www.detikriau.wordpress.com (JAKARTA)–Meski belum mengambil keputusan untuk ikut bertarung dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 mendatang, Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa (HR) mulai ‘dijahili’.

Hal tersebut diungkap Ketua Umum Pemuda Harapan Rakyat (PHR), Ali Rahman, sebuah organ pendukung yang sejak tahun 2009 selalu mendukung Hatta Rajasa.

“Kemarin akun twitter @harapanrakyathr di-hack orang. Akun yang dibuat sebulan lalu dan sudah mendapatkan lebih dari 2000 follower di-hack orang  tidak bertanggung jawab. Akibatnya, semua follower dan following @hattarasajahr hilang. ujar Ali Rahmat di Jakarta, Selasa (4/10).

Ali Rahman melihat, ulah orang tidak bertanggung jawab itu kemungkinan karena banyaknya pemberitaan tentang Hatta terkait Pilpres 2014. Sebagaimana diketahui, dalam beberapa kali analisis yang dilakukan sebuah lembaga analisa media, nama Hatta selalu menduduki rangking pertama sebagai calon presiden terpopuler. Selain itu, sekarang ini sudah mengalir dukungan dari beberapa daerah dan organisasi kemasyarakatan.

Sebagai pendukung yang konsisten mengawal kebijakan Hatta, baik sebagai Menko Perekonomian maupun ketua partai, organnya melihat adanya resistensi yang cukup besar atas maraknya pemberitaan dan mengalirnya dukungan masyarakat. Namun Ali Rahman mencoba bersikap positif.

“Mungkin itu menjadi sebuah resiko Hatta sebagai tokoh politik dan pemerintahan. Ya, mudah-mudahan saja ini hanya kesalahan teknis, atau ulah orang iseng dan tidak bertujuan politis,” ungkap Ali Rahman.

Lebih lanjut dia berharap, para pihak yang mulai mempersiapkan diri berkompetisi di Pilpres 2014, sebaiknya bersikap fair dan tidak melakukan manuver-manuver kotor. Hatta sejauh ini belum mengatakan akan maju di Pilpres, karena mau konsens menjalankan tugasnya sebagai menteri. “Jadi kami harapkan semua pihak menahan diri,” tambahnya.

Ali Rahman berharap serangan terhadap akun twitter @hattarajasahr tidak menyebar ke hal-hal yang lebih bersifat pribadi. Dia tidak ingin kinerja Hatta sebagai menteri yang terus mempersiapkan pondasi ekonomi untuk kemajuan Indonesia tidak terganggu.

“Itulah tujuan kita membentuk PHR, yaitu mendukung setiap kebijakan Pak Hatta atas program-program ekonomi yang pro-rakyat,” tukasnya. (fas/jpnn)

www.detikriau.wordpress.com (JAKARTA)–Putri Indonesia Sulawesi Selatan Andi Tenri Gusti Hanum Utari Natassa, sukses masuk dalam tiga besar puteri berbakat. Saat malam unjuk bakat ajang Pemilihan Puteri Indonesia (PPI) wanita kelahiran Maksar 11 Agustus 1992 ini tampil membawakan tarian dari Tana Toraja.

“Dalam tradisi masyarakat Toraja Pada jaman dulu, seorang wanita yang bisa menari di atas gendang dianggap terhormat. Karena keberadaannya dianggap membawa berkah serta dalam sinopsis wanita ini juga sedang memetik buah sambil menari di atas gendang,” kata caca sapaan akrabnya saat diwawancarai JPNN Selasa (4/10).

Caca mengaku tidak menyangka masuk dalam tiga besar sebab katanya tari ini baru lima kali dipelajarinya. Bahkan mengatakan sempat mau jatuh saat atraksi berdiri di atas gendang.

Namun menari bukanlah hal yang baru baginya. Sejumlah tarian seperti jaipong, modern dance dan tari daerah lainnya sudah memberikannya dasar-darar gerakan.

Paras cantik gadis 19 tahun ini mampu memukau perhatian juri. Selama tampil mahasiswi Swiss German University ini tampak anggun dengan baju daerah tana Toraja.

