JAKARTA – Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kembali mengingatkan kepala daerah untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah masing-masing. Hal ini disampaikan SBY saat memberi sambutan dalam peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) XVIII di Istana Negara, Jumat (25/4).

SBY mengungkapkan, bekerja melayani masyarakat  tidak hanya berarti harus datang dari rumah ke rumah secara perseorangan. Melainkan juga menjalankan visi dan misi pemerintahan.

“Melayani tidak harus datang dari rumah ke rumah, tidak harus jalan ke sana sini (blusukan) dan berikan uang langsung. Bukan hanya itu, pelayanan dapat diwujudkan melalui ebijakan dan program pro rakyat,” ujar Presiden dalam sambutannya.

Dalam peringatan Hari Otda ini Presiden didampingi Ibu Negara Ani Yudhoyono, Mendagri Gamawan Fauzi, para menteri Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II.

Hadir pula para Gubernur, Bupati/Walikota se Indonesia. Presiden dalam sambutan juga menyampaikan, bahwa pemerintah menyadari banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan.

Ia mengaku mengetahui dengan jelas bahwa sebagian masyarakat tidak sabar dengan pekerjaan rumah yang belum terselesaikan. Oleh karena itu ia meminta jajaran pemerintah bekerja keras untuk memenuhi tunutan tersebut.

“Pemimpin harus mendidik rakyat bahwa tidak ada jalan pintas dan resep ajaib untuk mewjudkan masyarakat adil dan makmur,” tegasnya.

Di akhir sambutannya, Presiden SBY menyatakan harapannya agar pada pergantian pemerintah akan hadir sosok-sosok pemimpin yang punya hati dan mencintai rakyat serta sanggup menjalankan visi dan misinya.(jpnn)

“Gerindra tercatat menghabiskan dana kampanye terbesar”

Jakarta — Seluruh partai politik peserta pemilu sudah menyerahkan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye kepada Komisi Pemilihan Umum, 24 April 2014. Total dana yang mereka habiskan untuk menarik dukungan masyarakat mencapai Rp3,1 triliun.
Gerindra dan Nasdem tercatat sebagai partai pertama yang melaporkan dana kampanye. Dua partai ini menyerahkan berkas pada 23 April 2014. Satu hari setelah itu, sepuluh partai politik lain secara bergantian menyerahkan segala catatan, berkas, atau dokumen terkait keuangan mereka ke KPU.
Data-data tersebut memperlihatkan, Gerindra menempati urutan teratas sebagai partai yang menghabiskan dana kampanye terbesar, Rp435 miliar. Posisi kedua ditempati PDI Perjuangan dengan jumlah dana kampanye Rp404,73 miliar. Selanjutnya Golkar berada di tempat ketiga dengan angka mencapai Rp402 miliar.
Partai Bulan Bintang (PBB) serta Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) tercatat sebagai partai dengan dana kampanye terkecil, masing-masing yakni Rp71,3 miliar dan Rp52,9 miliar.
Sebelumnya, KPU mengingatkan parpol agar tidak terlambat menyerahkan laporan dana kampanye sesuai batas waktu yang sudah ditetapkan, yaitu 24 April 2014 pukul 18.00 WIB. Sebab apabila melanggar, maka keterpilihan mereka akan dibatalkan.
Sanksi atau ancaman tersebut sesuai perintah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu, dan Peraturan KPU Nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Legislatif.

Berikut daftar laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye partai politik di tingkat pusat ke KPU:
Partai Nasdem
Total penerimaan Rp277.615.341.328 (termasuk barang dan jasa)
Total pengeluaran Rp277.461.232.504
Partai Gerindra
Total penerimaan Rp435 miliar
Total pengeluaran Rp434,945 miliar
PKS
Total penerimaan Rp122 miliar
Total pengeluaran Rp 121 miliar
PDIP
Total penerimaan Rp395 miliar
Total pengeluaran Rp404.730.519.590
PKB
Total penerimaan Rp244 miliar
Total pengeluaran Rp244 miliar
PAN
Total penerimaan Rp271,9 miliar
Total pengeluaran Rp 271,9 miliar
PKPI
Total penerimaan Rp 52,9 miliar

PBB
Total dana kampanye Rp 71,3 miliar

Partai Hanura
Total penerimaan Rp374 miliar
Total pengeluaran Rp 365,7 miliar
Partai Demokrat
Total penerimaan Rp309 miliar
Total pengeluaran Rp 307 miliar
Partai Golkar
Total penerimaan Rp402 miliar
Total pengeluaran Rp402 miliar

PPP
Total penerimaan Rp157 miliar
Total pengeluaran Rp 157 miliar

Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengeluarkan terobosan besar dengan mengeluarkan kebijakan terkait penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan 2013. Wajib pajak akan mendapatkan kemudahan untuk menunaikan kewajibannya.

