Jakarta – Tempo.co mewartakan, setidaknya ada tiga alasan yang disebutkan Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah agar penahanan Ahmad Dhani segera dipindah dari Rutan Cipinang, Jakarta Timur.

Dia meminta musikus yang belakangan aktif berpolitik dan bergabung bersama Partai Gerindra itu dipindah ke Rutan Mako Brimob, Depok.

Alasan pertama adalah, menurut Fahri Hamzah, bahwa kasus hukum Dhani setara Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dan perlakuan di antara keduanya harus adil. “Saya berpendapat sebagai kawan, supaya perlakuannya sama dengan Pak Basuki Tjahaja Purnama. Kan sama-sama high profile case,” ujar Fahri, Selasa 29 Januari 2019.

Alasan kedua, politikus yang telah dipecat partainya, PKS, itu yakin pemindahan Dhani ke Mako Brimob bisa meredam sorotan media. Beda halnya bila bertahan di Rutan Cipinang yang diklaim akan jadi bahan pemberitaan terus-menerus.

Alasan ketiga, Fahri beranggapan bahwa Ahmad Dhani saat ini memiliki posisi politik sama seperti saat Ahok ditahan akibat dakwaan penistaan agama pada 2017. Fahri juga menyebut kasus yang menjerat Dhani merupakan ekor dari kasus Ahok yang lalu.

“Cuma bedanya BTP kan takut di sini, takut diancam mau dibunuh,” katanya sambil menambahkan, “Kalau Dhani justru disambut sama orang-orang. Mungkin napi lain juga tidak mau Dhani pindah.”

Ahmad Dhani divonis bersalah dalam perkara ujaran kebencian yang dilakukannya terhadap Ahok dalam sidang Senin, 28 Januari 2019. Caleg dari Partai Gerindra itu dihukum 1,5 tahun penjara dan diperintahkan langsung ditahan.

Jakarta – Antara mewartakan, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan menyebutkan ada 1.151 pegawai negeri sipil (PNS) yang sudah diberhentikan tidak dengan hormat dari total 2.357 orang PNS yang telah divonis bersalah karena melakukan korupsi.

“Hingga saat itu sudah ada 1.151 PNS yang dipecat karena melakukan korupsi, rinciannya ada 124 orang PNS pusat dan 1.027 orang PNS daerah yang sudah dipecat sesudah divonis,” kata Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan di Jakarta, Selasa.

Mereka diberhentikan sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) dan Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) pada 13 September 2018 hingga perhitungan 29 Januari 2019

“Jadi sudah ada efeknya sejak diumumkan tahun lalu, sehingga saat ini sejak divonis, langsung dipecat,” tambah Pahala.Pahala mengakui selama ini ada masalah terkait waktu vonis hingga berkekuatan hukum tetap.

“Masalahnya kalau vonis berkekuatan hukum tetap adalah pada 2015, seharusnya dipecat langsung tapi kalau baru dipecat sekarang pada 2019, yang memecat takut karena khawatir diminta menagih kerugian gaji PNS tersebut selama 2015-2019 karena telat memecat,” kata Pahala.

Masalah lainnya, bila dipecat pada 2019, bagaimana nasib surat keputusan (SK) yang PNS itu sudah buat apakah dianggap sah atau tidak sah, apalagi bila PNS itu berstatus sebagai kepala dinas.

“Karena itu, hari ini saya menghadiri rapat bersama MA, BKN, Kemenpan RB, BKN, BPKP dan BPK. BPK diundang supaya paham, jangan nanti diaudit dan malah disebut temuan dan menjadi kerugian negara, wah ini gawat karena hal ini terjadi di seluruh Indonesia dan sudah lama terjadi,” ungkap Pahala.

Sedangkan MA juga diundang supaya paham karena banyak PNS yang menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bahkan ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan uji materi ujian materi UU No 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil negara pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan d sehingga meminta agar kementerian dan pemerintah daerah tidak melakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) dan mengembalikan hak-hak lain yang melekat pada ASN seperti gaji, tunjangan dan hak-hak lainnya pada kedudukan semula.

