Jakarta (detikriau.org) — Politisi senior Partai Golkar, Nudirman Munir mengusulkan pada rapimnas yang dijadwalkan berlangsung pada minggu (18/5/2014) esok, Partai Golkar tidak mengusung pasangan calon dari internal pada Pemilu Presiden 2014.

hal ini disampaikan Nudirman dalam diskusi bertajuk “Kemana Partai Golkar Akan Berlabuh?” yang berlangsung di Jakarta, Jumat, (16/5/2014). Nudirman menyarankan partainya mendukung bakal calon dari luar partai Golkar. Syaratnya, kandidat yang didukung harus dipastikan bisa menandingi elektabilitas kandidat yang ada sekarang. Abraham Samad menjadi salah satu kandidat potensial yang disebut Nudirman.

Menurut Nudirman, elektabilitas Aburizal Bakrie, bakal calon presiden yang juga adalah Ketua Umum Partai Golkar ini tak memadai untuk mengantarkan kemenangan dalam Pemilu Presiden 2014.

“Ada masanya Golkar enggak mengusung kadernya sebagai capres, (seperti) pada periode (kepemimpinan) Akbar Tandjung. Kenapa Golkar hari tidak berani begitu lagi?” tantang Nudirman Munir, Jumat (16/5/2014) sebagaimana yang dikutip dari kompas.com.

Nudirman mengatakan pada masa Akbar memimpin partai, dukungan diberikan kepada pasangan Megawati Soekarnoputri dan Hasyim Muzadi bukan kepada kader partai.

Fakta yang tak disebutkan Nudirman, Partai Golkar “mengirimkan” Jusuf Kalla menjadi bakal calon wakil presiden mendampingi Susilo Bambang Yudhoyono saat partai berkoalisi mengusung pasangan Megawati dan Hasyim. Kemenangan SBY dan Kalla pada Pemilu 2004 itu kemudian mengantarkan Kalla menjadi Ketua Umum Partai Golkar pada periode sebelumnya.(dro)

JAKARTA – Cak Imin alias Muhaimin Iskandar, keponakan Gus Dur, yang sudah ‘berbai’at’ kepada PDIP dan Jokowi, harus menelan ‘jadam arab’, akibat perbuatannya yang menyerahkan ‘tubuh’ PKB kepada PDIP dan Jokowi dalam pilpres mendatang.

Tindakan dan langkah Cak Imin itu, mula-mula mendapatkan ‘gebukan’ dari Rhoma Irama, yang langsung hengkang dari PKB, dan melarang pendukungnya memberikan dukungan kepada Jokowi.

Berikutnya, sesudah mendapatkan ‘gebukan’ akibat kelakuan Cak Imin itu, sekarang tak tanggung-tanggung, Cak Imin mendapatkan ‘gebukan’ lagi dari Ketua PB NU, Siad Agil Siradj, di mana ‘bos’ NU itu terang-terangan mendukung pasangan Prabowo-Hatta.

Pernyataan yang begitu heboh itu, dinyatakan secara terbuka oleh Said Aqil Sirajd, Kamis, 15/5/2014. Dalam pernyataannya, “Warga NU bebas memilih siapa saja sebagai capres, tetapi saya pribadi mendukung Prabowo,” kata Said Aqil di sela cara pelantikan PCNU Kota Depok di Masjid Kubah Mas Depok, Jabar.

Selanjutnya, Aqil berpendapat, sebagai seorang purnawirawan jenderal bintang tiga, Prabowo mempunyai sikap tegas, berani, mempunyai wibawa untuk membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik lagi. Tentu, pribadi atau karakter Prabowo sangat berbeda dengan Jokowi, yang sudah didukung oleh Cak Imin.

“Beliau juga saya nilai merupakan sosok warga Indonesia yang tegas dan memikirkan rakyat kecil seperti petani, buruh, nelayan, dan lainnya, “ tambah Said Aqil. Persoalan kemandirian bangsa dan kedaulatan ekonomi juga menjadi bagian dariasan Said Aqil. “Jangan sampai bangsa Indonesia dikangkangi oleh para investor,” ujar dia.

Sebenarnya dukungan Said Aqil itu tidak mengejutkan. Desember tahun lalu, dukungan serupa pernah ditegaskan ketua PBNU itu kepada Prabowo. Alasannya, selain sebagaimana pernyataan serupa yang dinyatakan di Depok, Prabowo memiliki visi misi yang sama dengan PBNU.

“Kita mengharapkan pemimpin yang konsisten, tegas, sprotif, bersih, berani, nasionalis, religius. Sampai saat semua ini masih ada pada Prabowo,” kata Said, di Kantor PBNU, Jakarta, 17 Desember 2013. Pernyataan itu langsung diutarakan di hadapan Prabowo yang saat itu bersilaturahmi.

