Jakarta – Hasil quick count Pemilu 2014 sudah secara gamblang menggambarkan kekuatan parpol saat ini. Diprediksi akan ada 3 poros koalisi di Pilpres 2014 mendatang.
Menurut pengamat politik yang juga Direktur Eksekutif Indo Barometer, M Qodari, empat parpol terbesar yakni PDIP, Golkar, Gerindra, dan PD berpeluang memimpin koalisi. Faktor penentu koalisi kedua adalah elektabilitas tiga capres teratas yakni Jokowi, Prabowo, Aburizal Bakrie (ARB).
“Variabel ini lebih mungkin jadi faktor penentu karena akan menentukan ikut/tidaknya partai dalam pemerintahan terpilih nanti. Faktor berikutnya adalah sejauh mana bisa memenuhi persyaratan pengajuan calon menurut UUD 1945 dan UU Pilpres 2008, yakni 20% kursi DPR RI atau 25% suara sah pemilu DPR RI,” kata Qodari dalam siaran pers, Kamis (10/4/2014).
Perolehan suara PD yang berada di nomor urut 4 dengan raihan sekitar 10% suara punya potensi memimpin koalisi/memajukan capres. Namun karena tidak ada calon Demokrat (peserta konvensi capres) yang sangat populer maka SBY akan realistis dan memilih wapres saja.
“Sementara itu duet Wiranto-Hary Tanoesudibjo memiliki ambisi besar untuk maju capres. Tapi dengan perolehan Hanura sekitar 5% (nomor bontot partai lolos Electoral Treshold), maka Hanura/Win-HT kehilangan kredibilitasnya untuk memimpin koalisi sekaligus memajukan pasangan sendiri. Hanura akan “abstain” dari pilpres atau bergabung dengan koalisi yang ada,” ujar Qodari menganalisis.
Sementara itu gabungan perolehan suara partai-partai berbasis massa Islam cukup besar (PKB, PAN, PKS, PPP, PBB). Jika digabung bisa mencapai 30%. “Namun karena tidak ada tokohnya yang sangat populer maka koalisi partai Islam akan sulit. Partai Islam akan pecah dan mencari jalan sendiri-sendiri alias bergabung dengan poros Jokowi, Prabowo atau ARB,” prediksinya.
Dengan beberapa catatan dan pertimbangan di atas, maka kemungkinan peta koalisi diprediksi terdiri dari 3 poros yakni Poros Jokowi, Poros 08/Prabowo Subianto, dan Poros ARB
Berikut tiga poros koalisi versi Indo Barometer:
Poros Jokowi:
PDIP: Sebagai pimpinan koalisi
PAN: Sudah ketemu delegasi tingkat tinggi. Hatta Rajasa potensi wapres. Merepresentasikan Muhammadiyah.
Nasdem: Hubungan baik Megawati Soekarnoputri dengan Surya Paloh. Nasdem pernah ke Lenteng Agung pada November 2013.
PKB: Sudah pernah ketemu. Merepresentasikan NU.
Poros 08 (PSD/Prabowo Subianto Djojohadikusumo):
Gerindra: Pimpinan koalisi
PPP: Suryadharma sudah menyatakan dukungan terbuka. Ada penentangan di dalam PPP.
Demokrat: SBY dan Prabowo Subianto sudah pernah ketemu terbuka di Istana tahun 2013. Wapres: Pramono Edhie atau Gita Wiryawan.
Hanura: Ada isu Hary Tanoe mau jadi wapres Prabowo. Tapi apakah Wiranto setuju?
Poros ARB:
Golkar: Pemimpin koalisi
PKS: Golkar sudah pernah bertemu PKS. PKS dianggap menarik karena dianggap punya mesin politik solid dan mampu bertahan dari badai LHI.
Demokrat: Hubungan baik ARB dan SBY. Potensi Pramono Edhie atau Soekarwo digandeng jadi wapres ARB.
PKB: Potensi suara NU dan PKB di Jatim jadi pertimbangan penting bagi ARB. Mahfud MD, Muhaimin Iskandar, atau Khofifah Indar Parawansa, potensial jadi cawapres ARB. (detik.com)

