www.detikriau.wordpress.com (JAKARTA) – Nasib sejumlah perusahaan pemerintah yang terus-menerus mengalami kerugian kini berada di ujung tanduk. Hal itu dipicu pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa yang mendesak agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merugi untuk ditutup.

Usul penutupan BUMN merugi ini bukan sekali dua kali saja dilontarkan oleh pimpinan menteri ekonomi ini. “Saya sudah membahas sering kali, kalau ada perusahaan yang merugi, kita harus berani menyatakan tutup,” kata Hatta, yang saat ini merangkap Menteri BUMN ad interim dalam Seminar di Hotel Dharmawangsa Jakarta, Selasa, 4 Oktober 2011.

Hatta menyatakan, upaya penutupan BUMN yang merugi itu semata ditempuh untuk menyelamatkan perusahaan pelat merah lain yang dianggap masih layak dipertahankan. “Jika kita menyuntik modal, kasihan nanti perusahaan lain,” ujarnya.

Kementerian Perekonomian mengaku pembahasan mengenai penanganan BUMN merugi setidaknya sudah pernah dibahas dua tahun yang lalu. Namun, dalam dua tahun kemudian, kondisi BUMN sakit tersebut tidak juga kunjung membaik.

Bagi Hatta, setiap dana yang dikeluarkan pemerintah untuk menyehatkan BUMN seharusnya bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia.

Dari catatan Kementerian Perekonomian, setidaknya terdapat 10 perusahaan BUMN yang kini masih mengalami kerugian. Dua diantaranya adalah PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan PT Istaka Karya. Khusus untuk perusahaan terakhir, saat ini proses pemailitan sedang diupayakan pada BUMN bidang konstruksi tersebut.

***

Data Kementerian BUMN tahun 2006 hingga 2010 menunjukkan, dari 141 perusahaan pemerintah, hampir setiap tahun terdapat BUMN yang masih mengalami kerugian. Bahkan pada tahun 2006, jumlah BUMN yang merugi berjumlah 38 perusahaan.

Jumlah tersebut terus berangsur berkurang dalam 4 tahun berikutnya. Tahun 2007, jumlah BUMN rugi menurun menjadi hanya 33 perusahaan, 2008 sebanyak 23 perusahaan, dan sempat mengalami kenaikan menjadi 24 perusahaan pada tahun 2009.

Tahun lalu, sebanyak 17 perusahaan ditaksir menderita kerugian dalam laporan keuangannya. sebanyak 13 BUMN diperkirakan mengalami rugi bersih hingga miliarah rupiah. Sedangkan sisanya, masih cukup beruntung karena merugi dalam kisaran ratusan juta rupiah.

Nilai kerugian yang dialami BUMN ini juga tidaklah kecil, bahkan terus membengkak hingga puncaknya terjadi pada tahun 2008 yang mencapai Rp13,95 triliun. Dua tahun sebelumnya, total kerugian dari BUMN ini mencapai Rp3,06 triliun pada 2006 dan melonjak hampir dua kali lipat pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp7,01 triliun.

Beruntung dua tahun berikutnya, total kerugian yang dialami BUMN merosot tajam. Pada tahun 2009, jumlah kerugian dari BUMN mencapai Rp1,69 triliun dan kembali turun pada tahun 2010 yang diperkirakan mencapai Rp700 miliar.

Namun diantara sejumlah BUMN rugi itu, perhatian pemerintah diarahkan pada 10 perusahaan pelat merah yang tercatat mengalami rugi selama 3 tahun dalam lima tahun terakhir. Data Kementerian BUMN mencatat terdapat 21 BUMN yang mengalami kerugian selama periode tersebut.

Kesepuluh BUMN ini adalah PT Indah Karya, PT Pelayaran Nusantara Indonesia (PELNI), PT Pengerukan Indonesia (Rukindo), PT Perkebunan Nusantara XIV, PT Kertas Leces, PT Pradnya Paramita, PT Perikanan Nusantara, Perum Prasarana Perikanan Samudera, PT Boma Bisma Indra, dan PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari.

Umumnya, kerugian yang terjadi pada sepuluh BUMN ini disebabkan tidak adanya modal kerja, utang yang membengkak, kalah bersaing karena perlengkapan sudah tua atau produktivitas rendah. Alasan lainnya adalah perusahaan yang tidak bisa berutang akibat masuk daftar hitam Bank Indonesia.

