JAKARTA –  Terungkapnya adanya mafia hononer  di lembaga pemerintahan membuat anggota DPR angkat suara lagi.  Anggota Komisi II Abdul Malik Haramain, misalnya, langsung ikut bereaksi dengan mengatakan pendataan tenaga honorer kategori I dan II memang banyak manyisakan masalah.
”Pengaduan-pengaduan dari daerah itu benar adanya. Sebab, sesuai keputusan Panja Honorer Komisi II dengan Pemerintah/Kemenpan bahwa honorer dengan kategori I (K I) diangkat secara otomatis sebagai PNS, sementara kategori II (K II) diseleksi sesama K II,” katanya.

Masalahnya, kata Malik lagi, banyak tenaga honorer yang lolos di K I ternyata masuk di K II. Sementara yang bertanggung jawab terkait pendataan honorer adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD). ”BKD ini menghimpun data honorer dari satker/dinas di provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar politisi muda asal PKB ini.

Untuk guru agama, lanjut pria yang akrab dipanggil Malik ini, di bawah koordinasi langsung Kemenag. Tidak beresnya pendataan menurutnya disebabkan oleh banyaknya manipulasi pendataan honorer di bawah. Terjadi kongkalikong antar pejabat di bawah.

“Petugas ditengarai tidak konsisten dengan adanya kategori-kategori, baik K I maupun K 2 yang sudah disepakati bersama, termasuk tahun pengangkatan honorer yang dibuat mundur. Saya minta Komisi II segera  memanggil dan mengevaluasi  Kemenpan dan BKN terkait dengan pendataan honorer,” pungkas dia.(jpnn)

Mereka mendeklarasikan ormas yang diberi nama ‘Gerakan Rakyat Dukung Prabowo’–.

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, kerap disebut hendak diusung Gerindra menjadi calon presiden pada pemilu 2014. Para pendukung mantan Danjen Kopassus ini pun mulai bergerak menghimpun kekuatan.

Mereka mendeklarasikan organisasi masyarakat yang diberi nama ‘Gerakan Rakyat Dukung Prabowo’ atau disingkat menjadi ‘Gardu Prabowo.’ Gardu Prabowo ini misalnya telah didirikan di Provinsi Bali.

“Gardu Prabowo di Bali telah terbentuk sejak awal tahun ini. Kami bertekad memenangkan Prabowo Subianto pada Pilpres 2014,” kata Ketua Gardu Prabowo Bali, Budi Hartawan, di Bali kepada VIVAnews, Rabu 16 Mei 2012.

Ia menegaskan, Gardu Prabowo jelas mengambil bentuk sebagai ormas, bukan sayap Partai Gerindra. Budi menjelaskan, anggota-anggota Gardu Prabowo tak hanya terdiri dari kader Partai Gerindra, melainkan juga kader dan simpatisan partai lain yang ikut mendukung Prabowo maju menjadi capres.

“Ormas kami ini, apapun partainya, presidennya Prabowo Subianto. Kami merindukan presiden yang memiliki kemampuan menjaga stabilitas keamanan NKRI,” ucap Budi. Ia yakin di bawah Prabowo, Indonesia akan bersatu-padu seperti di masa Gajah Mada yang berhasil menyatukan nusantara.

Budi menambahkan, Gardu Prabowo tak menawarkan alternatif calon presiden lain di luar Prabowo Subianto. “Tak ada tawar-menawar, Prabowo target RI 1 untuk 2014,” tegasnya.(Vivanews)

JAKARTA — Anggota Komisi II DPR Abdul Malik Haramain, menyatakan,  pendataan tenaga honorer Kategori I (KI)  dan Kategori II (KII) banyak masalah. Menurutnya, banyak pengaduan dari daerah-daerah terkait status mereka.

Dijelaskan Abdul, sesuai keputusan Panja Honorer Komisi II DPR dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) , honorer KI diangkat secara otomatis sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), sementara KII diseleksi sesama KII untuk bisa diangkat jadi CPNS.

“Persoalan yang muncul, banyak honorer yang lolos di KI ternyata masuk di KII,” kata Malik, dalam siaran persnya, Rabu (16/5).

Dia menjelaskan, yang bertanggung jawab terkait pendataan honorer adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Menurutnya, BKD menghimpun data honorer dari Satuan Kerja (Satker) atau dinas-dinas di provinsi maupun kabupaten /kota. Untuk guru agama di bawah koordinasi langsung Kementerian Agama (Kemenag).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menengarai, tidak beresnya pendataan ini disebabkan oleh banyak manipulasi pendataan honorer di bawah. “Terjadi kongkalikong antarpejabat di bawah. Petugas tidak konsisten dengan kategori-kategori baik KI maupun KII  yang sudah disepakati bersama termasuk tahun pengangkatan honorer yang dibuat mundur,” katanya.

Karenanya, Malik menegaskan, dirinya akan minta Komisi II DPR segera  memanggil dan mengevaluasi  Kemenpan dan BKN (Badan Kepegawaian Nasional) terkait dengan pendataan honorer ini.(jpnn)

JAKARTA –  Desakan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menyeret Gubernur Riau, Rusli Zainal karena diduga terseretkasus suap PON Riau kterus bergulir. Kali ini desakan disampaikan organisasi Garda Alam Pikir Indonesia (Garda-API) yang menggelar aksi  di depan gedung KPK, Jalan H.R Rasuna Said Kuningan, Jakarta, Senin (14/5).