JAKARTA – Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengklaim bahwa kekuatan calon presiden dari Gerindra, Prabowo Subianto, sangat memengaruhi kegagalan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan meraih suara lebih dari 20 persen. Menurutnya, pengaruh Prabowo berhasil meredam efek pencalonan Joko Widodo sebagai presiden dari PDI Perjuangan.
“Bagi kami, (PDI-P tidak dapat 20 persen) ini karena Prabowo effect. Ada proses pematangan orang dan kelembagaan, bagaimana figur Prabowo sangat luar biasa karena itu menyebabkan bertemunya dua kekuatan, struktur dan calon,” kata Muzani seusai memantau hasil quick count di DPP Partai Gerindra di Jakarta, Rabu (9/4/2014) sore.
Sebaliknya, kata dia, apa yang sering disebut orang-orang dengan efek Jokowi justru tidak terbukti. Meski berada di urutan teratas, kata Muzani, perolehan suara PDI-P tidak luar biasa dan jauh dari yang selama ini dielu-elukan.
“PDI-P pernah mencapai puncak 34 persen di (Pemilu) 1999. Dulu itu Mega effect di 1999. Kalau ada Jokowi effect, seharusnya kembali. Saya kira tidak ada pengaruh Jokowi effect,” ujarnya.
Muzani menilai perolehan suara Gerindra saat ini sudah cukup memuaskan. Meskipun di bawah ekspektasi, dia mengaku bersyukur atas perolehan suara sekitar 12 persen di berbagai hasil hitung cepat. “Sekali lagi hasil ini menjadi sinyal awal. Dulu kami (Pemilu 2009) 4 persen, sekarang belasan persen. Tapi Pak Prabowo sudah mengingatkan ini masih panjang,” ujarnya.
Hasil hitung cepat yang dilakukan oleh sejumlah lembaga survei menunjukkan perolehan suara PDI Perjuangan berada pada kisaran angka 18-19 persen. Capaian ini jauh dari target PDI-P, yakni 27 persen. Salah satu hal yang dianggap dapat mendatangkan banyak suara bagi PDI-P adalah sosok Jokowi yang telah diberi mandat sebagai capres 2014.(kompas.com)

Detikriau.org – Berdasarkan QuickCount Indikator Politik Indonesia, Hingga pukul 16.40 Wib dengan perolehan suara masuk sebesar 56% PDIP masih menduduki perolehan suara tertinggi sebesar 19,43%. posisi PDIP diperkirakan sudah tidak akan tergeser lagi.
Selisih PDIP dengan Partai Golkar melebihi margin error 1%, dimana Golkar memperoleh 14,3%, Gerindra memperoleh 12,3%, Demokrat 9,7% dan PKB 9,26%. Di posisi selanjutnya PAN memperoleh 7,45% disusul Nasdem 6,93%, PKS 6,46% dan PPP 6,16%. Hanura di posisi 10 besar dengan raihan suara 5,53%. Dua partai lainnya tidak lolos batas parlemen, yakni PBB yang hanya meraih 1,52% dan PKPI 0,95%. (MetroTV)

• Pukul 16:20, PAN Geser Nasdem Peroleh 7,22% Versi Indikator. Posisi 3 Besar Tak Goyah

Hingga jumlah suara masuk mencapai 51%, Hasil hitung cepat (quick count) versi Indikator Politik Indonesia (IPI) pada pukul 16:21 WIB peta perolehan suara kembali bergeser untuk layer kedua. PDI-P, Golkar dan Gerindra tetap stabil di posisi 3 besar dengan perolehan suara masing-masing 19,68%, Partai Golkar 14,58%, disusul Partai Gerindra 12,09%. Pada layer berikutnya posisi ditempati Partai Demokrat, PKB dan PAN masing-masing meraih 9,66%, 9,06% dan 7,22%. Partai Nasdem tergeser PAN dengan perolehan 7,07%, disusul  PKS,  PPP dan Hanura masing-masing 6,53%, 6,06% dan 5,61%. (MetroTV)

• Suara Masuk 40% Hingga Pukul 15.57, Perolehan Suara Stabil; versi Indikator

Jumlah suara masuk sudah mencapai 40%, hasil hitung cepat (quick count) versi Indikator Politik Indonesia (IPI) pada pukul 15:57 WIB semakin stabil. PDI-P, Golkar dan Gerindra tetap poada  posisi 3 besar dengan perolehan suara masing-masing 19,71%, Partai Golkar 14,66%, disusul Partai Gerindra 11,97%. Pada layer berikutnya Partai Demokrat, PKB dan Partai Nasdem meraih masing-masing 9,61%, 8,93% dan 7,23%. Partai Hanura tertinggal setelah PAN, PKS dan PPP masing-masing 5,78%, 6,87%, 6,56% dan 6,16%. (MetroTV)