Sedangkan 10 BUMN rugi lainnya saat ini dalam penanganan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) untuk ditindaklanjuti proses restrukturisasi/revitalisasinya. Kesepuluh BUMN rugi ini yaitu PT Survei Udara Penas, Perum PPD, PT MNA, PT KKA, PT Balai Pustaka,
PT IGLAS, PT INSAN, PT Primissima, PT Industri Kapal Indonesia dan Perum PFN.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN memang tidak tinggal diam dalam upayanya menyelamatkan perusahaan-perusahaan yang merugi tersebut. Langkah penyelamatan diantaranya ditempuh dengan akuisisi BUMN rugi oleh perusahaan pemerintah yang lain, restrukturisasi modal dan utang, restrukturisasi model bisnis, kerjasama operasional (KSO).

Bahkan upaya lebih keras juga sempat diusulkan kementerian BUMN berupa permintaan tambahan penyertaan modal negara (PMN) hingga rasionalisasi aset.

****

Usul agar pemerintah menutup BUMN yang terus merugi mendapat angin segar dari Komisi VI yang selama ini menjadi mitra kerja pemerintah di bidang perindustrian, perdagangan, dan BUMN. Namun bagi dewan legislatif, penutupan BUMN tidak bisa ditempuh dengan memukul rata semua kondisi BUMN yang merugi.

Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto menyatakan, “Yang tidak mampu bersaing, ya mungkin harus diselesaikan sesuai dengan UU Perseroan Terbatas.”

Airlangga mengatakan, pemerintah memang selalu menunda penyelesaian BUMN yang lebih banyak merugi. Ia mencontohkan belum selesainya kasus pailit yang menimpa PT Istaka Karya.

Politisi asal Partai Golkar ini menilai tidak semua BUMN merugi bisa ditutup begitu saja. Contoh kasus, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang selama ini lebih banyak merugi, bahkan hingga triliunan rupiah. Penutupan PLN, bagi Airlangga, hanya akan menyebabkan terhentinya pasokan listrik yang berdampak pada matinya ekonomi.

“Berarti tergantung sektornya. Ada kriteria apakah BUMN secara ekonomi berpengaruh atau tidak,” tambahnya.

Untuk merestrukturisasi atau menutup BUMN, Airlangga mengatakan, pemerintah hendaknya mengusulkan terlebih dahulu. Selain itu, penutupan BUMN hanya menjadi pilihan terakhir pemerintah jika PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) yang selama ini menjadi “Dokter BUMN Sakit” sudah tidak lagi mampu menyembuhkan perusahaaan tersebut. Jika tidak, langkah pemisahan bisnis (spin off) bisa ditempuh, dilepas ke pihak ketiga atau likuidasi sebagai jalan terakhir. (VivaNews)

www.detikriau.wordpress.com (JAKARTA)–Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas era Orde Baru, Ginandjar Kartasasmita menilai program-program pembangunan yang telah berjalan masih belum merata. Pembangunan di pulau Jawa dan Sumatera dengan kawasan Indonesia bagian timur seperti Papua dan Maluku masih menunjukkan adanya kesenjangan.

“Ketimpangan ini mengindikasikan belum optimalnya  fungsi perencanaan dengan baik. Untuk itu, perlu peningkatan fungsi perencanaan yang selama ini menjadi tanggung jawab Kementerian PPN/Bappenas,” ujar Ginandjar Kartasasmita,” saat jadi pembicara dalam acara Silaturahmi Alumni Bappenas dengan Menteri PPN/Bappenas Selasa (4/10) di gedung Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (4/10).

Menurut Ginandjar, perencanaan tidak hanya sebatas menyusun dan merumuskan program-program pembangunan, tapi juga menyangkut penganggaran. “Saya yakin dengan memperkuat dua aspek, perencanaan dan penganggaran, peran dan fungsi Bappenas dapat lebih optimal,” tutur Ginandjar.

Dalam kesempatan yang sama, Emil Salim menyatakan ada tiga hal penting yang selalu dikedepankan Kementerian PPN/Bappenas saat dia mengawali karir pertama kali di Bappenas.

