Cadbury Dairy Milk Roast Almond belum ada sertifikat halal

Jakarta – Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyatakan, salah satu cokelat Cadbury Daily Milk, yakni Cadbury Milk Hazelnut dengan nomor batch 200813M01H asal Malaysia, yang diduga terdeteksi mengandung DNA babi (porcine), adalah produk ilegal.

JAKARTA — Pernyataan pedas terus dilayangkan juru bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul terhadap bakal calon presiden yang diusung poros koalisi PDI Perjuangan, Joko Widodo. Kali ini, Ruhut meragukan performa Jokowi jika terpilih sebagai presiden. Menurut dia, anggapan orang yang mengatakan bahwa jika Jokowi menjadi presiden, dia tak akan menjadi RI-1 yang sesungguhnya, ada benarnya.

“Enggak salah juga kalau ada yang bilang Jokowi kalau jadi presiden bukan RI,” ujarnya kepada wartawan di Kompleks Gedung DPR/MPR, Jakarta, Senin (26/5/2014).

Ruhut mengatakan, pendapatnya ini berdasarkan situasi internal PDI Perjuangan yang dinilainya sangat berjenjang dengan keberadaan Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri dan putrinya, yang juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI-P, Puan Maharani. Ruhut menilai, dua sosok ini akan mempersulit posisi Jokowi. Apalagi, kata dia, dengan keberadaan calon wakil presidennya, Jusuf Kalla, yang dianggapnya dominan.

“JK kan kadang-kadang juga jadi the real president. RI-1 nya bisa bisa Bu Mega, bisa JK. RI-3 kan ada Puan, bos. Ada yang bilang Jokowi RI-4. Aku bilang biar sama nomor urut PDI-P,” kata Ruhut.

Partai Demokrat sendiri memilih netral pada Pemilu Presiden 2014. Partai pimpinan Susilo Bambang Yudhoyono ini tak berkoalisi dengan dua poros koalisi yang dibangun PDI Perjuangan maupun Partai Gerindra.

Sumber: kompas.com

JAKARTA – Serangan politis berbau SARA ke arah Joko Widodo semakin kencang seiring kian dekatnya pemilu presiden. Salah satunya adalah dengan menghembuskan kabar bahwa calon presiden yang dikenal dengan sapaan Jokowi itu diragukan kadar keislamannya dan tak fasih melafalkan doa dalam Bahasa Arab.

Namun, Jokowi menjawab keraguan itu bukan dengan bantahan. Pria yang berpasangan dengan Jusuf Kalla di pemilu presiden (pilpres) itu justru menunjukkan kefasihannya melafalkan doa dalam Bahasa Arab.

Hal itu pula yang ditunjukkan Jokowi saat menyampaikan sambutan pada peresmian posko pusat pemenangan Jokowi-JK di kawasan Kebayowan Baru, Jakarta Selatan, Selasa (27/5). Sesaat setelah mengucap salam, Jokowi tidak langsung meneruskannya dengan sambutan. Ia memilih menggunakan mukadimah berbahasa Arab.

Begitu selesai mengucap salam dan dibalas dengan ucapan wassalamu alaikum, Jokowi lantas melanjutkan dengan doa dalam Bahasa Arab. Alhamdulillaahirabbil ‘aalamiin, wabihi nasta’inu ‘alaa umuriddunya waddin, wa’ala habiibina, wasyafi’ina.”

Pemandangan yang bisa dibilang ganjil itu justru mengundang aplaus. Hingga Jokowi menuntaskan mukadimahnya dalam Bahasa Arab,  suara koor ‘amiin’ masih terdengar.

Jokowi lantas menyampaikan candaan ketika tuntas membaca mukadimah. “Kalau NU tahu bagaimana meneruskannya,” sambil melihat ke arah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang juga hadir pada acara itu.

Tawa pun pecah ketika hadirin mendengar candaan Jokoki. Ketua Umum DPP PDI-P Megawati Soekarnoputri yang didampingi Tjahjo Kumolo (sekretaris jenderal), Puan Maharani (Ketua Badan Pemenangan Pilpres PDIP) dan sejumlah elite partai pengusung Jokowi-JK yang hadir pun ikut tertawa.

Sementara Jokowi dalam sambutannya mengatakan bahwa duet Jokowi-JK harus bisa menunjukkan diferensiasi. Salah satunya adalah kemeja yang menjadi identitas pasangan itu.

Jokowi mengatakan, dirinya akan mengenakan kemeja kotak-kotak. Sedangkan JK akan mengenakan kemeja putih. “Tidak harus sama semua, ada yang kotak-kotak, ada yang putih, karena Indonesia memang warna warni,” katanya.

Saat berbicara soal kostum itu, Jokowi secara tidak langsung menyindir pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa yang juga mengenakan kemeja putih. “Kita ini trendsetter (pihak yang memulai, red), sana yang follower,” ucap pria yang juga Gubernur DKI itu lagi-lagi disambut tawa.

Sumber: jpnn.com

JAKARTA — Mahfud MD, ketua tim kampanye nasional pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, mengingatkan tim kampanyenya untuk tidak melakukan black campaign atau kampanye hitam menjelang Pemilu Presiden 9 Juli mendatang.

Mahfud menyayangkan masih ada lawan politiknya yang melakukan kampanye hitam, salah satunya dengan memfitnah lawan politik. “Sekarang ini ada yang lempar batu sembunyi tangan, ada yang melakukan serangan politik kepada diri sendiri, tetapi diisukan itu kita yang berbuat, menyalahkan kita sebagai lawan,” kata Mahfud dalam orasinya pada pemantapan tim kampanye Prabowo-Hatta di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa (27/5/2014) siang.