• Posisi 3 Besar Stabil, Gerindra Turun ke 11% Pada Jam 15:50 WIB

Hingga jumlah suara masuk mencapai 38%, Hasil hitung cepat (quick count) versi Indikator Politik Indonesia (IPI) pada pukul 15:50 WIB petaperolehan suara belum bergeser lagi. PDI-P, Golkar dan Gerindra stabil di posisi 3 besar dengan perolehan suara masing-masing 19,98%, Partai Golkar 14,51%, disusul Partai Gerindra 11,87%. Pada layer berikutnya Partai Demokrat, PKB dan Partai Nasdem meraih masing-masing 9,52%, 8,75% dan 7,39%. Partai Hanura tertinggal setelah PAN, PKS dan PPP masing-masing 5,89%, 6,85%, 6,55% dan 6,13%. (MetroTV)

• Partai Nasdem, Pendatang Baru yang Mengejutkan, Meraih 7,66% Hingga Pukul 13.35 WIB

Hingga jumlah suara masuk mencapai 30%, Hasil hitung cepat (quick count) versi Indikator Politik Indonesia (IPI) pada pukul 15:34 WIB mengubah peta politik perolehan suara. Meski PDI-P, Golkar dan Gerindra stabil di posisi 3 besar dengan perolehan suara masing-masing 19,82%, Partai Golkar 14,1%, disusul Partai Gerindra 12,1%, peta di layer berikutnya berubah dengan lonjakan Partai nasdem yang mencapai 7,66%, mengimbangi Demokrat dan PKB masing-masing 9,47% dan 8,98%.  (MetroTV)
 

JAKARTA – Matamassa, sebuah organisasi pemantau pemilu, melaporkan dugaan politik uang yang dilakukan sejumlah caleg di beberapa daerah, Selasa (8/4).‎ Jenis dugaan politik uang yang dilaporkan itupun bermacam-macam.

“‎Ada laporan yang sebagian besar money politic hampir dilakukan semua partai politik. Jenisnya banyak, memberikan tabungan, asuransi kecelakaan, kampanye minyak dan sebagainya,” kata Ketua Aliansi Jurnalis Independen selaku pengelola matamassa.org,  Umar Idris, dalam jumpa pers di KPK, Jakarta, Selasa (8/4).

Matamassa melaporkan 20 dugaan pelanggaran pemilu. Pertama, dugaan membagi-bagi kartu asuransi kecelakaan oleh caleg Partai Demokrat Provinsi Jawa Barat Dapil Jabar V, Irfan Suryanagara.

Kemudian penjualan sembako murah di Perumahan Kodam Bekasi yang diduga dilakukan caleg Partai Keadilan Sejahtera, Mahfydz Abdurrahman, Ali Chudori, dan Rinto Andrianto. Ketiga, dugaan pembagian sembako dan uang di Mushola Al Muslimin, Kampung Gaga, Semanan, Jakarta Barat, yang diduga dilakukan caleg Partai Demokrat Tono Hartono.

Keempat, pembagian sembako murah dengan slogan PKS Vaganza di daerah pemilihan Kota Tangerang, Tangerang Selatan, serta Banten. Kelima, dugaan pembagian uang yang dilakukan caleg PDI-Perjuangan Effendi Simbolon di GOR Cendrawasih, Cengkareng, Jakarta Barat 1 April 2014.

Keenam, dugaan pembagian uang oleh caleg Partai Bulan Bintang Madsanih di Semanan, Kalideres, Jakarta Barat.

Ketujuh, santunan meninggal dunia dari caleg Partai Nasdem di kawasan Ciracas, Kampung Rambutan. Kedelapan, buku doa dari PKS. Kesembilan, pemberian kerudung dari Partai Amanat Nasional di kawasan Tebet.

Ke-10, pembagian sembako dan kerudung dari Partai Hanura di kawasan Tebet. Ke-11, pembagi-bagian sambal terasi dari PKS di kawasan Kebayoran Lama, Jaksel. Ke-12, pembagian raket, uang, dan alat olahraga dari caleg Hanura di Ciracas, Jakarta Timur.

Ke-13, , pembagian amplop yang diduga dilakukan caleg Hanura Torus Sihombing. Ke-14, , pembagian sarung diduga oleh caleg PKB di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Ke-15, pembagian sembako yang diduga dilakukan caleg PAN bernama Anzhar Cakra. Ke-16, membagi-bagian hadiah yang diduga dilakukan caleg bernama Kelik Wirawan.