Oleh keluarga Gus Dur, baik Megawati maupun Muhaimin, dianggap pernah mengkhianati almarhum. Mega dalam urusan kepresidenan, dengan menyempal dan berhadapan dengan Gus Dur setelah almarhum mengeluarkan Dekrit Presiden yang tak pernah terlaksana. Sementara Muhaimin dianggap mendongkel Gus Dur dari kepemimpinan di PKB.

Tentu saja, meski signifikansi dampak dukungan Said Aqil kepada warga nahdliyin masih bisa diperdebatkan, dukungan itu menggerus andil PKB terhadap koalisi Jokowi. Setelah Rhoma mencabut dukungan kepada PKB karena kekecewaannya, manuver Said Aqil tersebut sejatinya menjadi masalah besar bagi Muhaimin.

Jelas, PDIP sebagai partai induk di koalisi layak mempertanyakan efektivitas dan andil PKB dalam kelompok mereka. Persoalan itu kian besar manakala Megawati—yang terus menegaskan posisi kuncinya sebagai pengambil keputusan memilih Jusuf Kalla sebagai cawapres.

Setidaknya, secara terang-terangan Ketua Lajnah Ta’lif wa Nasyr (Departemen Media dan Informasi Publik) PBNU, Khatibul Umam Wiranu, menyatakan akan ada banyak warga NU yang langsung memilih Prabowo, ujarnya.

Sebuah perubahan yang terjadi dikalangan tokoh-tokoh NU, sesudah melihat sosok Jokowi yang ‘misterius’ dan orang-orang yang dibelakangnya, yaitu ‘Asing dan A Seng’, yang ingin menguasai dan menjajah Indonesia. (voa-islam.com)

DENPASAR — Pemerintah Jepang melalui kedutaan besarnya di Indonesia menawarkan beasiswa kepada lulusan sekolah lanjutan tingkat atas di Indonesia, khususnya Bali. Mereka diberikan kesempatan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi di Negeri Sakura pada tahun depan.

“Beasiswa yang ditawarkan untuk berbagai jenis pendidikan. Selain S-1, juga College of Technology (D-3) atau Professional Training College (D-2) di Jepang mulai tahun akademik 2015 (April 2015),” kata staf Konsulat Jenderal (Konjen) Jepang di Denpasar Sokhibi, Kamis (15/5).

Ia mengatakan, pelamar hanya bisa mendaftar untuk satu program dari S-1, D-3, atau D-2. Pendaftaran tahap pertama dibuka mulai 5 Maret-21 Mei 2014 bagi pelamar lulusan 2013 dan tahun sebelumnya.

Pendaftaran tahap kedua, 26 Mei-11 Juni 2014, bagi lulusan 2014. Syaratnya, antara lain lahir antara 2 April 1993 dan 1 April 1998.

Kemudian, nilai minimal rata-rata Ujian Nasional (UN) 8,4 untuk program S-1; 8,0 untuk program D-3; dan 8,0 untuk program D-2.

Jika pada saat penutupan (11 Juni 2014) nilai UN asli belum bisa dikeluarkan, maka keterangan sementara dari kepala sekolah bisa diterima.

Bagi sekolah yang tidak menggunakan standar nasional, misalnya dengan standar IB, nilai akan disetarakan.

Selain itu, sebagai alternatif persyaratan pelamaran, bagi pelamar S-1 yang memilih bidang studi IPS bisa juga melamar dengan menggunakan sertifikat kemampuan bahasa Jepang (JLPT) minimal level N3.

Pelamar D-2 yang memilih bidang studi IPS bisa juga melamar dengan menggunakan sertifikat kemampuan bahasa Jepang (JLPT) minimal level N4. Walau pun syarat nilai minimal rata-rata UN-nya kurang.

Pelamar harus lulus dari SLTA terlebih dahulu (bagi yang menggunakan sistem kelulusan nasional/UAN). Atau akan lulus maksimal 31 Maret 2015 (bagi yang menggunakan sistem kelulusan standar internasional/IB).

“Prosedur pendaftaran dengan mengisi formulir aplikasi yang dapat di-download dari website resmi kedutaan Jepang (http://www.id.emb-japan.go.jp/sch_slta.html),” ujar Sokhibi.

Ia mengingatkan pelamar untuk melakukan registrasi secara online melalui link yang tertera pada website resmi kedutaan Jepang. Lalu cetak konfirmasi registrasi online yang berisi kode registrasi yang dikirimkan ke surat elektronik pelamar.

