Jakarta – Dugaan percakapan antara Jaksa Agung Basyrief Arief dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri soal Jokowi, membuat geger penegakkan hukum di tanah air.

Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, terlepas benar atau tidak percakapan itu, kabar tersebut telah membuat geger penegakkan hukum.

“Yang pasti, berita transkrip itu, benar atau tidak, sudah bikin geger sendiri. Saya saja hampir loncat,” kata Ramadhan, ketika dihubungi, Jakarta, Rabu (18/6/2014).

Untuk itu, Ramadhan meminta agar Basyrief mengklarifikasi kebenaran percakapan tersebut.

Sebab, klarifikasi dan konfirmasi, akan membuat isu tersebut terang-benderang.

“Jika rekaman dan transkrip itu tidak benar, maka otomatis terehabilitasi pula nama baik tokoh-tokoh di percakapan itu. Nah, mau dibikin clear nggak?” tegas Ramadhan.

Sebelumnya, Ketua Progres 98, Faizal Assegaf mengaku mendapatkan transkrip rekaman yang diduga antara Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan Jaksa Agung Basyrief Arief.

Isinya diduga terkait dengan kasus dugaan korupsi Bus TransJakarta DKI Jakarta, dimana Jokowi sebagai Gubernur. Tersangka salah satunya adalah mantan Kepala Dinas Perhubungan DKI Udar Pristono.

sumber: inilah.com

detikriau.org – Ketua tim pemenangan nasional pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Mahfud MD menilai penampilan Prabowo dalam debat capres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Minggu (15/6/2014) malam, lebih unggul daripada penampilan pesaingnya, Joko Widodo. Menurut Mahfud, Prabowo hanya kalah pada satu hal.

jawaban yang dilontarkan Jokowi selama debat masih belum berkembang, meski pada tiga sesi awal moderator selalu mempertanyakan hal berbeda. Mahfud mencontohkan jawaban Jokowi ketika menunjukkan Kartu Jakarta Sehat secara berulang-ulang.

“Ya semua, kalau saya semua orang yang rasional itu pasti menyatakan minimal (skor) 5-1. Lima untuk Prabowo,” kata Mahfud saat ditemui seusai debat, Minggu.

Mahfud menambahkan, meski tema debat kali ini mengenai soal ekonomi dan kesejahteraan sosial, tetapi Jokowi hanya menjawab pertanyaan dari moderator soal ekonomi. Adapun Prabowo, kata Mahfud, mampu menjabarkan persoalan kesejahteraan sosial yang dihadapi masyarakat dengan menjelaskan solusi ekonominya.

“Itu jelas kalau itu. Satu, dua, tiga itu mutlak, empat Pak Prabowo agak ini, lima menang lagi,” ujarnya.

Meski begitu, Mahfud mengaku ada satu kekalahan yang diterima Prabowo. Kekalahan itu terjadi ketika Jokowi menanyakan kepada Prabowo tentang Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). “Mungkin yang satu untuk Jokowi ketika dia tanya yang TPID, yang lain tidaklah,” kata Mahfud.

Sebelum menjawab pertanyaan itu, Prabowo balik menanyakan tentang kepanjangan TPID. Setelah itu, Prabowo menyatakan bahwa hal itu menjadi kewenangan kepala daerah.

sumber: kompas.com

detikriau.org – Membangun ekonomi versi Jokowi harus difokuskan pada pelaku ekonomi kecil seperti dengan melakukan pembenahan pasar tradisional dengan baik dan memberikan ruang bagi PKL untuk berjualan.

Penerapan system ini kata Jokowi sudah ia jalankan dan buktikan. Pembangunan saat membangun pasar tradisonal waktu menjadi Walikota Solo dan dilanjutkan saat menjadi Gubernur DKI. Hal ini penting karena pasar tradisional adalah tempat produk petani dijual, tempat hasil tangkapan nelayan dijual dan tempat pedagang tempe menjual produknya.

Jika yang kecil ini diurus dengan baik tetapi dengan manajemen lapangan yang benar, menurut Jokowi bukan hanya akan dan bukan hanya rencana dan bukan hanya sebuah wacana diawang-awang tetapi harus dibuktikan. Mereka mebutuhkan bukti bahwa kita memang melakukan untuk mereka.

