www.detikriau.wordpress.com (JAKARTA)– Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang terkait belanja penunjang kegiatan reses DPRD Provinsi Sumut TA 2010, merupakan tanggung jawab sekretaris dewan (sekwan) DPRD Sumut. Pasalnya, sekwan merupakan pejabat pengguna anggaran yang digunakan untuk kegiatan reses dewan.
“Pertanggungjawaban administrasi terhadap pos belanja jenis barang dan jasa melekat kepada pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran. Sedang pertanggungjawaban dalam bentuk perjalanan dinas melekat kepada orang yang melakukan perjalanan dinas. Reses itu perjalanan dinas,” ujar Kapuspen Kemendagri, Reydonnyzar Moenek, yang juga pakar pengeloalaan keuangan, kepada JPNN di kantornya, kemarin (6/10).

Dijelaskan Donny- panggilan akrab jubir kemendagri itu- aturan mengenai reses dewan sudah jelas diatur di PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang susunan kedudukan dan protokoler pimpinan dan anggota DPRD, yang terakhir diubah menjadi PP Nomor 21 Tahun 2007 dan dijabarkan dalam Permendagri Nomor 21 Tahun 2007.

Dalam ketentuan itu diatur bahwa anggaran reses harus diwujudkan dalam bentuk belanja program dan kegiatan di daerah pemilihan (dapem) asal dan diberikan tiga kali dalam setahun.  Penggunaannya pun tak bisa sembarangan.

Misal terkait kebutuhan sewa tempat atau gedung, kata Donny, harus dipertanggungjawabkan pengguna anggaran, dalam hal ini sekwan, yang dibuktikan dengan adanya kontraktual pengguna anggaran dengan pihak ketiga. “Termasuk sound system misalnya,” imbuhnya.

“Intinya, reses itu harus diartikan, terbagi habis dalam jenis belanja, yakni bisa saja dalam bentuk perjalanan dinas atau biaya-biaya yang sifatnya kontraktual. Kontraktual harus dibuktikan dengan kuitansi yang dipertanggungjawabkan oleh pengguna anggaran.

Seperti diberitakan, hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap belanja daerah tahun anggaran 2009 dan 2010, ditemukan ketidakjelasan penggunaan dana yang nilainya mencapai miliaran rupiah.

Di dokumen hasil pemeriksaan terlihat bahwa temuan penyimpangan terbesar menyangkut pertanggungjawaban belanja penunjang kegiatan reses DPRD Provinsi Sumut TA 2010, yakni  diragukan kebenarannya sebesar Rp4.297.364.500,00 dan berindikasi merugikan keuangan daerah minimal Rp913, 36 juta. (jpnn)

www.detikriau.wordpress.com (JAKARTA) — Mutasi jabatan besar-besaran oleh kepala daerah dengan pertimbangan politis, masih terus terjadi di sejumlah daerah. Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Sigit Pamungkas, menyarankan agar para pejabat yang dimutasi melakukan perlawanan secara terbuka terjadap kebijakan kepala daerah yang suka memutasi dengan pertimbangan yang tidak jelas.
Berdasarkan pengalaman kasus di Kabupaten Temanggung pada 2005, para PNS yang menggelar aksi mogok kerja, berhasil melakukan perlawanan terhadap Bupati Temanggung saat itu, Totok Ary Prabowo yang dinilai sewenang-wenang dan berbuntut langkah dewan yang menggunakan hak angket dan interpelasi.

“Kasus Temanggung adalah sebuah preseden, jika birokrasi kompak maka bisa mengalahkan kekuatan politik yang sewenang-wenang. Jika birokrasi lemah, maka gampang dipecah-pecah oleh politisasi birokrasi,” kata Sigit Pamungkas, yang juga dosen pascasarjana Ilmu Politik UGM itu, kepada JPNN, kemarin.