“Aku nggak mau muluk-muluk tapi tetap berharap agar bisa meraih puteri berbakat,” pintanya. Selain Sulsel, Jawa Timur dan DKI 6 masuk nominasi.(jpnn)

www.detikriau.wordpress.com (JAKARTA)–Budayawan Ridwan Saidi meyakini tanda-tanda munculnya revolusi untuk sebuah perubahan kongrit sudah semakin tampak. Terutama fakta kesengsaraan yang ditanggung rakyat kian lama kian berat. Pada saat yang sama, rakyat juga makin muak dan marah melihat tingkah para elitnya yang dipertontonkan secara telanjang, tanpa ada lagi rasa malu.

“Setidaknya ada beberapa ciri yang menunjukkan tanda-tanda akan revolusi. Pertama, fakta kesengsaraan rakyat yang kian berat di tengah prilaku elitnya yang sibuk dengan kemewahan. Kedua, liputan media sudah cukup bagus,” kata Ridwan Saidi, dalam diskusi bertajuk “Krisis Kepercayaan kepada Penguasa” yang digelar Rumah Perubahan 2.0, di Jakarta, Selasa (4/10).

Dulu, pada 1995-1996, ketika meneriakkan revolusi lanjutnya, tidak satu pun media yang mau meliput. “Orang-orang malah menertawakan saya. Sekarang, media memberi porsi cukup bagus untuk pemberitaan anti penguasa. Kalau Anda sekarang menjual Reformasi Jilid Dua, orang akan mencemooh karena publik mau revolusi, bung,” tegas Ridwan.

Pendapat senada dalam diskusi yang sama datang dari Hardi. Menurut dia, SBY sudah selesai. Namun berbeda dengan Ridwan, Hardi  melihat belum cukup persyaratan yang dibutuhkan bagi lahirnya revolusi.

“Menurut saya, kini Ibu Pertiwi baru hamil sekitar tiga bulan. Kita harus bisa mengakselerasi kehamilan itu, agar bisa melahirkan lebih cepat lagi. Tapi persoalan lainnya adalah, belum adanya tokoh pengganti yang akan diusung setelah SBY dijatuhkan. Pada saat yang sama, kelas menengah dan kaum intelektual telah dininabobokan dengan kesenangan. Mereka lebih sibuk bermain-main dengan iPad, Black Barry ketimbang memikirkan revolusi,” ujar Hardi.

Sehubungan dengan itu, Ridwan menyatakan, rakyat memang tidak melakukan revolusi. Revolusi hadir karena digerakkan para pemuda dan mahasiswa. Jadi, rakyat memang harus digerakkan. Alhamdulillah, lanjut dia, sekarang penggerak rakyat dan penggerak revolusi sudah cukup banyak.

“Soal pemimpin, nanti pasti akan muncul sendiri. Revolusi akan dipimpin oleh anak kandung revolusi itu sendiri. Bung Karno dan Hatta juga sebelumnya tidak berpikir akan menjadi pemimpin. Namun ketokohan mereka diakui. Bahkan Sjahrir mengatakan, walau dia 100 kali menandatangani proklamasi, belum tentu rakyat akan mengikuti,” tukas tokoh Betawi ini.

Ridwan mengingatkan, revolusi harus dilakukan secara total. Tidak bisa sepotong-potong. Misalnya, sehubungan dengan skandal Bank Century, ada wacana yang digulirkan sebaiknya yang di-empeach cukup Boediono saja. Pasalnya, kesalahan dan kriminalitas Boediono tampak terang-benderang. Setelah itu angkat tokoh agama tertentu untuk duduk sebagai Wapres.

“Tidak bisa begitu. SBY dan rezimnya sudah selesai. Kita harus melakukan revolusi total, bukan sepotong-potong. Revolusi itu maknanya rata dengan tanah. SBY, Boediono, dan semua elit di eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah bagian dari masalah. Karenanya, revolusi harus  menyingkirkan mereka semua rata dengan tanah,” imbuh Ridwan.( jpnn)

www.detikriau.wordpress.com (JAKARTA)—Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW), Peneliti ICW, Febri Hendri mengungkapkan, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad  Nuh  sebaiknya harus direshuffle. Alasannya jika dilihat dari sisi anti korupsi, selama menjabat sebagai Mendiknas, Nuh dinilai gagal.

