BANJARMASIN — Masyarakat Kalimantan Selatan mengisyaratkan untuk serius menyiapkan pemblokadean tongkang angkutan batu bara, agar tidak keluar dari Pulau Kalimantan.

Tak mau dianggap gertakan saja, sejumlah elemen masyarakat di Kalsel sudah menyiapkan perahu dan sampan bermesin untuk menutupi sungai yang menjadi alur lalu lintas tongkang pengangkut batu bara.

Pemblokadean itu merupakan bentuk dukungan kepada empat gubernur di Pulau Kalimantan yang akan menyetop pengiriman batubara ke luar Kalimantan.

Langkah para gubernur se-Kalimantan itu sebagai bentuk protes kepada pemerintah pusat yang menambah quota BBM untuk merespon krisis energi di pulau yang kaya sumber daya alam itu.

Menurut Deklarator Forum Peduli Banua Kalimantan Selatan (FPB Kalsel) Berry Nahdian Furqon, pihaknya sudah menyiapkan setidaknya perahu dan sampan bermesin hingga 250 unit.

“Perahu itu sebagian besar adalah pastisipasi masyarakat. Dengan jumlah sebanyak itu, maka sungai akan terhalang. Tidak akan ada angkutan batu bara yang bisa keluar dari Kalsel, khususnya yang berkaitan dengan penyuplai PLN,” jelas Berry, Minggu (13/5).

Mantan Direktur Eksekutif Walhi Nasional itu menambahkan keseriusan masyarakat Kalimantan memblokir keluarnya batu bara dari pulau tersebut sebagai bentuk pembangkangan atas ketidakadilan energi.

“Semoga dengan aksi ini, pemerintah pusat lebih mendengarkan aspirasi rakyat kami. Rakyat kami bukan hanya dijadikan sekadar pelengkap penderita di negeri ini,” tegasnya. (Micom)

JAKARTA – Pemborosan anggaran negara terjadi dimana-mana. Khusus untuk anggaran biaya perjalanan dinas PNS di setiap kementerian dan lembaga negara sesuai APBN Perubahan tahun 2012 mencapai Rp 23,9 triliun. Sedangkan khusus anggaran perjalanan dinas anggota DPR untuk tahun ini mencapai Rp 140 miliar.

”Alokasi anggaran sebesar itu sungguh keterlaluan. Sebaiknya dipangkas saja anggaran itu dan dialihkan ke hal-hal yang lebih berguna bagi rakyat,” ujar Koordinator Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Uchok Sky Khadafi kepada INDOPOS, di gedung DPR.

Uchok merinci, mulai 2009 diketahui anggaran perjalanan dinas sesuai APBN 2009  sebesar Rp 2,9 triliun. Namun dalam APBN Perubahan di tahun yang sama jumlahnya melonjak menjadi Rp 12,7 triliun. ”Bayangkan,  lonjakannya dari Rp 2,9 triliun menjadi Rp 12,7 triliun, dan ironisnya walau sudah naik sebesar itu, namun dalam realisasinya naik lagi menjadi Rp 15,2 triliun,” ujar Uchok.

Lantas dalam APBN 2010, alokasi anggarannya untuk perjalanan dinas PNS sebesar Rp16,2 triliun. ”Tapi pada APBN Perubahan 2010 bengkak lagi menjadi Rp 19,5 triliun. Lantas di tahun 2011 dalam APBN 2011 alokasi anggaran ditetapkan Rp 20,9 triliun, namun lagi-lagi dalam APBN  Perubahan dinaikkan menjadi Rp 24,5 triliun,” paparnya lantas geleng-geleng kepala.

Dia pun menyayangkan DPR yang hampir selalu menyetujui kenaikan alokasi anggaran di setiap APBN perubahan sejak 2009 lalu. ”Kan ini yang menjadi pertanyaan, mengapa mereka selalu saja menyetujui kenaikan alokasi anggaran itu dalam APBN perubahan dan bukan malah memotongnya,” lontar Uchok.

Dia menduga, DPR selalu menyetujuinya karena perjalanan dinas anggota DPR juga alokasinya besar sekali. ”Faktanya untuk tahun ini saja alokasi anggaran perjalanan dinas anggota DPR Rp 140 miliar per tahun atau Rp 250 juta untuk setiap anggota dewannya,” beber Uchok.

