Jakarta – Pemilihan anggota legislatif pada 9 April lalu tak menghasilkan satu pemenang dominan. Semua partai yang berlaga mesti menjalin koalisi jika ingin mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Pasalnya ambang batas minimal pengajuan pasangan capres dan cawapre adalah mendapat suara minimal 25 persen, atau kursi di Dewan Perwakilan Rakyat paling sedikit 20 persen.
Sekretaris Jenderal Partai Gerakan Indonesia Raya Ahmad Muzani mengatakan, ambang batas alias presidential treshold itu adalah sebuah angka minimal. Artinya besaran angka tersebut belum tentu menghasilkan kekuatan yang bisa mengamankan kedudukan presiden di DPR.
Menurut Muzani semua produk undang-undang yang dikeluarkan presiden harus mendapat persetujuan DPR. Sehingga bila dukungan kekuatan Presiden di DPR sedikit kebijakan pemerintah bisa sering terganggu.
Atas dasar itulah partai besutan mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus Prabowo Subianto itu tidak ingin membangun koalisi dengan sedikit partai. Partai Gerindra ingin membangun sebuah koalisi besar yang merupakan gabungan dari banyak partai politik.
Dengan banyak partai politik yang bergabung akan menghasilkan kekuatan yang besar juga di DPR, sehingga roda pemerintahan akan efektif.
“Perlu diingat bahwa koalisi dibangun tidak hanya sebagai syarat mengajukan capres dan cawapres, tapi juga untuk membuat roda pemerintahan berjalan efektif,” kata Muzani saat berbincang dengan detikcom, Kamis (17/4/2014) malam.
Sebuah pemerintahan yang menganut sistem presidensial seperti Indonesia menurut Muzani akan berjalan efektif ketika banyak partai terlibat, bukan koalisi dengan dukungan sedikit partai alias kerempeng.(detik.com)

JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) resmi memecat Wakil Ketua Umumnya, Suharso Manoarfa dan empat Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP. Mereka dinilai makar karena berencana menggulingkan posisi Suryadharma Ali sebagai ketum.

“Benar sudah dilakukan pemecatan,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP, Syaifullah Tamliha menjawab JPNN, Rabu (16/4).

Menurutnya, surat pemecatan itu ditandatangani oleh Ketuam PPP Rabu dini hari. Posisi Suharso sendiri digantikan oleh Djan Faridz yang saat ini menjabat Menteri Perumahan Rakyat.

Empat Pengurus DPW yang juga ikut dicopot dari jabatannya adalah Ketua DPW Jawa Timur Musyaffa Noer, Ketua DPW Jawa Barat Rahmat Yasin, Ketua DPW Sumatera Utara Fadli Nursal dan Ketua DPW Sulawesi Selatan Amir Uskara.

“Selain diberhentikan dari jabatan, mereka juga dipecat sebagai kader. Ketua-ketua DPW digantikan oleh wakilnya,” jelas Syaifullah.

Pemecatan ini menurutnya dilakukan karena kelimanya dianggap tidak taat pada aturan partai sebagaimana digariskan dalam Aturan Dasar dan Aturan Rumah Tangga (AD/ART) PPP. (fat/jpnn)

