www.detikriau.wordpress.com (JAKARTA) – Pengamat politik UI, Boni Hargens mensinyalir proyek e-KTP akan semakin membuka ruang bagi praktik korupsi baru. Menurutnya, modus kejahatan korupsi semakin canggih dan tak hanya terjadi saat proyek-proyek pemerintah berlangsung.

Menurut Boni, korupsi juga sudah terjadi sejak rencana anggaran itu disusun. “Masyarakat tak boleh terbuai dengan kasus-kasus yang ada. Banyak persoalan korupsi lain yang bisa muncul lagi,” terang dia saat dihubungi, Minggu (2/10).

Dosen ilmu politik UI ini menyebutkan, persoalan e-KTP saat ini masih mengalami kendala berpeluang menjadi kasus kourpsi baru. Itu terlihat dari berbagai persoalan yang menghambat pelaksanaan e-KTP. Apalagi, terang dia, anggaran yang dikucurkan dalam proyek tersebut juga cukup besar.

Namun nyatanya, harapan terlaksananya proyek kependudukan itu masih jauh dari harapan. “Saya rasa pantas kalau KPK segera melihat perkara ini sebagai persoalan penting pula,” ujarnya.

Boni menambahkan, dalam berbagai perkara terakhir ini memang kuat indikasi perkara korupsi yang terjadi sudah terencana baik. Artinya kasus korupsi itu sudah disusun sejak jauh hari. Sehingga proses mengambil uang rakyat pun terasa tanpa hambatan.

Modus-modus tersebut, lanjut dia, perlu diperhatikan banyak elemen masyarakat. Lembaga-lembaga penyidik negara pun harus lebih serius memantaunya. Sebab, perkara korupsi yang direncanakan itu menjadi lebih kabur dan sulit terdeteksi. “Kalau direncanakan berarti memang sudah ada niat. Akibatnya pun banyak hal yang menjadi dibodohi,” pungkasnya.

Menurutnya sanksi bagi pelaku korupsi yang terrencana itu haruslah lebih berat lagi. Tak bisa disamakan dengan pelaku korupsi dengan modus biasa. Agar sejak awal tindakan perencanaan korupsi menjadi dapat ditekan.

Sayangnya, dugaan kasus korupsi e-KTP belum disentuh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dua pimpinan KPK, Haryono Umar dan Johan Budi, tak memberikan tanggapan sedikit pun. Berulang-ulang ponselnya dihubungi tak memberikan jawaban apapun.

Sementara itu, Komisi II DPR RI akan memantau langsung penerapan e-KTP di daerah yang dianggap paling krusial pelaksanaannya. Masalah SDM dan sosialisasi jadi bom waktu kekacauan. ’’Kami sudah siapkan sampel lokasi untuk melakukan tinjauan,’’ kata Abdul Hakam Naja, Wakil Ketua Komisi II DPR RI kepada INDOPOS, kemarin.

(www.detikriau.wordpress.com) — Sejarah mencatat letusan dahsyat Gunung Krakatau pada Senin, 27 Agustus 1883. Para ilmuwan menyebut kekuatannya setara dengan 100 megaton bom nuklir atau setara 13.000 kali kekuatan bom atom yang meluluhlantakkan Hiroshima dan Nagasaki.

Suaranya menggelegar, terdengar sampai 2.200 mil (3.500 km) sampai Australia dan 4.800 km di Kepulauan Rodrigues dekat Mauritius. Langit gelap beberapa hari setelahnya. Dua pertiga bagian gunung tenggelam ke dasar laut, dan menciptakan gelombang tsunami yang menewaskan puluhan ribuan orang. Ombak pasang terpantau sampai Selat Inggris. 

Letusan Krakatau juga menciptakan fenomena angkasa. Lewat abu vulkaniknya. Abu yang muncrat ke angkasa, membuat Bulan berwarna biru.

Seperti dimuat situs Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA), beberapa partikel abu Krakatau, memiliki ukuran 1 mikron (atau satu per sejuta meter), ukuran yang tepat untuk menghamburkan warna merah, namun masih memberi peluang bagi warna lain untuk menerobos. Sinar Bulan yang bersinar putih berubah menjadi biru, kadang hijau.

