Solo – Setelah menyelesaikan kunjungan kerjanya di Solo, Jawa Tengah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bertolak ke Riau. Ia akan memimpin langsung penanganan kabut asap akibat dari dampak kebakaran hutan.
Pesawat kepresidenan terbang dari Lanud Adisumarmo Solo sekitar pukul 12.15 WIB, Sabtu (15/3/2014). Ada skenario disiapkan dalam penerbangan menuju Riau ini.
Skenarionya, jika langit Riau masih diselimuti asap tebal dan tidak bisa dilalui maka pesawat akan terbang menuju Padang, Sumatera Barat.
Dari Padang, Presiden SBY beserta rombongan akan melalui jalur darat menuju Riau.
“Saya ubah jadwal kegiatan saya. Saya akan menuju ke Riau untuk melihat langsung, pimpin pengendalian operasi di sana lalu percayakan ke BNPB. Saya ingin lihat langsung apa yang terjadi di sana,” jelas SBY saat memimpin rapat penanganan kabut asap Riau di Mapolda Jateng, pada Jumat 14 Maret.(*)
Sumber : http://news.detik.com/read/2014/03/15/123030/2526670/10/dari-solo-sby-terbang-ke-riau-pimpin-penanganan-kabut-asap?n991102605

Jakarta — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memakai nada tinggi saat memimpin rapat penanganan asap Riau. Ia tak habis pikir bencana serupa terus terjadi di provinsi tersebut. 
“Ini terjadi lagi. Riau lagi,” katanya saat memulai pengantar rapat lintas provinsi yakni Jawa Tengah, Jakarta, dan Riau.
 
Riau, kata dia, seharusnya bisa belajar dari peristiwa serupa tahun lalu. Kala itu, bencana asap terjadi bahkan sampai ke negara tetangga. Di tengah situasi krisis akhirnya dilakukan tindakan cepat. Jajaran TNI/Polri dikerahkan.
 
Bahkan ketika itu, ia memberikan waktu satu pekan untuk selesaikan masalah asap. Tetapi dalam waktu lima hari bencana asap di Riau bisa diatasi. Sayangnya, pelajaran tahun lalu tidak diterapkan tahun ini sehingga bencana serupa kembali terjadi.
 
“Saya lihat, terus terang, kita tidak efektif benar dalam menangani semua ini sehingga membesar dan dalam skala sekarang ini,” katanya.
 
Ia mengatakan bencana asap yang terus menerus terjadi tak lain disebabkan oleh kesalahan sendiri. Sebagian masyarakat di Riau melakukan pembakaran di lahan-lahan yang ada. Belum lagi cuaca ekstrim yang ikut membuat api mudah menjalar.
SBY pun mengatakan akan mengeluarkan instruksi untuk dilaksanakan oleh semua pihak setelah mendengarkan laporan. “Operasi tanggap darurat akan lakukan bersama setelah mendengar langsung laporan situasi terkini. Dari situ saya putuskan,” katanya.
Sumber: http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/03/14/n2fbid-sby-ini-terjadi-lagi-riau-lagi

JAKARTA – Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyesalkan bencana kabut asap yang kembali melanda Provinsi Riau dan sekitarnya selama beberapa bulan terakhir ini. Presiden mengaku telah menginstruksikan para menteri terkait di Kabinet Indonesia Bersatu II untuk segera melaksanakan operasi tanggap darurat untuk mengatasi bencana asap tersebut.

“Malam ini saya telah instruksikan lagi agar para Menteri terkait segera lakukan operasi tanggap darurat, dengan gunakan semua cara dan alat,” kata Presiden dalam akun twitter pribadinya @SBYudhoyono pada Kamis malam, (13/3).

Presiden mengingatkan agar semua jajaran pemerintah pusat dan daerah bersama-sama menyelesaikan masalah kabut asap tersebut.

Presiden menyatakan, ia ingin para pejabat daerah di Riau berdiri paling depan untuk mencegah dan menangani asap tersebut. Ia mempertanyakan mengapa bencana asap ini kembali terjadi.

“Kalau dalam waktu 1-2 hari ini Pemda Riau dan para Menteri tidak bisa mengatasi, kepemimpinan dan pengendalian akan saya ambil alih,” tandas Presiden. (*)
Sumber: http://www.jpnn.com/read/2014/03/14/221897/Presiden-Minta-Segera-Operasi-Tanggap-Darurat-di-Riau-

JAKARTA–Pascapengesahan UU 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), jabatan fungsional tertentu (JFT) masih langka di kalangan PNS. Jabatan jenis ini harus diisi oleh pegawai dengan keahlian spesifik.

“Jabatan fungsional PNS saat ini masih didominasi jabatan fungsional umum (JFU). Sedangkan JFT masih sedikit, karena kemampuan personil untuk mengisi JFT yang ada juga masih sangat rendah. Kualitas PNS kita kan umumnya masih rata-rata,” ungkap Deputi SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) Setiawan Wangsaatmadja di kantornya, Kamis (13/3).