Jakarta – Sejak hasil pemilihan anggota legislatif diketahui pada Rabu sore (9/4/2014) pekan lalu, sosok Prabowo Subianto tak lagi banyak tampil di publik. Bahkan di saat calon presiden dari PDI Perjuangan Joko Widodo (Jokowi), serta capres dari Partai Golongan Karya Aburizal Bakrie gencar melakukan safari politik. Apa saja yang dilakukan Gerindra menjelang pemilihan presiden nanti?
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengaku partainya terus menjalin komunikasi politik dengan sejumlah partai. Namun aksi itu tak digembar-gemborkan. “Kami kan bukan sedang melakukan pencitraan,” kata Fadli kepada wartawan di kantor DPP Partai Gerindra, Ragunan, Jakarta Selatan Senin (14/4/2014).
Menurut Fadli, saat ini Gerindra terus menjajaki kemungkinan berkoalisi dengan partai-partai lain, khususnya yang tidak mengajukan nama calon presiden. Komunikasi antara lain dilakukan dengan Partai Kebangkitan Bangsa, PPP, PKS, Partai Demokrat, dan juga Partai Golkar.
Pertemuan dengan ketua umum partai tersebut juga sudah dilakukan. Untuk sementara namanya adalah, ‘Koalisi Tenda Besar’. Alasan disebut ‘Koalisi Tenda Besar’ menurut Fadli karena sebagai negara yang besar, solusi mengatasi permasalah di Indonesia ini tak bisa dilakukan oleh satu partai politik.
Sehingga harus dibangun sebuah koalisi yang besar dan kokoh. “Semakin banyak (anggota koalisi) semakin bagus, karena ini menyangkut masalah di parlemen, lebih bagus kita bicara apa adanya tentang formasi pemerintahan yang akan datang,” kata Fadli.
Dia yakin ‘Koalisi Tenda Besar’ akan sukses mengantar Prabowo Subianto memenangkan pemilihan presiden 2014. “Saya yakin koalisi yang akan dibentuk Gerindra dan parpol lain, ini akan menjadi satu koalisi yang kuat untuk menghadapi pilpres,” kata Fadli.(detik.com)

JAKARTA – Pelaksanaan seleksi CPNS 2014 tidak akan serentak lagi. Pasalnya, mulai tahun ini pemerintah telah mewajibkan seluruh instansi baik pusat dan daerah menggunakan sistim computer assisted test (CAT).

“Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang pelaksanaan tesnya serentak, tahun ini diputuskan bertahap. Lantaran ada kewajiban seluruh instansi untuk mengikuti sistim CAT,” kata Deputi SDM Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Setiawan Wangsaatmaja kepada JPNN, Sabtu (12/4).

Dengan perubahan tersebut, lanjutnya, tes tidak serentak lagi, tapi bertahap. Jadi memberikan kesempatan kepada pelamar untuk uji kemampuan di beberapa instansi.

“Otomatis dengan sistim CAT dan tesnya bertahap, setiap pelamar bisa saja melamar di lebih dari satu instansi. Tapi tidak masalah karena kan sistim pengujiannya sangat transparan dan langsung kelihatan kemampuan pelamarnya,” terangnya.

Diakuinya masih banyak daerah yang infrastrukturnya belum memadai untuk pelaksanaan CAT. Namun, KemenPAN-RB telah memberikan sosialisasi kepada seluruh instansi pusat dan daerah yang akan melaksanakan tes CPNS untuk menyiapkan diri. Badan Kepegawaian Negara (BKN) lewat 12 Kantor Regionalnya pun sudah menyiapkan infrastrukturnya.

“Jadi bagi daerah yang jaraknya jauh dengan Kanreg BKN, bisa menyiapkan peralatan komputernya. Apakah dengan menggandeng Perguruan Tinggi Negeri (PTN) atau dengan menyewa komputer. Nanti dari BKN yang akan menyiapkan materinya,” ucapnya.

Mantan pejabat di Jawa Barat ini optimis setiap komputer yang dipakai untuk tes CAT akan bebas dari kebocoran soal. Sebab, Lemsaneg akan dilibatkan dalam pembersihan dan penguncian data komputer.

“Kenapa kami wajibkan pakai CAT, selain lebih transpran, cara ini juga lebih menghemat waktu dan biaya. Tes CPNS 2013 yang menggunakan CAT minus komplain karena memang sangat objektif hasilnya,” tandasnya.(jpnn.com)

