KPA Cium Aroma Politik di Pembagian Sertifikat Tanah Jokowi

Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (19/1). (ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

 

Jakarta, — CNN Indonesia wartakan, Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengindikasi adanya aroma politik jelang Pilpres 2019 dalam pembagian sertifikasi tanah oleh pemerintah. Hal itu dilontarkan menanggapi pembagian 6 ribu sertifikat tanah kepada warga Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (19/1) lalu oleh Presiden Joko Widodo.

“Kami tidak mau berasumsi ke arah politiknya. Tapi kalau dilihat dari sisi itu, ya, pasti ada lah politiknya,” ujar Kepala Departemen Kampanye dan Manajemen Pengetahuan KPA, Benni Wijaya di D’Hotel Setiabudi, Jakarta, Minggu (20/1).

Dalam hal itu, Benni menilai pemerintah lebih memilih membagikan sertifikasi tanah daripada menyelesaikan konflik agraria terlebih dahulu. Terlebih pembagian sertifikasi dilakukan bukan pada tanah yang berkonflik sebagaimana biasanya.

“Kalau lihat dari indikasinya secara garis besar, banyak juga yang apresiasi sertifikasi. Dalam indikasi ini, bisa juga jadi strategi dalam pemenangan,” kata Benni.

Benni menjelaskan, indikasi itu muncul dari berkaca pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria yang baru ditandatangani di akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi. Padahal, lanjut dia, peraturan soal reformasi agraria itu sudah ditagih jauh sebelum pemerintahan Jokowi rampung.

“Dalam konteks Perpres RA itu, kan, baru diterbitkan September lalu. Ada dugaan bahwa ini ada kaitannya dengan Pilpres, karena perpres sudah dituntut jauh sebelumnya,” jelas Benni.

Selain itu, belum adanya kebijakan yang benar-benar mengimplementasikan reformasi agraria itu juga jadi salah satu indikasi. Benni menilai, hal itu tak sesuai dengan rencana reformasi agraria yang semestinya dimulai dengan penyelesaian konflik terlebih dahulu.

Benni juga menyayangkan sikap pemerintah yang bukannya fokus pada reformasi agraria, tapi justru malah mengencangkan pembagian sertifikat tanah yang sebenarnya tidak menyelesaikan konflik dan sengketa tanah.

Dalam substansi reformasi agraria, kata Benni, sertifikasi bukanlah bentuk reformasi agraria, melainkan bagian dari kelengkapannya. “Sertifikasi semestinya dilakukan setelah penyelesaian konflik dan distribusi tanah diselesaikan,” kata dia.

Jokowi membagikan sertifikat tanah kepada 6 ribu warga Kabupaten Garut pada Sabtu (19/1). Dalam kunjungannya kali itu, dia menyatakan bahwa pemerintah akan terus mempercepat penyerahan sertifikat tanah gratis kepada masyarakat.

“Hari ini telah diserahkan 6.000 kepada bapak ibu sekalian penerima sertifikat di Kabupaten Garut,” kata Jokowi saat memberikan sambutan di Lapangan Bola Cibodas, Desa Banjarsari, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (19/1).

Sebagaimana yang dilaporkan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan Djalil, pemerintah bakal kembali menyerahkan sebanyak 60.900 sertifikat tanah di Kabupaten Garut.




Guru Honorer Deklarasi Dukung Prabowo – Sandi

 

Sandiaga Uno. Foto: Internet

SUKABUMI – , jpnn.com mewartakan, ribuan guru honorer di Kabupaten Sukabumi, Jabar, menyatakan mendukung pasangan Prabowo Subianto – Sandiaga Uno di Pilpres 2019 mendatang.

Deklarasi dukungan disampaikan menyambut kunjungan Sandiaga Uno ke perusahaan Nadera Jaya, tepatnya di Jalan Raya Mangkalaya, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi, Jumat (18/1). Sandi mendapatkan sambutan antusias dari ribuan buruh dan guruh honorer di Kabupaten Sukabumi.

Deklarasi penandatanganan dukungan tidak hanya dari para guru honorer dan ketenaga kependidikan sekolah negeri Sukabumi Raya. Namun juga dari para buruh.

“Sebanyak 5.846 guru dari 47 kecamatan yang tersebar di Kabupaten Sukabumi menyatakan akan mendukung sepenuh hati pasangan calon Prabowo Subianto dengan Sandiaga Uno. Kami akan datang ke TPS pada 17 April 2019 untuk mencoblos pasangan calon nomor urut,” jelas Ketua Guru Honorer Kabupaten Sukabumi, Arif Saipullah (32).

Walaupun para guru honorer dihalang-halangi agar tidak menggunakan pakaian PGRI untuk datang ke PT Nadera Jaya, mereka tetap berkomitmen akan mendukung sepenuh hati agar Prabowo – Sandi menjadi presiden dan wakil presiden periode 2019 – 2024.

