“Indonesia memiliki rapor merah dalam perlindungan profesi jurnalis”

JAKARTA — Aliansi Jurnalis Indonesia berjanji akan memberikan award kepada jurnalis yang menjadi korban tindak kekerasan saat menjalankan tugasnya. Ketua Aliansi Jurnalis Indonesia Eko Maryadi, mengatakan penghargaan itu akan diberikan setiap tanggal 7 Agustus, yakni bertepatan dengan hari ulang tahun AJI.

Itu disampaikan Eko saat memperingati Hari Kebebasan Pers Internasional, Sabtu, 3 Mei 2014.

Award yang diberikan tidak terbatas hanya bagi kalangan anggota AJI saja. Namun, setiap jurnalis yang melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada AJI, memiliki kesempatan untuk mendapat award tersebut.

Eko melanjutkan, bahwa AJI menjunjung tinggi solidaritas kaum jurnalis. Meski, bukan anggotanya, AJI selalu membuka pintu lebar-lebar bagi wartawan yang dianiaya.

Menurut AJI, Indonesia memiliki rapor merah dalam perlindungan profesi jurnalis. Sejak 1996, sedikitnya telah terjadi 12 kasus pembunuhan jurnalis. Praktik impunitas nyata-nyata dijalankan aparat penegak hukum dengan pembiaran bahkan perusakan barang bukti kasus pembunuhan jurnalis, demi melindungi para pelaku.

AJI mencatat, sejak 1996 sedikitnya ada delapan jurnalis dibunuh yang kasusnya terbengkalai dan para pelakunya belum diadili.

Delapan kasus pembunuhan jurnalis itu yang kasusnya tak terselesaikan adalah kasus pembunuhan Fuad Muhammad Syarifuddin alias Udin (jurnalis Harian Bernas di Yogyakarta, 16 Agustus 1996), Naimullah (jurnalis Harian Sinar Pagi di Kalimantan Barat, ditemukan tewas pada 25 Juli 1997), Agus Mulyawan (jurnalis Asia Press di Timor Timur, 25 September 1999), dan Muhammad Jamaluddin (jurnalis kamera TVRI di Aceh, ditemukan tewas pada 17 Juni 2003).

Selanjutnya Ersa Siregar, jurnalis RCTI di Nangroe Aceh Darussalam, 29 Desember 2003), Herliyanto (jurnalis lepas tabloid Delta Pos Sidoarjo di Jawa Timur, ditemukan tewas pada 29 April 2006), Adriansyah Matra’is Wibisono (jurnalis TV lokal di Merauke, Papua, ditemukan pada 29 Juli 2010) dan Alfred Mirulewan (jurnalis tabloid Pelangi, Maluku, ditemukan tewas pada 18 Desember 2010).

Eko mengatakan, praktik impunitas terhadap para pembunuh jurnalis telah menyuburkan praktik kekerasan terhadap jurnalis yang meliput di lapangan. Data AJI Indonesia menunjukkan kasus kekerasan yang terjadi setiap tahunnya tidak pernah kurang dari 30 kasus.

Kekerasan terhadap jurnalis dilakukan oleh beragam kelompok, mulai dari polisi, tentara, pejabat publik seperti gubernur atau kepala dinas, anggota legislatif, maupun aparat penegak hukum lain seperti jaksa dan hakim.

Perilaku aparatur negara yang abai terhadap perlindungan jurnalis juga mengakibatkan semakin banyaknya masyarakat umum yang melakukan kekerasan terhadap jurnalis yang bekerja.(viva.co.id)

detikriau.org — Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI menghapuskan tingkatan akreditas perguruan tinggi.

Pernyataan ini disampaikan Kepala BAN PT Kemendikbud RI, Prof Dr Mansyur Ramli sebagaimana yang dilansir beritakotamakassar.com disela pelaksanaan kegiatan gerak jalan santai sempena peringatan hardiknas yang dilaksanakan Kopertis Wilayah IX Sulawesi bekerjasama UVRI dan AMI Veteran Makassar yang dipusatkan di Anjungan Pantai Losari. Kamis (30/4) yang lalu.

“Sekarang hanya ada perguruan tinggi terakreditasi dan tidak terakreditasi. Tidak ada lagi yang namanya akreditasi A, B atau C,” kata Prof Dr Mansyur Ramli

Menurut mantan Rektor Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar ini, alasan BAN PT mengambil langkah menghapus tingkatan akreditas ini, salah satunya disebabkan selama ini dunia kerja, seperti perbankan ataupun instansi pemerintah yang akan menerima karyawan ataupun pegawai lebih mengutamakan untuk menerima alumni PTS yang terakreditasi A.

“Jadi, kasihan alumni PTS yang lain di luar akreditasi A. Padahal antara PTS dan PTN saat ini sudah tidak ada lagi perbedaan, termasuk dari segi mutu. Kualitas PTS kita saat ini sangat bersaing. Bahkan, ada program studi di PTS yang nilainya lebih tinggi dibanding perguruan tinggi negeri,” jelas Mansyur Ramly.

Meski begitu, dia tetap mengingatkan agar PTS yang ada semakin fokus pada peningkatan mutu. Caranya dengan menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang baik dan sarana dan prasarana memadai.
Selain itu, tambahnya, juga perlu digalakkan kegiatan kerjasama sumber daya PTS. “Jangan jalan sendiri-sendiri. Perlu dibangun kebersamaan meski sebenarnya terjadi persaingan diantara mereka,” ujarnya.