Pertama, Bappenas selalu mempunyai fashion untuk membela atau memperjuangkan rakyat agar lebih sejahtera. “Setiap kali ada satu kondisi yang mengganggu masalah kesejahteraan rakyat, Bappenas selalu tampil terdepan dengan program-program yang selalu memperhatikan kesejahteraan rakyat seperti program inpres desa, puskesmas, posyandu, swasembada pangan, dan lain-lain,” ujur Emil Salim.

Kedua, Bappenas selalu berorientasi pada pembangunan daerah. Hal ini ditunjukkan dengan kepeloporan Bappenas untuk membangun Bappeda di tingkat provinsi. Bappeda provinsi Aceh merupakan Bappeda yang pertama didirikan oleh Bappenas. “Komitmen tersebut menunjukkan kalau Bappenas bukan lembaga yang memonopoli pembangunan,” tegasnya.

Ketiga, intellectual leadership. Emil Salim mengatakan sejak awal Bappenas mempunyai posisi yang sangat strategis lantaran Bappenas merupakan tempat berkumpulnya orang-orang pintar dari berbagai disiplin ilmu. Dengan potensi dan kemampuan seperti itu, program-program dihasilkan Bappenas selalu diarahkan pada pembentukan building nation.

Sementara Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana menjelaskan acara Silaturahmi Alumni Bappenas dengan Menteri PPN/Bappenas kali ini ditandai dengan peluncuran buku “Bappenas Dalam Sejarah Perencanaan Pembangunan di Indonesia.” Buku tersebut, lanjut Armida, merupakan prakarsa Paguyuban Alumni Bappenas.

Selain itu, Armida juga menjelaskan progress report dua tahun terakhir seperti penataan personalia dan struktur organisasi, Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi serta antisipasi terhadap dampak krisis global.

Acara Silaturahmi Alumni Bappenas dengan Menteri PPN/Bappenas dihadiri sekitar 100 mantan pegawai Bappenas. Selain Emil Salim dan Ginandjar Kartasasmita, juga hadir sejumlah pejabat Bappenas antara lain Rahardi Ramelan, Muslimin Nasution, Sri Edi Swasono, Mustopadidjaja dan Djunaedi Hadisumarto. (jpnn)

www.detikriau.wordpress.com (JAKARTA)–Meski belum mengambil keputusan untuk ikut bertarung dalam Pemilu Presiden (Pilpres) 2014 mendatang, Ketua Umum DPP PAN Hatta Rajasa (HR) mulai ‘dijahili’.

Hal tersebut diungkap Ketua Umum Pemuda Harapan Rakyat (PHR), Ali Rahman, sebuah organ pendukung yang sejak tahun 2009 selalu mendukung Hatta Rajasa.

“Kemarin akun twitter @harapanrakyathr di-hack orang. Akun yang dibuat sebulan lalu dan sudah mendapatkan lebih dari 2000 follower di-hack orang  tidak bertanggung jawab. Akibatnya, semua follower dan following @hattarasajahr hilang. ujar Ali Rahmat di Jakarta, Selasa (4/10).

Ali Rahman melihat, ulah orang tidak bertanggung jawab itu kemungkinan karena banyaknya pemberitaan tentang Hatta terkait Pilpres 2014. Sebagaimana diketahui, dalam beberapa kali analisis yang dilakukan sebuah lembaga analisa media, nama Hatta selalu menduduki rangking pertama sebagai calon presiden terpopuler. Selain itu, sekarang ini sudah mengalir dukungan dari beberapa daerah dan organisasi kemasyarakatan.

Sebagai pendukung yang konsisten mengawal kebijakan Hatta, baik sebagai Menko Perekonomian maupun ketua partai, organnya melihat adanya resistensi yang cukup besar atas maraknya pemberitaan dan mengalirnya dukungan masyarakat. Namun Ali Rahman mencoba bersikap positif.

“Mungkin itu menjadi sebuah resiko Hatta sebagai tokoh politik dan pemerintahan. Ya, mudah-mudahan saja ini hanya kesalahan teknis, atau ulah orang iseng dan tidak bertujuan politis,” ungkap Ali Rahman.

Lebih lanjut dia berharap, para pihak yang mulai mempersiapkan diri berkompetisi di Pilpres 2014, sebaiknya bersikap fair dan tidak melakukan manuver-manuver kotor. Hatta sejauh ini belum mengatakan akan maju di Pilpres, karena mau konsens menjalankan tugasnya sebagai menteri. “Jadi kami harapkan semua pihak menahan diri,” tambahnya.