Hadir dalam acara ini semua caleg terpilih dari setiap partai koalisi, yakni Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Keadilan Sejahtera. Hadir pula para petinggi dari setiap partai.

Menuut Mahfud, kampanye hitam yang dilayangkan dalam rangka pemilu akan merugikan bangsa ke depan. Efek yang ditimbulkan dari kampanye hitam tidak akan sebanding meskipun pelaku kampanye hitam berhasil mendapatkan kekuasaan yang mereka inginkan.

“Dalam kampanye kemenangan, kita tidak boleh black campaign dengan memfitnah. Kita tidak boleh kampanyekan SARA. Kita harus lihat dan menyadari kampanye yang sensitif akan berdampak negatif untuk jangka yang panjang, sementara kampanye ini kita lakukan hanya untuk lima tahun ke depan,” ujarnya.

Sumber: Kompas.com

SOLO — Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsudin menyerukan warga Muhammadiyah jangan mudah tertarik dengan pemberian uang atau politik uang dalam menentukan pilihannya salah satu pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum 9 Juli mendatang.

“Warga Muhammadiyah jadilah pemilih yang cerdas dan penuh tanggung jawab untuk menentukan pasangan Capres dan Cawapres,” kata Din Syamsudin disela acara Tablig Akbar Hari Bermuhammadiyah se-Jawa Tengah di Stadion Manahan Solo, Selasa.

Din Syamsudin menjelaskan, dalam rangka Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sudah ditetapkan sikap Muhammadiyah pada sidang Tanwir di Samarinda Kalimantan Timur, berkomitmen tidak mendukung salah satu calonnya.

Menurut Din Syamsudin, Muhammadiyah sebagai organisasi tidak memberikan dukungan salah satu capres dan cawapres tetapi memberikan kebebasan kepada warga Muhammadiyah untuk memilih pilihannya sesuai hak politiknya.

“Warga Muhammadiyah jangan menjadi pemilih yang bodoh, tetapi harus jadilah pemilih yang cerdas atas dasar pengetahuan, pertimbangan rasional dan spiritual, bukan atas dasar cobaan dan godaan dengan pemberian uang,” katanya.

Menurut dia, Muhammadiyah dalam organisasi tidak mencalonkan secara resmi salah satu Capres dan Cawapres, tetapi memberikan kebebasan warganya untuk memilih dalam Pilpres pada 9 Juli mendatang.

“Jika Muhammadiyah terpengaruh dengan salah satu partai politik ke depan organisasi ini akan hancur,” katanya.

Din Syamsudin menjelaskan, sesuai khittah Muhammadiyah merupakan gerakan dakwah amar ma’ruf nahi munkar yang tidak memiliki afiliasi dengan partai politik manapun.

Muhammadiyah dapat memilih salah satu pasangan yang memenuhi tujuh kriteria antara lain berjiwa religius, taat beribadah dan berintegritas tinggi, sejalan antara kata dan perilaku.

Selain itu, Capres dan Cawapres yang memenuhi kriteria memiliki visi dan karakter kuat sebagai negarawan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara ketimbang diri sendiri, partai politik, dan kroninya, serta berani mengambil keputusan strategis dalam memecahkan masalah-masalah krusial bangsa dengan tetap menghormati dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

“Pasangan Capres dan Cawapres harus mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, tegas dalam melakukan pemberantasan korupsi, penegakan hukum, serta penyelamatan aset dan kekayaan negara,” katanya.

Acara Tablig Akbar Hari Bermuhammadiyah se-Jateng yang dipusatkan di Stadion Manahan Solo itu diikuti sekitar puluhan ribu warga Muhammadiyah dan Aisyah , juga dihadiri Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.

Sumber: republika.co.id

Jakarta – Berita status kewarnegaraan calon presiden Prabowo Subianto sekadar isu yang diduga sebagai bentuk kampanye hitam. Hal ini terbukti setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menegaskan bahwa Prabowo tidak pernah meminta status kewarganegaraan lain selain warga negara Indonesia.

Sebelumnya ramai diberitakan, Prabowo pernah meminta dan menerima status warga negara Jordania pada 1999.

Menurut komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hadar Nafis Gumay, dalam PKPU (Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pencalonan dalam Pemilu Presiden 2014), kewarganegaraan bakal capres dan cawapres ditunjukkan dengan menyerahkan surat dari Kementerian Hukum dan HAM. Keempat calon yaitu capres dan cawapres punya surat itu.

“Mereka adalah warga negara Indonesia (WNI) dan tidak pernah memiliki kewarganegaraan lain atas permintaan sendiri,” tandas Hadar di Gedung KPU, Jakarta Pusat, Senin (26/5/2014).

Dia menegaskan, KPU menggunakan surat keterangan dari Kemenkumham sebagai acuan pemenuhan syarat kewarganegaran bakal capres dan cawapres.

Saat mendaftar sebagai capres pada Senin (20/6/2014), Prabowo menyerahkan dokumen asli surat tersebut. Soal isu Prabowo menerima kewarganegaraan Jordania, Hadar mengatakan, KPU tidak akan menanggapi isu yang belum terbukti. “Kalau belum dapat bukti, kami tidak dapat menindaklanjuti,” tutur Hadar.

Ketua KPU Husni Kamil Manik menambahkan, Capres Partai Gerindra Prabowo Subianto adalah WNI dan memiliki KTP yang menjadi bukti kewarganegaraannya.

Sebagaimana ramai diberitakan, Prabowo pernah meminta dan menerima status warga negara Jordania pada 1999. Masalah status kewarganegaraan seorang capres-cawapres diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pilpres dan PKPU tentang pencalonan dalam pilpres.

Salah satu syarat menjadi capres adalah WNI yang sejak lahir dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri.

sumber: inilah.com