detikriau.org – Siang ini pukul 12.26 Wib Gempa kembali guncang Provinsi Sulawesi Utara.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) merilis, gempa berkekuatan 5.0 SR ini berpusat 129 km Barat Laut Kabupaten Kepulauan Talaud atau pada titik koordinat 4.99 LU – 126.04 BT pada kedalaman 114 km.

“gempa tidak berpotensi tsunami.” Tulis BMKG.

Reporter: Amrul

Detikriau.org – Tuntutan agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) mencabut remisi I Nyoman Susrama, otak pembunuhan berencana AA Gde Bagus Narendra Prabangsa, wartawan Jawa Pos Radar Bali, terus menguat. 

Setelah komunitas pers di seluruh tanah air melakukan protes, permohonan pencabutan remisi juga disuarakan langsung istri almarhum Prabangsa, AA Sagung Mas Prihantini, 49.

Ibu dua anak, itu mendatangi langsung Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali, Selasa pagi (29/1) didampingi Solidaritas Jurnalis Bali (SJB). Dengan suara bergetar menahan kepedihan, Sagung Mas menyampaikan isi hatinya. 

“Jujur saja remisi ini membuka luka lama saya. Ingatan saya kembali ke sepuluh tahun lalu yang membuat hidup saya benar-benar ke titik nol,” tutur Sagung Mas dengan suara terbata-bata di hadapan Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bali, Sutrisno.

Tak terasa air mata Sagung mulai keluar. Namun, dia berusaha mengausai diri. Sagung mengaku tidak mudah mengungkap kasus Prabangsa. Jurnalis, penegak hukum dari polisi dan jaksa melalui kerja keras akhirnya bisa mengusut kasus ini. Pengadilan juga dengan berani memutuskan hukuman seumur hidup.

Setelah putusan pengadilan itu, Sagung Mas berusaha bangkit menghadapi hidup sebagai tulang punggung keluarga. Perlahan Sagung dan kedua anaknya yang masih kecil harus menerima kenyataan jika ayah dan suami yang dicintai telah tiada.

“Saya dan anak-anak berusaha mengikhlaskan kepergian beliau (almarhum). Tapi, setelah hampir bisa menerima keadaan, tiba-tiba muncul remisi yang membuat saya dan anak-anak kembali membuka lama. Bagi saya ini tidak adil, keadilan saya dirampas,” tegas Sagung.

Dia meminta Sutrisno menyampaikan suara hati dan kedua anaknya kepada Menteri Hukum dan HAM di Jakarta. “Tolong, Pak, kami minta agar remisi itu dicabut. Ini tidak hanya untuk keadilan keluarga kami dan almarhum. Tapi, ini juga untuk kebaikan teman-teman wartawan dalam menjalankan tugas di lapangan,” imbuhnya.

Menanggapi itu, Sutrisno menyatakan dirinya hanya sebagai jembatan penghubung aspirasi SJB dan keluarga almarhum Prabangsa. Sutrisno berjanji bertemu langsung dengan atasannya, Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly. “Saya akan menyampaikan amanah keluarga dan kawan-kawan SJB ke Pak Menteri. Saya akan temui langsung beliau di rumahnya. Saya akan kejar Pak Menteri untuk menyampaikan amanah ini,” kata Sutisno.

Selain menemui Menteri Yasonna, Sutrisno juga akan menyampaikan tuntutan dan kondisi kekinian di Bali kepada Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM RI. Sebab, Dirjen Pemasyarakatan juga memiliki peran penting dalam kasus ini.

Sementara itu, kuasa hukum SJB, Made “Ariel’ Suardana bertertimakasih pada Sutrisno karena mau membawa aspirasi SJB dan keluarga almarhum Prabangsa. “Semoga tuntutan ini bisa dikabulkan Pak Mentri hingga Presiden. Karena ini merupakan aspirasi semua kawan-kawan jurnali dan keluarga almarhum. Martabat pers sebagai pilar demokrasi harus ditegakkan,” kata Ariel./***

detikriau.org – Malam ini, pukul 20:03 Wib, Provinsi Papua diguncang gempa berkekuatan 5,6 Skala Richter.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melalui laman resminya merilis gempa berpusat di darat,  27 km Timur Laut Kabupaten Yalimo atau pada titik koordinat 3.56 LS – 139.55 BT pada kedalaman 10 km.