Ali Rahman berharap serangan terhadap akun twitter @hattarajasahr tidak menyebar ke hal-hal yang lebih bersifat pribadi. Dia tidak ingin kinerja Hatta sebagai menteri yang terus mempersiapkan pondasi ekonomi untuk kemajuan Indonesia tidak terganggu.

“Itulah tujuan kita membentuk PHR, yaitu mendukung setiap kebijakan Pak Hatta atas program-program ekonomi yang pro-rakyat,” tukasnya. (fas/jpnn)

www.detikriau.wordpress.com (JAKARTA)–Putri Indonesia Sulawesi Selatan Andi Tenri Gusti Hanum Utari Natassa, sukses masuk dalam tiga besar puteri berbakat. Saat malam unjuk bakat ajang Pemilihan Puteri Indonesia (PPI) wanita kelahiran Maksar 11 Agustus 1992 ini tampil membawakan tarian dari Tana Toraja.

“Dalam tradisi masyarakat Toraja Pada jaman dulu, seorang wanita yang bisa menari di atas gendang dianggap terhormat. Karena keberadaannya dianggap membawa berkah serta dalam sinopsis wanita ini juga sedang memetik buah sambil menari di atas gendang,” kata caca sapaan akrabnya saat diwawancarai JPNN Selasa (4/10).

Caca mengaku tidak menyangka masuk dalam tiga besar sebab katanya tari ini baru lima kali dipelajarinya. Bahkan mengatakan sempat mau jatuh saat atraksi berdiri di atas gendang.

Namun menari bukanlah hal yang baru baginya. Sejumlah tarian seperti jaipong, modern dance dan tari daerah lainnya sudah memberikannya dasar-darar gerakan.

Paras cantik gadis 19 tahun ini mampu memukau perhatian juri. Selama tampil mahasiswi Swiss German University ini tampak anggun dengan baju daerah tana Toraja.

“Aku nggak mau muluk-muluk tapi tetap berharap agar bisa meraih puteri berbakat,” pintanya. Selain Sulsel, Jawa Timur dan DKI 6 masuk nominasi.(jpnn)

www.detikriau.wordpress.com (JAKARTA)–Budayawan Ridwan Saidi meyakini tanda-tanda munculnya revolusi untuk sebuah perubahan kongrit sudah semakin tampak. Terutama fakta kesengsaraan yang ditanggung rakyat kian lama kian berat. Pada saat yang sama, rakyat juga makin muak dan marah melihat tingkah para elitnya yang dipertontonkan secara telanjang, tanpa ada lagi rasa malu.

“Setidaknya ada beberapa ciri yang menunjukkan tanda-tanda akan revolusi. Pertama, fakta kesengsaraan rakyat yang kian berat di tengah prilaku elitnya yang sibuk dengan kemewahan. Kedua, liputan media sudah cukup bagus,” kata Ridwan Saidi, dalam diskusi bertajuk “Krisis Kepercayaan kepada Penguasa” yang digelar Rumah Perubahan 2.0, di Jakarta, Selasa (4/10).

Dulu, pada 1995-1996, ketika meneriakkan revolusi lanjutnya, tidak satu pun media yang mau meliput. “Orang-orang malah menertawakan saya. Sekarang, media memberi porsi cukup bagus untuk pemberitaan anti penguasa. Kalau Anda sekarang menjual Reformasi Jilid Dua, orang akan mencemooh karena publik mau revolusi, bung,” tegas Ridwan.

Pendapat senada dalam diskusi yang sama datang dari Hardi. Menurut dia, SBY sudah selesai. Namun berbeda dengan Ridwan, Hardi  melihat belum cukup persyaratan yang dibutuhkan bagi lahirnya revolusi.

“Menurut saya, kini Ibu Pertiwi baru hamil sekitar tiga bulan. Kita harus bisa mengakselerasi kehamilan itu, agar bisa melahirkan lebih cepat lagi. Tapi persoalan lainnya adalah, belum adanya tokoh pengganti yang akan diusung setelah SBY dijatuhkan. Pada saat yang sama, kelas menengah dan kaum intelektual telah dininabobokan dengan kesenangan. Mereka lebih sibuk bermain-main dengan iPad, Black Barry ketimbang memikirkan revolusi,” ujar Hardi.

