JAKARTA– Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto mengatakan, saat ini banyak warga Indonesia yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Hal itu disebabkan karena kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah salah, sehingga tidak mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

“Masalah inti kita adalah sistem ekonomi neoliberal, neokapitalistik yang tidak sesuai dengan UUD 1945. Karena keliru itu lah kekayaan alam kita tidak lagi tinggal di Indonesia,” kata Prabowo saat menyampaikan orasi politik di hadapan 80.000 massa buruh di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kamis (1/5/2014).

Prabowo memberikan orasi dalam rangka memperingati Hari Buruh Internasional atau “May Day”. Sejumlah elite Partai Gerindra turut hadir, di antaranya Ketua Umum DPP Gerindra Suhardi, Wakil Ketua Umum DPP Gerindra Fadli Zon, dan Sekjen DPP Gerindra Ahmad Muzani. Selain itu hadir pula Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia Said Iqbal dan politisi PKS Indra.

Meski telah 69 tahun merdeka, Prabowo mengatakan, masih banyak tujuan pendiri bangsa yang belum terpenuhi. Salah satu tujuan itu yakni mendirikan bangsa yang merdeka, bermartabat dan penuh kehormatan. Namun, yang terjadi justru sebaliknya.

“Bangsa yang merdeka bukan bangsa miskin. Bangsa yang merdeka harus memberi kesejahteraan kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, setiap tahun Indonesia mengalami kebocoran keuangan negara lebih dari Rp 1.000 triliun. Hal itu disebabkan karena banyak elit di eksekutif dan legislatif yang melakukan praktik tindak pidana korupsi.

“Kita hanya menjadi bangsa kacung, dan itu bukan cita-cita negara kita. Untuk apa kita merdeka kalau kita hanya menjadi bangsa kacung,” kata Prabowo.(kompas.com)

“Jika Daerah tidak bayarkan TPG pegawai negeri sipil daerah (PNSD) triwulan I tahun 2014 dan kurang bayar tahun 2010-2013 hingga akhir bulan Ini”
detikriau.org — Mentri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Republik Indonesia memberikan tengat waktu hingga akhir bulan ini kepada Daerah untuk menyalurkan Tunjangan Profesi Guru (TPG). Jika tidak dipatuhi, M Nuh akan akan melaporkan pimpinan tertinggi di Daerah itu ke pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
Sebagaimana yang diberitakan situs JPNN.com, ancaman ini dilontarkan Kemendikbud karena enggan dikambinghitamkan atas keterlambatan pencairan TPG pegawai negeri sipil daerah (PNSD) triwulan I tahun 2014 dan kurang bayar tahun 2010-2013
Kemendikbud menyebutkan bahwa Rp 2,6 triliun dana tunjangan guru itu masih ditahan oleh pemerintah daerah. M Nuh mengatakan ada beberapa pemda yang sengaja menunda dengan berbagai alasan, misalnya belum adanya SK yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Padahal, kata dia, SK sudah dikeluarkan pihaknya sejak lama.
“Kami tidak akan segan-segan melaporkannya ke aparat penegak hukum. Ya bagaimana, semua elemen pencairan telah terpenuhi tapi tidak mau mencairkan,” katanya di Jakarta, kemarin.
Nuh menuturkan, dana sebesar Rp 2,6 triliun itu berada di kas 355 kota/kabupaten di Indonesia. Dana tersebut diketahui masih berada di kas Pemda usai diaudit oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Dalam laporan BPKP itu juga disampaikan ada sebanyak 122 kota/kabupaten yang justru kekurangan dana untuk pembayaran tunjangan guru tersebut. “Bagi yang kurang tentu akan ditambahi oleh pusat. Tapi yang sisa lebih itu ya tolong segera dibayarkan,” tandas mantan rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) itu.
Sementara, mengenai “bunga” atas dana yang lama di-endon pemda itu, ia mengatakan bahwa uang tersebut masuk dalam anggaran negara. Namun jika ternyata pihak Pemda enggan menyerahkan uang negara itu, maka akan menjadi bukti temuan KPK.
“Biar hukum yang berjalan. Kita kan tidak mungkin datangi, bongkar satu-satu. Jadi pasti jalur hukum yang akan kita ambil,” tutupnya.(dro)

JAKARTA – Praktik politik uang dalam pileg 9 April 2014 sudah dalam taraf yang cukup parah. Politisi senior dari Partai Golkar, Hajriyanto Y Thohari menyebut, pileg 2014 merupakan pertarungan politik amplop.

Indikasinya, para caleg yang secara kualitas personal mumpuni, dikalahkan dengan caleg-caleg berkantong tebal.

“Ada yang menyebut ini pertarungan politik amplop. Tapi menurut saya, itu salah satu faktor saja,” ujar Hajriyanto dalam diskusi bertema “Pemilu Bikin Pilu” di Jakarta, Sabtu (26/4).

Hajriyanto, caleg yang diperkirakan bakal gagal balik lagi ke Senayan itu, mengatakan, maraknya praktek kecurangan, seperti pencurian suara, yang diberitakan habis-habisan, akan berdampak serius.

Menurutnya, para anggota dewan citranya akan jeblok di mata rakyat. “Sebelum dilantik, mereka sudah mengalami deligitimasi. Ini sebelum mulai bekerja, sudah kehilangan trust,” ujarnya.

Karenanya, dia mendesak Bawaslu bertindak tegas, menindak para caleg curang dan menjatuhkan hukuman, sebelum pelantikan anggota dewan terpilih.(jpnn)

JAKARTA  – Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) intens menjalin komunikasi dengan Partai Keadilan Sejahtera. Apakah kedua partai akan menjalin koalisi dalam pemilihan presiden mendatang?
“Koalisi (Gerindra-PKS)? Mungkin sekali. Tunggu sehari, dua hari. Sudah ada perkembangan,” kata Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi di Jakarta, Sabtu (26/4/2014).
Gerindra terlihat aktif mendekati PKS. Setelah bertemu dengan Ketua Umum PKS, Anis Matta, Ketua Dewan Pembina Gerindra Prabowo Subianto juga telah bertemu dengan Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin.
“Koalisi dengan PKS? Mantap,” ujar Suhardi.
Sebelumnya diberitakan, Prabowo melakukan pembicaraan dengan Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin. Keduanya melakukan pertemuan di Bandung, Jawa Barat pada Rabu (23/4/2014) lalu.
“Ya, Pak Prabowo silaturahmi dengan Ketua Majelis Syuro PKS Hilmi Aminuddin di Bandung,” kata Sekretaris Jenderal DPP Gerindra, Ahmad Muzani di kantor DPP Gerindra, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Jumat (25/4/2014).
Muzani menuturkan,  Prabowo dan Hilmi memiliki pandangan yang sama dalam menyelesaikan permasalahan negara. Menurutnya, Prabowo dan Hilmi memiliki alternatif yang dapat menjadi solusi untuk pemerintahan ke depan.
“Masalah bangsa itu adalah keprihatinan, kerawanan ketersedian pangan, kesejahteraan rakyat, ketersediaan enegi, kemampuan menyediakan ketersedian energi. Sebagai calon presiden, Pak Prabowo konsentrasi pada hal itu,” tuturnya.
Lebih jauh, Muzani mengatakan, meski sudah melakukan pembicaraan dengan PKS, partainya belum mendapat dukungan resmi. Menurutnya, PKS memiliki mekanisme internal dalam menentukan calon presidennya.
“Pertemuan Pak Prabowo dengan Ustaz Hilmi merupakan langkah yang baik. Hubungan kita sudah baik,” ucapnya.(kompas.com)