“Getaran gempa dirasakan dalam skala MMI II-III di Jayapura dan Sentani serta skala MMI III di Wamena.” Sampaikan BMKG.

Reporter: Ari

Detikriau.org – Salah satu tim kuasa hukum yang juga kolega Ahmad Dhani di Partai Gerindra, Habiburokhman mengaku heran dengan vonis 1,5 tahun majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seharusnya hakim memvonis bebas Dhani.

“Karena memang menurut fakta persidangan harusnya bebas,” kata Habib dilansir Kantor Berita Politik RMOL, Senin (28/1).

Dia menyampaikan, dalam fakta persidangan ada pengakuan dari salah seorang saksi yang mentweet narasi ujaran kebencian pada akun Twitter Ahmad Dhani bukanlah Dhani. Ditambah, salah satu keterangan ahli, perkara ini tidak memenuhi unsur dugaan pelanggaran UU ITE.

“Saya kaget, tadinya optimis vonis hakim bebas tapi malah 1,5 tahun,” pungkas Habib sekaligus menegaskan bakal menempuh upaya hukum banding.

Ketua Majelis Hakim PN Jaksel, Ratmoho membacakan vonis terhadap musisi Ahmad Dhani. Dhani dinyatakan bersalah lantaran melakukan ujaran kebencian lewat cuitan di akun Twitter.

“Mengadili, satu menyatakan terdakwa Ahmad Dhani terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak, menyuruh melakukan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu atas masyarakat tertentu berdasarkan unsur agama, ras, dan antar golongan (SARA),” kata Ratmoho dalam sidang vonis Ahmad Dhani di PN Jaksel, Jl. Ampera Raya, Jakarta Selatan.

Majelis Hakim menjatuhkan vonis terjadap Dhani 1,5 tahun kurungan penjara lantaran dianggap telah melanggar Pasal 45A ayat 2 UU 19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 28 ayat 2 UU ITE Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab UU Hukum Pidana (KUHP).

“Menjatuhkan terdakwa Ahmad Dhani dengan pidana penjara selama satu tahun lima bulan, memerintahkan agar terdakwa untuk ditahan,” ucap Ratmoho.

Yogyakarta – detikcom mewartakan, DPD PDIP DIY membantah terlibat dalam insiden pelemparan batu ke Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Minggu (27/1) sore. Lantas, kenapa Ketua PAC PDIP Mantrijeron, Junianto, meminta maaf atas insiden ini?

Sekretaris DPD PDIP DIY, Yuni Satia Rahayu, membenarkan bahwa ada mediasi antara PDIP Kecamatan Mantrijeron dengan Takmir Masjid Jogokariyan. Mediasi itu dilakukan untuk meredam situasi yang mulai memanas pascakejadian.

“Ya tentu saja itu harus ada mediasi. Kalau tidak akan ada (aksi) saling balas membalas, ini kan tidak sehat, begitu,” jelas Yuni kepada wartawan dalam konferensi pers di Kantor DPD PDIP DIY, Senin (28/1/2019) sore.

“Kita juga membenarkan bahwa PAC Mantrijeron itu harus melakukan mediasi, dalam rangka untuk meredam jangan sampai nanti kita tidak puas kita akan membalas, mereka tidak puas mereka akan membalas,” lanjutnya.

Meski demikian, lanjut Yuni, bukan berarti PDIP mengaku bersalah dalam insiden pelemparan batu ke Masjid Jogokariyan Yogyakarta. Dia berdalih tidak ada simpatisan PDIP yang melempar batu ke arah Masjid Jogokariyan.

“Jadi kita membetulkan bahwa ada mediasi. Tetapi masalah itu (pelemparan batu ke Masjid Jogokariyan) benar atau salah, ada pelemparan atau tidak kita tunggu saja hasil investigasi dari kepolisian,” ungkapnya.

“Bahwa mereka kawan-kawan (PAC PDIP Mantrijeron) harus meminta maaf, harus ada mediasi ini untuk memenangkan kawan-kawan yang ada di bawah. Untuk mengendalikan agar tidak terjadi bentrok lagi, bentrok lagi,” ucapnya.