Bulan berwarna biru bertahan bertahun-tahun pasca erupsi. Kala itu, tak hanya Bulan yang penampakannya berubah. Orang-orang saat itu juga menyaksikan Matahari berwarna keunguan seperti lavender. Dan untuk kali pertama kalinya, awan noctilucent, awan yang sangat tinggi, membiaskan cahaya pada senja ketika matahari telah tenggelam, mengiluminasi dan menyinari langit dengan sumber cahaya yang tak tampak.

Abu membuat senja seperti terbakar. “Orang-orang di New York, Poughkeepsie, dan New Haven sampai menghubungi pemadam kebakaran, karena terlihat seperti ada kebakaran,” kata vulkanolog, Scott Rowland dari University of Hawaii.

Fenomena bulan biru juga terlihat pada 1983, setelah letusan gunung berapi El Chichon di Meksiko. Juga pasca letusan Mt. St Helens di tahun 1980 dan Gunung Pinatubo pada tahun 1991.

Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Surono, mengatakan letusan dahsyat Krakatau 1883 adalah yang ke dua yang terpantau sejarah.

Sebelumnya, Krakatau pernah meletus pada tahun 1416. “Neneknya Anak Krakatau yang meletus, juga sampai menimbulkan tsunami,” tambah dia.

Namun, tidak ada catatan pasti soal akibat letusan gunung yang diperkirakan setinggi 4.000 meter itu.

Pasca letusan 1883, Surono menambahkan, Krakatau lenyap. Lalu, muncullah Anak Krakatau pada tahun 1930-an. Sejak saat itu, si anak terus-menerus meletus. “Hanya pada tahun 1950-an, sedikit mengerem letusan, dua sampai empat tahun,” tambah dia.

Hingga tahun 2005, ketinggian Anak Krakatau terpantau sekitar 315 meter.  Saat ini aktivitas Anak Krakatau sedang tinggi, gempa vulkanis terjadi ribuan kali setiap harinya. Namun, Surono meminta masyarakat tak panik. “Yang meletus anaknya, bukan ibunya.”

• VIVAnews

Lampung (www.detikriau.wordpress.com) — Sebagai kabupaten yang paling dekat dengan Anak Krakatau, Lampung Selatan telah siap siaga mengantisipasi kemungkinan terburuk yang terjadi akibat aktivitas gunung yang meningkat tajam sejak medio September lalu. Bahkan, saat ini Krakatau telah berstatus siaga.
“Kami telah berkoordinasi dengan semua dinas terkait. Bahkan hari ini kami telah melakukan rapat koordinasi antara lain dengan Dinas Kesehatan, Dinas PU, Satgas Penanggulangan Bencana,” ungkap Sekretaris Kabupaten Lampung Selatan, Sutono.

“Pemerintah kabupaten menyiapkan satuan tugas (Satgas) yang ditempatkan di setiap kecamatan yang terdekat dengan Anak Krakatau. Juga disiapkan posko-posko tanggap darurat di desa-desa. Kami merekrut warga yang mau menjadi sukarelawan menjaga posko-posko tersebut,” lanjut Sutono.

Jumlah satgas atau taruna tanggap bencana terlatih yang disiapkan menurut berjumlah 60 orang. Sedangkan tim kesehatan terlatih ada 12 personil yang bekerjasama dengan puskesmas yang ada di tiap kecamatan.

Posko-posko tersebut terletak di 42 titik. Masing-masing diberikan alat telekomunikasi berupa radio handy talky untuk menyebarkan informasi-informasi terbaru mengenai aktivitas Anak Krakatau.

Selain itu, sejak satu setengah bulan lalu para camat dan kepala desa sudah diinstruksikan untuk melakukan sosialisasi ke warga tentang kondisi Anak Krakatau yang kini menjadi siaga. “Selain itu juga para camat dan kepala desa itu harus membuat dan menyosialisasikan jalur-jalur evakuasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.”