Seperti diketahui, saat ini daerah hang masih hangat dengan masalah mutasi besar-besaran adalah Pemko Pekanbaru, Riau, dan di Pemprov Sumut. Di Pekanbaru, mutasi ratusan pejabat dilakukan oleh Plt Walikota Pekanbaru, Syamsurizal. Sedang di Pemprov Sumut oleh Plt Gubernur, Gatot Pujo Nugroho. Keduanya sudah ditegur Mendagri Gamawan Fauzi, namun langkah evaluasi konkrit belum dilakukan oleh kedua pimpinan daerah itu.

Sigit menilai, mutasi ngawur yang dilakukan kepala daerah, jika dibiarkan terus, maka akan merusak kinerja birokrasi. Jika unsur politisasi dan pengkubuan terus dipelihara, maka para birokrat mau tak mau akan ikut-ikutan masuk ke pusaran politik. “Dampaknya, birokrat yang merasa tak punya cantelan politik, kerjanya malas-malasan karena merasa percuma saja kerja serius karena toh bakal terpental,” ucapnya.

Sigit menjelaskan, jika para PNS di Pemprov Sumut dan Pemko Pekanbaru melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja seperti di Temanggung, masyarakat harus memahami bahwa itu bukan berarti mogok memberikan pelayanan. “Tapi semata memberikan perlawanan kepada kesewenang-wenangan politisasi,” cetusnya.

Terkait dengan sikap Gamawan Fauzi yang tak kunjung melakukan langkah tegas, menurut Sigit, memang posisi mendagri tak mudah menghadapi masalah ini. Alasannya, tidak ada regulasi yang tegas yang mengatur mendagri bisa menganulir mutasi. Karenanya, agar kasus mutasi ngawur tidak terulang di kemudian hari, Sigit menyarankan agar revisi UU Nomor 32 Tahun 2004 memasukkan aturan yang tegas, dengan memberikan kewenangan kepada pejabat di atasnya untuk bisa mensupervisi kebijakan-kebijakan yang diambil pejabat di bawahnya.

“Jangan diserahkan kewenangan itu sepenuhnya ke kepala daerah,” kata Sigit.  Alternatif lain, di UU Nomor 32 Tahun 2004 diatur mekanisme anyar mengenai sistem jenjang karir. Misalnya, penempatan jabatan harus melibatkan lembaga independen, misal perguruan tinggi, lewat mekanisme fit and proper test. “User-nya harus menerima hasilnya. Ini untuk mencegah politisasi birokrasi,” saran Sigit. (jpnn)

www.detikriau.wordpress.com (JAKARTA) – Pengamat politik UI, Boni Hargens mensinyalir proyek e-KTP akan semakin membuka ruang bagi praktik korupsi baru. Menurutnya, modus kejahatan korupsi semakin canggih dan tak hanya terjadi saat proyek-proyek pemerintah berlangsung.

Menurut Boni, korupsi juga sudah terjadi sejak rencana anggaran itu disusun. “Masyarakat tak boleh terbuai dengan kasus-kasus yang ada. Banyak persoalan korupsi lain yang bisa muncul lagi,” terang dia saat dihubungi, Minggu (2/10).

Dosen ilmu politik UI ini menyebutkan, persoalan e-KTP saat ini masih mengalami kendala berpeluang menjadi kasus kourpsi baru. Itu terlihat dari berbagai persoalan yang menghambat pelaksanaan e-KTP. Apalagi, terang dia, anggaran yang dikucurkan dalam proyek tersebut juga cukup besar.

Namun nyatanya, harapan terlaksananya proyek kependudukan itu masih jauh dari harapan. “Saya rasa pantas kalau KPK segera melihat perkara ini sebagai persoalan penting pula,” ujarnya.

Boni menambahkan, dalam berbagai perkara terakhir ini memang kuat indikasi perkara korupsi yang terjadi sudah terencana baik. Artinya kasus korupsi itu sudah disusun sejak jauh hari. Sehingga proses mengambil uang rakyat pun terasa tanpa hambatan.

