Jakarta -Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengalokasikan dana khusus beasiswa tingkat tinggi keluar negeri. Tahun ini setidaknya dialokasikan Rp 15 triliun dari 20% alokasi APBN untuk pendidikan.
“Sekarang ini (tahun 2014) kalau tidak salah ada Rp 15 triliun. Yang dipakai untuk beasiswa dan segala macam. Ini untuk pendidikan tinggi. Tujuannya untuk diberikan kepada masyarakat Indonesia untuk kuliah di universitas terbaik luar negeri,” ungkap Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Bambang saat acara Peluang Studi ke Universitas Amerika Serikat yang bermutu di Aula Mezzanine-Kementerian Keuangan Jalan Wahidin Raya No 1, Lap. Banteng Jakarta, Sabtu (22/3/2014).
Ada beberapa syarat yang diberikan pemerintah untuk mendapatkan dana segar beasiswa keluar negeri. Syarat utama adalah calon penerima beasiswa harus terlebih dahulu sudah diterima di perguruan tinggi luar negeri.
Tetapi jangan salah, pemerintah hanya akan mendanai kuliah hingga selesai asalkan calon mahasiswa diterima di 200 perguruan tinggi terbaik di dunia.
“Kategorinya 200 universitas terbaik di dunia. Syarat-syaratnya pertama harus diterima dulu. Penerimaan dan mengajukan beasiswanya. Yang susah saat diterimanya tentu harus punya prestasi bagus di Indonesianya. Apakah rekomendasinya kuat, IPK-nya (Indeks Prestasi Kumulatif) bagus,” imbuhnya.
Setelah mendapatkan pengakuan benar diterima di 200 perguruan tinggi terbaik di dunia, calon mahasiswa tinggal mengajukan permohonan beasiswa di Gedung A.A. Maramis II Lantai 2, Kementerian Keuangan, Jalan Lapangan Banteng Timur No.1, Jakarta, yaitu di kantor LPDP di bawah Kementerian Keuangan. Untuk lengkapnya, bisa dicek di http://www.lpdp.depkeu.go.id.
“Pengajuan ke LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan) di kantor sebelah ini,” katanya.
Sayangnya ia tidak merinci lebih detil berapa nilai nominal beasiswa yang didapat setiap calon mahasiswa dari program beasiswa ini. “Saya lupa angkanya,” cetusnya.
Sumber: http://finance.detik.com/read/2014/03/22/150547/2533620/4/mau-dapat-beasiswa-kuliah-keluar-negeri-kemenkeu-ini-syaratnya?f9911013

Jakarta – Jelang pemilu MUI mengingatkan larangan melakukan politik uang. Tak hanya pemberi yang berdosa, penerima uang juga akan dilaknat Allah.

“Tegas, Nabi Muhammad mengatakan laknat Allah atas penyuap dan yang disuap,” kata Ketua MUI, Din Syamsuddin dalam acara Tausiyah MUI di kantornya, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakpus, Rabu (19/3/2014)

Ia menyatakan penerima uang akan dilaknat Allah. Karena itu, sangat tidak disarankan masyakat Indonesia ikut dalam praktik politik uang baik sebagai pemberi maupun penerima.

“Fatwa MUI politik uang adalah haram karena termasuk suap. Karena itu penerima dan pemberinya sama-sama dilaknat Allah,” lanjutnya.

“Sedangkan politik uang, serangan fajar, serangan pagi, serangan dhuha, politik transaksional, ini semua melanggar ketentuan agama,” jelasnya.

Ia menyatakan banyaknya musibah yang terjadi di Indonesia sebagai isyarat laknat Allah pada prilaku masyarakatnya. “Bangsa kita dilanda musibah demi musibah, mudah-mudahan. Ini bukan laknat Allah dan jangan semakin ditambah dengan korupsi dimana-mana,” imbuhnya.(detiknews.com)