Jika semula penyampaian SPT Tahunan bagi wajib pajak orang pribadi berakhir pada 31 Maret 2014, DJP memberikan perpanjangan waktu hingga 30 April 2014. Namun, perpanjangan ini hanya berlaku bagi wajib pajak yang memanfaatkan fasilitas penyampaian secara online melalui e-filing.
“Kita hanya memberikan pengecualian pengenaan sanksi administrasi berupa denda atas keterlambatan penyampaian surat pemberitahuan bagi wajib pajak orang pribadi yang menyampaikan surat pemberitahuan (spt) tahunan pajak penghasilan orang pribadi secara online (e-filing) saja,” ujar Endaryono, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Selatan, di Jakarta, kemarin.
Ia menambahkan, kegiatan perpanjangan penyampaian SPT Tahunan ini merupakan sebuah langkah untuk menyadarkan dan memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak yang ingin menyampaikan SPT secara e-filing namun menghadapi kesulitan dalam pelaksanaannya. Kebijakan ini sekaligus dalam rangka pembelajaran dan memberi kesempatan bagi Wajib Pajak orang pribadi untuk menyampaikan SPT Tahunan secara e-filing.
Lewat e-filing keruwetan wajib pajak yang sering antri panjang hingga memakan waktu cukup lama seharusnya bisa diatasi. Apalagi proyek ini pun turut membantu program go green yang tengah digalakkan pemerintah dengan penghematan penggunaan kertas. “Karena online kan bisa simpel, 24 jam dan 7 hari dalam seminggu selain itu program go green kan kita dukung juga,” tukas Endaryono.
Selain berbagai kemudahan tersebut, sasaran terpenting dalam perpanjangan penyampaian SPT ini sendiri adalah meningkatkan kualitas data perpajakan dan kepatuhan wajib pajak. Terobosan kebijakan ini diharapkan mampu membuat tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.
Oleh karena itu, ia sangat mengharapkan kebijakan benar–benar dimanfaatkan Wajib Pajak. Sudah seharusnya tidak ada lagi alasan untuk tidak menyampaikan SPT. Ayo segera sampaikan SPT Tahunan PPh Anda secara online. (inilah.com)
 
Cara Penyampaian Surat pemberiahuan Online (eFiling)
 

JAKARTA – Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Kemenko Kesra) kemarin menggelar rapat evaluasi rutin program penyauran beras untuk keluarga miskin (raskin).

Dalam rapat yang dihadiri juga oleh delegasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu, tercium bau anyir dalam program penjualan beras murah itu.

Direktur Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPK Roni Dwi Susanto memaparkan hasil kajian mereka tentang program raskin itu di depan Menko Kesra Agung Laksono.

Dia menjelaskan bahwa beras raskin ini ada yang dibagikan ke masyarakat. Tetapi ada temuan juga bahwa ada raskin yang dijual pada bulog. “Kami ada buktinya,” papar dia.

Selain itu program raskin juga dinilai tidak tepat sasaran. Banyak warga miskin yang tidak bisa mengakses program atau bantuan raskin. Tetapi di bagian lain ada warga mampu yang memiliki akses membeli beras murah itu. Dia mengatakan KPK cukup detail dalam mengakaji program pro rakyat yang sudah berjalan selama 16 tahun itu.
Di lapangan tim KPK mendapatkan informasi bahwa harga jual ke masyarakat miskin dipatok Rp 1.600 per kilogram dan direkap selama tiga bulan. Tetapi nyatanya banyak warga miskin yang mampu membeli raskin tersebut. Menurut kajian KPK, jika memang diperuntukkan buat warga miskin maka mereka tidak harus menebus beras itu.
Selain urusan tadi, KPK juga mendapati kualitas bras yang sudah rusak. Di sisi lain, masyarakat tidak pernah mendapatkan informasi yang akurat terkait kualitas beras yang diterima seharusnya seperti apa. Dia khawatir raskin yang berkualitas bagus sesuai standarnya dijual terlebih dahalu, kemudian uangnya dibelikan beras berkualitas buruk.
Menko Kesra Agung Laksono mengatakan, memang benar masih ada masalah atau kesalahan program raskin di sejumlah daerah. “Tetapi ingat, bahwa yang berhasil juga banyak terjadi di beberapa tempat,” paparnya.

