JAKARTA – Tiga perempuan cantik berpakaian ketat mencuri perhatian pewarta maupun pengguna jalan yang melintasi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan. Tiga wanita cantik itu tergabung dalam massa yang menamakan diri Gerakan Rakyat Anti-Korupsi (Garasi).
Tiga perempuan yang dibawa Garasi terlihat membawa bunga dan selebaran. Dalam aksinya yang digelar Senin (21/5) siang, Garasi mendesak lembaga pimpinan Abraham Samad itu menuntaskan kasus “rekening gendut” perwira Polri. Koordinator aksi, Kasim Belasa, mengatakan bahwa masyarakat Indonesia terus memantau kinerja KPK. Walaupun belum maksimal, tapi keberhasilan KPK menangkap dan mengadili hakim, jaksa, pegawai pajak sampai kalangan militer patut dipuji.

Sayangnya, sampai hari ini KPK belum menuntaskan nasib “Rekening Gendut Perwira Polisi”. Maka Garasi medesak KPK segara mengusut tuntas kasus ini.

“Polisi bukan pengayom koruptor, polisi pengayom masyarakat. Kalau polisi tidak bisa membersihkan oknum-oknumnya dari tindak kriminal, maka kepercayaan masyarakat akan semakin merosot,” kata Kasim Belasa.

Kasim juga menyampaikan poin-poin tuntutan ke KPK. Di antaranya meminta KPK menuntaskan kasus rekening gendut perwira polisi dan memberikan perkembangan penanganannya kepada masyarakat.

Garasi juga  meminta KPK bekerjasama dengan PPATK untuk mengungkap adanya aliran dana yang tidak wajar kepada para petinggi polisi. Tunutan lainnya, agar KPK tidak bekerja lamban dalam menangapi perkara korupsi.

Seperti diketahui beberapa waktu lalu beredar informasi tentang adanya 17 Jenderal polisi pemiliki rekening tak wajar. Jumlahnya bervariasi, mulai dari Rp144 miliar hingga Rp1,2 triliun. Namun penanganan kasus itu hingga kini tidak ada kejelasannya.(Fat/jpnn)

 Jakarta —  Tim identifikasi gabungan DVI Mabes Polri berhasil mengidentifikasi 45 jasad korban Sukhoi SuperJet 100. Identifikasi dilakukan berdasarkan sidik jari, DNA, gigi geligi, tanda medik dan properti korban jatuhnya Sukhoi di Gunung Salak, Bogor.

Berikut ini daftar nama korban berdasarkan urutan sampel ante-mortem:

1. Donardi Rahman (Aviastar)
2. Nur Ilmawati (Sky Aviation)
3. Edward M Panggabean (Indo Asia)
4. Femi Adiningsih (Bloomberg News)
5. Ganis Arman Zuvianto
6. Darwin Pelawi (Pelita Air)
7. Kornel M Sihombing (PT Dirgantara Indonesia)
8. Anton Daryanto (Indonesia Air Transport)
9. Herman Suladji (Air Maleo)Aditya (Sky Aviation)
10. Stephen Kamagi (Indo Asia)
11. Aditya Rekodianti (Sky Aviation)
12. Ade Arisanti (Sky Aviation)
13. Dody Aviantara (Majalah Angkasa)
14. Didik Nur Yusuf (Majalah Angkasa)
15. Yusuf Ari Wibowo (Sky Aviation)
16. Edie Satriyo (Pelita Air)
17. Haidir Bachsin (PT Catur Daya Prima)
18. Salim Kamaruzzaman (Sky Aviation)
19. Henny Stevani (Sky Aviation)
20. Charles Peter Adler (Sriwijaya Air)
21. Insan Kamil Djatmika (Indo Asia)
22. Gatot Purwoko (Airfast)
23. Raymond Sukanto (Sky Aviation)
24. Faizal Ahmad (Indo Asia)
25. Rully Darmawan (Indo Asia)
26. Susana Famela Rompas (Sky Aviation)
27. Aditya Sukardi (Trans TV)
28. Maysyarah (Sky Aviation)
29. Arief Wahyudi (PT Trimarga Rekatama)
30. Santi (Sky Aviation)
31.Ismiati (Trans TV)
32. Maria Marcella (Sky Aviation)
33. Capt. Aan Husdiana (Kartika Airlines)
34. Rossy Withan (Sky Aviation)
35. Dewi Mutiara (Sky Aviation)
36. Anggraeni Fitria (Sky Aviation)
37. Thonam Tran (Snacma/Perancis)
38. Eugeny Alexandro Grebenshikov (Sukhoi)
39. Kristina Nikolaesna Kurzhuposa (Sukhoi)
40. Nikolay Dmitriesich Nartyshchenko (Sukhoi)
41. Alexey Nikolaesich Kirkin (Sukhoi)
42. Alexander Nikolaevich Yablontsev (Sukhoi)
43. Alexander Pavlovich Kochetkov (Sukhoi)
44. Denis Valerievich Rakhimov (Sukhoi)
45. Oleg Vasilevich Shvetsov (Sukhoi)