Dia juga mengatakan, berbagai penyimpangan alokasi anggaran perjalan dinas pegawai negeri di setiap kementerian yang ditemukan dalam audit BPK tidak pernah ditindaklanjuti serius, baik oleh aparat kepolisian, kejaksaan maupun KPK. ”Padahal, sebagai contoh untuk tahun 2009 saja ada penyimpangan Rp 73,5 miliar untuk alokasi anggaran perjalanan dinas PNS  di 35 kemeterian dan lembaga. Lantas di tahun 2010 ditemukan penyimpangaan Rp 89,5 miliar dalam alokasi anggaran perjalan dinas PNS di 44 kementerian dan lembaga,” pungkasnya murung.(JPNN)

JAKARTA – Hampir seluruh calon jamaah haji (CJH) adalah orang mampu atau berduit. Tapi bukan berarti mereka boleh dijadikan korban pungutan liar (pungli). Seluruh CJH dihimbau tidak menyetor uang yang tidak jelas aturan dan penggunannya kepada siapapun.
Imbauan supaya CJH berhati-hati dan menghindar dari praktek pungli ini diantaranya disampaikan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI). Ketua Umum IPHI Kurdi Mustofa mengatakan, CJH tidak boleh diam saja ketika menjadi korban pungli. “Sampai sekarang memang belum ada laporan. Tapi potensi pungli tetap ada,” katanya kemarin.

Titik pungli yang paling berpotensi bernilai besar adalah mengakali daftar waiting list. Menjelang keberangkan haji seperti saat ini, Kurdi tidak menutup kemungkinan banyak oknum-oknum swasta atau pemerintah yang menjadi makelar kursi haji.

Dengan ongkos tertentu, mereka bisa mempercepat pemberangkatan CJH tertentu. Kementerian Agama (Kemenag) dengan tegas sudah menetapkan jika antrean haji tidak bisa diotak-atik. Menurut Kurdi, praktek percaloan kursi ini bisa dengan mudah dilakukan dengan cara memanfaatkan kursi kuota tambahan yang diberikan oleh kerajaan Arab Saudi.

Potensi pungli lain yang bisa merugikan CJH adalah tarikan biaya Zakat, Infak, dan Shodaqoh (ZIS). “Setelah mendaftar, jamaah tidak tahu peruntukan uang itu,” tutur Kurdi. Apakah disalurkan untuk fakir miskin, biaya pendidikan, atau bahkan ditilap petugas, CJH tidak mengetahui. Kurdi meminta ada transparansi penggunaan atau pengucuran uang ZIS tersebut.

Selanjutnya, CJH juga harus mewaspadai masa-masa pengurusan paspor. Kurdi menegaskan, pemerintah sudah tegas mengatakan jika pengurusan passport tidak dipungut biaya sepeserpun. “Jadi jika masih ada biaya lagi yang ditanggung jamaah saat mengurus paspor, jelas pungli,” kata dia. Bagi CJH yang sudah punya passport, uang jatah pengurusan paspor otomatis hangus. Dalam kata lain, biaya pengurusan paspor ini tidak bisa diuangkan.

Titik berikutnya yang rawan dijadikan objek pungli adalah, biaya transportasi dari daerah menuju embarkasi. Kurdi mencontohkan untuk embarkasi Surabaya, biaya perjalanan CJH dari Kabupaten Banyuwangi menuju Surabaya sudah ditanggung pemerintah. Tapi masih saja sering muncul laporan CJH ditarik biaya tambahan, dengan alasan untuk transport tadi.

Selain dari catatan IPHI itu, masih banyak pos-pos persiapan haji yang berpotensi menjadi ladang pungli. Diantaranya adalah biaya suntik vaksi meningitis dan influenza. Beberapa waktu lalu, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah menetapkan jika dua vaksi itu diberikan secara cuma-cuma kepada CJH.

Potensi pungli berikutnya juga pada pos percetakan buku bimbingan haji dan ongkos manasik haji. Sekretaris Direktorat Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umroh (Sekditjen PHU) Kemenag Cepi Supriatna mengatakan, sampai saat ini belum ada laporan praktek penarikan pungli. Dia menjelaskan, biaya percetakan atau pengadaan buku manasik atau bimbingan haji tidak dibebankan kepada CJH.

Sementara itu, bimbingan atau manasik haji yang dilakukan Kemenag sebanyak 15 kali juga digratiskan. Cepi menjabarkan, 15 kali manasik itu terdiri dari 11 kali di KUA dan 4 kali di kantor Kemenag kota atau kabupaten. “Semua manasik yang dilakukan Kemenag ini gratis,” kata dia.

Jika memang ada laporan CJH dikenakan biaya manasik haji, Cepi meminta untuk dicek ulang. Bisa jadi yang menyelenggarakan manasik itu adalah KBIH (Kelompok Bimbingan Ibadah Haji). Pelaksanaan manasik atau bimbingan haji yang dijalankan KBIH ini diluar wewenang pemerintah.(JPNN)

JAKARTA — PEMERINTAH daerah (pemda) diwajibkan mengawasi pelarangan kendaraan operasional pertambangan dan perkebunan yang memakai bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Bukan hanya itu, mereka juga diharuskan menjaga konsumsi BBM subsidi agar sesuai dengan kuota.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menegaskan hal itu di Jakarta, kemarin. “Gubernur dan bupati harus jaga kuota BBM tersebut, harus ikut bertanggung jawab. Terutama jangan sampai BBM subsidi diselundupkan ke pertambangan dan perkebunan.”

