JAKARTA – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemerintahan Daerah (Pemda), Totok Daryanto, menyatakan bahwa proses pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) harus dipersulit. Menurutnya, jangan sampai daerah dimekarkan hanya karena ada masyarakat berunjuk rasa menuntut pemekaran.

“Pemekaran daerah harus dibuat sesulit-sulitnya dan aksi demo tidak masuk sebagai pertimbangan pemekaran daerah,” kata Totok usai pengesahan Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR yang bertugas membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Pemda, di gedung DPR, Senayan Jakarta, Kamis (22/11).

Diakuinya, selama ini daerah-daerah yang dimekarkan memang lebih karena adanya kepentingan elit di daerah. Akibatnya, pemerintahan berjalan tidak normal dan masyarakat tidak terlayani dengan baik.

Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi juga berpendapat sama. “Lebih baik pemekaran dilakukan dengan sikap lebih hati-hati,” ujar Mendagri.

Lebih lanjut Mendagri mengungkap persoalan yang sering muncul setelah pemekaran seperti tidak jelasnya batas wilayah. “Memastikan patok batas wilayah itu jangan dilihat di atas kertas karena kondisi di lapangan kecenderungan berbeda. Tata batas ini seringkali menimbulkan sengketa,” ungkap mantan Gubernur Sumatera Barat itu.

Demikian juga halnya dengan hutan lindung. Menurut Mendagri, beberapa daerah pemekaran mengambilnya untuk lahan pembangunan berbagai sarana di daerah otonomi baru.(jpnn)

JAKARTA–Belakangan sederet nama pegawai negeri sipil (PNS) mengisi daftar panjang pelaku korupsi di tanah air. Setelah menjalani hukuman, ada di antara mereka yang tetap menduduki jabatannya di instansi pemerintahan. Hal ini banyak menuai kontroversi.

Oleh karena itu, Peneliti Indonesia Corruption Watch Emerson Juntho, mengusulkan agar pemecatan pegawai negeri yang melakukan korupsi sudah harus dilakukan saat putusan hakim di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga tidak perdebatkan lagi.

“Jelas harusnya PNS koruptor dipecat karena melanggar sumpah jabatannya. Di Undang-Undang Kepegawaian pasal 23 ayat 5 jelas menyebutkan PNS diberhentikan tidak hormat karena melanggar sumpah janji dan tidak setia pada UU 1945,” tutur Emerson dalam diskusi bulanan Kementerian Hukum dan HAM, bertajuk “Larangan Menjabat bagi Mantan Terpidana Korupsi” di Gedung Dirjen Imigrasi, Jakarta, Senin, (20/11).

Untuk menjalankan usul tersebut, kata Emerson, pemerintah harus membuat regulasi baru terkait pemberhentian pegawai negeri yang korup. Dengan adanya regulasi baru, maka usulan ini dapat dijalankan  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung.

“Surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri saja tidak cukup. Harusnya dipecat. Ini akan jadi preseden buruk untuk instansi pemerintah,” tegasnya.

Ia berharap pemerintah berkaca pada kasus Azirwan, mantan koruptor yang mendapatkan promosi jabatan sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Berdasarkan Undang-Undang nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dan Peraturan Pemerintah (PP) 100 Tahun 2000, Azirwan seharusnya dipecat dan tidak dapat dipromosikan dalam jabatan struktural birokrat. Hal tersebut mengacu pada pertimbangan sumpah/janji sebagai PNS.

“Sudah susah-susah usut korupsinya, malah dapat kenaikan jabatan. Di negara yang berjuang lawan korupsi, kondisi Indonesia itu aneh,” pungkas Emerson.(jpnn)

JAKARTA – Musyawarah Daerah Luar Biasa (Musdalub) DPD I Partai Golkar Provinsi Riau yang digelar di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Rabu (24/10), mengantarkan Bupati Rokan Hilir, Anas Mamun menjadi Ketua DPD I PG Riau.

Anas Mamun terpilih secara aklamasi setelah 10 DPD II Partai Golkar dan 4 organisasi sayap dan bentukan Partai berlambang beringin itu di Provinsi Riau menyatakan sikap mendukungan Anas Mamun sebagai Ketua DPD I PG Riau.