“Jadi Jika ruang itu diberikan pada pedagang dengan baik, pasar bersih, tidak boleh pasar becek, harus ada tempat parkir, diberikan zoning, basah, kering, buah dan sayur. Saya kira produk petani akan terus menerus mendapatkan penghargaan dan mereka akan memiliki nilai tambah yang baik karena bisa langsung menjual kepada konsumen.” Ujar Jokowi

Termasuk juga PKL, karena pkl ini termasuk ekonomi mikro kita tetapi hampir disemua kota tidak ada planning yang baik yang memberikan ruang kepada pkl untuk berjualan. Oleh sebab itu PKL selalu terusir. “Dalam rencana kedepan, semua kota harus memberikan ruang sebesar-besarnya kepada pkl untuk berjualan.” Janji Jokowi

Menjawab pertanyaan moderator mengenai Hutang luar negri, Jokowi menyatakan bisa diselesaikan secara bertahap asal ada penghematan di APBN dan mengurungi kebocoran dan penyimpangi dengan cara membangun system melalui e-budgeting, e-audit, e-purchasing, “ini bisa menyelesaikan persoalan hingga APBN bisa efektif dan efisien untuk melunasi hutang.” Tandas Jokowi mengakhiri waktu 3 menitnya. (dro)

detikriau.org – Ekonomi kerakyatakan adalah ekonomi jalan tengah. Ekonomi yang didasarkan pada UUD 45 pasal 33 yakni ekonomi yang didasarkan azas kekeluargaan dan sumber-sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai pemerintah.

Penegasan ini disampaikan calon presiden no 1, Prabowo Subianto dalam debat capres dengan capres no urut 2, joko Widodo, minggu (15/6/2014)
Menurut Prabowo, Intinya, ekonomi harus ditujukan pada penguatan dan pemberdayaan kekuatan rakyat. Tidak hanya pertumbuhan, pemerintah juga harus menjamin kondisi keselamatan dan perlindungan terhadap golongan rakyat tertinggal yang kurang mampu mengikuti persaingan abad 21

“Ini bedanya dengan sistem ekonomi barat atau neo liberal. Kadang-kadang Pemerintah hanya bertindak sebagai wakil. Kita tidak, pemerintah harus turun tangan, harus jadi pelopor, harus membela rakyat, tidak membiarkan kemiskinan dan tidak membiarkan yang lemah bersaing dengan yang kuat,” Sampaikan Prabowo

Untuk kebijakan investasi, Prabowo menyatakan bahwa kebijakan investasinya bersama Hatta adalah kebijakan investasi terbuka. Mendukung investasi asing tetapi tidak mematikan ekonomi rakyat. Harus memperkuat koperasi, ukm dan untuk itu harus mengalirkan dana yang lebih, massif dan tidak tanggung-tanggung untuk meningkatkan ekonomi rakyat.

Kata prabowo, sistem ini juga sudah dirintis pemerintahan SBY dengan banyak program seperti KUR, PNPM dan dana bergulir. Contohnya Dana bergulir, dengan hanya sebesar 5 T bisa menghidupkan 12 juta orang. Bagaimana kalau ditingkatkan 4 kali lipat? 20 T artinya akan ada sebanyak 48 juta masyarakat Indonesia bisa dapat kehidupan

“artinya kita tidak anti investasi asing. Silahkan masuk ke Indonesia tapi bawa uang. Jangan masuk Indonesia tetapi gunakan uang Indoensia. Ini bukan investasi asing namanya. Silahkan masuk bawa uang dan silahkan anda jadi kaya dari Indonesia. Kita tidak keberatan. Namun intinya ekopnomi untuk rakyat,” Tegas Prabowo. (dro)

Jakarta – Calon Presiden Joko Widodo belakangan menawarkan ide Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Duplikasi ide yang selama ini berjalan di DKI Jakarta. Bagaimana implementasi ide KIS dan KIP di lapangan?

Pekan ini, Joko resmi mewacanakan dua program yang selama ini telah berjalan di Jakarta. Program yang berbasis kartu ini tampaknya akan menjadi andalan kampanye Joko. Ia juga mengklaim, program KIS tidak bertentangan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. “Bertentangan bagaimana? Nggak. BPJS lembaganya, sistemnya yang ini (Kartu Indonesia Sehat), yang kita bangun,” ujar Joko di Jawa Barat, Kamis (12/6/2014).

Meski tidak terperinci menjelaskan implementasi di lapangan atas ide KIS ini, Joko menegaskan antara BPJS dan KIS harus berjalan beriringan. Ia mengaku, ide KIS ini tidak jauh berbeda dengan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang telah berjalan di Provinsi DKI Jakarta. Hanya saja Joko menekankan KIS akan mengalami perbaikan. “Bisa buat Puskemas, rumah sakit, mau operasi, bisa,” kata Joko.