Jero menambahkan, kuota BBM subsidi daerah sudah disepakati bersama dan dialokasikan secara adil. Jadi, pemda harus menjaga sesuai dengan kuota yang telah disepakati.

“Sebanyak 40 juta kiloliter sudah dibagi-bagi adil. Ada daerah yang dapat banyak. Ada pula yang sedikit. Tapi, itu adil. Kalau disamakan, tidak mungkin. Misalnya di Papua, kendaraannya sedikit, masak kuotanya sama dengan yang di Jawa,” kata Jero.

Pembatasan BBM subsidi bagi kendaraan operasional pertambangan dan perkebunan dianggap tidak akan mengganggu perekonomian daerah walaupun kedua sektor itu merupakan sumber pendapatan asli daerah. “Karena tidak mengganggu, kita wajibkan saja kendaraan pertambangan dan perkebunan pakai BBM nonsubsidi,” ujar Jero.

Terkait dengan penerapan pembatasan BBM subsidi di lingkungan pemerintah, Jero mengungkapkan hal itu akan dilakukan menggunakan kupon. Setiap kementerian dan lembaga (K/L) akan menentukan jatah kupon sesuai dengan kebutuhan. Jatah kupon tidak boleh melebihi jatah yang diberikan sebelumnya walaupun jenis BBM-nya diubah dari premium menjadi pertamax.

Tambahan kuota
Jero mengatakan pihaknya juga sudah bertemu dengan empat gubernur Kalimantan yang mengancam menghentikan pasokan batu bara dan hasil tambang ke Jawa jika kuota BBM tidak ditambah. Mereka akhirnya diberi tambahan kuota oleh pemerintah pusat.

“Kemarin sudah ketemu, dari BPH Migas yang mengurus. Hasilnya ditambah sedikit (kuotanya),” papar Jero. Ia mengharapkan keempat gubernur mengerti dan menghentikan ancaman mereka.

Sebelum itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kalimantan Timur Slamet Brotosiswoyo, kemarin, menyatakan mendukung penghentian pengiriman hasil tambang dan migas ke Pulau Jawa yang disepakati empat gubernur.

Sementara itu, instruksi pembatasan BBM di Kalteng dilaporkan efektif mengurangi antrean kendaraan di SPBU. Di Gresik, 70 nakhoda dalam kurun waktu hampir dua bulan tertahan di pelabuhan akibat pasokan BBM terhambat.

Dari Maumere, NTT, dilaporkan, warga Timor Leste ternyata leluasa menikmati BBM bersubsidi Indonesia dengan membeli melalui perbatasan Atambua, NTT. Kepala Depot Pertamina Maumere Virgo mengatakan, “Di perbatasan Atambua, banyak mobil berpelat nomor Timor Leste keluar masuk wilayah perbatasan Indonesia dan membeli BBM bersubsidi kita.”(Micom)

JAKARTA – Pelajar kelas 3 SMA yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi negeri (PTN) bisa bersiap-siap. Mulai pukul 00.00 nanti malam, pendaftaran Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) sudah dibuka secara online.

Ketua Panitia Pusat SNMPTN Akhmaloka menuturkan, metode pendaftaran tahun ini berbeda dibanding tahun sebelumnya. “Tahun ini pendaftaran bisa dilakukan sendiri oleh calon peserta SNMPTN secara online. Jika sebelumnya, pendaftaran diproses oleh teller bank bersamaan dengan biaya ujian,” jelasnya dalam konferensi pers di gedung Kemendikbud, tadi malam.

Koordinator Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) Prof Tri Yogi Yuwono memaparkan prosedur pendaftaran SNMPTN 2012. Yakni, calon peserta membayar uang pendaftaran ke Bank Mandiri. Setelah itu, calon peserta mendapat “Personal Identification Number” (PIN) dan Kode Akses Pendaftaran (KAP). Keduanya digunakan untuk mendaftar ke website SNMPTN.

“Kenapa sekarang menggunakan sistem pendaftaran seperti ini? Karena pengalaman tahun lalu, terjadi banyak kesalahan dalam pengisian data calon peserta SNMPTN. Ya, kan tidak semua customer service bank itu tahu semuanya, soal jurusan dan sebagainya,” ujarnya.

Soal jumlah kuota, Akhmaloka menuturkan, terdapat peningkatan dibanding tahun lalu. Alasannya, ada beberapa universitas yang menambah jumlah prodi dan dibangunnya satu universitas baru. “Tahun lalu jumlahnya 118.233.000, tahun ini sekitar 120 ribu kuotanya,” guru besar ITS itu. Dari jalur undangan, lanjut dia, disediakan 58.329.000 kursi.