Selain itu, Sutono mengungkapkan, Pemkab Lampung Selatan telah menyiapkan gudang-gudang berisi stok makanan seperti mie instan. “Salain itu juga sudah disiapkan masker untuk penangkal debu vulkanik dan peralatan yang dibutuhkan untuk evakuasi. “Intinya, pihak kami telah siap untuk mengantisipasi bencana. Kami juga meningkatkan komunikasi dan informasi antar posko, sehingga bisa lebih mengantisipasi,” pungkasnya

Meski demikian, Sutono mengimbau masyarakat untuk tidak panik. “Karena aktivitas Anak Krakatau sekarang tidak akan menimbulkan tsunami atau gempa seperti tahun 1883 (saat Krakatau meletus), bahkan hingga 50 tahun ke depan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, kecil kemungkinan Anak Krakatau meletus dahsyat. Apalagi, sampai menimbulkan tsunami yang konon dikabarkan sampai Jakarta. Jangankan Jakarta, jarak gunung dengan pantai di Lampung dan Banten sekitar 40-50 kilometer. “Sehingga kecil kemungkinan terpengaruh oleh letusan gunung.”(VivaNews)

BEKASI (detikriau.wordpress.com) – Konflik antara Muslim dan Kristen, terjadi dalam satu dekade belakangan ini di Ambon yang telah mengalami huru-hara sebanyak tiga kali. Diantaranya tahun 1999, 2004, dan terakhir pada tragedi berdarah yang berlangsung tanggal 11 September lalu.

Pasca kerusuhan masih banyak para pengungsi yang memilih bertahan di pengungsian meskipun dalam keadaan serba kekurangan dan terbatas.

Dalam acara Tablikgh Akbar Solidaritas Terhadap Muslim Ambon: Mengungkap Data dan Fakta Pembantaian Nasrani Terhadap Muslim Ambon, di Mesjid Muhammad Ramadhan, Bekasi, Ahad (2/10/2011), Ahmad Widad seorang wartawan voa-Islam.com yang turun langsung melihat kondisi pengungsi mengungkapkan bahwa kondisi memprihantinkan yang dialami pengungsi sama sekali tidak mendapat perhatian dari pemerintah.

Bahkan pemerintah terkesan menutup-nutupi kondisi Ambon agar tidak berkembang menjadi isu nasional.

”Menurut salah sebuah sumber di HMI Ambon. Pemerintah tidak terlihat ingin melokalisir posko pengungsi agar tidak terlihat besar.” Paparnya.

Para pengungsi selalu disuruh kembali pulang ke rumah oleh pemerintah. “Mereka mau pulang kemana? Rumah mereka habis terbakar,” tanya Widad.

Selain tidak memiliki rumah, alasan warga enggan balik ke kampung masing-masing dikarenakan trauma yang masih menghantui para pengungsi. Mereka masih dibayangi memori pembantaian saat kejadian. Padahal di saat kejadian tidak jauh dari kampung Waringin (yang dibakar masa salibis, red) ada mess TNI.

“Saat itu warga sudah berteriak-teriak minta tolong, namun mereka (Aparat TNI. red) tidak banyak bergerak.”

Parahnya, permintaan warga agar pihak pemerintah membuat pos keamanan di daerah konflik sampai saat ini juga belum digubris pemerintah. Dari tahun 1999 sampai sekarang, masyarakat sudah meminta agar dibangun pos kemanan untuk mencegah terjadinya kembali konflik antara muslim dan Kristen.

”Namun tidak ada realisasi,” tutur Widad yang sempat mewawancarai para warga terkait hal ini.

Sementara itu, Ustadz Abu Anis dari Front Anti Pemurtadan Bekasi, mengungkapkan kecewaannya terhadap pemberitaan media sekuler dan aparat berwenang yang tidak melaporkan kondisi Ambon apa adanya.

“Hari ini kita dibohongi, fakta-fakta Ambon ditutupi supaya tidak jadi isu nasional.” Ucapnya.

Selain mendengar pemaparan para pembicara, dalam acara tersebut para jama’ah mengumpulkan dana untuk saudara Muslim Ambon. Dari hasil pengumpulan dana tersebut, tercatat uang yang dikumpulkan para Jama’ah mencapai kurang lebih Rp. 35 Juta rupiah.