JAKARTA  –  Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman kecewa dengan keputusan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo yang menerima mandat menjadi calon presiden dari PDI Perjuangan. Menurut Sohibul, sikap Jokowi itu tidak sejalan dengan janjinya saat maju di pemilu kepala daerah DKI Jakarta.
“Masyarakat juga sudah memberikan tafsirannya bagaimana. Jangan sampai baru sebentar pindah, baru sebentar pindah,” kata Sohibul di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/3/2014).
Wakil Ketua DPR itu mengatakan telah membaca sejumlah pernyataan Jokowi di sejumlah media ketika Jokowi akan memimpin Jakarta. Ia menyebutkan, Jokowi memang sempat berjanji akan menyelesaikan tugasnya sebagai Gubernur DKI dan tak akan maju sebagai calon presiden.
“Tentu ini silakan Jokowi yang menakar statement-nya sendiri. Saya harap, beliau sebagai pemimpin yang populer bisa memberikan contoh yang baik,” kata Sohibul.
Saat berkampanye dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta pada 2012, Jokowi pernah berjanji akan menuntaskan tugas selama lima tahun jika ia terpilih menjadi gubernur. Selama hampir 2 tahun menjabat Gubernur DKI, Jokowi berkali-kali menyebutkan tidak ingin membicarakan masalah capres karena ingin berkonsentrasi menjalankan tugas sebagai gubernur.
Jokowi resmi menjadi bakal capres setelah mendapat mandat dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri pada Jumat (14/3/2014). Megawati meminta semua mesin politik PDI-P mendukung keputusannya. Jokowi menyatakan kesiapannya menjadi bakal capres dan mulai tampil sebagai juru kampanye nasional untuk partai berlambang banteng tersebut. Baginya, keputusan maju sebagai calon presiden merupakan hak dan tak melanggar konstitusi.
Sumber: http://nasional.kompas.com/read/2014/03/19/1321506/Ketua.DPP.PKS.Silakan.Jokowi.Menakar.Janjinya?utm_source=megapolitan&utm_medium=cpc&utm_campaign=artbox

Jakarta – Tim Advokasi Jakarta Baru mendaftarkan gugatan untuk Gubernur DKI Joko Widodo ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus). Gugatan ini terkait penetapan Jokowi sebagai capres PDIP.
“Dalam gugatan ini, kami ingin mengembalikan Jokowi ke fitrahnya sebagai gubernur,” ujar Jubir Tim Advokasi Jakarta Baru Ade Dwi Kurnia kepada wartawan di PN Jakpus, Rabu (19/3/2014).
Ade mengatakan gugatan ini diajukan karena Jokowi diyakini akan meninggalkan jabatannya sebelum merealisasikan janjinya kepada rakyat Jakarta sebagai Gubernur.
“Tidak ada hubungannya ke capres, tapi mengembalikan Jokowi ke fitrahnya sebagai gubernur. Ini kan kepemimpinan dia belum selesai. Pada deklarasi Borobudur dulu beliau telah mengatakan kepada kita untuk mengingatkan. Nah, saatnya kita mengingatkan dia akan tugasnya yang sebenarnya,” kata Ade.
Menurutnya, banyak janji Jokowi yang belum terealisasi. Meningkatkan kualitas rakyat Jakarta serta memperbaiki infrastruktur merupakan beberapa di antaranya.
“Janjinya banyak yang belum terealisasi, seperti kemacetan, banjir, pembangunan mal untuk rakyat kecil, menyelesaikan program transportasi, pendidikan gratis dan berkualitas untuk rakyat miskin, memperjuangkan kesehatan gratis, di antaranya itu,”paparnya.
“Kita dari tim advokasi Jakarta Baru konsisten dalam mendukung Jokowi sebagai Gubernur Jakarta. Kita meminta Jokowi melaksanakan janjinya sesuai kontrak politik tertanggal 27 Mei yang ditandatangani Sekretariat Sentral Pemberdayaan Masyarakat di Setiabudi, dengan kami dan LSM lainnya,” tutupnya.
 
