Jakarta – Jelang pemilihan anggota legislatif (pileg) lembaga survei Indonesia Network Election Survey (INES) mengeluarkan hasil surveinya terkait elektabilitas Capres 2014.
Hasil survei INES ini elektabilitas Prabowo Subianto berada di posisi teratas dengan perolehan 35,2%. Elektabilitas Prabowo melewati perolehan Capres PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi) dengan perolehan 16,2%.
“Prabowo Subianto memiliki tingkat top of mind yang paling tinggi di kalangan masyarakat, yaitu sebesar 35,2%, disusul Megawati sebesar 17,1%, dam Joko Widodo sebesar 16,2%,” ujar Direktur Eksekutif INES Irwan Suhanto, di Jakata (31/3/2014).
Menurut dia, tingginya elektabilitas Prabowo tidak lepas dari citra Partai Gerindra yang masih bersih tanpa ada kadernya yang terseret korupsi.
Irwan mengatakan adapun capres-capres lainnya seperti Wiranto, Pramono Edhi Wibowo, Aburizal Bakrie (Ical) dan tokoh-tokoh lainnya hanya memiliki prosentase yang lebih kecil di bawah 10%.
Dia menjelaskan minat publik memilih Prabowo dilatarbelakangi oleh penilaian terhadap figurnya. Sebab publik menilai Prabowo memiliki strong leadership, jujur dan bersih, berkomitmen memenuhi janji.
Selain itu sosok Prabowo dinilai mampu memberantas korupsi, mampu mengatasi permasalahan ekonomi, mampu mensejahterakan rakyat, dan mampu menjaga stabilitas keamanan dan pertahanan nasional yang selama ini dilihat sangat lemah.
Irwan mengatakan tingkat keterpilihan Prabowo juga didasari atas harapan yang besar yakni Prabowo bisa mengembalikan martabat bangsa Indonesia.
“Hal ini dapat juga diartikan bahwa rakyat Indonesia sebenarnya memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, meskipun ekonomi tidak terlalu baik. Jika martabat bangsa dihina, rakyat Indonesia juga tidak terima,” ungkapnya.
Penilaian ini disebabkan atas kerinduan publik terhadap kebesaran Indonesia pada era kepemimpinan Soekarno dan Soeharto. Dua masa itu Indonesia cukup terpandang di dunia internasional.
“Sosok Prabowo saat ini dianggap masyarakat memiliki kesamaan dalam menjaga martabat Indonesia,” tambahnya.
Dalam survei INES juga menyebut jika tingkat elektabilitas Partai Gerindra berada di posisi teratas seperti capresnya.
Partai Gerindra memiliki eletabilitas paling tinggi sebesar 25,1%, disusul PDIP sebesar 21,1%, kemudian Golkar 18,9%, Partai Demokrat berhasil naik menjadi 7,2%, kemudian Hanura 7,2%.
Sedangkan partai yang berbasis Islam yang lolos electoral threshold yaitu PKS dan PPP masing-masing mencapai 4,7% dan 3,6%. Partai NasDem sebagai partai debutan baru berhasil lolos dengan 4,1%.
Hasil survei yang dilakukan selama periode 14-21 April 2014 dengan jumlah responden sebesar 6.588 orang yang diambil dari seluruh Indonesia.
Teknik pengambilan data dilakukan dengan wawancara melalui kuesioner. Tingkat kepercayaan hasil survei ini sebesar 95% dengan margin of error sebesar +/- 1,21%. (*)
Sumber: http://nasional.inilah.com/read/detail/2087701/ines-klaim-elektabilitas-prabowo-lewati-jokowi#.UzmWraJF-XQ

JAKARTA—Pakar komunikasi politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing, mengatakan, Gubernur DKI Jakarta, yang juga bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Joko Widodo (Jokowi), harus berani mengakui kesalahannya selama memimpin Ibu Kota. Mengakui kesalahan, menurut Emrus, salah satu bukti dan tolok ukur jika Jokowi ingin disebut negarawan. Ia menanggapi temuan Indonesia Corruption Watch yang menyebutkan penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) yang digagas Jokowi tidak tepat sasaran, serta pembelian bus transjakarta tak beres. 

JAKARTA — Hari ini, Ahad (30/3) pemungutan suara pemilu 2014 dimulai. Pemungutan suara diselenggarakan bagi warga negara Indonesia (WNI) di enam negara, yakni Beijing (RRC), Brasil, Hongkong, Kopenhagen (Denmark), Santiago (Cile), dan Shanghai (RRC).

