Bem SI  ( Bem Seluruh Indonesia ) Lakukan Aksi Damai Tepat di Depan Lokasi acara Debat  Perdana Pilpres di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Kamis Sore. Aksi Damai ini Dilakukan karena Mereka Menginginkan adanya Depat Capres Cawapres Dilakukan di Kampus/jpnn.com

Detikriau.org – Potensi terjadinya gerakan tanah diwilayah Indonesia pada bulan Januari 2019 dibandingkan dengan bulan Desember 2018 diprediksi akan tetap tinggi dan cenderung meluas.

Pantauan detikriau.org melalui laman resmi Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral, menjelaskan bahwa potensi gerakan tanah akan terjadi pada sebagian besar wilayah di Pulau Sumatra, Sebagian besar wilayah di Pulau Jawa terutama pada Bagian Barat dan Tengah, termasuk pulau Kalimantan, Bali, NTB, NTT, Maluku dan Papua.

Dalam laporan kebencanaan geologi pada 17 januari 2019, PVMBG menerangkan, untuk wilayah Indonesia yang secara umum tetap perlu diwaspadai utamanya di jalur jalan dan pemukiman di daerah perbukitan, pegunungan dan sepanjang aliran sungai, antara lain  di wilayah Aceh bagian barat dan Aceh bagian tengah, Sumatera bagian Barat dan Sumatera Utara, Wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat , Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah dan Tenggara , Maluku , NTB, NTT dan wilayah Papua.

Gerakan tanah menurut PVMBG diperkirakan disebabkan oleh kondisi tanah/ batuan yang lemah, morfologi yang curam dan adanya pemotongan lereng, curah hujan yang tinggi sebelum dan pada saat terjadinya gerakan tanah.

“Disamping faktor litologi, faktor stratigrafi juga mungkin cukup berperan untuk terjadinya gerakan tanah di daerah ini, yaitu adanya batuan kedap air yang berada dibawah batuan yang sarang pada badan/tebing jalan.” Jelas PVMBG.

Repoter: Amrul

Detikriau.org – Hasil rekaman seismograf tanggal 16 januari 2019, Gunung Api Karangetang di Pulau Siau, Kabupaten Sitaro Sulawesi Utara alami 109 kali gempa.

Pantauan detikriau.org melalui laman resmi PVMBG, Kementrian Energi dan Sumberdaya Mineral melaporkan, melalui pengamatan visual menunjukkan bahwa aktivitas G Karangetang saat ini berpusat di kawah 2 (kawah utara). Pasca penurunan kegempaan frekuensi tinggi transisi terjadi dimana kegempaan frekuensi rendah berupa tremor harmonik maupun kegempaan akibat aktivitas permukaan seperti hembusan dan guguran mengalami peningkatan.

Pemantauan visual terkini menurut PVMBG mengindiasikan adanya potensi perluasan area landaan guguran lava maupun awan panas guguran. Saat ini aliran lava maupun awan panas guguran teramati keluar dari kawah 2 mengarah ke kali Sumpihi (sebelah barat dari kawah 2) sejauk lk 700-1000 m dan ke kali Batuare (sebelah baratlaut dari kawah 2) sejauh lk 1000-2000 m.

“berdasarkan hasil analisis data pemantauan maka tingkat aktivitas G Karangetang dinaikan dari level II (waspada) menjadi level III (siaga) terhitung mulai tanggal 20 Desember 2018 pukul 18.00 WITA,” tulis PVMBG dalam laporan kebencanaan geologi pada 17 januari 2019.

Melalui rekaman seismograf tanggal 16 januari 2019, diterangkan PVMBG, gungungapi Karangetang tercatat terjadi 47 kali gempa guguran, 51 kali gempa hembusan, 5 kali gempa vulkanik dangkal, 2 kali gempa harmonik, dan 4 kali gempa tektonik dengan tremor menerus amplitude 0.25 – 1 mm, dominan 0.5 mm.