Terkait dengan kondisi beras yang rusak, Agung mengklaim dampak dari sistem pergudangan yang harus dibenahi.

Menurutnya program raskin ini bisa bertahan hingga 16 tahun karena memang dibutuhkan rakyat. Menurutnya temuan indikasi penyimpangan atau korupsi dari KPK itu akan dijadikan bahan perbaikan.

Menurutnya kebutuhan beras rumah tangga miskin saat ini adalah 38 kg – 40 kg setiap bulan. Dengan adanya program raskin itu, bisa menekan pengeluaran keluarga miskin hingga 40 persen. (JPNN.com)

JAKARTA, – Kinerja Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical dipertanyakan. Berdasarkan hitung cepat sejumlah lembaga terhadap perolehan suara hasil pemilu legislatif pada 9 Arpil 2014, Partai Golkar tidak memperoleh suara sesuai target yang diinginkan. Atas dasar itu, kini beredar sejumlah nama yang akan menggantikan kedudukan Aburizal di partai itu.
“Untuk kandidat ketua umum (Golkar) sudah ada beberapa nama yang telah mempersiapkan diri,” kata politisi senior Partai Golkar, Zainal Bintang, dalam sebuah acara diskusi di Jakarta, Minggu (20/4/2014).
Zainal mengatakan, tiga nama yang digadang akan menggantikan Aburizal yakni Wakil Ketua Umum Partai Golkar HR Agung Laksono, Ketua DPP Golkar Priyo Budi Santoso dan politisi senior Golkar sekaligus Menteri Perindustrian, MS Hidayat.
Dari ketiga nama itu, Zainal mengatakan, Agung Laksono dan dan Priyo Budi Santoso disebut menjadi calon terkuat. “Yang berakar kuat Agung Laksono karena dia Ketua Umum Ormas Kosgoro dan bersama Priyo Budi Santoso dia Ketum Ormas MKGR (Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong), itu memiliki posisi lebih kuat karena ada akarnya di bawah,” katanya.
Zainal menambahkan, partainya dalam waktu dekat akan menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas). Rapimnas tersebut akan mengevaluasi hasil perolehan suara saat pemilu legislatif lalu, termasuk kinerja Aburizal selama ini.
Berdasarkan hasil hitung cepat, perolehan suara Golkar tidak akan lebih dari 15 persen. Hal tersebut jauh dari target minimum Golkar, yaitu 26 persen.(kompas.com)
 
 

JAKATRTA – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali (SDA) menyatakan partainya siap menjalin koalisi dengan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).

Hal ini dikatakan jelang kedatangan Prabowo Subianto, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, ke Kantor DPP PPP, Jakarta, Jumat (18/4) sore.

“Koalisi sudah semakin mengkristal. Ketua umum bersama sejumlah pengurus DPP PPP sepakat untuk berkoalisi dengan Pak Prabowo. Pak Prabowo siang ini akan ke sini membicarakan masalah koalisi itu,” kata SDA setiba di markas PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.

Ditegaskan, partai yang dia pimpin tidak ada persoalan dalam menjalin koalisi dengan Gerindra. Meskipun, internal partai berlambang Kabah itu kini tengah dililit masalah internal, yang berujung pemecatan Suharso Manoarfa dari jabatan waketum dan empat Ketua DPW.

“Sekali lagi Ketum dan DPP PPP yang lain sepakat untuk berkoalisi dengan Prabowo.,” tegasnya.

‪Politikus yang kini menjabat Menteri Agama RI itu juga menambahkan, dalam koalisi ini partainya tidak ada perjanjian politik kecuali untuk kepentingan bangsa dan negara.

“Seluruhnya diarahkan untuk kepentingan bangsa. Bersatu dulu, kita punya visi yang sama untuk memperjuangkan bangsa ini. Tidak ada politik transaksi,” tandasnya.(Fat/jpnn)