Khusus untuk pelaksanaan akreditasi institusi, Mansyur Ramly, menjelaskan, seharusnya proses ini berakhir Agustus 2014. Namun, banyaknya PTS dan PTN yang harus diproses, sehingga waktunya diperpanjang hingga 10 Agustus 2019.

Selain itu, perguruan tinggi juga diberikan kemudahan dengan hanya mengajukan selembar surat permohonan akreditas ke BAN PT dengan melampirkan izin pendirian. Selanjutnya BAN PT akan memprosesnya.(dro)

Jakarta – Pertemuan calon presiden dari Partai Gerindra Prabowo Subianto dengan capres yang diusung Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) disepakati bakal dilanjutkan dengan pertemuan berikutnya.

Pembicaraan dalam rangka menjalin koalisi terus diperdalam oleh kedua pihak. Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gerindra Martin Hutabarat mengaku sangat mendorong agar kedua partai jadi berkoalisi.

Martin menilai koalisi Prabowo dan Ical merupakan duet yang ideal dan diharapkan bisa terwujud. Bahkan Martin mengaku ia sudah sejak lama mengamati kalau Prabowo dan Ical bisa berduet maka akan sangat bagus.

“Sejak dua tahun lalu saya sudah pernah bilang bahwa Prabowo dan Ical itu pasangan yang pas untuk saling mengisi dan membangun bangsa ini,” ungkap Martin ketika berbincang dengan detikcom, Sabtu (3/5/2014).

Soal bagaimana dengan partai lain yang juga tengah menjajaki koalisi dengan Gerindra terkait posisi cawapres, menurut Martin hal itu bisa dibicarakan sesama mitra koalisi. “Itu nanti bisa dibicarakan, yang jelas dua tahun lalu saya sudah menyebut soal duet Prabowo dan Ical,” tutur anggota Komisi Hukum DPR ini.(detik.com)

JAKARTA — Mantan Wakil Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan, Indonesia telah muncul sebagai harapan baru bagi kebangkitan dunia Islam di masa datang. Ia melihat proses demokratisasi di negeri ini menunjukkan perkembangan yang kian mengagumkan.

“Bila dibandingkan dengan negara-negara mayoritas Islam lainnya, Indonesia jauh lebih aman. Kebebesan untuk mengeluarkan pendapat pun di sini dijamin, termasuk DPR, DPD, dan MPR,” kata Anwar saat menyampaikan ceramah bertajuk ‘Kebangkitan Asia dalam Dinamika Integrasi Global’ di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (2/5).

Tak hanya itu, tokoh oposisi negeri jiran itu juga memuji upaya pemberantasan korupsi yang berlangsung di Tanah Air. “Saya kadang bingung, sampai-sampai ada ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang ditangkap gara-gara korupsi. Tapi ini hanya terjadi di Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, gambaran tersebut menunjukkan lembaga-lembaga negara di Indonesia memang menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Hal ini, kata Anwar lagi, menjadi kelebihan tersendiri bagi Indonesia dibandingkan negara-negara mayoritas Islam lainnya, termasuk Malaysia.

“Harus diakui, Indonesia telah muncul sebagai harapan bagi dunia Islam di masa datang, seperti halnya Turki. Namun demikian, problem besar yang dihadapi Indonesia saat ini tetap ada. Yaitu, korupsi yang masih merajalela dan kesenjangan sosial,” aku Anwar.(republika)

JAKARTA – Kegiatan “bersih-bersih” pelayanan lalu-lintas yang berujung diperiksanya sejumlah perwira di lingkungan Direktorat Lalu-lintas (Ditlantas) Polda Jatim terus berlanjut. Kapolri mengacam akan mengevaluasi sejumlah pejabat di Ditlantas jika memang terbukti itu melakukan pembiaran adanya pungutan di luar ketentuan.

Hal itu disampaikan Sutarman pada wartawan Jumat(2/5). Saat ditanya perihal “Operasi Senyap” di lingkungan Ditlantas Polda Jatim dan Metro Jaya.

“Kita sudah perintahkan untuk tidak ada pungutan di luar ketentuan. Kalau itu masih dilanggar, ya kita tangkap dan orang-orangnya kita ganti semua,” ujar mantan Kabareskrim Mabes Polri itu.

Sutarman mengancam tidak hanya menangkap dan mengganti personel di bawah yang terbukti melakukan pungli. Namun dia juga akan meminta pertanggungjawaban perwira di lingkungan Ditlantas, mulai dari level kasubnit, kanit, kabag, wadir dan termasuk juda direktur.(jpnn)

Jakarta – Calon Presiden Partai Gerindra Prabowo Subianto memintaa maaf jika dalam berbagai pidatonya sering berbicara lantang dan cenderung keras.

“Maaf, maaf kalau Prabowo Subianto bicara seperti ini, ada yang bilang ke Prabowo, pak prabowo mbok bicara yang baik-baik saja, pak Prabowo jangan bicara terlalu keras, bicara yang halus-halus saja,” kata Prabowo dihadapan puluhan ribu buruh di Gelora Bung Karno, Kamis (1/5/2014).

“Kalian ingin saya bicara baik-baik atau apa adanya?, Kalian mau saya bicara halus, baik-baik tapi kenyataannya tidak baik, atau apa adanya?,” tanya Prabowo.

Dia kembali menceritakan, bahwa dirinya pernah diingatkan agar berbicara sopan, dalam setiap pidato.

“Tadinya saya mendapat SMS, Prabowo, jangan bicara keras, sopan santun, tapi saya ngga engerti istilah santun, kalau maling ya maling. Ada ga istilah santun untuk maling, istilah santun rampok. Kalau rampok ya rampok, maling ya maling, tukang bohong ya bohong,” tegasnya.(inilah.com)