Sementara itu, Gunung Api Soputan di Kabupaten Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara dilaporkan mengalami sebanyak 39 kali gempa.

Melalui rekaman seismograf tanggal 16 januari 2019 tercatat, gunung api soputan terjadi 22 kali gempa guguran, 2 kali gempa hembusan, 3 kali gempa vulkanik dalam, 2 kali gempa vulkanik dangkal, dan 10 kali gempa tektonik jauh.

“dari kemaren hingga pagi ini visual gunungapi terlihat jelas hingga tertutup kabut. Asap kawah utama berwarna putih dengan intensitas sedang hingga sedang tinggi 100 m dari puncak. Angin bertiup lemah hingga kencang kea rah timur dan tenggara.” Laporkan PVMBG.

reporter: Amrul

detikriau.org – JAKARTA – republika.co.id mewartakan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal menindaklanjuti fakta-fakta baru, yang muncul dalam sidang kasus dugaan suap izin proyek pembangunan Meikarta di Bekasi. Salah satunya, soal permintaan Mendagri Tjahjo Kumolo agar izin proyek Meikarta dibantu.

Namun, KPK belum menjadwalkan pemeriksaan untuk politikus PDI Perjuangan tersebut. Sebelumnya, Tjahjo menegaskan siap diperiksa oleh penyidik KPK bila keterangannya dibutuhkan.

“Bagus kalau para pejabat negara menyampaikan siap untuk diperiksa. Namun bagi KPK tentu hal pentingnya adalah apakah dibutuhkan pemeriksaan atau tidak,” kata Kabiro Humas KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Kamis (17/1).

Febri menuturkan, bila dibutuhkan keterangannya oleh penyidik, maka itu menjadi wewenang penyidik untuk melihat fakta-fakta yang sudah didapatkan. “Misalnya dari hasil pemeriksaan Neneng, dari hasil pemeriksaan Dirjen Otonomi Daerah dan juga dari fakta persidangan. Jika dibutuhkan tentu dapat diminta keterangan sebagai saksi.Tapi jika tidak dibutuhkan atau belum dibutuhkan maka proses penyidikan akan berjalan melakukan kegiatan-kegiatan yang lain, akan dianalisis terlebih dahulu,” terang Febri.

KPK menemukan ada kejanggalan dalam perubahan aturan tata ruang untuk pembangunan Meikarta. Sebab, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BPKRD) Jawa Barat, proyek Meikarta mendapatkan Izin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT) hanya seluas 84,6 hektare.

Namun, Meikarta justru akan dibangun seluas 500 hektare. Disinyalir ada pihak yang sengaja merubah aturan ‎tata ruang dan wilayah (RTRW) yang baru di Bekasi.

Diduga, aturan tersebut sengaja dirubah oleh anggota DPRD Bekasi serta sejumlah pihak untuk memuluskan proyek pembangunan Meikarta. KPK bahkan telah menemukan fakta-fakta kuat jika proses perizinan Meikarta sudah bermasalah sejak awal.

Termasuk, mengantongi nama-nama yang terlibat dalam skandal suap Meikarta tersebut. Penyidik bahkan telah memeriksa sejumlah pihak Kemendagri, Pemprov Jabar, Pemkab Bekasi, legislator Jabar dan petinggi Lippo Group untuk mengungkap fakta-fakta baru tersebut.

Dalam kasus ini, Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin beserta kroninya diduga telah menerima hadiah atau janji dari petinggi Lippo Group agar memuluskan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Total iyang dijanjikan Lippo Group itu sebanyak Rp 13 miliar.

Namun, pemberian uang suap yang telah terealisasi untuk Neneng Hassanah Yasin dan kroninya yakni sekira Rp 7 miliar. Uang Rp 7 miliar telah diberikan para petinggi Lippo Group kepada Neneng Hassanah Yasin melalui para kepala dinas.

