pada Desember 2018 kembali mengalami defisit  sebesar 1,1 miliar dolar AS. Dengan demikian, telah terjadi defisit neraca dagang selama tiga bulan berturut-turut sejak Oktober 2018.

Sehingga, total defisit neraca dagang sepanjang 2018 adalah sebesar 8,57 miliar dolar AS. Selama 2018, Indonesia hanya mengalami surplus selama tiga kali yakni pada Maret, Juni, dan September.

Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri, mengatakan, Januari sampai November 2018 defisit neraca dagang sudah mencapai rekor sepanjang sejarah yakni sebesar 7,5 miliar dolar AS.  Kemudian jumlahnya meningkat menjadi 8,5 miliar dolar AS pada 2018. “Ini terburuk sepanjang sejarah,” ujarnya, Selasa (15/1).

Penyebab defisit berasal dari sektor migas dan non migas. Menurut Faisal defisit migas meningkat, namun yang sangat disayangkan surplus non migas menciut tajam.

“Jadi, tidak sepenuhnya tepat penyebab utamanya migas, sedangkan di non migas terdiri ekspor dan impor. Ekspor naik tapi impor naik tiga kali lipat dari kenaikan ekspor,” ucapnya saat ditemui di Gedung Kinanti, Jakarta Selatan, Selasa ( 15/1).

Menurut Faisal, defisit juga disebabkan oleh impor terkait proyek infrastruktur seperti, baja yang meningkat tajam sekali. Sadar atau tidak, kata ia, di dalam tubuh pemerintah itu ada petinggi atau menteri yang membuat ‘jalan tol’ untuk memuluskan impor. “itu harusnya yang harus diperhatikan,” ucapnya.

Dulunya, kata ia, baja kalau pun impor harus rekomendasi dari Kementrian Perindustrian  (Kemenperin). Sekarang tidak perlu dan ini seperti bergerilya menjadi rente.

Menurut Faisal, menteri perdagangan seharusnya mendorong ekskpor setinggi-tingginya dan menjaga tidak menciptakan ‘jalan tol’ buat impor.

“Namun, impor garam naik. Yang melakukan bukan Kemendag tetapi Kemenperin. Ekspor gula pun naik sejak 2016 padahal kebutuhannya tidak sebesar yang semestinya. Impornya tumbuh lebih tajam, terbukti dari stok yang meningkat,” ucapnya.

Impor gula dari Januari sampai November impor gula tertinggi sepanjang pemerintahan Jokowi mencapai 2,2 juta ton. Tak hanya itu, impor ban pada tahun lalu

Sementara itu, tahun lalu, impor ban meningkat 100 persen. Begitu pula beras yang surplus 2,8 juta ton, tapi tetap impor.

“Saya masih yakin memburuknya transaksi perdagangan selain minyak, juga diakibatkan dengan diciptakannya jalan tol oleh Kementrian Perdagangan,” ujarnya.

Berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS), defisit pada tahun ini adalah yang terbesar sejak 1975.

Sejak 1975, Indonesia baru kembali mengalami defisit perdagangan pada 2012 yakni sebesar 1,7 miliar dolar AS. Kemudian, defisit kembali terjadi pada 2013 sebesar 4,08 miliar dolar AS dan pada 2014 sebesar 2,2 miliar dolar AS. “1975 terjadi defisit 391 juta dolar AS. Memang ini (defisit 2018) besar,” kata Kepala BPS Suhariyanto di Jakarta, Selasa (15/1).

Defisit neraca dagang pada 2018 disebabkan defisit migas sebesar 12,4 miliar dolar AS. Angka itu tidak mampu mengkompensasi surplus nonmigas yang hanya sebesar 3,8 miliar dolar AS. Defisit perdagangan melorot jauh dibandingkan 2017 yang justru surplus 11,84 miliar dolar AS.

Ekonomi berjalan

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai, defisit neraca dagang sebesar 8,57 miliar dolar AS pada 2018 merupakan dampak laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“Jadi pertumbuhan ekonomi kita itu defisitnya di neraca dagang besar, itu justru di satu pihak karena ekonominya jalan,” kata Darmin di kantor Kemenko Perekonomian, Selasa (15/1).

Dia menjelaskan, lonjakan impor terjadi akibat banyak permintaan barang yang tidak diproduksi di Indonesia. Sehingga, menurutnya, impor tidak melonjak tinggi ketika ekonomi Indonesia melambat. Selain itu, dia mencermati defisit migas yang menjadi penyebab utama defisit neraca dagang 2018.

Menurutnya, defisit migas tidak mudah diturunkan lantaran masih menjadi kebutuhan utama masyarakat. Sementara, kinerja perdagangan nonmigas tak mampu mengimbangi defisit migas.

“Secara kebijakan, ya kalau migas itu tadi tidak mudah, walau ya kita berharap ada pengaruhnya dari B20. Yang perlu betul kita lakukan adalah mendorong ekspor nonmigas,” kata Darmin.

Darmin mengatakan, pemerintah akan memperbaiki kinerja perdagangan Indonesia dengan mengatasi hambatan dan mendorong komoditas ekspor strategis. “Untuk nonmigas, ya kita identifikasi hambatannya dan memilih komoditas mana yang didorong,” kata Darmin.

Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi, Ahmad Erani Yustika melihat ada beberapa hal yang ikut mendorong lebarnya angka defisit neraca perdagangan tahun 2018.  Alasan pertama adalah dominasi faktor global. Erani mengutip penjelasan Dana Moneter Internasional (IMF) yang menyebutkan bahwa perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan Cina akan berimbas pada perekonomian negara-negara lain di dunia.