Aksi yang dikoordinir Ketua Garda API, Asbit Mujahid itu berlangsung sekitar 1 jam lebih. Dalam orasinya, Mujahid meminta agar KPK tidak main-main dan bertindak cekatan dalam menyelesaikan kasus korupsi PON Riau.

“Kita ingin desak KPK supaya segera menetapkan Gubernur Riau Rusli Zainal sebagai tersangka. Karena tidak mungkin Gubernur tidak mengetahui korupsi PON Riau,” kata Mujahid.

Menurutnya, pascapemeriksaan Rusli Zainal oleh KPK beberapa waktu lalu, orang-orang dekat petinggi Golkar itu mulai kasak-kusuk dan melakukan upaya untuk melobi pimpinan kPK agar menutup kasus ini. “Kita tidak ingin dengan upaya yang dilakukan Rusli Zainal, citra KPK sebagai lembaga penegak hukum jadi rusak,” tegasnya.

Garda API juga meminta lembaga superbody pimpinan Abraham Samad itu segera memanggil dan memeriksa jajaran Direksi PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero.  Sebab, tidak mungkin tindak pidana korupsi hanya dilakukan kalangan bawah perusahaan pelat merah itu.

Dalam sepekan terakhir, pemeriksaan saksi dan tersangka belum dilakukan kembali oleh KPK. Pasalnya, tim sedang fokus pada penggeledahan ulang  di sejumlah lokasi di Pekanbaru dan Medan.

Lokasi-lokasi yang sudah digeledah itu di antaranya Kantor PT Adhi Karya di Pekanbaru dan Medan. Kemudian venue utama PON Riau dan venue lapangan menembak yang terindikasi suap juga digeledah KPK. Dalam kasus ini, Rusli Zainal sudah pernah diperiksa KPK dan masuk dalam daftar cegah agar tidak bisa pergi ke luar negeri. (Fat/jpnn)

JAKARTA– Rancangan Undang-undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pemilu Kada) akan menjadi salah satu isu panas yang masuk dalam masa sidang IV DPR RI.

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah memberikan draf RUU tersebut kepada DPR dan menurut rencana akan diselesaikan dalam tiga kali masa sidang.

Anggota Komisi II DP{R yang membidangi Pemerintahan Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Agraria Nurul Arifin mengatakan saat ini Komisi II belum membahas RUU tersebut.

Namun, dirinya memprediksi pembahasan tersebut akan berlangsung sengit.

“Ini belum dibahas, kita baru selesai reses, tapi kalau lihat dinamikanya ini akan panas dan terpecah,” ujarnya, di kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (14/5).

Dalam draf RUU yang diserahkan pemerintah, disebutkan bahwa gubernur dipilih oleh DPRD dan wakil gubernur dipilih oleh gubernur dengan status sebagai pejabat karir. Sedangkan untuk wali kota dan wakil wali kota dipilih langsung oleh rakyat.

“Saya rasa nanti di DPR akan terpecah, ada beberapa yang ingin tetap dipilih oleh rakyat ada juga yang ingin dipilih oleh DPRD. Kalau Golkar sendiri sih kembali ke yang lama saja (dipilih DPRD),” pungkasnya.

Namun, Saat ditanya apa alasan Golkar memilih untuk kembali ke teknis pemilihan gubernur lama dirinya belum mau menyebutkan. “Alasan (Golkar) untuk dipilih DPRD, saya belum mau ngomong,” pungkasnya.(Micom)

BANJARMASIN — Masyarakat Kalimantan Selatan mengisyaratkan untuk serius menyiapkan pemblokadean tongkang angkutan batu bara, agar tidak keluar dari Pulau Kalimantan.

Tak mau dianggap gertakan saja, sejumlah elemen masyarakat di Kalsel sudah menyiapkan perahu dan sampan bermesin untuk menutupi sungai yang menjadi alur lalu lintas tongkang pengangkut batu bara.

Pemblokadean itu merupakan bentuk dukungan kepada empat gubernur di Pulau Kalimantan yang akan menyetop pengiriman batubara ke luar Kalimantan.

Langkah para gubernur se-Kalimantan itu sebagai bentuk protes kepada pemerintah pusat yang menambah quota BBM untuk merespon krisis energi di pulau yang kaya sumber daya alam itu.

Menurut Deklarator Forum Peduli Banua Kalimantan Selatan (FPB Kalsel) Berry Nahdian Furqon, pihaknya sudah menyiapkan setidaknya perahu dan sampan bermesin hingga 250 unit.

“Perahu itu sebagian besar adalah pastisipasi masyarakat. Dengan jumlah sebanyak itu, maka sungai akan terhalang. Tidak akan ada angkutan batu bara yang bisa keluar dari Kalsel, khususnya yang berkaitan dengan penyuplai PLN,” jelas Berry, Minggu (13/5).

Mantan Direktur Eksekutif Walhi Nasional itu menambahkan keseriusan masyarakat Kalimantan memblokir keluarnya batu bara dari pulau tersebut sebagai bentuk pembangkangan atas ketidakadilan energi.

“Semoga dengan aksi ini, pemerintah pusat lebih mendengarkan aspirasi rakyat kami. Rakyat kami bukan hanya dijadikan sekadar pelengkap penderita di negeri ini,” tegasnya. (Micom)