“Kami dari guru honorer dan tenaga kependidikan merupakan warga Negara Indonesia dan pendidik yang teraniaya dan terdzolimi. Insya Allah, kami membawa misi bersama keluarga di rumah dan rekan-rekan kami yang lainnya akan mendokan dan mendukung Prabowo-Sandi. Deklarasi yang kami sampaikan ini, berdasarkan kesepaktan bersama dengan teman-teman guru honorer,” tandasnya.

Owner Perusahaan Nadera Jaya, M. Nasir mengatakan, kunjungan cawapres nomor urut 02 ini, disambut oleh 4 ribu massa yang terdiri dari masyarakat, para buruh, guru honorer dan tokoh ulama.

Sandiaga Salahuddin Uno mengatakan, ia berharap silaturahmi ini dapat mendatangkan berkah dan panjang umur. Dirinya menilai, PT Nadera Jaya merupakan karya anak bangsa yang bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

“Insyaallah Prabowo – Sandi akan mendukung perusahaan ini. Ya, tentunya harus ada pengusaha maju di daerah untuk dapat mendongkrak laju pertumbuhan ekonomi warga,” jelasnya.




Pembebasan Abu Bakar Ba’asyir Disebut Sarat Kepentingan Politik

 

Jakartaviva.co.id mewartakan, Sekretaris Jenderal Komando Ulama Pemenangan Prabowo Sandi atau Koppasandi, KH Al Khathath menilai, langkah Presiden Joko Widodo membebaskan Abu Bakar Ba’asyir sarat kepentingan politik.

“Beliau kan belum dibebaskan ya, peluangnya masih fifty-fifty. Pak Jokowi agak terlambat membebaskannya sekarang. Mestinya tahun lalu atau dua tahun lalu dibebaskan. Orang membacanya jadi seperti itu (sarat kepentingan politik), baik itu niat tulus maupun tidak tulus,” katanya saat ditemui usai hadir dalam deklarasi Koppasandi di Depok, Jawa Barat, pada Minggu 20 Januari 2019.

Hal ini, kata Khathath, menandakan bahwa politik terorisasi itu ada, sama seperti politik kriminalisasi ulama. “Abu Bakar Ba’asyir tidak layak dapat hukuman seperti itu. Karena faktanya dia tidak terlibat dalam satu kasus,” katanya.

Khathath pun kembali menegaskan bahwa kriminalisasi ulama benar adanya dan itu fakta. Bahkan, Khathath mengklaim pernah membahas langsung hal ini kepada Jokowi dan sang presiden pun tak menampiknya.

“Kriminalisasi ulama itu fakta yang tidak terbantahkan. Saya pernah sampaikan langsung ketika ketemu pak Jokowi pada tahun lalu, saya sampaikan bahwa kriminalisasi itu ada, dan faktanya korbannya itu saya sendiri. Dan beliau tidak membantah.”

Kala itu, Khathath dituding melakukan upaya makar dan sempat mendekam di balik jeruji besi sebelum akhirnya dibebaskan. “Saya dituduh makar tapi tuduhan itu tidak terbukti. Dari surat penangkapan bisa lihat bahwa saya ditangkap atas tuduhan makar yang katanya saya lakukan di Menteng 58, padahal saya enggak pernah ke sana,” ujarnya.

“Saya bilang sama polisi, enggak pernah ke sana gimana makarnya. Tapi ya karena keputusannya harus ditahan, ya mau gimana lagi,” ujarnya menambahkan.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, jika ada kesempatan ingin bertemu langsung dengan Abu Bakar Ba’asyir. Tak hanya itu, Khathath juga mengatakan, Koppasandi siap membuka diri untuk ulama tersebut.

“Saya kira kita terbuka untuk seluruh ulama, termasuk ustaz Abu Bakar Ba’asyir jika mau menyumbang gagasan, saran dan pikirannya untuk kemenangan Prabowo Sandi.”

 




Surya Paloh Ngaku Optimis Jokowi – Ma’ruf Mampu Rebut 50 Persen Lebih Suara di Sumbar

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem), Surya Dharma Paloh./ Foto: tempo.co

 

PADANG – Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh optimis Jokowi – Ma’ruf mampu memperoleh suara diatas 50 persen di Sumbar pada Pemilu mendatang. Pemilu 2014 suara Jokowi hanya sebesar 23 persen.

“Jokowi – Ma’ruf setidaknya bisa menang diatas 50 persen. Insyaallah bisa,” ujar Surya Paloh dikutip dari JPNN.com

Kunjungan Surya Paloh ke Padang dalam rangka safari politik untuk mengonsolidasikan pemenangan di Pemilu 2019

Di Padang, Surya memompa semangat para pengurus, kader dan simpatisan serta caleg Partai Nasdem untuk bergerak dan bekerja keras untuk menang.