Sementara itu, kuota bagi peserta beasiswa bidik misi mencapai 30 ribu orang di seluruh Indonesia. Namun, menurut Bendahara Panitia Pusat SNMPTN 2012 Rochmat Wahab, seleksi beasiswa bidik misi tahun ini bakal lebih sulit dibanding tahun lalu. Selain jumlahnya meningkat, para peserta bidik misi tidak lagi dibatasi wilayah. “Kalau dulu kan beasiswa bidik misi itu pesertanya berasal dari daerah sekitar universitas itu sendiri,” jelasnya.

Karena itu, sekarang  pihak PTN harus bekerja keras melakukan verifikasi.  Jika sebelumnya PTN bisa langsung melakukan kunjungan ke rumah calon mahasiswa untuk mengecek kebenaran kondisi keuangan keluarga, saat ini, hanya bermodalkan kepercayaan.

Pendaftaran tes tulis akan berlangsung pada 10- 31 Mei. Pelaksanaan ujian tulis dilakukan pada 12-13 Juni, sementara pengumuman kelulusan pada 7 Juli. Untuk jalur undangan, pengumuman kelulusan dilakukan pada 28 Mei. Pendaftaran atau verifikasi jalur undangan pada 12-13 Juni.(jpnn/dro)

JAKARTA – Partai Gerindra menegaskan menjelang pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres) 2014 mengusung semboyan “Gerindra Menang, Prabowo Presiden”.

“(Artinya) Orang yang menghendaki Prabowo presiden, seyogyanya pilih Gerindra. Memilih Gerindra otomatis capresnya adalah Prabowo,” kata Muzani, di Jakarta, Rabu (9/5).

Untuk mensukseskan itu Gerindra sudah menyiapkan mesin-mesin partai hingga tingkat ranting. Pun demikian dengan calon legislatif (caleg) potensial yang bisa dipilih rakyat untuk menunjang perolehan suara Gerindra pada pemilu 2014 nanti. “Itu kerja dari parpol dan caleg yang sedang kita siapkan,” katanya.

Menurutnya, dalam pileg nanti Gerindra merangkul sejumlah tokoh daerah, tokoh lokal dan tokoh kampung untuk berjuang melalui medan politik di Partai Gerindra.

Karena, kata dia, pileg ini dengan sistem proporsional terbuka, tidak gunakan nomor urut, tapi dengan suara terbanyak.

“Tokoh yang dipilih itu orang yang  punya kepopuleran di tingkat dapil. Partai Gerindra beri porsi sebanyak mungkin tokoh lokal, untuk bersama Partai Gerindra berjuang di jalur politk lewat pileg. Ketua Dewan Pembina nanti akan memanggil tokoh-tokoh itu,” katanya.

Begitu juga soal calon wakil presiden, Gerindra tidak akan sembarang pilih guna mensukseskan Prabowo sebagai presiden. Muzani menegaskan, hal itu sepenuhnya adalah hak prerogatif Prabowo sebagai capres untuk menentukan siapa cawapresnya. “Kami sudah mengusulkan beberapa nama, tapi masih menggadang-gadang. Tokoh partai yang manggung di Senayan, juga menjadi pertimbangan,” katanya.

Ia menegaskan, cawapres nanti  adalah calon yang bisa memberi dukungan untuk capres, bisa melengkapi apa yang tidak dimiliki capres. “Capres adalah calon yang bisa menjadi wakil, bisa mwakili pada saat presiden betul-betul perlu wakil. Bukan sekedar orang yang memiliki popularitas, tapi orang yang betul-betul memiliki dan melengkapi secara keseluruhan,” katanya.

“Tokoh partai yang manggung di Senayan, juga menjadi pertimbangan. Saya kira semua tokoh yang berlaga dimungkinkan,” tambah Anggota Komisi I DPR itu.
Dia juga menegaskan, jika menjadi Presiden masalah utama yang menjadi perhatian Prabowo adalah ekonomi. “Dalam pandangan Prabowo yang paling mendasar dari sistem kita bernegara adalah di bidang ekonomi,” ujarnya.

Selama ini, kata dia, sistem kapitalistik menjerumuskan negeri ini pada sebuah sistem ekonomi yang menguras seluruh sumber energi dan kekayaan alam yang ada. Menurutnya, itu memengaruhi sistem politik dan demokrasi. “Pandangan kami kita harus mengembalikan sistem perekonomian yang sudah diciptakan dalam Undang-undang Dasar. Kalau kita tarik disana, korupsi bisa ditekan, termasuk biaya demokrasi yang cukup mahal. Ini bkn cerita mudah, tapi ini semangat dan kewajiban kita menjalankan UUD 45,” pungkasnya.(jpnn)