Modus-modus tersebut, lanjut dia, perlu diperhatikan banyak elemen masyarakat. Lembaga-lembaga penyidik negara pun harus lebih serius memantaunya. Sebab, perkara korupsi yang direncanakan itu menjadi lebih kabur dan sulit terdeteksi. “Kalau direncanakan berarti memang sudah ada niat. Akibatnya pun banyak hal yang menjadi dibodohi,” pungkasnya.

Menurutnya sanksi bagi pelaku korupsi yang terrencana itu haruslah lebih berat lagi. Tak bisa disamakan dengan pelaku korupsi dengan modus biasa. Agar sejak awal tindakan perencanaan korupsi menjadi dapat ditekan.

Sayangnya, dugaan kasus korupsi e-KTP belum disentuh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dua pimpinan KPK, Haryono Umar dan Johan Budi, tak memberikan tanggapan sedikit pun. Berulang-ulang ponselnya dihubungi tak memberikan jawaban apapun.

Sementara itu, Komisi II DPR RI akan memantau langsung penerapan e-KTP di daerah yang dianggap paling krusial pelaksanaannya. Masalah SDM dan sosialisasi jadi bom waktu kekacauan. ’’Kami sudah siapkan sampel lokasi untuk melakukan tinjauan,’’ kata Abdul Hakam Naja, Wakil Ketua Komisi II DPR RI kepada INDOPOS, kemarin.

(www.detikriau.wordpress.com) — Sejarah mencatat letusan dahsyat Gunung Krakatau pada Senin, 27 Agustus 1883. Para ilmuwan menyebut kekuatannya setara dengan 100 megaton bom nuklir atau setara 13.000 kali kekuatan bom atom yang meluluhlantakkan Hiroshima dan Nagasaki.

Suaranya menggelegar, terdengar sampai 2.200 mil (3.500 km) sampai Australia dan 4.800 km di Kepulauan Rodrigues dekat Mauritius. Langit gelap beberapa hari setelahnya. Dua pertiga bagian gunung tenggelam ke dasar laut, dan menciptakan gelombang tsunami yang menewaskan puluhan ribuan orang. Ombak pasang terpantau sampai Selat Inggris. 

Letusan Krakatau juga menciptakan fenomena angkasa. Lewat abu vulkaniknya. Abu yang muncrat ke angkasa, membuat Bulan berwarna biru.

Seperti dimuat situs Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA), beberapa partikel abu Krakatau, memiliki ukuran 1 mikron (atau satu per sejuta meter), ukuran yang tepat untuk menghamburkan warna merah, namun masih memberi peluang bagi warna lain untuk menerobos. Sinar Bulan yang bersinar putih berubah menjadi biru, kadang hijau.

Bulan berwarna biru bertahan bertahun-tahun pasca erupsi. Kala itu, tak hanya Bulan yang penampakannya berubah. Orang-orang saat itu juga menyaksikan Matahari berwarna keunguan seperti lavender. Dan untuk kali pertama kalinya, awan noctilucent, awan yang sangat tinggi, membiaskan cahaya pada senja ketika matahari telah tenggelam, mengiluminasi dan menyinari langit dengan sumber cahaya yang tak tampak.

Abu membuat senja seperti terbakar. “Orang-orang di New York, Poughkeepsie, dan New Haven sampai menghubungi pemadam kebakaran, karena terlihat seperti ada kebakaran,” kata vulkanolog, Scott Rowland dari University of Hawaii.

Fenomena bulan biru juga terlihat pada 1983, setelah letusan gunung berapi El Chichon di Meksiko. Juga pasca letusan Mt. St Helens di tahun 1980 dan Gunung Pinatubo pada tahun 1991.

Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), Surono, mengatakan letusan dahsyat Krakatau 1883 adalah yang ke dua yang terpantau sejarah.

Sebelumnya, Krakatau pernah meletus pada tahun 1416. “Neneknya Anak Krakatau yang meletus, juga sampai menimbulkan tsunami,” tambah dia.

Namun, tidak ada catatan pasti soal akibat letusan gunung yang diperkirakan setinggi 4.000 meter itu.