Sedangkan program KIP, Joko menjelaskan, program tersebut merupakan komplementer terhadap program pendidikan gratis 12 tahun yang selama ini sudah berjalan. Sama dengan KJP, dalam pandangan Joko, KIP ini berisi dana yang dapat dimanfaatkan untuk membeli kelengkapan sekolah seperti buku dan sepatu.

Anggota Komisi IX DPR RI Okky Asokawati ketika diminta pendapat atas ide KIS yang digulirkan Joko mempertanyakan tentang pembiayaan program tersebut. “Itu program yang disupport oleh pemda atau bagaimana?,” tanya Okky.

Ia menduga, bisa saja Joko belum membaca UU BPJS. Kemungkinan lainnya, kata Okky, Joko telah membaca UU BPJS dengan membaca rentang waktu sekitar 1,5 tahun hingga 2016 dengan menggenjot Pemda untuk membayar iuran. “Kalau mekanisme lewat pemda, tentu bertentangan dengan UU BPJS,” ingat Okky.

Menurut anggota Tim Kampanye Nasional Prabowo-Hatta ini ide KIS tentu bertentangan dengan BPJS Kesehatan. Menurut Okky, merujuk UU BPJS, pada 2016 tidak ada lagi jaminan sosial kesehatan yang dibiayai Pemda.

“Nanti 2016 tidak boleh lagi Pemda yang biayai warganya sebagai Peserta Bantuan Iuran (PBI). Karena 2016 sesuai dengan konstitusi, bahwa semua warga negara ditanggung oleh negara,” tambah Okky.

Sementara terpisah, salah satu guru di lingkungan Pemprov DKI Jakarta Ahmad Surendy mengeluhkan mekanisme Kartu Jakarta Pintar (KJP), program andalan Joko yang dalam praktiknya di lapangan cukup berbelit. “Dalam praktiknya banyak salah sasaran. Petunjuk Teknisnya tidak jelas. Alur juga bisa dibelokkan,” cetus dia saat dihubungi INILAHCOM.

Keluhan tersebut linier dengan temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) yang mengungkapkan sebesar Rp500 miliar dana KJP tidak tepat sasaran. Pada 2013, ICW mencatat dari total 405.000 penerima KJP, sebanyak 19,4 persen ternyata meleset.

Ide Joko Care menggulirkan KIS maupun KIP dengan merujuk KJP maupun KJS tentu cukup ambisius. Namun bila ditelisik lebih dalam, ide ini justru bertabrakan dengan BPJS Kesehatan yang telah berjalan.

Di samping itu, ide Joko Care ini tentu dipertanyakan, terlebih bila melihat ide serupa yang terjadi di DKI justru bermasalah di lapangan. Jika demikian, apa yang segar dari ide Joko Care ini, selain untuk pencitraan semata?

Sumber: inilah.com

SBY menyesalkan bocornya surat DKP terhadap Prabowo

detikriau.org – Juru Bicara Presiden, Julian Aldrin Pasha, memastikan bahwa dokumen yang bersifat rahasia hasil sidang Dewan Kehormatan Perwira terhadap Letnan Jenderal Prabowo Subianto adalah asli. Julian mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga sudah mengetahui soal bocornya surat DKP tersebut.

“Yang bisa kami sampaikan adalah bahwa benar Kepres 62/1998 tersebut dikeluarkan oleh Presiden BJ Habibie,” kata Julian di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 10 Juni 2014.

Julian menegaskan, dalam dokumen rahasia itu menyatakan bahwa Prabowo Subianto diberhentikan dengan hormat dari dinas militer, dan memperoleh hak pensiun.

Dalam dokumen itu memang tercantum tandatangan SBY sebagai salah satu petinggi TNI Angkatan Darat. SBY membubuhkan tandatangannya dalam dokumen itu, karena keputusan presiden itu merujuk pada surat Menhankam/Pangab kala itu.

Sementara itu, SBY kata Julian, menyayangkan bocornya dokumen itu. Meski sifat surat itu tidak selalu rahasia, tapi seharusnya masalah ini menjadi perhatian bagi institusi TNI.

“Kalau itu beredar secara luas di masyarakat kan tidak pada tempatnya juga. Dan ini yang patut disesalkan dan menjadi perhatian di dalam institusi,  khususnya TNI kita,” lanjutnya.

Menurut Julian, saat ini TNI sedang melakukan investigasi internal untuk mencari tahu siapa yang membocorkan surat rahasia itu. Namun Julian menyatakan, Presiden SBY tidak akan ikut campur dalam masalah ini. “Saya kira telah disikapi ya di bawah koordinator Kemenkopolhukam,” ujarnya.

sumber: vivanews.com