JAKARTA – Ketua DPP Gerindra Habiburahman menyebut bahwa video yang memperlihatkan calon presiden Prabowo Subianto meninju seorang pria di kantor KPU sebagai kebohongan. Menurutnya, video itu disebarkan oleh orang yang ingin menjatuhkan citra Prabowo.

“Itu omong kosong besar. Yang ada, kami susah masuk ke dalam KPU kemarin. Lihat sendiri kan baju Pak Prabowo dan Pak Hatta sampai lecek waktu daftar pilpres di KPU,” kata Habiburahman kepada wartawan di gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat (23/5).

Menurutnya, Gerindra akan membawa masalah ini ke ranah hukum. Pasalnya, Gerindra merasa video tersebut sebagai pencemaran nama baik.

“Orang yang menyebarkan berita (video) bohong itu sedang kami kejar dan akan kami laporkan ke kepolisian dengan menggunakan UU ITE,” ketusnya.

Lebih lanjut Habiburrahman mengatakan, setelah pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa resmi dideklarasikan serangan kampanye hitam semakin merajalela. Pihaknya pun siap mempolisikan seluruh pihak yang bertanggung jawab atas serangan-serangan tersebut.

“Soal spanduk Prahara itu sudah  dilaporkan, kalau yang soal pemukulan ini kami laporkan besok,” pungkasnya.

Seperti diketahui, baru-baru ini beredar di laman facebook video Prabowo Subianto meninju orang di depan KPU. Kelihatannya seperti ajudan yang mengawal di belakang. Tapi karena berdesak-desakan, sang ajudan terlihat seperti hendak melindungi Prabowo dengan memegang punggungnya. Terjadilah insiden tersebut. Prabowo balik badan, meninju orang tersebut. (jpnn)

Prabowo tak bakal berkompromi dengan Australia, kata Hikmahanto Juwana

Jakarta — Pengamat hukum internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menganggap tenggat waktu penyelesaian kode tata kelakuan baik (Code of Conduct) sebagai syarat pulihnya hubungan RI-Australia merupakan sesuatu yang terburu-buru.

Untuk diketahui, dalam pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Australia Tony Abbott pada awal Mei, Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono berharap COC sudah rampung bulan Agustus.

Menurut Hikmahanto, proses pemulihan hubungan yang demikian hanya menunjukkan kasus kisruh hubungan RI-Australia menyangkut ego pribadi Presiden SBY, bukan masalah negara.

“Saya melihat hubungan kedua negara harus membaik semata-mata karena tenggat waktu kepemimpinan Presiden SBY yang sebentar lagi akan berakhir,” ujar Hikmahanto, 22 Mei 2014. Masa jabatan SBY sebagai Presiden RI akan berakhir pada bulan Oktober.

Hikmahanto khawatir COC akan diselesaikan seadanya. “Saya prediksi COC tidak akan sampai detail. Pembuatan COC kan membutuhkan negosiasi, sementara negosiasi membutuhkan waktu yang mungkin sampai lewat Agustus. Yang terpenting ketika ditanya dan ditagih rakyat (di akhir periode SBY menjabat), COC-nya sudah ada,” kata pria yang pernah menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum UI itu.

Dalam hal ini, ujar Hikmahanto, terlihat seolah-olah RI tidak tegas dalam menyikapi kasus penyadapan yang dilakukan oleh Badan Intelijen Australia. Dia berpendapat, seharusnya setelah penarikan Duta Besar RI untuk Australia Nadjip Riphat Kesoema, pemerintah RI turut mengusir Dubes Australia Greg Moriarty.

“Dengan begitu saat memulai kembali proses pemulihan hubungan bisa lebih baik. Tidak seperti sekarang yang seolah-olah tanggung. Dalam kasus ini, rakyat melihat SBY yang memulai tetapi dia juga yang meminta untuk diakhiri,” kata Hikmahanto.

Dia menilai seharusnya Indonesia bisa lebih tegas di masa mendatang di bawah kepemimpinan baru. “Apabila tampuk kekuasaan dipegang oleh Pak Jokowi dan JK, maka mereka akan melihat kondisi yang terjadi saat ini dan belajar dari pengalaman rezim SBY. Sementara apabila Prabowo dan Hatta Rajasa yang terpilih, maka kebijakan yang diambil akan lebih mementingkan Indonesia,” kata Hikmahanto.