Pasca letusan 1883, Surono menambahkan, Krakatau lenyap. Lalu, muncullah Anak Krakatau pada tahun 1930-an. Sejak saat itu, si anak terus-menerus meletus. “Hanya pada tahun 1950-an, sedikit mengerem letusan, dua sampai empat tahun,” tambah dia.

Hingga tahun 2005, ketinggian Anak Krakatau terpantau sekitar 315 meter.  Saat ini aktivitas Anak Krakatau sedang tinggi, gempa vulkanis terjadi ribuan kali setiap harinya. Namun, Surono meminta masyarakat tak panik. “Yang meletus anaknya, bukan ibunya.”

• VIVAnews

Lampung (www.detikriau.wordpress.com) — Sebagai kabupaten yang paling dekat dengan Anak Krakatau, Lampung Selatan telah siap siaga mengantisipasi kemungkinan terburuk yang terjadi akibat aktivitas gunung yang meningkat tajam sejak medio September lalu. Bahkan, saat ini Krakatau telah berstatus siaga.
“Kami telah berkoordinasi dengan semua dinas terkait. Bahkan hari ini kami telah melakukan rapat koordinasi antara lain dengan Dinas Kesehatan, Dinas PU, Satgas Penanggulangan Bencana,” ungkap Sekretaris Kabupaten Lampung Selatan, Sutono.

“Pemerintah kabupaten menyiapkan satuan tugas (Satgas) yang ditempatkan di setiap kecamatan yang terdekat dengan Anak Krakatau. Juga disiapkan posko-posko tanggap darurat di desa-desa. Kami merekrut warga yang mau menjadi sukarelawan menjaga posko-posko tersebut,” lanjut Sutono.

Jumlah satgas atau taruna tanggap bencana terlatih yang disiapkan menurut berjumlah 60 orang. Sedangkan tim kesehatan terlatih ada 12 personil yang bekerjasama dengan puskesmas yang ada di tiap kecamatan.

Posko-posko tersebut terletak di 42 titik. Masing-masing diberikan alat telekomunikasi berupa radio handy talky untuk menyebarkan informasi-informasi terbaru mengenai aktivitas Anak Krakatau.

Selain itu, sejak satu setengah bulan lalu para camat dan kepala desa sudah diinstruksikan untuk melakukan sosialisasi ke warga tentang kondisi Anak Krakatau yang kini menjadi siaga. “Selain itu juga para camat dan kepala desa itu harus membuat dan menyosialisasikan jalur-jalur evakuasi jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.”

Selain itu, Sutono mengungkapkan, Pemkab Lampung Selatan telah menyiapkan gudang-gudang berisi stok makanan seperti mie instan. “Salain itu juga sudah disiapkan masker untuk penangkal debu vulkanik dan peralatan yang dibutuhkan untuk evakuasi. “Intinya, pihak kami telah siap untuk mengantisipasi bencana. Kami juga meningkatkan komunikasi dan informasi antar posko, sehingga bisa lebih mengantisipasi,” pungkasnya

Meski demikian, Sutono mengimbau masyarakat untuk tidak panik. “Karena aktivitas Anak Krakatau sekarang tidak akan menimbulkan tsunami atau gempa seperti tahun 1883 (saat Krakatau meletus), bahkan hingga 50 tahun ke depan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, kecil kemungkinan Anak Krakatau meletus dahsyat. Apalagi, sampai menimbulkan tsunami yang konon dikabarkan sampai Jakarta. Jangankan Jakarta, jarak gunung dengan pantai di Lampung dan Banten sekitar 40-50 kilometer. “Sehingga kecil kemungkinan terpengaruh oleh letusan gunung.”(VivaNews)

BEKASI (detikriau.wordpress.com) – Konflik antara Muslim dan Kristen, terjadi dalam satu dekade belakangan ini di Ambon yang telah mengalami huru-hara sebanyak tiga kali. Diantaranya tahun 1999, 2004, dan terakhir pada tragedi berdarah yang berlangsung tanggal 11 September lalu.

