Jakarta – Pernyataan Ketua BTP Mania, Immanuel Ebenezer dalam sebuah talkshow di televisi yang menuding peserta Aksi 212 sebagai kelompok wisatawan yang menghamba pada uang menuai reaksi.

Melalui akun twitternya, aktivis senior yang juga pendiri Barisan Putra Putri Indonesia (Bara Api) Eka Gumilar menyerukan kepada Alumni 212 untuk melawan Immanuel Ebenezer dan melaporkannya ke polisi.

“Bagi saudaraku Alumni 212 yang merasa keberatan atas fitnah saudara Immanuel Ebenezer ini, saya serukan ikut bersama melaporkan ke Polda Metro jaya,” seru Eka melalui akunnya @ekagumilars, Sabtu (2/2).

Penggagas Koperasi Syariah 212  yang konsisten sejak lama menyuarakan perjuangkan ekonomi kerakyatan ini juga menyeru untuk bersama berkumpul dan serentak melaporkan ke Polda Metro.

“Kita kumpul hari Senin, 4 Febriuari 2019 jam. 10.00 wib di SPKT Polda Metro Jaya, Jakarta. *Datang masing-masing” tulisnya lagi.

Seruan Eka ditanggapi warganet yang mendukung laporan massal dilakukan terhadap Immanuel Ebenezer.

@eqi_franky menulis “Siap, laporkan saja dlu mslh di proses atau tdknya kt lihat nanti, jklw saat ini tdk di proses, nanti stlh rezim berganti msh bs dilanjutkan”.

@MfadliFadli3 “Tunggu kami akan datang ke jkt,Emanuel harus kita penjarakan kita bukan wisatawan, kami datang jauh2 dari Sintang Kalbar karna kami merasa terpanggil ingin bersama2 saudara muslim smua…ingat kata2 emanuel kamu harus bertanggung jwb…wasalam”.

Sebelumnya, Ketua BTP Mania, Immanuel Ebenezer dalam sebuah talkshow di televisi mengeluarkan pernyataan yang membahayakan.

Dalam acara itu, Immanuel menuding peserta Aksi 212 sebagai kelompok wisatawan yang menghamba pada uang.

“Ahmad Dhani alumni 212. Sarusnya kelompok wisatawan 212 bergerak dong. Disidang tidak hadir, masuk penjara tidak hadir. Jadi lucu, dimana solidaritasnya mereka? Ini kan kelompok penghamba uang semua nih. Tuan-tuan mereka kan duit…”

Sumber: rmol.co

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengakui ada kelalaian dalam pemberian remisi terhadap I Nyoman Susrama, terpidana kasus pembunuhan seorang wartawan di Bali.

Meski mengklaim telah memenuhi seluruh prosedur yang berlaku, pemerintah memberikan remisi tanpa mempertimbangkan aspek keadilan dalam masyarakat.

Dirjen Pemasyarakatan, Sri Puguh Budi Utami, menyebut lembaganya tidak memeriksa secara detail nama-nama calon penerima remisi, termasuk Susrama.

“Kami tidak melakukan profiling satu per satu (pada penerima remisi),” kata Sri di Denpasar, Bali, Sabtu (02/02).

“Ada aspek rasa keadilan masyarakat yang luput dari kami untuk memahami kasus secara holistik,” ujarnya seperti dilaporkan Anton Muhajir, wartawan di Denpasar yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

I Nyoman Susrama membunuh wartawan Radar Bali, Anak Agung Gede Narendra Prabangsa, tahun 2009.

Adik kandung eks Bupati Bangli, Nengah Arnawa, itu dijatuhi hukuman penjara seumur hidup dalam kasus pembunuhan tersebut.

Desember 2018, Susrama menerima remisi berdasarkan keputusan yang diteken Presiden Joko Widodo. Kebijakan itu menuai polemik, salah satunya soal jaminan kebebasan pers di Indonesia.

Dalam diskusi dengan Solidaritas Jurnalis Bali, Sri menyebut pemberian remisi untuk Susrama sebenarnya tak melanggar regulasi apapun.

Menurutnya, Susrama berkelakuan baik selama menjalani hukuman dan mengikuti program pembinaan selama minimal lima tahun.

Susrama masuk dalam daftar 119 terpidana penerima remisi per 7 Desember 2018. Lima tahun lalu Susrama pernah memohon remisi, tapi ditolak karena penerima pengurangan hukuman setidaknya harus sudah menjalani masa hukuman 10 tahun dan berusia lebih dari 50 tahun.

Karena remisi terlanjur diberikan, Sri Puguh menyarankan para pihak yang keberatan mengajukan surat keberatan kepada Jokowi. Prosedur itu disebutnya dimungkinkan oleh UU 30/2014 tentang administrasi pemerintahan.

Kepala Kantor Wilayah Kumham Bali, Sutrisno, mendorong keberatan itu diajukan secara spesifik dan jelas.

“Kasus ini masih terbuka, jalan keluarnya dengan membuat surat keberatan. Perlu alasan kuat agar remisi itu bisa dibatalkan,” katanya.