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah mengatakan pemungutan suara di luar negeri memang dilakukan lebih awal dibanding pemilu di Indonesia. Jadwal pemungutan suara disesuaikan dengan hari libur di setiap negara. Untuk meningkatkan partisipasi pemilih di luar negeri.
“Namun penghitungan suara tetap dilakukan serentak dengan dalam negeri pada 9 April 2014,” kata Ferry.
Sebelum penghitungan suara serentak dengan dalam negeri, surat suara yang telah digunakan akan disimpan di kantor perwakilan Indonesia di setiap negara. Menurut Ferry, panitia pemilihan luar negeri (PPLN) bersama panwas akan membuat berita acara untuk menjaga kotak suara.
“Disimpan di perwakilan, digembok. Setiap perwakilan punya satu kunci, ini upaya preventif saja,” ujarnya.
Pileg pada 30 Maret digelar di Beijing, Brazil, Hongkong, Kopenhagen, Santiago, dan Shanghai. Damascus, Havana (Kamis, 3 April 2014). Abu Dhabi, Alger, Amman, Daka, Doha, Dubai, Khartoum, Kuwait, Kyiv, Maputo, Moskow, Muscat, Sanaa, Teheran (Jumat, 4 April 2014).
Kemudian pada Sabtu, 5 April 2014 di Antananarivo, Baghdad, Bangkok, Beograd, Berlin, Bern, Bogota, Bratislava, Brussel, Bucharest, Buinos Aires, Canberra, Caracas, Chicago, Colombo, Dakar. Darwin, Dacao City, Den Haag, Dili, Frankfurt, Hamburg, Helsinki, Houston, Jeddah, Kairo, dan Lima.
Termasuk, London, Los Angeles, Manama, Melbourne. Mumbai, Nairobi, New York, Ottawa, Panama, Paramaribo, Praha, Rabat, Riyadh, San Fransisco, Sarajevo, Sofia, Songkhla, Stockholm, Suva, Sydney, Toronto, Tripoli. Vancouver, Viantiane, Warsawa, Washington DC, Wina, Windhock, Zagreb.
Sementara pileg pada 6 April akan dilangsungkan di Abuja, Addis Ababa, Ankara, Astana, Athena, Baku, Beirut, BS Begawan, Budapest, Cape Town, Dar Es Salam, Guangzhou, Hanoi, Harare, Ho Chi Minh.Islamabad, Istambul, Karachi, Kota Kinabalu, Kuala Lumpur, dan Kuching.
Juga di Lisabon, Madrid, Manila, Marseille, Mexico City, New Delhi, Noumea, Osaka, Penang, Perth, Pnom Penh, Port Moresby, Pretoria, Pyong Yang, Roma, Seoul. Singapura, Taiwan, Tawau, Tokyo, Tunis, Vatikan, Wellington, dan Yangoon.
Sumber: http://www.republika.co.id/berita/pemilu/berita-pemilu/14/03/30/n387wg-hari-ini-wni-di-lima-negara-mulai-nyoblos

Jakarta — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan pencairan tunjangan guru untuk guru swasta sudah memasuki proses pembayaran. Pencairan itu akan disusul pencairan tunjangan untuk guru negeri, termasuk tunggakan tunjangan pada tahun 2010-2013. Mendikbud mengatakan, pencairan untuk guru negeri sedang menunggu landasan hukum berupa peraturan menteri keuangan (PMK).

“Untuk PNS hari ini sedang dibahas PMK-nya. Semoga segera selesai,” ujar Mendikbud ketika berbincang dengan wartawan diruang kerjanya, (27/3/2014). Dengan adanya PMK itu, dana tunjangan guru yang sudah mengendap di pemerintah kabupaten dan kota sejak 2010 hingga 2013 bisa dicairkan kembali.
Mendikbud menjelaskan, berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dana tunjangan guru yang mengendap di kabupaten atau kota sekitar Rp 6 triliun. Sedangkan kekurangan pembayaran tunjangan pada tahun 2010-2013 sekitar Rp 4 triliun. Dengan kondisi itu, pemerintah tidak perlu menyiapkan dana besar untuk melunasi tunggakan tunjangan guru tadi.
“Ternyata pemerintah pusat tidak perlu membayar kekurangan tunjangan guru yang awalnya diperkirakan minus 8 triliun. Setelah BPKP masuk, ternyata hanya 4 triliun kekurangannya, tahun 2010-2013. Dari 4 triliun tadi itu, ternyata yang ngendon di kabupaten/kota ada 6 triliun. Artinya masih ada itu dananya,” jelasnya.
Berdasarkan hasil audit BPK itu, pemerintah kemudian menganggarkan sekitar Rp600 miliar untuk menutup kekurangan pembayaran tunjangan guru di 122 kabupaten dan kota. “Dan itu sudah kita alokasikan,” katanya.
Ia mengatakan, keterlambatan pembayaran tunjangan guru yang kerap terjadi pada tahun 2010-2013 menyebabkan BPKP melakukan audit terhadap penyaluran dana tunjangan guru. Kemdikbud kemudian melakukan evaluasi dan perbaikan mekanisme penyaluran tunjangan guru sehingga tahun 2014 ini tunjangan guru untuk triwulan pertama sudah bisa dicairkan pada Maret 2014. ‘”Kita bongkar mekanismenya, kita betulin. Akhirnya alhamdulllah sekarang sudah lancar,” pungkasnya. (kemendikbud.go.id)