Sementara Ketua DPD PDIP DIY, Bambang Praswanto, menegaskan informasi pelemparan batu oleh simpatisan PDIP ke Masjid Jogokariyan belum terkonfirmasi. Pihaknya menyerahkan ke polisi untuk mengusutnya.

“Jadi (menurut) kami lebih baik diserahkan ke polisi. Apakah betul ada pelemparan atau apa, apakah betul ada pelemparan masjid dan yang melakukan siapa, dan sebagainya pasti polisi tahu,” pungkas Bambang.

Sebelumnya, Ketua Takmir Masjid Jogokariyan Yogyakarta, Muhammad Fanni Rahman, memaparkan beberapa saat setelah kejadian, perwakilan massa dengan pihak takmir Masjid Jogokariyan duduk satu meja di Kantor Kecamatan Mantrijeron. Mereka melangsungkan mediasi dengan difasilitasi Pemerintah Kecamatan, Koramil, dan Polsek Mantrijeron.

Mediasi antara perwakilan simpatisan parpol dengan pihak Takmir Masjid Jogokariyan selesai. Ketua PAC PDIP Mantrijeron, Junianto, selaku wakil simpatisan parpol dan penggerak pelemparan batu diharuskan meminta maaf.

“Kesepakatan dua hal, kesepakatan damai. Karena juga ini isu sensitif berbeda dengan kejadian yang lain. Kami juga enggak mau dibawa ke urusan politik. Karena pelakunya juga teman-teman sudah tahu orang-orangnya itu,” tutur, Senin (28/1/2019).

Muhammad Fanni Rahman, meminta penggerak pelemparan batu ke arah Masjid Jogokariyan segera meminta maaf. Hal itu untuk meredam konflik agar tak semakin melebar.

“Tokohnya (sudah) mewakili mereka minta maaf. Kedua, pelaku atau penggeraknya itu juga harus minta maaf, tidak harus ke masjid silakan (meminta maaf) di tempat netral,” ujar Fanni saat ditemui wartawan di Kampung Jogokariyan.

Jakarta –Musisi Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani divonis 1,5 tahun penjara karena terbukti melakukan ujaran kebencian terkait SARA lewat akun Twitter miliknya. Dhani ditahan di Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengkritik penahanan ini.

“Penahanan langsung @AHMADDHANIPRAST hari ini menurut saya akan membuat elektabilitas petahana turun sampai 5%. Saya semakin percaya bahwa petahana sedang dijatuhkan secara sistematis. Kasus2 akan dimunculkan untuk mengakhiri petahana. Kritik @prabowo menemukan momentum,” tulis Fahri lewat akun Twitter-nya @Fahrihamzah, Senin (28/1/2019) dilansir detikcom

Fahri mengatakan pernyataannya tersebut bukan untuk memprovokasi. Dia meyakini elektabilitas Jokowi-Ma’ruf akan turun signifikan karena penahanan langsung atas Dhani.

“Tidak untuk memprovokasi, tapi ini keyakinan saya bahwa @AHMADDHANIPRAST akan menjadi martir bagi kemenangan penantang. Kerugian (suka atau tidak) akan diderita oleh petahana. Sejak kasus pembebasan ABB kemarin sampai hari ini adalah blunder. Masih ada 80 hari lagi,” tulisnya.

Penahanan langsung @AHMADDHANIPRAST hari ini menurut saya akan membuat elektabikitas petahan turun sampai 5%. Saya semakin percaya bahwa petahana sedang dijatuhkan secara sistematis. Kasus2 akan dimunculkan untuk mengakhiri petahana. Kritik @prabowo menemukan momentum.

— #AyoMoveOn2024 (@Fahrihamzah) January 28, 2019

Dalam putusan majelis hakim, Ahmad Dhani terbukti melakukan tindak pidana yang diatur ancaman hukuman pidana pada Pasal 45A ayat 2 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hakim pun memerintahkan agar musisi itu ditahan.

Dhani sudah tiba di Rutan Kelas I Cipinang, Jakarta Timur. Dia datang didampingi istrinya Mulan Jameela dan putra bungsunya Abdul Qodir Jaelani alias Dul.