Data KemenPANRB menyebutkan, tahun 2013 baru ada 124 JFT. Awal 2014 bertambah lagi dengan terbentuknya lima JFT baru, yakni Satpol PP, penyuluh hukum, analis keimigrasian, pemeriksa keimigrasian, dan rescuer. Saat ini dua JFT baru lagi segera menyusul, yakni analis kebijakan dan analis ketahanan pangan.

“Tahun ini jumlah JFT diharapkan bisa mencapai 240, karena masih banyak potensi pembentukan JFT baru,” ujar Setiawan.
Setiawan mengakui, selain jumlah JFT yang masih sedikit, personil yang menduduki JFT juga belum mencukupi kebutuhan. Untuk surveyor pemetaan misalnya, saat ini baru ada 1.000. “Padahal kebutuhan secara nasional diperkirakan mencapai 22.000 orang,” ujarnya.
Untuk perancang perundang-undangan, saat ini baru ada 280 dari kebutuhan nasional sekitar 1.500. Sedangkan perencana, dari kebutuhan nasional sebanyak 1.200 orang, saat ini baru ada 200 orang. Untuk penera, idealnya ada 2.000 orang, sementara yang ada baru 538 orang.

Penerjemah, dari kebutuhan sekitar 800 orang, baru ada  140 orang. Selain itu, instruktur (Nakertrans) baru ada 590 dari kebutuhan nasional 1.500, dan pengawas lingkungan hidup, kebutuhannya mencapai 9.900, sementara yang ada baru 800 orang.

Di sektor Pertanian, Kementan masih membutuhkan analis ketahanan pangan. Untuk tahun ini diproyeksikan 1.190, terdiri dari 90 orang di pusat, 100 di provinsi, dan sekitar 1.000 orang di kabupaten/kota.

Kebutuhan itu diperkirakan akan terus meningkat, menjadi 1.524 pada 2015, dan pada 2016 menjadi 1.534 orang.(*)
Sumber: http://www.jpnn.com/read/2014/03/13/221747/Inilah-Ribuan-Jabatan-PNS-yang-Belum-Terisi-
 

JAKARTA–Pusing memikirkan masalah honorer kategori dua (K2), Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SesmenPANRB) Tasdik Kinanto pun curhat di depan peserta seminar Bakohumas.
“Kami ini bener-bener dibikin puyeng dengan masalah honorer tertinggal. Honorer kategori satu (K1) bisa jadi CPNS tanpa tes, sekarang kategori dua (K2) minta hal serupa,” ujarnya di acara seminar di sebuah hotel di Jakarta, Selasa (11/3).
Desakan untuk diangkat bertahap tanpa tes itu, lanjut Tasdik, sangat tidak beralasan. Sebab, dari data KemenPAN-RB banyak sekali honorer K2 yang tidak asli alias bodong.
“Kami ini selalu didemo dan didemo karena permintaan honorer K2 untuk diangkat tanpa tes. Tapi kami tidak akan mengabulkannya. Masa kita harus ketinggalan kereta terus hanya karena urus honorer K2 saja. Masih banyak yang harus pemerintah lakukan, jadi kalau mau jadi CPNS harus ikut prosedur,” tegasnya.
Dia menambahkan, pengangkatan honorer K2 secara bertahap hanya untuk orang yang memenuhi aturan PP 48 Tahun 2005 dan PP 56 Tahun 2012.
Di luar itu, tidak ada yang akan diangkat kecuali ikut jalur pelamar umum atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).(*)
Sumber: http://www.jpnn.com/read/2014/03/11/221318/Hanya-Honorer-K2-Asli-yang-Diangkat-Bertahap-

JAKARTA — Pemerintah daerah (Pemda) dituding melakukan kejahatan sistematik karena mengoleksi ribuan honorer kategori dua (K2). Ini bukan tanpa alasan, sebab hingga saat ini belum ada satupun pemda yang berani mengajukan usulan pemberkasan NIP ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Saat akan pelaksanaan tes honorer K2, daerah ramai-ramai teriak kalau honorernya asli dan bukan bodong. Begitu dites dan diumumkan, muncul lagi masalah kalau yang lulus banyak bodongnya,” kata Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (WamenPANRB) Eko Prasojo di Sahid Hotels, Selasa (11/3).
Munculnya honorer bodong ini sudah dicurigai pusat. Pasalnya, jumlah honorer K2 terus bertambah hingga ke angka 650 ribu.
“Ini sangat-sangat aneh dan janggal, kok bisa ada honorer tercecer bisa ribuan di masing-masing daerah. Nanti sekarang baru ketahuan kalau ada kejahatan sistematik yang telah dilakukan pemda karena sengaja menambahkan honorer bodong di dalamnya,” tegasnya.
Untuk membuktikan kalau honorer K2 asli atau tidak, lanjut guru besar Fisip UI, pemerintah telah mewajibkan pejabat daerah menyertakan Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM) pada setiap usulan pemberkasannya. Jika nanti ketahuan ada honorer bodong, kepada daerah harus mempertanggungjawabkan secara administrasi maupun pidana. (*)
Sumber: http://www.jpnn.com/read/2014/03/11/221302/Honorer-K2-Membludak,-WamenPANRB:-Pemda-Lakukan-Kejahatan-Sistematik-