YOGYAKARTA – Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto dalam kampanye terbuka di lapangan Gading Playen, Gunungkidul, DIY, Sabtu (29/3/2014) berjanji akan memperbaiki sistem ekonomi di Indonesia. Ia memandang, sistem ekonomi saat ini tidak sesuai dengan kondisi riil masyarakat Indonesia.
“Siapa di antara kalian yang memiliki saham di Jakarta? Tidak ada kan. Selama ini sistem ekonomi tidak riil untuk masyarakat,” jelas Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Sibianto dalam kampanye terbuka di lapangan Gading, Playen, Gunungkidul, DIY, Sabtu (29/03/2014).
Menurutnya, selama ini sistem ekonomi hanya terpusat di Jakarta. Tidak ada pemerataan ekonomi. Imbasnya, kesejahteraan masyarakat pun tidak merata, terutama di pedesaan. Hal ini yang harus segera diperbaiki, sehingga kesejahteraan masyarakat kecil bisa terangkat.
“Yang kaya tambah kaya, yang miskin jadi makin miskin,” katanya.
Selain itu, di depan kader dan simpatisan Partai Gerindra, Prabowo mengandaikan pemilu tanggal 9 April 2014 merupakan sebuah peperangan antara pandawa dan kurawa. Peperangan antara yang jahat dengan yang baik, tinggal memilih di antara dua.
“Pilihanya hanya dua, pandawa atau kurawa,” ucapnya.
Berbeda dengan capres lainya, Prabowo Subianto hadir dalam kampanye terbuka di lapangan Gading, Playen, Gunungkidul dengan menumpangi helikopter. Serentak kedatanganya membakar semangat seluruh kader dan simpatisan yang hadir di Lapangan Playen.(*)
 
Sumber: http://indonesiasatu.kompas.com/read/2014/03/29/1900262/prabowo.pemilu.9.april.peperangan.pandawa.lawan.kurawa?utm_source=WP&utm_medium=box&utm_campaign=Kknwp

Jakarta — Pemerintah telah mengatur alokasi dana bantuan sosial (bansos0 untuk mengantisipasi terjadinya penyelewengan penggunaan dana tersebut pada pemilu. Apalagi saat ini diketahui banyak kepala daerah yang juga terlibat langsung dalam proses pemilu sebagai juru kampanye (jurkam).
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi mengatakan telah mengatur alokasi dana hibah bansos. Salah satunya sebagai upaya menghindari adanya penyelewengan selama masa kampanye pemilu di daerah.
Dalam hal, diatur secara tegas dalam proses pencairan dana bansos tersebut.“Saya memang tidak bisa menjamin ada penyelewengan, paling tidak pengaturan pencairan dana hibah bansos sudah tertib,” kata Gamawan saat ditemui di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jumat 28 Maret 2013.
Pengaturan dana bansos tersebut diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permedagri) Nomor 32/2011 dan Nomor 39/2012. Pengajuan dana hibah bansos harus dianggarkan satu tahun sebelumnya. Perencanaan, pencairan dan pertanggungjawaban kepala daerah sudah diatur ketat dalam aturan tersebut.
Sebelum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun, harus sudah jelas tercatat siapa saja yang akan mengajukan dan menerima dana tersebut. Dia mengakui dalam APBD yang diajukan pemerintah daerah banyak daftar yang diajukan.
“Bagaimana caranya harus masuk ke dalam perencanaan anggaran APBD, itu sudah kita atur sedemikian rupa,” ungkapnya.
Pengaturan ini pun seringkali menimbulkan keluhan dari daerah jika ada kejadian tertentu seperti bencana alam. Pasalnya hal ini tentunya tidak tercatat dalam pengajuan bansos dalam APBD.”Itu silakan. Tapi harus dipertanggungjawabkan penggunaannya itu,” ungkapnya.
Proses pertanggungjawaban untuk bansos juga diperketat. Sebelumnya, dalam mempertanggungjawabkan dana tersebut cukup dengan satu kuitansi tanda terima. Saat ini tidak seperti itu lagi.
“Setelah diterima bantuan itu, harus dipertanggungjawabkan dan diperiksa bantuan itu oleh yang menerima itu. Jadi tidak bantuan lepas saja seperti dulu, jadi harus dipertanggungjawabkan.  tidak boleh melebihi dari yang direncanakan,” paparnya.
Ditanyakan soal adanya klaim parpol tertentu terhadap bansos, Mendagri mengatakan hal tersebut tidak dibenarkan. Baik dana bansos dari APBD maupun APBN berasal dari pemerintah.
Untuk bansos di setiap kementerian menjadi wewenang Kementerian keuangan untuk mengaturnya. Kemendagri tidak berwenang mengatur dana bansos tersebut.”Tapi untuk daerah kami sudah mengatur itu,” ungkapnya.
 
Sumber: http://pemilu.sindonews.com/read/2014/03/29/113/848806/hindari-penyelewengan-untuk-kampanye-pemerintah-dana-bansos-diperketat