Ketujuhbelas, pembagian sembako yang diduga dilakukan caleg PDI-P, Charles Honoris. Kedelapanbelas, pembagian uang yang diduga dilakukan caleg Partai Gerindra di kawasan Kebun Sayur, Ciracas, Jaktim.

Kesembilan belas, pembagian uang dan form pendaftaran asuransi di Kebayoran Baru yang diduga melibatkan caleg Gerindra Adjie Gutomo. Keduapuluh, memberikan uang dalam bentuk tabungan kepada calon pemilih yang diduga dilakukan caleg Partai Demokrat Dapil 5 Nomor Urut 7.

Umar menjelaskan, laporan itu sudah diverifikasi kepada pelapor. Selain ke KPK, Matamassa juga melaporkan itu kepada KPU dan Bawaslu.‎ Namun demikian, ia mengaku tidak tahu bagaimana kelanjutan laporan itu.

“Sejauh mana tindaklanjutnya, kami tidak tahu makanya kami sampaikan ke KPK karena semakin kita biarkan, politik uang terjadi, semakin besar ruang untuk korupsi,” tandas Umar.‎(jpnn)

Jakarta -Harga emas batangan Logam Mulia milik PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) naik di awal pekan ini. Harga buyback alias beli kembalinya juga naik.
Seperti dikutip dari situs resmi Logam Mulia Antam, Senin (7/4/2014), harga emas batangan Antam berada di Rp 532.000/gram naik dari akhir pekan kemarin yang hanya berada di Rp 530.000/gram.
Sementara harga jual kembali atau buyback emas Logam Mulia Antam juga naik dari Rp 460.000/gram ke Rp 471.000/gram.
Berikut daftar harga emas Antam hari ini:
 
500 gram : Rp 245.300.000
250 gram : Rp 122.750.000
100 gram : Rp 49.150.000
50 gram : Rp 24.600.000
10 gram : Rp 4.960.000
5 gram : Rp 2.505.000
1 gram : Rp 530.000
“Untuk transaksi pembelian emas batangan datang langsung ke PT Antam Tbk Jakarta setiap harinya kami batasi hingga maksimal 150 nomor antrean saja,” kata Antam dalam situs resminya.(detik finence)

Jakarta (detikriau.org) – Hasil pemantauan Indonesia Corruption Watch (ICW) bersama jaringannya di 15 provinsi menunjukkan bahwa Partai Golkar paling banyak melakukan praktik politik uang selama kampanye.
“Partai Golkar melakukan 23 pelanggaran politik uang berdasarkan pemantauan awal kami,” kata peneliti bidang korupsi politik ICW Abdullah Dahlan dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu.
Partai Amanat Nasional (PAN), lanjut dia, menempati peringkat kedua yaitu dengan 19 pelanggarandi susul Partai Demokrat dengan 17 kasus, PDI Perjuangan dengan 13 kasus, dan Partai Persatuan Pembangunan dengan 12 kasus.
“Semua partai politik nasional melakukan pelanggaran politik uang,” ujarnya.
Abdullah mengatakan pelaku politik uang dan penyalahgunaan jabatan serta fasilitas negara selama kampanye kebanyakan calon legislatif (96 kasus).
Selain itu, menurut laporan ICW, politik uang dilakukan oleh tim sukses (49 kasus), aparat pemerintah (16 kasus), serta partai dan tim kampanye (tiga kasus).
“Sistem proporsional terbuka membuat aktor pelaku politik uang bukan dari instrumen partai namun kandidat dan tim suksesnya,” kata Abdullah.
ICW menemukan 60 kasus politik uang dalam pencalonan anggota DPRD Kabupaten/ Kota, 37 kasus serupa dalam pencalonan anggota DPR, 31 kasus dalam pencalonan anggota DPRD Provinsi, dan tujuh kasus pencalonan anggota DPD.
“Dominan pelanggaran di DPRD Kabupaten/ Kota, menandakan wilayah pertarungan yang ketat dan marak terjadi transaksi politik ada di wilayah tersebut,” ujarnya.
Abdullah menambahkan, daerah yang tercatat punya kasus politik uang paling banyak yakni Provinsi Riau (32 kasus), Sumatera Utara (18 kasus), Banten (16 kasus), Sulawesi Utara (14 kasus), dan Jawa Barat (12 kasus).
ICW dan mitra jaringannya melakukan pemantauan di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. (ANTARA News)