Sehubungan dengan itu, Ridwan menyatakan, rakyat memang tidak melakukan revolusi. Revolusi hadir karena digerakkan para pemuda dan mahasiswa. Jadi, rakyat memang harus digerakkan. Alhamdulillah, lanjut dia, sekarang penggerak rakyat dan penggerak revolusi sudah cukup banyak.

“Soal pemimpin, nanti pasti akan muncul sendiri. Revolusi akan dipimpin oleh anak kandung revolusi itu sendiri. Bung Karno dan Hatta juga sebelumnya tidak berpikir akan menjadi pemimpin. Namun ketokohan mereka diakui. Bahkan Sjahrir mengatakan, walau dia 100 kali menandatangani proklamasi, belum tentu rakyat akan mengikuti,” tukas tokoh Betawi ini.

Ridwan mengingatkan, revolusi harus dilakukan secara total. Tidak bisa sepotong-potong. Misalnya, sehubungan dengan skandal Bank Century, ada wacana yang digulirkan sebaiknya yang di-empeach cukup Boediono saja. Pasalnya, kesalahan dan kriminalitas Boediono tampak terang-benderang. Setelah itu angkat tokoh agama tertentu untuk duduk sebagai Wapres.

“Tidak bisa begitu. SBY dan rezimnya sudah selesai. Kita harus melakukan revolusi total, bukan sepotong-potong. Revolusi itu maknanya rata dengan tanah. SBY, Boediono, dan semua elit di eksekutif, legislatif, dan yudikatif adalah bagian dari masalah. Karenanya, revolusi harus  menyingkirkan mereka semua rata dengan tanah,” imbuh Ridwan.( jpnn)

www.detikriau.wordpress.com (JAKARTA)—Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan Indonesia Corruption Watch (ICW), Peneliti ICW, Febri Hendri mengungkapkan, Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad  Nuh  sebaiknya harus direshuffle. Alasannya jika dilihat dari sisi anti korupsi, selama menjabat sebagai Mendiknas, Nuh dinilai gagal.

“Jika dilihat dari kacamata anti korupsi dan tata kelola, Kemdiknas itu berantakan. Bahkan, hasil dari Audit BPK juga membuktikan bahwa laporan keuangan tahun 2010 mendapat predikat disclaimer. Padahal sebelumnya wajar dengan pengecualian. Artinya,  prestasinya menurun,” ungkap Febri di Jakarta, Selasa (4/10).

Hanya saja, meskipun ICW mengusulkan agar Mendiknas masuk dalam daftar menteri yang direshuffle , Febri mengaku pihaknya tidak ada rekomendasi penggantinya. “Mengenai rekomendasinya, tidak ada. Kita tidak ada rekomendasi,” ujarnya.

Selain itu, dengan adanya Wakil Menteri Pendidikan Nasional (Wamendiknas) Fasli Jalal yang juga tengah dalam proses pemeriksaan terjait kasus dugaan korupsi, hal itu dinilai wajar jika Kemdiknas mendapat predikat disclaimer. “Status BPK yang dulu menyatakan wajar dengan pengecualian saja sudah banyak yang korupsi, apalagi dengan status disclaimer,” ketusnya.

Lebih jauh Febri menambahkan, masalah ini diakibatkan karena leadership yang dimiliki oleh Mendiknas yang kurang kuat. Sehingga banyak kebijakannya yang tidak diikuti oleh pemerintah daerah. Misalnya, pertama adalah masalah dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). “Semua sudah dibuat Juknisnya, tetapi tetap saja tidak dilaksanakan juga oleh pemda, sehingga banyak yang terlambat,” katanya.

Kedua, tentang penerimaan siswa baru, dimana Mendiknas membuat Surat Keputusan Bersama (SKB) dengan Menteri Agama (Menag)  yang melarang ada pungutan terhadap siswa baru, namun masih juga banyak sekolah yang melanggar itu.

Serta yang ketiga, adalah masalah kekisruhan tata kelola perguruan tinggi. “Kita lihat banyak yang ribut. Terakhir Universitas Indonesia (UI), dan sebelumnya ada beberapa kampus lain. Ini bagi kami kepemimpinan Mendiknas perlu dievaluasi,” imbuhnya. (jpnn)