Dalam forum yang sama, Solidaritas Jurnalis Bali menyerahkan surat keberatan atas remisi Susrama.

Dalam surat keberatan itu, kelompok jurnalis menyebut pemberian remisi dari penjara seumur hidup menjadi pidana penjara 20 melanggar aspek hukum dan sosiologi.

Dari sisi sosiologi, Susrama tidak pernah mengakui perbuatannya. Kelompok wartawan menganggapnya tidak menyesal setelah melakukan pembunuhan.

“Kami harap Kemenkumham bisa segera mengajukan surat keberatan ini pada presiden karena jika sampai 7 Maret tidak ada gugatan, remisi ini akan berlaku,” kata I Made Suardana, pengacara yang mewakili SJB.

Keberatan sama juga datang dari istri almarhum Prabangsa, Sagung Mas Prihantini. Ia membuat surat bertulisan tangan untuk Jokowi.

“Terlalu berat bagi kami, mengetahui bagaimana suami saya dibunuh dengan cukup sadis oleh pelaku,” demikian salah satu kutipan surat itu.

Sumber: bbcindonesia.com

Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaporkan dugaan penganiayaan terhadap dua orang pegawainya ke Polda Metro Jaya pada Minggu (3/2) sore.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan kasus ini akan ditangani Subdit Jatanras, Ditkrimum Polda Metro Jaya.

Kejadian bermula ketika dua pegawai tersebut menyambangi Hotel Borobudur, Jakarta, Sabtu (2/2) tengah malam sebagaimana dilansir melalui cnnindonesia.com

Febri mengatakan saat itu kedua pegawai KPK sedang ditugaskan untuk melakukan pengecekan di lapangan terhadap informasi masyarakat tentang indikasi korupsi.

Namun, saat menyelidiki laporan tersebut kedua pegawai KPK itu dianiaya hingga luka-luka. Penganiayaan itu mengakibatkan retak pada hidung dan luka sobekan di wajah korban.

Menurut Febri, kedua pegawai itu sebenarnya telah menyampaikan kepada pelaku bahwa mereka tengah ditugasi untuk menyelidiki sebuah laporan dugaan korupsi.

“Meskipun telah diperlihatkan identitas KPK namun pemukulan tetap dilakukan terhadap pegawai KPK,” ujar Febri dalam keterangan resmi. Selain dianiaya, barang-barang kedua petugas KPK itu dirampas.

Kedua petugas tersebut sudah dibawa ke rumah sakit untuk divisum. Hal itu, kata Febri, dilakukan untuk memastikan kondisi dan kesehatan pegawainya.

“Sekarang tim sedang dirawat dan segera akan dilakukan operasi. Karena ada retak pada hidung dan luka sobekan pada wajah,” ujar Febri.

Febri menegaskan bahwa tidak dibenarkan bagi siapapun untuk melakukan tindakan main hakim sendiri. Ia mengatakan penganiayaan itu adalah bentuk serangan terhadap penegak hukum yang sedang menjalankan tugas.

“Apalagi ketika ditanya, pegawai KPK telah menyampaikan bahwa mereka menjalankan tugas resmi,” ujarnya.

Febri mengatakan pihaknya tengah berkoordinasi dengan Polda terkait kasus ini. Ia berharap seusai pelaporan ini polisi dapat segera memproses pelaku penganiayaan tersebut.

“Agar hal yang sama tidak terjadi pada penegak hukum lain yang bertugas, baik KPK, Kejaksaan ataupun Polri,” kata Febri.

Jakarta –  tempo.co mewartakan, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin mengatakan melarang orang untuk menggunakan jalan tol era Jokowi itu merupakan sebuah kesalahan. “Karena menggunakan jalan tol itu hak setiap warga negara,” kata dia saat dihubungi, Ahad, 3 Februari 2019. Ujang menyatakn hal itu menanggapi pernyataan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi.

Kemarin, 2 Februari, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyebut untuk masyarakat yang tak mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Joko Widodo – Ma’ruf Amin, tidak boleh menggunakan jalan tol yang dibangun di era Jokowi. Hendrar yang juga Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Semarang itu menyampaikan pendapatnya saat menggelar gladi resik silaturahmi Jokowi dengan paguyuban pengusaha Jawa Tengah.

Hendrar menuturkan jalan tol merupakan hasil kerja keras Jokowi selama empat tahun memimpin. Sebab itu, Hendrar meminta masyarakat yang tidak mendukung Jokowi tidak perlu menggunakan jalan tol.

Ujang menilai, sah-sah saja jika berkampanye dengan mempromosikan kesuksesan pembangunan infrastruktur, dalam hal ini pembangunan jalan tol. “Tapi melarang orang untuk menggunakan jalan tol itu merupakan kesalahan.

Kendati demikian, Ujang menilai, pernyataan kontroversial itu tak akan mengganggu secara signifikan elektabilitas Jokowi. “Karena bukan kesalahan yang dilakukan paslon nomor urut 01, tapi kesalahan yang dilakukan pendukungnya,” kata dia.