Mendagri Tjahjo Kumolo telah mengatakan, siap memberikan kesaksian ke penyidik KPK terkait kasus dugaan suap proyek Meikarta. Itu setelah adanya pengakuan Bupati Bekasi nonaktif Neneng Hassanah pada persidangan, Senin (14/1), yang menyatakan dirinya pernah diminta Tjahjo Kumolo membantu pengurusan izin Meikarta.

“Dengan munculnya telepon ini, kalau saya diperlukan kesaksian, saya siap hadir,” ujar Tjahjo di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/1).

Tjahjo sebelumnya disebut dalam persidangan dugaan suap perizinan proyek Meikarta di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung, Jawa Barat. Tjahjo, menurut Bupati Neneng meminta tolong kepada dirinya untuk membantu pengurusan perizinan Meikarta.

“Tjahjo Kumolo bilang kepada saya, ‘Tolong perizinan Meikarta dibantu’,” ujar Neneng dalam kesaksiannya di Pengadilan Tipikor Bandung, Senin (14/1).

Jakarta – Tempo mewartakan, Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK meminta maaf tak berani ambil risiko menaikkan premi BPJS Kesehatan untuk menyelesaikan masalah keuangan perusahaan tersebut. Pemerintah menurut JK tersandera kondisi politik.

JK menyadari kenaikan premi bisa jadi solusi. Salah satu penyebab defisit keuangan BPJS Kesehatan ialah rendahnya premi yang dibayarkan sekitar 215 juta peserta. Di Vietnam saja, iuran jaminan kesehatan kelas terendahnya dipatok Rp 60 ribu sementara di Indonesia hanya Rp 23 ribu. Pada 2016, premi kelas terendah disesuaikan di kisaran Rp 25.500 hingga Rp 30 ribu.

Namun pemerintah, terutama menjelang pemilihan umum, tidak bisa menaikkan harga apapun. “Saya minta maaf, saya juga orang politik. Kita juga butuh momen-momen tertentu dalam periode politik yang kebijakannya harus menunggu waktu. Jadi jangan berharap banyak pada perubahan,” kata dia saat menghadiri diskusi dengan tema Pembiayaan yang Berkelanjutan untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menuju Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia, di CSIS, Jakarta, Kamis, 17 Januari 2019.

Praktek seperti itu menurut dia lazim dilakukan di berbagai negara. Di Amerika Serikat, kata JK, semua kebijakan dibuat populis mendekati pemilu.

Meski begitu JK memastikan pemerintah akan tetap bertanggung jawab mengatasi defisift BPJS Kesehatan. Pemerintah sudah menyuntik dana Rp 10,5 triliun pada 2018. Dana itu untuk menutupi defisit senilai Rp 16,58 triliun yang terdiri dari akumulasi defisit 2017 senilai Rp 4,4 triliun dan proyeksi defisit 2018 sebesar Rp 12,1 triliun.

Pemerintah juga mencoba mencari alternatif lain untuk menyelesaikan defisit BPJS Kesehatan selain dengan menaikkan premi. “Solusinya bagaimana kita menyesuaikan layanan dengan wajar. Karena kalau terlalu murah juga dapat membawa budaya baru,” kata JK. Menurut dia, masyarakat kini mulai sering ke rumah sakit. Dulu, kata JK, pengobatan banyak dilakukan di dukun atau sekadar membeli obat di warung.

Pemerintah juga telah membuat beragam program kesehatan yang bersifat pencegahan. Salah satunya, program gerakan hidup sehat. “Kampanye bagaimana bergerak, makan sehat,” katanya.

Komisi Pemilihan Umum akan menghelat debat capres pertama di Pilpres 2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis malam ini,.

Uji pemahaman pasangan Capres dan Cawapres 2019 masalah hukum, HAM, korupsi dan terorisme akan dimulai pukul 20.00 Wib.