Bagi Indonesia, kedua negara tersebut merupakan pasar utama ekspor, dengan porsi masing-masing 10 persen untuk AS dan 15 persen untuk Cina. Namun meski terimbas perang dagang, ekspor ke kedua negara tersebut masih tumbuh positif masing-masing tiga persen dan 14 persen.

Alasan lainnya adalah fluktuasi harga minyak dunia. Erani menyebutkan, harga minyak dunia yang sempat menunjukkan tren kenaikan mau tak mau ikut menekan neraca perdagangan negara-negara importir minyak mentah. Meski begitu, BPS mencatat adanya tren penurunan nilai impor minak sejak November hingga Desember 2018.

Pada Desember 2018, mengacu pada data BPS, nilai impor minyak hanya 1,95 miliar dolar AS, atau masih lebih rendah dari Desember 2017. Erani yakin, kecenderungan penurunan harga minyak diprediksi membantu neraca perdagangan ke depan.  “Secara umum, kebutuhan impor minyak dan gas cenderung menurun karena penggunaan B20. Realisasi volume impor minyak dan gas sepanjang 2018 sebesar 49,11 juta ton, turun dari 50,37 juta ton,” jelas Erani, Selasa (15/1).

Erani menambahkan, depresiasi rupiah terhadap dolar AS juga ikut menyumbang lebarnya defisit neraca perdagangan.

JAKARTA — Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa menegaskan, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto akan membongkar kasus penculikan aktivis 1998, apabila terpilih menjadi Presiden RI periode 2019-2024. Menurutnya, Prabowo tidak akan berkata tak jujur terkair kasus penculikan aktivis 1998 yang seolah-olah dituduhkan kepadanya.

“Keyakinan saya kalau penculikan aktivis 1998 pasti dibongkar karena kalau tidak dibongkar seolah-olah yang dituduhkan kepada Pak Prabowo itu benar,” kata Desmond di acara peringatan 45 tahun peristiwa Malapetaka 15 Januari (Malari) di Cikini, Jakarta, Selasa (16/1) malam.

Desmon mengatakan, bila Prabowo menjadi presiden maka tidak mungkin melanggar sumpah jabatannya, yaitu menjalankan undang-undang (UU) selurus-lurusnya sehingga akan membongkar kasus tersebut. Ia menilai, tidak mungkin presiden yang tersandera suatu peristiwa, lalu tidak berkata jujur sehingga kalau tidak jujur maka melanggar sumpah jabatan.

“Sumpah jabatan presiden itu melaksanakan UU selurus-lurusnya. Itu adalah masalah negara, bukan perseorangan,” ujarnya.

Menurutnya, membongkar kasus dugaan pelanggaran HAM bukan persoalan pidana biasa namun pertanggungjawaban negara melindungi warga negaranya. Tujuannya, menurut Desmond, agar peristiwa masa lalu tidak terulang lagi di masa depan sehingga kalau negara bisa melindungi warga negaranya maka kejahatan HAM itu tidak ada sebenarnya.

“Dalam konteks peristiwa 1965, hampir semua kasus yang bersifat pelanggaran HAM adalah ketidakmampuan negara melindungi warga negaranya. Kenapa ini tidak terbongkar? Karena negara tidak siap membongkar dirinya dengan institusinya,” katanya.

Ia mengatakan, apabila Prabowo melanggar sumpahnya sebagai presiden maka dirinya sendiri yang akan menuntut pimpinan partainya itu untuk membongkar kasus penculikan aktivis 1998.

sumber: Antara/republika

Surabaya – Antara mewartakan, Dewan Pers mendorong para pejabat atau instansi-instansi di pemerintahan agar memberi ruang yang lebih terbuka bagi wartawan demi memudahkan komunikasi, khususnya dalam rangka menangkal maraknya kabar bohong atau hoaks di media sosial.

Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo di Surabaya, Selasa, menilai literasi masyarakat Indonesia masih rendah sehingga mayoritas belum tahu cara menggunakan media sosial dengan semestinya yang sebenarnya dapat memaslahatkan banyak orang.

“Media sosial oleh masyarakat Indonesia masih digunakan untuk hal-hal yang negatif sehingga banyak orang menjadi korbannya,” katanya kepada wartawan, usai menjadi pembicara kegiatan dialog bertajuk Santun Bermedia 2019, Menyongsong Pesta Demokrasi dengan Bermartabat, yang berlangsung di Kampus Universitas Airlangga.

Stanley bahkan menyesalkan banyak pejabat yang justru terpancing dan ikut mengomentari hoaks yang berkembang di media sosial.

Menurut dia, para pejabat mestinya mengakrabkan diri dengan wartawan agar lebih mudah menjalin komunikasi, khususnya untuk menangkal hoaks yang berkembang di media sosial.

“Biarlah media sosial itu berada di dunianya sendiri yang kita di Indonesia belum punya pengawasnya. Kita cuma punya Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang penegak hukumnya adalah Kepolisian Republik Indonesia,” ucapnya.

Stanley menyatakan masih percaya berita-berita bohong yang belakangan kian berkembang pesat di media sosial bisa ditangkal dengan memperkuat jurnalisme.

“Teman-teman wartawan kami dorong untuk memperkuat jurnalisme, yaitu menyampaikan informasi dengan menghadirkan fakta. Santun bermedia itu sebenarnya hanyalah ungkapan semata. Sesungguhnya bahasa jurnalistik boleh keras. Kritik di media massa boleh tidak santun. Tapi yang paling esensi adalah harus faktual,” tuturnya.