Jakarta – Capres petahana Joko Widodo melempar bola panas melalui pernyataannya terkait ada tim sukses yang menyiapkan propaganda ala Rusia. Kubu paslon 02 Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pun merespons ucapan Jokowi itu dan memastikan pihaknya tak akan menggunakan cara-cara yang negatif.

Isu soal propaganda Rusia ini disampaikan Jokowi saat menghadiri kegiatan deklarasi Forum Alumni Jawa Timur di Tugu Pahlawan, Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/2/2019) melansir melalui detikcom. Jokowi mengatakan dunia perpolitikan di Indonesia dipenuhi banyak fitnah dan kabar bohong alias hoax.

“Begitu banyaknya fitnah, hoax, kabar bohong yang lalu lalang di medsos. Cara berpolitik itu harus memberikan edukasi, cara berpolitik yang penuh keadaban, sopan santun,” kata Jokowi.

Jokowi mengatakan persoalan banyaknya hoax dan fitnah ini karena adanya upaya adu domba ala asing. Dia kemudian menyebut ada tim sukses yang menyiapkan propaganda ala Rusia. Namun Jokowi tak menyebut secara gamblang tim sukses yang dimaksud.

“Problemnya adalah ada tim sukses yang menyiapkan propaganda Rusia! Yang setiap saat mengeluarkan semburan-semburan dusta, semburan hoax, ini yang segera harus diluruskan Bapak-Ibu sebagai intelektual,” katanya.

Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno lantas menanyakan tim sukses siapa yang dimaksud Jokowi. BPN menegaskan pihaknya tidak mentoleransi pihak-pihak yanh menyebarkan hoax.

“Kita kan belum jelas yang dimaksud presiden itu tim sukses yang mana? Apakah tim sukses di pihak sana atau timses di BPN Prabowo-Sandi,” kata Direktur Hukum dan Advokasi BPN Prabowo-Sandiaga, Sufmi Dasco Ahmad kepada wartawan, Sabtu (2/2/2019).

Dasco juga menyebut, Prabowo selalu mengingatkan timnya agar berkampanye positif. Politikus Gerindra itu menyebut sang ketum tidak mengizinkan tim sukses berkampanye negatif, apalagi melakukan black campaign.

“Pak Prabowo sudah berulang kali menyatakan bahwa dalam kampanye kita harus menjaga tutur kata, sopan santun, tidak boleh ada persekusi di dunia nyata maupun hoax di dunia maya, apalagi dusta-dusta dan lain-lain. Untuk itu kami mengimbau kedua belah pihak untuk melakukan hal tersebut dengan konsisten,” tutur Dasco.

Bandung – Rentetan gempa Mentawai terjadi pada Sabtu sore, 2 Februari 2019, hingga pukul 20.11 WIB. BMKG mencatat ada 52 kali gempa sejak pertama tercetus pada pukul 17.59 WIB dengan magnitudo 6,0. Meski begitu, gempa ini dilaporkan tidak berpotensi tsunami dan sebagian rumah warga dilaporkan rusak ringan.

Kepala Bidang Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG Daryono mengatakan, kedalaman gempa tergolong dangkal yaitu kurang dari 20 kilometer.

“Merupakan jenis gempa megathrust,” ujarnya Sabtu malam, 2 Februari 2019.

Pusat gempa itu terletak di laut pada jarak 29 kilometer arah barat daya Kota Sikakap, Pagai Utara. Hingga pukul 20.11 WIB, hasil monitoring BMKG menunjukkan telah terjadi aktivitas gempabumi susulan (aftershock) sebanyak 52 kali. “Dengan kekuatan magnitudo terbesar M=5,9,” katanya lewat keterangan tertulis.

Berdasarkan analisis BMKG, lokasi pusat gempa yang aktif saat ini terletak di antara segmen megathrust Mentawai yang belum pecah dan yang sudah pecah pada 2007 dan 2010. Sebelumnya pada zona itu pernah terjadi gempa kuat pada 13 September 2007 dengan kekuatan M=8,5 dan M=7,9. Selanjutnya pada 26 Oktober 2010 juga terjadi gempa dengan M=7,8.

Pada gempa kali ini, tercatat ada lima aktivitas gempa yang guncangannya dirasakan oleh masyarakat. Kekuatan gempanya tercatat bermagnitudo 5,0 dan 5,3 dua kali, lalu 5,9 dan 6,1. BMKG menginformasikan gempa tersebut dirasakan dalam skala intensitas gempa III-IV MMI di Padang, III-IV di Pariaman, II-III di Bukittinggi, II-III di Solok, II-III di Padang Panjang, dan I-II di Dharmasraya.

Laporan warga kata Daryono menunjukkan beberapa rumah mengalami kerusakan ringan di Pulau Pagai Utara. Masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tetap waspada. “Jika terjadi gempa kuat agar segera menjauh dari pantai,” ujarnya.

Artikel ini sudah terbit dilaman Tempo.co dengan judul “Megathrust Penyebab Gempa Mentawai, BMKG: Segmen Ini Belum Pecah”./ https://tekno.tempo.co/read/1171635/megathrust-penyebab-gempa-mentawai-bmkg-segmen-ini-belum-pecah/full&view=ok