“Insyaallah Nasdem akan menjadi partai tiga besar. Caranya, kami menguasai dapil yang ada. Nah, di Sumbar ini ada tiga dapil. Kami pastikan tidak ada dapil yang kosong. Semua dapil harus mendapatkan minimal satu kursi DPR RI,” kata Surya dalam arahannya kepada ribuan kader di Padang, Sabtu (19/1) kemarin.

Tak hanya untuk Partai Nasdem saja, Surya juga menargetkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin menang di Ranah Minang walaupun butuh perjuangan ekstra. Pada Pemilu 2014, suara Jokowi di Sumbar hanya sekitar 23 persen.

“Harus jujur saya katakan, ini memerlukan strategi khusus sehingga paling tidak suara Jokowi – Ma’ruf tak jauh lebih kecil dibanding yang diperoleh pemilu lalu. Saya menaruh rasa optimisme yang jauh lebih tinggi pada pemilu yang akan datang ini. Karena tahapan konsolidasi partai di Sumbar semakin lebih efektif,” kata dia.

sumber; jpnn.com     editor: faisal




Di Madura, Sandi Dapat Sumbangan dari Santri dan Pimpinan Ponpes

 

Maduraviva.co.id mewartakan, Calon wakil presiden nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno kembali kampanye di Tanah Madura, Jawa Timur, Minggu, 20 Januari 2019.

Eks Wakil Gubernur DKI itu menyambangi Pondok Pesantren Daarul Amin Somber Telur di Kabupaten Sampang.

Sandi sempat terkejut ketika bertemu pimpinan Ponpes Daarul Amin Somber Telur, KH Abdul Malik Nawawi, karena dapat sumbangan Rp5 juta. Tak hanya itu, para santri dan tamu yang hadir hingga sebanyak Rp1,7 juta. Sandi sempat terdiam saat diberikan uang yang bentuk Rp2 ribu sampai Rp100 ribu dalam kantong plastik merah.

Saya ini selalu terharu mendapatkan sumbangan langsung dari masyarakat. Apalagi ini diberikan langsung oleh pengasuh ponpes dan para santri dan tamu yang hadir. Amanat ini tidak akan saya sia-siakan,” kata Sandi dalam keterangan resminya.

Sandi berjanji akan memperjuangkan keinginan para kiai, santri soal peningkatan ekonomi umat. Bagi dia, santri harus melek menjalankan usaha. Maka itu, ia pun mempromosikan program Gerak OK OCE dan Barisan Kyai dan Santri Nadhiyin (BKSN).

Dia optimis potensi Madura yang punya kekuatan potensi ekonomi bila diseriuskan untuk kesejahteraan umat. Sandi mengingatkan santri harus menjadi agen perubahan yang bisa membawa ekonomi Indonesia lebih baik.

“Santri yang melek usaha, santri yang menciptakan lapangan kerja, bukan mencari kerja.”

 




Laporan PVMBG, Gunungapi Karangetang Alami 143 Kali Gempa, Gunungapi Ibu 191 Kali Gempa

“Dari 127 gunungapi aktif di Indonesia, 69 diantaranya dipantau terus menerus selama 24 Jam”

Gunungapi Ibu di Halmahera. Foto: Internet

Detikriau.org – Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) Badan Geologi Kementerian ESDM dalam laporan kebencanaan geologi tanggal 20 januari 2019 melaporkan, Hasil rekam seismograf tangal 19 januari 2019 mencatat dua Gunungapi dikawasan Indonesia bagian timur alami ratusan kali gempa.

Gunungapi Karangetang di Provinsi Sulawesi Utara terjadi 143 kali gempa dan Gunungapi Ibu, Halmahera sebanyak 191 kali gempa.

Gunungapi Karangetang yang tepatnya berada di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro) yang memiliki keringgian 2.460 m dpl itu kembali memasuki periode erupsi sejak 25 November 2018.

Dari kemaren hingga pagi hari ini dilaporkan visual gunungapi terlihat jelas hingga tertutup kabut asap. Kawah utama berwarna putih dengan intensitas tebal dengan tinggi 150 meter dari puncak.

Hasil rekaman seismograf tanggal 19 januari 2019 mencatat gunung ini terjadi 90 kali gempa guguran, 44 kali gempa hembusan, 3 kali gempa vulkanik dangkal, 1 kali gempa hybrid/fase banyak, dan 5 kali gempa tektonik jauh serta tremor terus menerus dengan amplitude 0.25 mm, dominan 0.25 mm.

Sedangkan Gunungapi Ibu di Pulau Halmahera Provinsi Maluku hasil rekaman seismograf tanggal 19 januari 2019 terjadi 86 kali gempa letusan, 58 kali gempa hembusan, 24 kali gempa guguran, 16 kali gempa tremor harmonic, 1 kali gempa tornilo, dan 6 kali gempa tektonik jauh.

“dari 127 Gunungapi aktif di Indonesia, 69 gunung dipantau secara terus menerus selama 24 jam.” Sampaikan PVMBG.

Laporan: Amrul