Apabila Prabowo yang naik jadi presiden, ujar Hikmahanto, tidak bakal ada kompromi. Itu sebabnya, menurut Hikmahanto, Australia cukup khawatir bila Prabowo berkuasa.

Hikmahanto mengingatkan agar sikap tegas yang ditunjukkan oleh masing-masing calon presiden tidak hanya terjadi saat masa kampanye saja. “Mereka harus merealisasikan janji-janji ketika masa kampanye, khususnya yang menyangkut kebijakan luar negeri. Jangan nanti setelah duduk di kursi kekuasaan, lalu lupa,” kata dia.

Akar masalah

Hubungan RI-Australia memanas setelah skandal penyadapan terhadap Presiden SBY dan Ibu Negara Ani Yudhoyono berserta sejumlah pejabat tinggi RI lainnya terungkap di media Australia, November 2013. Presiden SBY lantas menarik Dubes Nadjip dari Canberra ke Jakarta untuk berkonsultasi.

Sebagai syarat untuk pemulihan hubungan, Presiden SBY mengajukan enam langkah yang akhirnya dibuat tata kode kelakuan baik atau COC pada 26 November 2013. Keenam langkah itu yakni pertama, Menteri Luar Negeri kedua negara membicarakan secara mendalam dan serius isu-isu sensitif berkaitan dengan hubungan bilateral kedua negara paska terbongkarnya penyadapan.

Kedua, setelah ada kesepakatan, maka akan ditindaklanjuti dengan pembahasan protokol dan kode etik secara lengkap dan mendalam. Ketiga, SBY akan memeriksa konsep protokol dan kode etik itu. Keempat, pengesahan kode etik akan dilakukan di hadapan Presiden SBY dan PM Tony Abbott.

Kelima, kedua negara harus membuktikan kode etik itu dipenuhi dan dijalankan. Keenam, setelah kode etik dijalankan, maka kepercayaan terhadap Australia diharapkan muncul kembali.

Namun penyelesaian COC ini berpotensi terhambat dengan kebijakan Angkatan Laut Australia yang mendorong perahu pencari suaka ke perairan Indonesia.

Sumber: Viva.co.id

Habib Syech mengajak Mahfud bersalawat ke berbagai daerah.

Jakarta — Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, mantap mendukung  calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Dengan saran dan dukungan para kiai, Mahfud bersedia menjadi ketua tim pemenangan.

Menurut Mahfud, keputusan itu diambil ditengah pro dan kontra yang ada di lingkungan sekitarnya. Tapi, ada beberapa tokoh yang dianggap Mahfud sebagai mentor dan panutan yang memantapkan pilihannya.

Salah satunya adalah Habib Syech bin Abdul Qadir Assegaf. Murid dari almarhum Habib Anis bin Alwi Alhabsyi, imam masjid Riyadh Gurawan Solo itu langsung menghubungi Mahfud dan menyatakan bersyukur dan memantapkan agar mendukung Prabowo – Hatta.

“Habib Syech menyatakan bersyurkur dan mengajakan saya untuk bersalawat ke berbagai daerah untuk mendoakan kemenangan Prabowo-Hatta,” katanya.

Menurut Mahfud, kiai Agus Ali Masyhuri dari Tulangan Sidoarjo juga mengatakan “wajib” bagi dirinya untuk melanjutkan perjuangan di jalan politik.

Meski ada yang mendukung, ada juga kiai yang meminta Mahfud untuk memikirkan masak-masak sebelum menjatuhkan pilihan. Seperti sahabatnya, KH, Khudori Yusuf atau Gus Yusuf dan K. Ahmad Bagja.

“Mereka menyarankan agar saya mempertimbangkan secara konprehensif dan tenang, jangan terburu-buru,” katanya.

KH Malik Madani, senior dan penasihat Mahfud dari UIN Yogya, meminta agar dirinya netral. Banyak tuduhan bahwa Mahfud dinilai sedang memburu jabatan atau sedang sakit hati.

Lain dengan para kian, tanggapan lain juga datang dari para mahasiswa Mahfud. Dia mengaku menerima pesan bahwa mahasiswanya akan mengambil sikap politik lain dan mendukung Joko Widodo dan Jusuf Kalla.

“Pesan itu isinya kami tetap mengagumi dan ta’dzim kepada Bapak sebagai guru kami, tapi izinkan kami mengambil pilihan politik lain.” Katanya.