Selain itu, juga mengirimkan formulir aplikasi, lembar konfirmasi registrasi online. Isinya, nomor registrasi, fotokopi ijazah/ijazah sementara yang dilegalisasi/dicap basah dari sekolah, fotokopi SKHUN/SKHUN sementara yang dilegalisasi/dicap basah dari sekolah. Serta fotokopi sertifikat kemampuan bahasa Jepang (JLPT) ke Kedutaan Besar Jepang di Jakarta.(republika)

JAKARTA – Ambisi Partai Golkar sebagai partai pemenang kedua di pemilu legislatif untuk mendorong kadernya duduk sebagai cawapres Joko Widodo makin terlihat jelas. Partai berlamabng beringin ini bahkan setengah mengancam untuk tidak berkoalisi dengan PDI Perjuangan jika tidak disediakan kursi RI  2.

“Golkar harus mendapat posisi capres atau cawapres. Kalau tidak, lebih baik tak usah berkoalisi. Golkar tidak mungkin pasrah soal capres dan cawapresnya kepada partai lain. Enak saja didukung kemudian Golkar nggak dipandang sebagai capres atau cawapres,” kata Ketua DPP Golkar, Priyo Budi Santoso di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (14/5).

Priyo juga mengaku tak sudi jika Partai Golkar dipandang sebelah mata oleh partai lain, tak terkecuali partai calon mitra koalisi. Apalagi Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie yang kemarin menemui Jokowi, masih berstatus capres resmi Golkar.

“Kemarin saya juga kaget. Tapi kita harus berpraduga baik. Dan sampai hari ini (kemarin, Red) ARB adalah calon Partai Golkar,” tutur Priyo.

Menurutnya, jika ingin mengajukan cawapres, maka keputusan itu harus dicapai melalui Rapimnas. Karena itu Priyo menyatakan, bertemunya Ical dan Jokowi itu belum bisa dikatakan sebagai kesepakatan kerja sama resmi. Sebab, bagaimapun Golkar harus mempertahankan martabatnya di mata mitra koalisi.

“Tidak bakalan Golkar akan merapat ke sebuah partai tanpa memandang posisi kami sebagai partai nomor dua di pemilu legislatif kemarin. Artinya, jika ‘pasrah bongkokan’ capres cawapres terserah anda, maka ‘no way’ bagi kami. Tidak mungkin kami lakukan itu,” tegasnya.

Sebelumnya, tiga organisasi massa (ormas) pendiri Golkar, yang dikenal dengan nama Tri Karya, berkumpul untuk membahas penyelamatan partai. Ketiganya bersepakat menajdikan Rapimnas sebagai ajang yang sah untuk menentukan langkah Partai Golkar di Pilpres 2014. Karena itu Rampinas akan lebih baik jika cepat digelar.

Ketiga pimpinan ormas tersebut adalah Ketua Umum Kosgoro 1957 Agung Laksono, Ketua Umum MKGR Priyo Budi Santoso, dan pendiri SOKSI Suhardiman. Mereka bertemu di rumah Suhardiman, di kawasan Fatmawati, Jakarta Selatan, (12/5).

Dalam pertemuan tersebut, Agung Laksono mengatakan sulitnya Golkar mencari mitra koalisi bukan disebabkan faktor Partai Golkar-nya. Tetapi karena capres Partai Golkar Aburizal Bakrie (Ical) elektabilitasnya stagnan.

“Kami memahami ketika kami melemparkan calon yang diusung Partai Golkar menjadi capres, masih ada masalah seperti hasil survei yang stagnan. Sehingga, tidak mudah untuk mendapatkan partner dan mencari pasangan,” kata Agung.

Kondisi ini, lanjutnya, memunculkan gejolak di internal Golkar. Mereka meminta agar pencapresan Ical dievaluasi. Namun, menurut Agung, keputusan ini nantinya akan diambil dalam Rapimnas Golkar.

“Bukan DPP Partai Golkar yang menentukan pilihan. Apakah akan tetap mengusung Ical atau seperti apa dengan mencari alternatif baru atau memberikan dukungan terhadap (kandidat) yang selama ini muncul seperti Jokowi dan Prabowo,” tandasnya.

Kritik keras disampaikan Suhardiman. Pendiri Golkar ini mengatakan Golkar harus segera bergerak menyelesaikan masalah stagnasi pencapresan Ical. Secara historis dan sosiologis, menurutnya faktor ‘Jawa’ sangat berpengaruh sehingga Ical tidak akan bisa menang.