Sumber: http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/03/19/125231/2530298/1562/tim-advokasi-jakarta-baru-daftarkan-gugatan-untuk-jokowi-ke-pn-jakpus

BANDUNG — Mantan Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi mempertanyakan visi Jokowi jika akan memimpin Indonesia. Menurut Hasyim, sebagai capres, Jokowi harus menjelaskan visinya kepada masyarakat jika kelak memimpin bangsa.
“Sampean kalau mimpin Indonesia akan dibawa ke mana dan diapain negara ini,” kata Hasyim dalam acara sarasehan nasional ulama pesantren dan cendekiawan di Pondok Pesantren Darul Ma’arif, Bandung, Sabtu (15/3).
Dikatakan Hasyim, masyarakat perlu tahu lebih jauh terkait visi kepemimpinannya. Namun, mantan cawapres yang bersanding dengan Megawati Soekarnoputri pada pilpres 2014 ini enggan mengomentari lebih jauh terkait pencapresan orang nomor satu di DKI Jakarta tersebut.
“Belum bisa dibicarakan sekarang karena belum ada kontak. Kan baru dicapreskan. Kalau sudah dijelaskan (visinya) baru saya bisa kasih komentar,” ujarnya.
Seperti diketahui, melalui suratnya, Ketua Umum DPP PDIP Megawati memberi mandat kepada Jokowi menjadi capres resmi dari partai berlambang banteng bermoncong putih. Jokowi pun menyatakan kesanggupannya atas mandat tersebut.
“Dengan mengucap bismillah, saya siap melaksanakan,” kata Jokowi di Rumah Si Pitung, Marunda, Jakarta Utara, Jumat (14/3).
 
Sumber: http://www.republika.co.id/berita/pemilu/berita-pemilu/14/03/15/n2gub2-ulama-mau-dibawa-ke-mana-negara-ini-jika-dipimpin-jokowi

JAKARTA — Gerindra akan mendorong enam program partai dalam kampanye partai politik pada Pemilu 2014 yang mengutamakan pembangunan, ekonomi yang maju, modern, dan berdaulat.
“Artinya, menjadikan bangsa Indonesia berpendapatan tinggi yang membuat orang tidak harus keluar negeri untuk mencari penghidupan,” ujar Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi di Jakarta, Sabtu (15/3).
Suhardi mengatakan, program yang pertama adalah menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dengan memberikan pengembangan infrastruktur, termasuk meningkatkan produk pangan dalam negeri.
Program tersebut, lanjut dia, diikuti dengan program kedua, yang disebut pembangunan ekonomi kerakyatan. Pembangunan tersebut memperkenalkan potensi alam Indonesia, seperti kehutanan, perkebunan, dan laut, mengingat dua pertiga wilayah Indonesia adalah laut.
Selanjutnya adalah mandiri pangan, yaitu mengembalikan Indonesia, yang mampu memberi pangan bangsa sendiri dan bahkan bangsa lain, bukan menggantungkan diri pada impor pangan dari negara lain.
“Menggali potensi energi termasuk di dalamnya, seperti potensi pohon yang bisa menghasilkan minyak fosil. Gerindra akan membuat program dari aren, kemiri, sebagai tanaman yang bisa menggantikan minyak yang akan hilang. Dalam waktu 12 tahun ke depan,” kata Suhardi.
Setelah itu, pembangunan sumber daya manusia, terutama melatih para pemuda yang menjadi generasi penerus bangsa dengan meningkatkan kemampuan daya, jiwa, cita rasa melalui seni, budaya, dan olahraga.
“Selain itu, masyarakat juga membutuhkan edukasi tentang bagaimana agama menjadi bagian dari menyatukan masyarakat, bukan memecah belah,” kata Suhardi.
Menurut Suhardi, Gerindra juga siap mengembalikan lingkungan hidup Indonesia dengan menanam berbagai macam pohon, mengalirkan air, dan menjadi negara yang memiliki sumber ilmu dan material yang dapat digali.
“Partai Gerindra juga siap menjadikan negara ini sangat efektif, bersih dari korupsi. Korupsi itu sendiri sudah bisa dientaskan dari program nomor satu. Saya kira korupsi itu habis bukan hanya karena penegakkan hukum, melainkan juga karena rakyat perutnya kenyang,” ujar Suhardi.
Sumber: http://www.republika.co.id/berita/pemilu/berita-pemilu/14/03/15/n2hguh-gerindra-usung-enam-program-dalam-kampanye