“Tetap nanti diberi panduan yang sedang dibuat oleh tim teknis 3 lembaga itu sehingga bila ada PNS yang sudah divonis korupsi tapi masih mengajukan uji materi tetap dipecat,” kata Pahala. Tapi Pahala mengakui bahwa perkembangannya sangat lambat.

Tim teknis yang terdiri dari Kemenpan-RB, BKN, Kemendagri segera bertemu dan mengeluarkan pedoman pemecatan PNS yang kena pidana dalam jabatan.

“Arahannya, kalau mereka pecat sekarang tidak perlu khawatir harus membayar ganti rugi gaji yang selama ini dibayar karena toh mereka juga bekerja dan keputusan yang sudah dibuat PNS korup tersebut tetap berlaku dan sah sampai tanggal pemecatan, semoga semua tidak ragu memecat,” ungkap Pahala.

Jakarta – Hasil survei Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) menyebutkan, meski secara umum masih unggul, kini  selisih elektabilitas pasangan Jokowi – Ma’ruf Amin dengan Prabowo – Sandiaga Uno hanya terpaut tipis.

“Tingkat elektabilitas pasangan Jokowi-Ma’ruf 45,90 persen; pasangan Prabowo-Sandiaga 41,80 persen,” ujar Direktur Puskaptis, Husin Yazid, saat merilis hasil survei lembaganya di Hotel Ibis, Jakarta, Selasa, 29 Januari 2019 dilansir Tempo.co

Dia menambahkan sebanyak 12,30 persen responden dinyatakan sebagai swing voters atau belum menentukan pilihan.

Menurut Husin, selisih kedua pasangan itu sangat kecil dan menjadi modal bagi Prabowo-Sandiaga untuk menyalip keunggulan inkumben.

Perbedaan di bawah 10 persen dinilainya menandakan Jokowi-Ma’ruf belum banyak unggul dari Prabowo-Sandiaga. Waktu tiga bulan sebelum Pilpres, dinilainya cukup untuk kubu Prabowo mengejar ketertinggalan, termasuk dengan adanya swing voters yang mencapai 12,30 persen membuat pemenang pilpres belum dapat diprediksi.

“Mengingat waktu masih tersisa tiga bulan ke depan. Artinya masih terbuka peluang dalam meraih simpati publik dalam mengejar ketertinggalan,” ucap Husin.

Sementara itu cnnindonesia.com mewartakan bahwa  Puskaptis merilis bahwa pasangan Capres dan cawapres nomor urut 01 masih tertinggal dari capres dan cawapres nomor urut 02 di Pulau Sumatra.

Direktur Utama Puskaptis Husin Yazid mengatakan Jokowi-Ma’ruf hanya menguasai Lampung. Sementara itu, sembilan provinsi lainnya di Pulau Sumatera dikuasai pasangan Prabowo-Sandi.

“Prabowo-Sandi mendapatkan 58,1 persen dan pasangan Jokowi-Ma’ruf 32,7 persen,” kata Husin

Husin juga mengatakan Jokowi juga mulai kehilangan suara empat provinsi di Pulau Jawa yakni Banten, Jawa Barat, Yogyakarta, dan DKI Jakarta. Berdasarkan surveinya, Jokowi hanya menguasai Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Namun, Husin tak menyebutkan perolehan suara Jokowi di Jawa Tengah, Jawa Timur, serta Lampung yang menjadi daerah pemenangan pasangan Jokowi-Ma’ruf. Puskaptis hanya membeberkan hasil survei secara umum yang menunjukkan bahwa Jokowi-Ma’ruf masih unggul dari Prabowo Sandi.

Meski demikian Husin mengingatkan bahwa pasangan calon harus memastikan perolehan suara mereka di Sumatera dan Jawa apabila ingin menjadi presiden terpilih dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.