Data hasil kerja tim DVI, menurutnya sama dengan manifest penerbangan Sukhoi SuperJet 100 ketika melakukan joy flight. Yaitu 45 orang korban yang terdiri dari 35 orang WNI dan 10 orang WNA.

“Ada 31 pria dan 14 orang wanita,” kata Direktur Eksekutif DVI Indonesia, Kombes Anton Castilani, di RS Polri Raden Said Soekanto, Kramatjati, Jakarta Timur, Minggu (20/5/2012).(detiknews)

JAKARTA –  Terungkapnya adanya mafia hononer  di lembaga pemerintahan membuat anggota DPR angkat suara lagi.  Anggota Komisi II Abdul Malik Haramain, misalnya, langsung ikut bereaksi dengan mengatakan pendataan tenaga honorer kategori I dan II memang banyak manyisakan masalah.
”Pengaduan-pengaduan dari daerah itu benar adanya. Sebab, sesuai keputusan Panja Honorer Komisi II dengan Pemerintah/Kemenpan bahwa honorer dengan kategori I (K I) diangkat secara otomatis sebagai PNS, sementara kategori II (K II) diseleksi sesama K II,” katanya.

Masalahnya, kata Malik lagi, banyak tenaga honorer yang lolos di K I ternyata masuk di K II. Sementara yang bertanggung jawab terkait pendataan honorer adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD). ”BKD ini menghimpun data honorer dari satker/dinas di provinsi maupun kabupaten/kota,” ujar politisi muda asal PKB ini.

Untuk guru agama, lanjut pria yang akrab dipanggil Malik ini, di bawah koordinasi langsung Kemenag. Tidak beresnya pendataan menurutnya disebabkan oleh banyaknya manipulasi pendataan honorer di bawah. Terjadi kongkalikong antar pejabat di bawah.

“Petugas ditengarai tidak konsisten dengan adanya kategori-kategori, baik K I maupun K 2 yang sudah disepakati bersama, termasuk tahun pengangkatan honorer yang dibuat mundur. Saya minta Komisi II segera  memanggil dan mengevaluasi  Kemenpan dan BKN terkait dengan pendataan honorer,” pungkas dia.(jpnn)

Mereka mendeklarasikan ormas yang diberi nama ‘Gerakan Rakyat Dukung Prabowo’–.

Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, kerap disebut hendak diusung Gerindra menjadi calon presiden pada pemilu 2014. Para pendukung mantan Danjen Kopassus ini pun mulai bergerak menghimpun kekuatan.

Mereka mendeklarasikan organisasi masyarakat yang diberi nama ‘Gerakan Rakyat Dukung Prabowo’ atau disingkat menjadi ‘Gardu Prabowo.’ Gardu Prabowo ini misalnya telah didirikan di Provinsi Bali.

“Gardu Prabowo di Bali telah terbentuk sejak awal tahun ini. Kami bertekad memenangkan Prabowo Subianto pada Pilpres 2014,” kata Ketua Gardu Prabowo Bali, Budi Hartawan, di Bali kepada VIVAnews, Rabu 16 Mei 2012.

Ia menegaskan, Gardu Prabowo jelas mengambil bentuk sebagai ormas, bukan sayap Partai Gerindra. Budi menjelaskan, anggota-anggota Gardu Prabowo tak hanya terdiri dari kader Partai Gerindra, melainkan juga kader dan simpatisan partai lain yang ikut mendukung Prabowo maju menjadi capres.