“Jika dilihat dari kacamata anti korupsi dan tata kelola, Kemdiknas itu berantakan. Bahkan, hasil dari Audit BPK juga membuktikan bahwa laporan keuangan tahun 2010 mendapat predikat disclaimer. Padahal sebelumnya wajar dengan pengecualian. Artinya,  prestasinya menurun,” ungkap Febri di Jakarta, Selasa (4/10).

Hanya saja, meskipun ICW mengusulkan agar Mendiknas masuk dalam daftar menteri yang direshuffle , Febri mengaku pihaknya tidak ada rekomendasi penggantinya. “Mengenai rekomendasinya, tidak ada. Kita tidak ada rekomendasi,” ujarnya.

Selain itu, dengan adanya Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal yang juga tengah dalam proses pemeriksaan terjait kasus dugaan korupsi, hal itu dinilai wajar jika Kemdiknas mendapat predikat disclaimer. “Status BPK yang dulu menyatakan wajar dengan pengecualian saja sudah banyak yang korupsi, apalagi dengan status disclaimer,” ketusnya.

Lebih jauh Febri menambahkan, masalah ini diakibatkan karena leadership yang dimiliki oleh Mendiknas yang kurang kuat. Sehingga banyak kebijakannya yang tidak diikuti oleh pemerintah daerah. Misalnya, pertama adalah masalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). “Semua sudah dibuat Juknisnya, tetapi tetap saja tidak dilaksanakan juga oleh pemda, sehingga banyak yang terlambat,” katanya.

Kedua, tentang penerimaan siswa baru, dimana Mendiknas membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan Menteri Agama (Menag)  yang melarang ada pungutan terhadap siswa baru, namun masih juga banyak sekolah yang melanggar itu.

Serta yang ketiga, adalah masalah kekisruhan tata kelola perguruan tinggi. “Kita lihat banyak yang ribut. Terakhir Universitas Indonesia (UI), dan sebelumnya ada beberapa kampus lain. Ini bagi kami kepemimpinan Mendiknas perlu dievaluasi,” imbuhnya. (jpnn)

www.detikriau.wordpress.com (JAKARTA ) — Mendiknas M Nuh berkali-kali menegaskan melarang pungutan di sekolah. Namun, dalam draft Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) yang mengatur larangan pungutan di jenjang pendidikan dasar, yakni SD dan SMP, ketentuan sanksinya tak jelas.

“Aturan itu cukup bagus karena untuk menekan pungutan di sekolah. Tapi masalahnya, di dalam implementasinya tidak dijelaskan apa sanksinya?,” ungkap Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri di Jakarta, Selasa (4/10).

Menuryt ICW, mestinya aturan sanski tegas, termasuk membuat tim gabungan dari kejaksaan dan kepolisian untuk menindak pihak sekolah yang terbukti menarik pungutan.

“Misalnya, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang fungsinya untuk operasional tetapi ternyata sekolah  masih menarik pungutan, maka sekolah sebaiknya langsung diproses hukum,” kata Febri.

Dikatakan, jika aturan yang akan diterbitkan tak disertai sanksi, maka niatnya hanya untuk pencitraan saja. Febri mengajak masyarakat ikut melakukan pengawasan. (jpnn)

www.detikriau.wordpress.com (Yogyakarta) – Senin, 3 Oktober 2011 Wakil Bupati Inhil, H. Rosman Malomo, menghadiri Pertemuan Nasional AIDS IV Yang berlangsung di Hotel Inna Garuda DI Yogyakarta. acara dibuka oleh Menko Kesra RI Agung Laksono. Kegiatan yang dilaksanakan selama tiga hari ( 2 s/d 6 oktober 2011) akan mengkaji tentang Program Penaggulangan HIV dan AIDS selama lima tahun sejak Perpres 75/2006, pencapaian target MDG untuk HIV dan AIDS menuju 2015 serta penaggulangan lima tahun ke depan. Acara diikuti oleh sekitar 1500 peserta dari berbagai pemangku elemen yang terkait dengan penanggulangan HIV dan AIDS, yakni Pemerintah, LSM, masyarakat sipil, serta organisasi penggiat pencegahan HIV/AIDS.(Wai/Humas Pemkab Inhil)