Tidak hanya itu, Mahfud mengungkapkan, gurunya yang mengajarnya di UGM, Prof. Maria Sumardjono juga mengirimkan pesan. Inti pesan tersebut meminta agar Mahfud berhati-hati dan tidak emosional dan terburu-buru dalam mengambil keputusan tentang masalah penting seperti ini.

Akhirnya Mahfud mengaku mengikuti apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali. Bahwa memperjuangkan nilai kebaikan agama itu takkan efektif kalau tak punya kekuasaan politik. Dengan kata lain, nilai luhur agama adalah saudara kembar dari pejuangan politik.

“Memperjuangkan kebaikan ajaran agama dan mempunyai kekuasaan politik adalah saudara kembar. Agama adalah dasar pejuangan, sedang kekuasaan politik adalah pengawal perjuangan. Perjuangan tanpa fondasi atau dasar (prinsip) agama akan runtuh, dan perjuangan yang tak dikawal kekuasan politik akan sia-sia,” Katanya.

Dengan semua masukan tersebut, Mahfud mengaku telah mantap memilih untuk menjadi ketua pemenangan tim capres Prabowo-Hatta.

“Bismillah dengan ini saya nyatakan memulai berjuang bersama pasangan Prabowo-Hatta dengan memimpin tim nasional pemenangan pasangan tersebut,” katanya.

Sumber: Viva.co.id

JAKARTA – Ketua Dewan Pertimbangan (Wantim) Partai Golkar, Akbar Tandjung meminta Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie (ARB) memanggil sejumlah kader Golkar yang menyatakan dukungan kepada pasangan capres-cawapres Jokowi-Jusuf Kalla.

Pemanggilan tersebut menurut Akbar perlu dilakukan mengingat sejumlah kader tersebut tidak mematuhi keputusan Rapimnas Partai Golkar yang memberikan mandat penuh kepada Aburizal Bakrie.

“Mereka yang mendukung tersebut harus menjelaskan kepada ketua umum, kenapa mereka mengambil sikap lain, tidak mendukung Prabowo tapi Jokowi. Padahal sebagai organisasi, tentu saja kita membutuhkan loyalitas terhadap keputusan partai. Karena keputusan itu diambil dalam rapat yang prestisius, Rapimnas,” kata Akbar di Jakarta, Rabu (21/5).

Dikatakan Akbar, jika para kader muda itu kecewa atas putusan partai mestinya menyampaikan kekecewaannya saat Rapimnas. “Harusnya mereka sampaikan keluhan mereka pada saat Rapimnas, nanti partai bisa menjelaskan kenapa keputusan Rapimnas seperti itu, bukannya menyeberang begitu saja,” ujar mantan Ketua DPR itu.

Menurut mantan ketua umum Partai Golkar ini, sebagai kader partai besar dan memiliki kredibilitas di tengah publik, kader muda Golkar yang menyeberang ke Jokowi hendaknya bersikap gentle dan harus memberikan penjelasan agar sikapnya bisa dipahami.

“Kalau mereka tidak ingin memberikan penjelasan dan tetap berada di jalur yang bertentangan dengan kebijakan partai, apa boleh buat partai harus mengambil keputusan tegas,” katanya.

Namun diingatkan Akbar, putusan partai itu derajatnya harus bertahap dan harus dijatuhkan setelah ada dialog dengan kader muda Partai Golkar itu. “Artinya, sanksi atau peringatan tidak diambil secara sepihak,” saran dia.

Jika diperlukan, Akbar menyatakan siap mendampingi Ical untuk menghadapi para kader yang menyeberang itu. Sebaliknya, jika ketua umum menganggap tidak perlu mengundang atau memanggil kader-kader yang mbalelo itu, Akbar sendiri sebagai ketua wantim siap berdialog dengan kader muda itu untuk meminta penjelasan.

“Kalau ketua umum tidak mau memanggil mereka, sebagai ketua wantim saya siap berdialog dengan mereka,” imbuhnya.(*)

sumber: jpnn.com

ARB dan Luhut Panjaitan telah mengerti posisi masing-masing.

Jakarta — Pencalonan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, membuat kader Partai Golkar terpecah. Pengunduran diri Luhut Panjaitan sebagai wakil ketua dewan pertimbangan Partai Golkar, disebut-sebut sebagai isyarat adanya perpecahan di tubuh partai beringin.

Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie menanggapi permasalahan ini. Dalam wawancara dengan tvOne, ARB memahami perbedaan pendapat yang sedang terjadi saat ini. Perbedaan pendapat di Partai Golkar menurutnya, sesuatu yang demokratis.

“Berbeda pandangan politik itu biasa. Perbedaan itu sesuatu yang demokratis,” kata Aburizal Bakrie, Rabu, 21 Mei 2014.

Selain itu, ARB memastikan tidak akan memecat kader yang memiliki pandangan politik yang berbeda dengan partai. Namun begitu, mereka yang akan mendukung calon presiden dan wakil presiden yang bukan pilihan partai diminta untuk menanggalkan jabatannya.

“Di dalam peraturan ogranisasi AD/RT tidak ada pemecatan kader yang berbeda pendapat, yang ada harus menanggalkan jabatan,” katanya.

ARB memastikan, bahwa dirinya dan Luhut Panjaitan telah mengerti posisi masing-masing. “Luhut bebas ke sana, tapi harus menaggalkan jabatannya, begitu juga kawan yang lain, tidak ada pemecatan di Golkar. Partai Golkar demokratis,” katanya lagi.

Seperti diketahui, Luhut Panjaitan telah berpamitan kepada Aburizal Bakrie dan memutuskan menjadi pendukung Jokowi. Luhut mundur dari jabatan wantim Partai Golkar sejak jauh-jauh hari, sebelum Golkar memberikan sinyal akan berpartisipasi dengan partai mana pun di pilres 2014.

“Perkawanan antar kami harus tetap terjalin baik tanpa terganggu oleh perbedaan pandangan politik itu. Dan Aburizal Bakrie dapat memaklumi sikap saya itu,” kata Luhut.

Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar, Akbar Tandjung berpendapat, memang kurang pas jika pada saat yang sama Luhut berada di Golkar, namun juga berada dalam tim sukses Jokowi. Menurut Akbar, pernyataan mundur ini memang salah satu solusi terbaik. Menurutnya, Luhut juga bisa optimal menjadi tim sukses Jokowi.

“Saya kira itu baik, kalau memang betul beliau mengundurkan diri agar sikapnya tidak dikait-kaitkan lagi dengan dewan pertimbangan,” katanya.(vivanews)

JAKARTA — Pengamat politik Teguh Yuwono menilai perpecahan yang seolah-olah ditunjukkan oleh Partai Golkar sebagai strategi canggih supaya partai itu bisa tetap ikut berkuasa, siapa pun yang menang dalam Pemilihan Presiden 2014.

“Golkar itu menerapkan politik yang tidak mau diperintah. Mereka maunya ikut memerintah sehingga berbagai cara ditempuh. Sejak lahir Golkar itu sudah menjadi penguasa,” kata Teguh Yuwono dihubungi dari Jakarta, Rabu (21/5)..

Pengajar Universitas Diponegoro Semarang itu mengatakan memang sudah watak Partai Golkar yang tidak akan bisa berada di luar pemerintahan. Karena itu, Partai Golkar berupaya menjadi bagian dari siapa pun yang menang dan selanjutnya memerintah.

Menurut Teguh, bila pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa menang dalam pemilihan presiden, Partai Golkar pasti akan mendapat jatah menteri karena secara resmi partai tersebut masuk dalam koalisi pendukung pasangan itu.

Sebaliknya, bila pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla yang menang, Partai Golkar juga akan tetap menjadi bagian dari koalisi karena Jusuf Kalla merupakan kader partai itu. Belum lagi gerakan sejumlah kader Partai Golkar yang secara pribadi mendukung Jokowi-JK.

“Karena itu, saya melihat tidak ada perpecahan di Golkar. Justru, dalam tanda kutip, itu merupakan strategi canggih Golkar untuk terus ikut memerintah. Sebagai partai senior di Indonesia, Golkar pasti memikirkan hal itu,” tuturnya.

Karena itu, bukan hal yang mengagetkan juga apabila nanti pasangan Jokowi-JK memenangi pemilihan presiden, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie akan mendekati Jokowi dan menyatakan siap mendukung pemerintahan. “Apalagi, ARB sudah sempat mengeluarkan pernyataan siap mendukung Jokowi di parlemen kalau dia memenangi pemilihan presiden,” ujarnya.(republika)