Karena minimnya bantuan untuk saudara seiman kita di Ambon pasca kerusuhan, maka untuk meringankan beban derita yang dialami muslim Ambon, pihak Voa-Islam.com menerima infaq dan sedekah umat muslim yang diantaranya digunakan untuk membantu:

1. Pembangunan masjid yang dibakar
2. Santunan anak yatim korban pembantaain
3. Renovasi 193 rumah yang dirusak non muslim
4. Bantuan pengungsi 1382 jiwa (736 KK)
5. Relawan & Kemanusiaan

Bantuan dana bisa disalurkan melalui Rekening
1. Bank Mandiri No. rek. 0060006012623 a/n Budi Haryanto.
2. Bank Syariah Mandiri No. rek. 0120043587 a/n. Budi Haryanto.
3. Bank BCA No. rek. 6310230497 a/n. Budi Haryanto.

Informasi & Konfirmasi:
0878.9787.0467
021-2640.1004
0813.2058.2868.

Semoga apapun yang kita lakukan untuk meringankan derita dankesedihan saudara kita, akan dinilai sebagai amal sholeh yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Wallohua’lam. (voaI/arrahmah.com)

www.detikriau.wordpress.com (JAKARTA) – Nasib sejumlah perusahaan pemerintah yang terus-menerus mengalami kerugian kini berada di ujung tanduk. Hal itu dipicu pernyataan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa yang mendesak agar Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merugi untuk ditutup.

Usul penutupan BUMN merugi ini bukan sekali dua kali saja dilontarkan oleh pimpinan menteri ekonomi ini. “Saya sudah membahas sering kali, kalau ada perusahaan yang merugi, kita harus berani menyatakan tutup,” kata Hatta, yang saat ini merangkap Menteri BUMN ad interim dalam Seminar di Hotel Dharmawangsa Jakarta, Selasa, 4 Oktober 2011.

Hatta menyatakan, upaya penutupan BUMN yang merugi itu semata ditempuh untuk menyelamatkan perusahaan pelat merah lain yang dianggap masih layak dipertahankan. “Jika kita menyuntik modal, kasihan nanti perusahaan lain,” ujarnya.

Kementerian Perekonomian mengaku pembahasan mengenai penanganan BUMN merugi setidaknya sudah pernah dibahas dua tahun yang lalu. Namun, dalam dua tahun kemudian, kondisi BUMN sakit tersebut tidak juga kunjung membaik.

Bagi Hatta, setiap dana yang dikeluarkan pemerintah untuk menyehatkan BUMN seharusnya bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat Indonesia.

Dari catatan Kementerian Perekonomian, setidaknya terdapat 10 perusahaan BUMN yang kini masih mengalami kerugian. Dua diantaranya adalah PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) dan PT Istaka Karya. Khusus untuk perusahaan terakhir, saat ini proses pemailitan sedang diupayakan pada BUMN bidang konstruksi tersebut.

***

Data Kementerian BUMN tahun 2006 hingga 2010 menunjukkan, dari 141 perusahaan pemerintah, hampir setiap tahun terdapat BUMN yang masih mengalami kerugian. Bahkan pada tahun 2006, jumlah BUMN yang merugi berjumlah 38 perusahaan.

Jumlah tersebut terus berangsur berkurang dalam 4 tahun berikutnya. Tahun 2007, jumlah BUMN rugi menurun menjadi hanya 33 perusahaan, 2008 sebanyak 23 perusahaan, dan sempat mengalami kenaikan menjadi 24 perusahaan pada tahun 2009.

Tahun lalu, sebanyak 17 perusahaan ditaksir menderita kerugian dalam laporan keuangannya. sebanyak 13 BUMN diperkirakan mengalami rugi bersih hingga miliarah rupiah. Sedangkan sisanya, masih cukup beruntung karena merugi dalam kisaran ratusan juta rupiah.