“Kami menyatakan sikap untuk memilih dan menetapkan H Anas Mamun sebagai ketua DPD I Golkar Riau periode 2012-2015,” kata Ketua DPD II Kabupaten Rokan Hulu, Suparman, sekaligus mewakili 14 dari 16 pemilik suara dalam Musdalub itu.

Atas pernyataan sikap itu, otomatis tiga nama lain yang sebelumnya disebut bakal maju dalam Musdalub itu akhirnya mundur teratur. Ketiga nama yang menjadi saingan Anas Mamun tersebut adalah Herman Abdullah, H Sukarmis dan Syamsurizal.

Plt Ketua DPD I Golkar Riau yang memimpin Musdalub tersebut mengatakan Anas Mamun didukung 14 dari 16 pemilik suara dalam Musdalub tersebut. Dengan demikian hanya ada satu calon saja yang muncul. Sebab, syarat sah seorang calon ketua harus memiliki 30 persen suara.

“Karena itu diputuskan secara aklamasi dan semua taat pada putusan itu,” kata Darul Siska yang juga Wasekjen DPP PG itu.

14 suara yang menyatakan dukungan terhadap Anas Mamun itu yakni Ketua DPD Kabupaten Bengkalis, DPD Rohul, DPD Pelalawan, DPD Siak, Rohil, Kota Dumai, Pekanbaru, Kepulauan Meranti, Kampar, dan DPD Inhil.

Anas juga mengantongi dukungan organisasi sayap Partai Golkar seperti AMPG Riau, Himpunan Wanita Karya Riau, Al Hidayah dan Kosgoro. Sedangkan dua DPD II di antaranya Kabupaten Indragiri Hulu dan Kuansing tidak mendukung atau menolak. (jpnn)

Jakarta — Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, telah mempersiapkan 11 smartphone BlackBerry. Basuki menyiapkan sebelas handphone itu untuk memudahkan warga Jakarta memberi masukan ataupun menyampaikan keluhan.

“Saya siapkan 11 BlackBerry khusus untuk menerima SMS dan pesan semuanya dari masyarakat,” kata Basuki dalam diskusi Polemik Sindo Radio di Warung Daun Cikini, Jakpus, Sabtu (22/9/2012).

Basuki mengatakan dirinya memang bertugas untuk menampung aduan warga. “Kalau untuk Pak Jokowi maaf nomornya tidak bisa diberikan pada publik karena yang bertugas menampung aspirasi, kritik dan saran masyarakat itu saya,” imbuh dia.

Nantinya aduan warga akan ditindaklanjuti Jokowi dan Basuki. “Saya dan Pak Jokowi diskusikan apa yang perlu ditindaklanjuiti dari pesan-pesan masyarakat itu,” tuturnya.

Bagi Basuki, masukan warga sangat berharga untuk memetakan permasalahan dan merumuskan solusi bersama. “Kami memang mau mendapat masukan dan pengawasan. Tiap eksekusi (program) yang dilakukan tolong dimonitor. Jangan sungkan menegur kami, ketika kami sudah tidak sesuai dengan harapan masyarakat,” tandasnya.(dtc)

Jakarta (www.detikriau.org) – Pertamina tak menampik penyelewengan kuota BBM bersubsidi terjadi di sejumlah wilayah. Namun, yang paling banyak adalah daerah perbatasan. “Daerah ini paling rawan,” kata Vice President  Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir, Kamis (20/9).

Selain itu, pencurian dan penyelundupan BBM bersubsidi juga kerap terjadi di wilayah pertambangan dan perkebunan. Karenanya, kata Ali, pihaknya memperketat distribusi BBM subsidi di wilayah ini. Untuk wilayah industri pihaknya membuat sistem point of sales (POS) guna mencatat data dan jumlah pembelian BBM subsidi.

Pada SPBU atau rekanan yang terbukti melanggar, ia katakan Pertamina sudah memberi sanksi berupa skorsing. “Pemutusan hubungan usaha juga dilakukan,” tegasnya.

Tapi sayangnya, ia tak memiliki data pasti berapa banyak sanksi yang diberlakukan Pertamina untuk penyelewengan ini. “Yang pasti, ini sudah kita lakukan,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Effendi Simbolon menilai harus ada investigasi pada segala jenis penyelewengan BBM bersubsidi. “Harus ada pemeriksaan,” ujarnya. Ia mengatakan tindakan tersebut menyebabkan kerugian pada negara. Ia mengatakan BPK dan KPK harus dilibatkan untuk ini.(rol)