“Segera digelar Rapimnas. Jangan diulur-ulur. Karena itu sejak awal saran saya Golkar mengubah strategi ya mencalonkan cawapres saja, syukur-syukur cawapresnya dari Trikarya,” pungkasnya.(JPNN)

Detikriau.org — Indonesia mendadak heboh dengan beredarnya gambar pengumuman meninggalnya Calon Presiden dari PDIP, Joko Widodo (Jokowi). Bahkan Jokowi sendiri menyebut itu merupakan bentuk kampanye hitam yang sudah melewati batas. “Kalau seperti itu namanya sudah brutal dan keterlaluan,” ujar jokowi.

Dalam gambar tersebut, Jokowi ditampilkan sebagai warga Indonesia keturunan Tionghoa beragama Kristen dengan nama lengkap Ir Hubertus Joko Widodo. Suami Iriana tersebut juga disebut memiliki nama lain Oey Hong Liong.

Jokowi dikabarkan telah meninggal di usia 53 tahun pada Ahad lalu pukul 15.30. Kemudian, jasadnya dikebumikan di kantor PDI Perjuangan, Lenteng Agung.

Tudingan pelaku penyebar gambar inipun diarahkan kepada tim saingan Jokowi, siapa lagi kalau bukan tim Prabowo sebagai satu-satunya capres yang dianggap dapat menyaingi Jokowi.

Lalu siapa yang pertama kali menyebar gambar itu? Apakah benar lawan politik Jokowi yang menyebarkan atau justru sebaliknya kubu Jokowi sendiri yang menebar isu ini sebagaimana ditulis oleh Berric Dondarrion di Kompasiana?

Seorang penggiat sosial media yang memiliki akun Twitter @bayprio mencoba menelusuri asal usul gambar tersebut. Usut punya usut, dia menemukan fakta bahwa foto tersebut pertama kali tersebar di media sosial Facebook pada Rabu sore (7/5). Yang mengejutkan adalah, orang yang pertama kali mengunggah foto RIP Jokowi tersebut ternyata adalah relawan Jokowi sendiri yang memiliki akun Facebook Nophie Frinsta.

@bayprio, dalam kultwitnya, menjelaskan bahwa ia menyimpulkan hal tersebut setelah melihat profile picture serta isi status Nophie. Di akun Facebooknya, Nophie pernah memamerkan foto saat ia mengenakan baju bertuliskan Jokowi Presiden RI 2014. Hal ini memunculkan persepsi bahwa seolah pihak tim Jokowi sendiri yang ingin membuat kesan bahwa capres mereka selalu diserang lawan politiknya.

Hasil penelusuran @bayprio tersebut kemudian diposting ke website www.pkspiyungan.org dengan judul ‘Siapa Penyebar Awal Foto RIP Jokowi?.(dro/republika/pkspiyungan)

Jakarta – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memang mendukung dan memilih berkoalisi dengan PDI Perjuangan yang mengusung capres Jokowi pada Pemilu Presiden 2014. Namun suara warga Nahdliyin atau NU ini tidak akan ikut PKB.

Capres Prabowo Subianto lebih berpeluang mendapat dukungan dari warga NU. Ini karena kedekatan Prabowo dengan para ulama dan pengasuh pondok pesantren.

Pengamat politik Universitas Paramadhina Herdi Sahrasad mengemukakan alasan kuat kenapa warga NU memilih Prabowo. Walau, PKB yang notabene lahir dari rahim NU, memilih merapat ke PDIP dan Jokowi.

“Struktural PKB tidak mengakar mendukung Jokowi. Yang lebih mengakar para ulama dan kiai, yang punya massa dan struktural,” jelas Herdi kepada INILAHCOM, Rabu (7/5/2014).

Ini diperkuat dengan hasil surveli Lembaga Survei Nasional (LSN). Survei itu menyebut mayoritas pemilih NU merapat ke Prabowo.

Alasan kuat yang melatarinya adalah visi kerakyatan Prabowo untuk para nelayan, petani, lebih pas dengan warga NU.

Hal senada dikatakan aktivis 98, yang juga Ketua Umun PB HMI 1999-2001 M. Fakhrudin menjelaskan, ada sejarah yang membuktikan ketidakberpihakan PDIP pada kelompok Islam.

Prabowo saat masih di TNI adalah satu-satunya yang berani melawan faksi militer yang fasis dan anti-Islam. Saat itu, orang kuat itu adalah Benny Moerdani.

“Sementara Megawati lebih akomodatif terhadap sayap militer yang anti-Islam. Lihat figur-figur tentara yang di lingkaran Mega berkuasa. Hampir sebagian besar loyalis Benny ada di sana. Ini menunjukkan bahwa PDIP kurang sensitif terhadap perasaan umat Islam,” kata Fakhrudin kepada INILAHCOM.

hasil surveli Lembaga Survei Nasional (LSN). Survei itu menyebut mayoritas pemilih NU merapat ke Prabowo.