Nilai kerugian yang dialami BUMN ini juga tidaklah kecil, bahkan terus membengkak hingga puncaknya terjadi pada tahun 2008 yang mencapai Rp13,95 triliun. Dua tahun sebelumnya, total kerugian dari BUMN ini mencapai Rp3,06 triliun pada 2006 dan melonjak hampir dua kali lipat pada tahun 2007 yaitu sebesar Rp7,01 triliun.

Beruntung dua tahun berikutnya, total kerugian yang dialami BUMN merosot tajam. Pada tahun 2009, jumlah kerugian dari BUMN mencapai Rp1,69 triliun dan kembali turun pada tahun 2010 yang diperkirakan mencapai Rp700 miliar.

Namun diantara sejumlah BUMN rugi itu, perhatian pemerintah diarahkan pada 10 perusahaan pelat merah yang tercatat mengalami rugi selama 3 tahun dalam lima tahun terakhir. Data Kementerian BUMN mencatat terdapat 21 BUMN yang mengalami kerugian selama periode tersebut.

Kesepuluh BUMN ini adalah PT Indah Karya, PT Pelayaran Nusantara Indonesia (PELNI), PT Pengerukan Indonesia (Rukindo), PT Perkebunan Nusantara XIV, PT Kertas Leces, PT Pradnya Paramita, PT Perikanan Nusantara, Perum Prasarana Perikanan Samudera, PT Boma Bisma Indra, dan PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari.

Umumnya, kerugian yang terjadi pada sepuluh BUMN ini disebabkan tidak adanya modal kerja, utang yang membengkak, kalah bersaing karena perlengkapan sudah tua atau produktivitas rendah. Alasan lainnya adalah perusahaan yang tidak bisa berutang akibat masuk daftar hitam Bank Indonesia.

Sedangkan 10 BUMN rugi lainnya saat ini dalam penanganan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) untuk ditindaklanjuti proses restrukturisasi/revitalisasinya. Kesepuluh BUMN rugi ini yaitu PT Survei Udara Penas, Perum PPD, PT MNA, PT KKA, PT Balai Pustaka,
PT IGLAS, PT INSAN, PT Primissima, PT Industri Kapal Indonesia dan Perum PFN.

Pemerintah dalam hal ini Kementerian BUMN memang tidak tinggal diam dalam upayanya menyelamatkan perusahaan-perusahaan yang merugi tersebut. Langkah penyelamatan diantaranya ditempuh dengan akuisisi BUMN rugi oleh perusahaan pemerintah yang lain, restrukturisasi modal dan utang, restrukturisasi model bisnis, kerjasama operasional (KSO).

Bahkan upaya lebih keras juga sempat diusulkan kementerian BUMN berupa permintaan tambahan penyertaan modal negara (PMN) hingga rasionalisasi aset.

****

Usul agar pemerintah menutup BUMN yang terus merugi mendapat angin segar dari Komisi VI yang selama ini menjadi mitra kerja pemerintah di bidang perindustrian, perdagangan, dan BUMN. Namun bagi dewan legislatif, penutupan BUMN tidak bisa ditempuh dengan memukul rata semua kondisi BUMN yang merugi.

Ketua Komisi VI DPR Airlangga Hartarto menyatakan, “Yang tidak mampu bersaing, ya mungkin harus diselesaikan sesuai dengan UU Perseroan Terbatas.”

Airlangga mengatakan, pemerintah memang selalu menunda penyelesaian BUMN yang lebih banyak merugi. Ia mencontohkan belum selesainya kasus pailit yang menimpa PT Istaka Karya.

Politisi asal Partai Golkar ini menilai tidak semua BUMN merugi bisa ditutup begitu saja. Contoh kasus, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang selama ini lebih banyak merugi, bahkan hingga triliunan rupiah. Penutupan PLN, bagi Airlangga, hanya akan menyebabkan terhentinya pasokan listrik yang berdampak pada matinya ekonomi.

“Berarti tergantung sektornya. Ada kriteria apakah BUMN secara ekonomi berpengaruh atau tidak,” tambahnya.