BANDUNG — Pengikut aliran yang diduga sesat pimpinan Cecep Solihin (52 tahun) tak semuanya menggunakan busana Muslim.
Sebagian jamaah nabi palsu tersebut mengenakan pakaian ‘gado-gado’ alias campuran pakaian barat dan Korea. ‘’Ada anggotanya yang menggunkan pakaian ala Korea Selatan, pakai anting, dan pakaian modis model barat,’’kata Sekretaris Umum MUI Jabar, Rafani Achyar, kepada RoL, Kamis (3/4).
Saat ditanya oleh Rafani mengapa pengikutnya menggunakan pakaian seperti itu, Cecep yang kini ditahan di Polrestabes Bandung menjawab dirinya tak bisa memaksa anggota kelompoknya. Menurut Cecep, seperti ditirukan Rafani, penggunaan pakaian merupakan hak anggota kelompoknya.
“Saya tak bisa memaksakan anggota untuk berpakaian Muslimah,’’kata Rafani menirukan ucapan Cecep.
Dikatakan Rafani, anggota kelompok Cecep ini sebagian besar kaum perempuan.
Terungkapnya kasus aliran sesat dengan pimpinan Cecep Solihin (52 tahun) meninggalkan cerita para jamaah yang ditinggalkannya.
Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Barat (Jabar) mengungkap, banyak pengikut nabi palsu tersebut perempuan berstatus memiliki suami. Rata-rata mereka meninggalkan suaminya dan berkumpul di komunitas yang menempati sebuah rumah di Jl Cintaasih, Kelurahan Samboja, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung.
Sekretaris Umum MUI Jabar Rafani Achyar mengungkapkan, anggota kelompok ini sangat tunduk pada perintah pimpinan mereka (Caecep) dibanding kepada suami atau orang tua.
“Ada seorang bapak yang akan memeluk anaknya karena lama menghilang. Anak tersebut justru tak mau pulang ke rumah orangtunya dan tetap ingin tinggal di rumah ketua aliran tersebut,’’tutur dia.
Rafani menduga anggota kelompok aliran ini sudah menjalani cuci otak sehingga perintah ketua mereka sangat dipatuhi. Ciri-ciri seperti ini, kata dia, memang biasa ditemukan dalam sebuah kelompok aliran sesat.(republika.co.id)

JAKARTA— Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Agung Suprio, mengatakan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) terlalu menggantungkan pemilu legislatif kepada bakal calon presidennya, Joko Widodo. Situasi ini, kata dia, membuat tim sukses Jokowi melakukan kesalahan strategi sebelum pileg.
“Tim sukses Jokowi cenderung bertahan dengan bersandar kepada sosok Jokowi yang dianggap suci. Padahal, sosok Jokowi itu juga sudah mulai diserang sehingga sandarannya mulai rapuh,” ujarnya, saat dihubungi, Kamis (10/4/2014).
Agung mengatakan, tim sukses Jokowi kurang mampu melakukan serangan balik terhadap serangan kampanye negatif yang dilancarkan lawan-lawan politiknya. Ia pun menyarankan PDI-P meninjau ulang tim sukses Jokowi.
“Karena mereka tidak mampu menciptakan ‘Jokowi Effect’ untuk mendongkrak suara PDI-P dalam pileg secara signifikan,” katanya.
Agung juga menilai PDI-P terlalu terburu-buru mendeklarasikan Jokowi sebagai capres. Menurutnya, deklarasi tersebut idealnya seminggu sebelum hari pemungutan suara sehingga euforia Jokowi masih terjaga. Dengan derasnya serangan kepada Jokowi, ia pun menyarankan agar pencapresan Jokowi dievaluasi oleh PDI-P.
“Di sini Jokowi telah menjadi ‘kartu mati’ dan bukan ‘kartu as’ buat PDI-P,” katanya.
Seperti diberitakan, PDI-P berada di posisi teratas hitung cepat Pemilu Legislatif 2014 dengan perolehan suara di kisaran 18 sampai 20 persen. Akan tetapi, angka ini jauh dari target yang sebelumnya dipatok di kisaran 27 persen. PDI-P dinilai tak berhasil memenuhi target karena tak mampu memaksimalkan “Jokowi Effect”. Salah satu penyebabnya, PDI-P dianggap terlambat menetapkan Joko Widodo sebagai bakal calon presiden.(Kompas.com)