“Ormas kami ini, apapun partainya, presidennya Prabowo Subianto. Kami merindukan presiden yang memiliki kemampuan menjaga stabilitas keamanan NKRI,” ucap Budi. Ia yakin di bawah Prabowo, Indonesia akan bersatu-padu seperti di masa Gajah Mada yang berhasil menyatukan nusantara.

Budi menambahkan, Gardu Prabowo tak menawarkan alternatif calon presiden lain di luar Prabowo Subianto. “Tak ada tawar-menawar, Prabowo target RI 1 untuk 2014,” tegasnya.(Vivanews)

JAKARTA — Anggota Komisi II DPR Abdul Malik Haramain, menyatakan,  pendataan tenaga honorer Kategori I (KI)  dan Kategori II (KII) banyak masalah. Menurutnya, banyak pengaduan dari daerah-daerah terkait status mereka.

Dijelaskan Abdul, sesuai keputusan Panja Honorer Komisi II DPR dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) , honorer KI diangkat secara otomatis sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), sementara KII diseleksi sesama KII untuk bisa diangkat jadi CPNS.

“Persoalan yang muncul, banyak honorer yang lolos di KI ternyata masuk di KII,” kata Malik, dalam siaran persnya, Rabu (16/5).

Dia menjelaskan, yang bertanggung jawab terkait pendataan honorer adalah Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Menurutnya, BKD menghimpun data honorer dari Satuan Kerja (Satker) atau dinas-dinas di provinsi maupun kabupaten /kota. Untuk guru agama di bawah koordinasi langsung Kementerian Agama (Kemenag).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menengarai, tidak beresnya pendataan ini disebabkan oleh banyak manipulasi pendataan honorer di bawah. “Terjadi kongkalikong antarpejabat di bawah. Petugas tidak konsisten dengan kategori-kategori baik KI maupun KII  yang sudah disepakati bersama termasuk tahun pengangkatan honorer yang dibuat mundur,” katanya.

Karenanya, Malik menegaskan, dirinya akan minta Komisi II DPR segera  memanggil dan mengevaluasi  Kemenpan dan BKN (Badan Kepegawaian Nasional) terkait dengan pendataan honorer ini.(jpnn)

JAKARTA –  Desakan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera menyeret Gubernur Riau, Rusli Zainal karena diduga terseretkasus suap PON Riau kterus bergulir. Kali ini desakan disampaikan organisasi Garda Alam Pikir Indonesia (Garda-API) yang menggelar aksi  di depan gedung KPK, Jalan H.R Rasuna Said Kuningan, Jakarta, Senin (14/5).

Aksi yang dikoordinir Ketua Garda API, Asbit Mujahid itu berlangsung sekitar 1 jam lebih. Dalam orasinya, Mujahid meminta agar KPK tidak main-main dan bertindak cekatan dalam menyelesaikan kasus korupsi PON Riau.

“Kita ingin desak KPK supaya segera menetapkan Gubernur Riau Rusli Zainal sebagai tersangka. Karena tidak mungkin Gubernur tidak mengetahui korupsi PON Riau,” kata Mujahid.

Menurutnya, pascapemeriksaan Rusli Zainal oleh KPK beberapa waktu lalu, orang-orang dekat petinggi Golkar itu mulai kasak-kusuk dan melakukan upaya untuk melobi pimpinan kPK agar menutup kasus ini. “Kita tidak ingin dengan upaya yang dilakukan Rusli Zainal, citra KPK sebagai lembaga penegak hukum jadi rusak,” tegasnya.

Garda API juga meminta lembaga superbody pimpinan Abraham Samad itu segera memanggil dan memeriksa jajaran Direksi PT Pembangunan Perumahan (PP) Persero.  Sebab, tidak mungkin tindak pidana korupsi hanya dilakukan kalangan bawah perusahaan pelat merah itu.

Dalam sepekan terakhir, pemeriksaan saksi dan tersangka belum dilakukan kembali oleh KPK. Pasalnya, tim sedang fokus pada penggeledahan ulang  di sejumlah lokasi di Pekanbaru dan Medan.

Lokasi-lokasi yang sudah digeledah itu di antaranya Kantor PT Adhi Karya di Pekanbaru dan Medan. Kemudian venue utama PON Riau dan venue lapangan menembak yang terindikasi suap juga digeledah KPK. Dalam kasus ini, Rusli Zainal sudah pernah diperiksa KPK dan masuk dalam daftar cegah agar tidak bisa pergi ke luar negeri. (Fat/jpnn)