Klaim Netral

Husin menyatakan lembaga surveinya netral dan memaparkan hasil survei sesuai dengan yang diperoleh di lapangan. Ia pun mencontohkan hasil surveinya dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

Saat itu, kata Husni, lembaganya berbeda sendiri dengan lembaga survei lainnya yang hingga H-1 pencoblosan masih menyatakan pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat menang.

Sementara itu, lembaganya menyatakan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang bakal terpilih dan itu terbukti kini.

“Jadi artinya ini bisa dipertanggungjawabkan,” tuturnya.

Hal ini disampaikan sebab lima tahun lalu, Puskaptis menjadi satu dari tiga lembaga survei yang memenangkan Prabowo-Hatta Rajasa melalui perhitungan cepat dengan hasil hasil 52,06 persen.

Perhitungan Puskaptis juga pernah keliru dalam Pilgub DKI Jakarta 2012. Saat itu, Puskaptis merilis Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) akan mengalahkan Joko Widodo-Basuki T Purnama (Jokowi-Ahok) pada Pilgub DKI 2012.

Dalam surveinya, Puskaptis menggunakan jumlah responden sebanyak 2.100 orang. Margin of error survei 2,4 persen; dengan tingkat kepercayaan 95 persen. Penarikan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling selama periode 8-14 Januari 2019.

Jakarta, CNN Indonesia mewartakan, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin berlebihan meminta jatah 10 kursi menteri jika Joko Widodo kembali terpilih menjadi presiden di Pilpres 2019. 

JK mengatakan jabatan menteri itu harus dibagi dengan partai lain secara proporsional.

“Kalau ada partai yang mau 10, yang lain dapat apa? Kan sama-sama berjuang. Ya tentu berlebihanlah itu,” ujar JK di kantor wakil presiden Jakarta, Selasa (29/1).

JK mengatakan jabatan menteri biasanya dibagi dan terdiri dari kalangan politisi dan profesional. Dalam komposisi menteri kabinet kerja saat ini, ada sekitar 16 hingga 17 orang yang berlatar belakang politisi.

JK tak menampik ada partai yang mendapat kursi menteri lebih banyak daripada partai lain. Namun hal itu sepenuhnya menjadi hak prerogatif presiden.

“Pak Presiden tentu akan pertimbangkan sejauh mana upaya partai memenangkan presiden yang terpilih. Selalu begitu mekanismenya,” kata JK.

Cak Imin sebelumnya menyampaikan keinginan untuk mendapatkan jatah 10 kursi menteri dari PKB pada pemerintahan 2019-2024.

Di pemerintahan saat ini, PKB memiliki tiga menteri yakni Menaker Hanif Dhakiri, Menpora Imam Nahrowi, dan Menteri Desa Eko Putro Sandjojo.

“Saya mohon doanya semoga saya diberikan kekuatan melanjutkan dan membuktikan. Tahun 2019 harus ditopang dengan ekonomi yang makmur. Tahun 2019 itu harus betul-betul diwujudkan. Hari ini menteri dari kita ada 4. Mudah-mudahan nanti ada 10 menteri dari NU,” ujar Cak Imin seperti dikutip detikcom di aula Nusantara IV, kompleks DPR, Jakarta Pusat, Minggu (27/1).

Jakarta – Antara mewartakan, Ketua Dewan Pembina Tim Pembela Muslim, Muhammad Mahendradatta mengatakan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir sudah tidak layak untuk menjalani penahanan karena kondisi kesehatan serta usia. 

“Dari pihak Mer-C sebagai tim kesehatan yang mendampingi ustad terus-menerus, menyampaikan kepada kami, dan kami sepakat bahwa ustad bagaimanapun juga sudah tidak layak ditahan,” kata Mahendradatta kepada wartawan di RSCM, Jakarta, Selasa.

Mahendradatta mengatakan Ba’asyir masuk dalam kategori orang yang tidak layak ditahan berdasarkan kriteria yang dikeluarkan Badan Kesehatan Dunia (World Health Organization/WHO).

“Sudah masuk kriteria WHO. Ada empat kategori yang tidak boleh ditahan dan tidak boleh mendapat perlakuan tidak manusiawi,” kata dia.