Untuk merestrukturisasi atau menutup BUMN, Airlangga mengatakan, pemerintah hendaknya mengusulkan terlebih dahulu. Selain itu, penutupan BUMN hanya menjadi pilihan terakhir pemerintah jika PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) yang selama ini menjadi “Dokter BUMN Sakit” sudah tidak lagi mampu menyembuhkan perusahaaan tersebut. Jika tidak, langkah pemisahan bisnis (spin off) bisa ditempuh, dilepas ke pihak ketiga atau likuidasi sebagai jalan terakhir. (VivaNews)

www.detikriau.wordpress.com (JAKARTA)–Mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas era Orde Baru, Ginandjar Kartasasmita menilai program-program pembangunan yang telah berjalan masih belum merata. Pembangunan di pulau Jawa dan Sumatera dengan kawasan Indonesia bagian timur seperti Papua dan Maluku masih menunjukkan adanya kesenjangan.

“Ketimpangan ini mengindikasikan belum optimalnya  fungsi perencanaan dengan baik. Untuk itu, perlu peningkatan fungsi perencanaan yang selama ini menjadi tanggung jawab Kementerian PPN/Bappenas,” ujar Ginandjar Kartasasmita,” saat jadi pembicara dalam acara Silaturahmi Alumni Bappenas dengan Menteri PPN/Bappenas Selasa (4/10) di gedung Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (4/10).

Menurut Ginandjar, perencanaan tidak hanya sebatas menyusun dan merumuskan program-program pembangunan, tapi juga menyangkut penganggaran. “Saya yakin dengan memperkuat dua aspek, perencanaan dan penganggaran, peran dan fungsi Bappenas dapat lebih optimal,” tutur Ginandjar.

Dalam kesempatan yang sama, Emil Salim menyatakan ada tiga hal penting yang selalu dikedepankan Kementerian PPN/Bappenas saat dia mengawali karir pertama kali di Bappenas.

Pertama, Bappenas selalu mempunyai fashion untuk membela atau memperjuangkan rakyat agar lebih sejahtera. “Setiap kali ada satu kondisi yang mengganggu masalah kesejahteraan rakyat, Bappenas selalu tampil terdepan dengan program-program yang selalu memperhatikan kesejahteraan rakyat seperti program inpres desa, puskesmas, posyandu, swasembada pangan, dan lain-lain,” ujur Emil Salim.

Kedua, Bappenas selalu berorientasi pada pembangunan daerah. Hal ini ditunjukkan dengan kepeloporan Bappenas untuk membangun Bappeda di tingkat provinsi. Bappeda provinsi Aceh merupakan Bappeda yang pertama didirikan oleh Bappenas. “Komitmen tersebut menunjukkan kalau Bappenas bukan lembaga yang memonopoli pembangunan,” tegasnya.

Ketiga, intellectual leadership. Emil Salim mengatakan sejak awal Bappenas mempunyai posisi yang sangat strategis lantaran Bappenas merupakan tempat berkumpulnya orang-orang pintar dari berbagai disiplin ilmu. Dengan potensi dan kemampuan seperti itu, program-program dihasilkan Bappenas selalu diarahkan pada pembentukan building nation.

Sementara Menteri PPN/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana menjelaskan acara Silaturahmi Alumni Bappenas dengan Menteri PPN/Bappenas kali ini ditandai dengan peluncuran buku “Bappenas Dalam Sejarah Perencanaan Pembangunan di Indonesia.” Buku tersebut, lanjut Armida, merupakan prakarsa Paguyuban Alumni Bappenas.

Selain itu, Armida juga menjelaskan progress report dua tahun terakhir seperti penataan personalia dan struktur organisasi, Ketahanan Pangan, Ketahanan Energi serta antisipasi terhadap dampak krisis global.

Acara Silaturahmi Alumni Bappenas dengan Menteri PPN/Bappenas dihadiri sekitar 100 mantan pegawai Bappenas. Selain Emil Salim dan Ginandjar Kartasasmita, juga hadir sejumlah pejabat Bappenas antara lain Rahardi Ramelan, Muslimin Nasution, Sri Edi Swasono, Mustopadidjaja dan Djunaedi Hadisumarto. (jpnn)