Pasca kerusuhan masih banyak para pengungsi yang memilih bertahan di pengungsian meskipun dalam keadaan serba kekurangan dan terbatas.

Dalam acara Tablikgh Akbar Solidaritas Terhadap Muslim Ambon: Mengungkap Data dan Fakta Pembantaian Nasrani Terhadap Muslim Ambon, di Mesjid Muhammad Ramadhan, Bekasi, Ahad (2/10/2011), Ahmad Widad seorang wartawan voa-Islam.com yang turun langsung melihat kondisi pengungsi mengungkapkan bahwa kondisi memprihantinkan yang dialami pengungsi sama sekali tidak mendapat perhatian dari pemerintah.

Bahkan pemerintah terkesan menutup-nutupi kondisi Ambon agar tidak berkembang menjadi isu nasional.

”Menurut salah sebuah sumber di HMI Ambon. Pemerintah tidak terlihat ingin melokalisir posko pengungsi agar tidak terlihat besar.” Paparnya.

Para pengungsi selalu disuruh kembali pulang ke rumah oleh pemerintah. “Mereka mau pulang kemana? Rumah mereka habis terbakar,” tanya Widad.

Selain tidak memiliki rumah, alasan warga enggan balik ke kampung masing-masing dikarenakan trauma yang masih menghantui para pengungsi. Mereka masih dibayangi memori pembantaian saat kejadian. Padahal di saat kejadian tidak jauh dari kampung Waringin (yang dibakar masa salibis, red) ada mess TNI.

“Saat itu warga sudah berteriak-teriak minta tolong, namun mereka (Aparat TNI. red) tidak banyak bergerak.”

Parahnya, permintaan warga agar pihak pemerintah membuat pos keamanan di daerah konflik sampai saat ini juga belum digubris pemerintah. Dari tahun 1999 sampai sekarang, masyarakat sudah meminta agar dibangun pos kemanan untuk mencegah terjadinya kembali konflik antara muslim dan Kristen.

”Namun tidak ada realisasi,” tutur Widad yang sempat mewawancarai para warga terkait hal ini.

Sementara itu, Ustadz Abu Anis dari Front Anti Pemurtadan Bekasi, mengungkapkan kecewaannya terhadap pemberitaan media sekuler dan aparat berwenang yang tidak melaporkan kondisi Ambon apa adanya.

“Hari ini kita dibohongi, fakta-fakta Ambon ditutupi supaya tidak jadi isu nasional.” Ucapnya.

Selain mendengar pemaparan para pembicara, dalam acara tersebut para jama’ah mengumpulkan dana untuk saudara Muslim Ambon. Dari hasil pengumpulan dana tersebut, tercatat uang yang dikumpulkan para Jama’ah mencapai kurang lebih Rp. 35 Juta rupiah.

Karena minimnya bantuan untuk saudara seiman kita di Ambon pasca kerusuhan, maka untuk meringankan beban derita yang dialami muslim Ambon, pihak Voa-Islam.com menerima infaq dan sedekah umat muslim yang diantaranya digunakan untuk membantu:

1. Pembangunan masjid yang dibakar
2. Santunan anak yatim korban pembantaain
3. Renovasi 193 rumah yang dirusak non muslim
4. Bantuan pengungsi 1382 jiwa (736 KK)
5. Relawan & Kemanusiaan

Bantuan dana bisa disalurkan melalui Rekening
1. Bank Mandiri No. rek. 0060006012623 a/n Budi Haryanto.
2. Bank Syariah Mandiri No. rek. 0120043587 a/n. Budi Haryanto.
3. Bank BCA No. rek. 6310230497 a/n. Budi Haryanto.

Informasi & Konfirmasi:
0878.9787.0467
021-2640.1004
0813.2058.2868.

Semoga apapun yang kita lakukan untuk meringankan derita dankesedihan saudara kita, akan dinilai sebagai amal sholeh yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan kita. Wallohua’lam. (voaI/arrahmah.com)