Mahendradatta tidak merinci empat kategori tersebut. Namun hal itu berkaitan dengan kesehatan dan usia Ba’asyir.

Sementara itu terkait pemeriksaan di RSCM, kata dia, kondisi Ba’asyir saat ini mengalami penurunan kesehatan yang sewajarnya dialami orang tua.

Dia mengungkapkan, tim dokter RSCM yang terdiri atas lima dokter ahli telah menyampaikan secara umum ditemukan gangguan seperti jantung, penyempitan pembuluh darah, pengapuran, dimensia dan lain sebagainya.

“Itu tadi sekilas sudah ditemukan dan disampaikan dokter. Kondisi ustad adalah kondisi yang sewajarnya dialami orang tua, jadi janganlah mengatakan Beliau sehat seperti kita yang usianya di bawah Beliau. Jadi kondisi makin menurun itu iya (terjadi), sesuai usia,” kata dia.

Sejauh ini tim pengacara Ba’asyir masih menunggu hasil pemeriksaan menyeluruh tim dokter RSCM terhadap Ba’asyir, termasuk keputusan apakah yang bersangkutan akan menjalani rawat inap atau tidak.

Menurut Mahendradatta, Ba’asyir dirawat di salah satu ruangan rumah sakit dan didampingi oleh anaknya.

Ba’asyir menjalani perawatan di RSCM sejak Selasa pagi. Anggota Tim Pengacara Muslim Akhmad Kholid menyampaikan bahwa Abu Bakar Ba’asyir hanya menjalani pemeriksaan rutin.

Kholid mengatakan pemeriksaan rutin Ba’asyir sudah dilakukan sejak tiga bulan terakhir. Dia mengungkapkan masalah kesehatan Ba’asyir adalah kaki yang kurang fit.

“Mahendradatta mengatakan berdasarkan asas non-retroaktif, maka Ba’asyir tidak dapat dikenakan persyaratan itu lantaran hukuman Ba’aayir diputuskan pengadilan sebelum PP tentang persyaratan setia NKRI diberlakukan”

Jakarta – Antara mewartakan, Ketua Dewan Pembina Tim Pembela Muslim Muhammad Mahendradatta menegaskan syarat setia NKRI untuk pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba’asyir tidak dapat diberlakukan karena bersifat non-retroaktif atau tidak berlaku surut. 

“Kita kan mengenal UUD non-retroaktif. Itu tahun berapa, sudah berlaku belum. Akan bodoh kita apabila mau mengikuti hal-hal baru dibuat,” kata Mahendradatta di RSCM, Jakarta, Selasa.

Syarat penandatanganan dokumen setia NKRI wajib dilakukan seorang terpidana yang akan menerima pembebasan bersyarat.

Syarat itu tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Persyaratan itu diberlakukan sejak November 2012, sementara putusan inkrah pengadilan atas kasus Ba’asyir diputus pada Februari 2012.

Mahendradatta mengatakan berdasarkan asas non-retroaktif, maka Ba’asyir tidak dapat dikenakan persyaratan itu lantaran hukuman Ba’aayir diputuskan pengadilan sebelum PP tentang persyaratan setia NKRI diberlakukan.

Lebih jauh Mahendradatta menegaskan sejak awal Ba’asyir juga tidak pernah bersedia menandatangani dokumen apapun dari pihak yang menahannya.

“Dari awal itu ustad tidak pernah mau menandatangani dokumen apapun yang disodorkan, mau itu BAP, surat penahanan, surat penangkapan, terus pemindahan ke kanan ke kiri, pemindahan ke lapas Nusa Kambangan itu tidak pernah mau tanda tangan,” tegas dia.

Dia mengatakan memang ada penawaran pembebasan bersyarat. Namun dia menekankan lagi bahwa Ba’asyir memang tidak pernah mau menandatangani dokumen apapun, kemudian muncul pernyataan bahwa kliennya tidak mau menandatangani syarat setia NKRI dan Pancasila.