Joko Widodo berniat membeli kembali Indosat dengan harga yang pas

detikriau.org – Penjualan perusahaan telekomunikasi Indosat di era pemerintahan Presiden Megawati Soekarnoputri menjadi salah satu pertanyaan yang dilontarkan Prabowo Subianto kepada Jokowidodo dalam sesi pendalaman debat capres tahap ketiga bertema politik internasional dan ketahanan nasional yang digelar di Hotel Holiday Inn, Jakarta. Minggu (22/6/2014) malam.

Kata Jokowi, penjualan Indosat dilakukan karena Indonesia saat itu sedang dilanda krisis berat. “Tahun 1998 itu Indoensia dilanda krisis berat. Pada saat Ibu Mega menjadi presiden, ekonomi masih belum baik. Kondisi krisis dengan normal tentu berbeda. Tidak bisa dibandingkan tahun 1998 dengan kondisi sekarang,” kata Jokowi.

Mantan walikota Solo ini juga mengajak untuk membayangkan disaat dalam kondisi krisis dan membutuhkan uang untuk menggerakkan perekonomian. Yang bisa kita lakukan jual barang itu, tentu dengan catatan nantinya barang itu masih bisa kita beli lagi.

“Untuk hal-hal strategis ke depan, Indosat harus jadi incaran kita. Indosat harus kita beli kembali, tapi tentu saja dengan harga wajar. Jangan sampai kita beli dengan harga tak wajar,” ujar capres usungan banteng moncong putih ini.

Joko Widodo meminta semua pihak untuk tidak menyalahkan pemerintahan terdahulu, karena kondisi saat ini dan silam jauh berbeda. “Saya inginnya melihat ke depan. Ke depan, kita ambil lagi Indosat. Kita pakai untuk mengembangkan satelit. Pertahanan siber harus kita punyai,” kata dia.

Untuk diketahui, saat ini saham pemerintah RI di Indosat hanya sebesar 14,29 persen, sedangkan saham mayoritas, 65 persen dimiliki oleh Ooredo Asia Pte. Ltd. –perusahaan telekomunikasi asal Qatar. Sisa saham Indosat 5,42 persen dimiliki oleh Skagen AS dan 15,29 persen lainnya milik publik.(dro/vivanews)

Jakarta – Rekam jejak Capres Jokowi, ternyata tak semulus yang diduga. Pasalnya, dalam kepemimpinan Jokowi mulai dari Wali Kota Solo hingga Gubernur DKI, ada rekam jejak kasus-kasus korupsi.

Penasehat Pemenangan Prabowo-Hatta, Suryo Prabowo menjelaskan, mulai kasus mobil Esemka saat Jokowi menjabat Wali Kota Solo, hingga mal administrasi taman BMW dan dugaan korupsi pengadaan bus TransJakarta.

“Selain kasus korupsi bus TransJakarta senilai Rp1,3 triliun, saat ini BPK juga menemukan dugaan korupsi sebesar Rp1,54 triliun. Begitu pula sewaktu Jokowi menjadi Wali Kota Solo terjadi 14 kasus korupsi,” ujar Letjen TNI (Purn) Suryo Prabowo, dalam keterangan persnya, Sabtu (21/6/2014).

Dia meminta kepada publik, untuk tidak pernah percaya pada capres yang menyatakan dirinya jujur. Sebab, selama Jokowi ini menyatakan bersih dan jujur, ternyata bermasalah.

“Hanya pembohong yang menyatakan dirinya jujur. Kejujuran tidak untuk dideklarasikan. Hari ini naik bajaj besok naik jet mewah, mengaku suka barang murah tapi isteri tertangkap kamera pakai tas mewah. Apakah ini yang disebut jujur dan sederhana?”, tanyanya.

Suryo mengatakan, tudingan yang diarahkan secara bertubi-tubi pada Prabowo sebagai pelanggaran HAM oleh lima jenderal seniornya, merupakan strategi usang untuk alihkan masalah yang melilit Jokowi.

“Semua tuduhan Prabowo itu fitnah yang sengaja dihembuskan untuk alihkan beban permasalahan Jokowi dimasa menjabat sebagai Wali Kota dan Gubernur”, jelasnya.

Dia mengatakan, sosok Prabowo dan Jokowi berbeda. Sebab, Prabowo selalu tampil apa adanya dan tak memiliki beban apapun.

Namun, beban terberatnya adalah masa depannya yang selalu dituding terlibat kasus 1998.

“Prabowo hanya memiliki beban masa kini yaitu selalu difitnah oleh senior yang menzoliminya sejak tahun 1998. Tetapi Prabowo adalah ksatria tulen. Ditanduk tidak remuk dan ditendang malah menang, maka rakyat mulai sadar untuk tidak memilih Jokowi yang sarat dengan masalah korupsi di Solo dan Jakarta”, bebernya.

Penerimaan yang luas dari rakyat terhadap Prabowo, lanjut dia, telah membuat panik tim Jokowi, terutama di Jawa Tengah.

Kepanikan bisa terlihat dengan cara merusak spanduk Prabowo-Hatta dan mengintimidasi rakyat.

“Para relawan petani nelayan urut sewu (Cilacap-Wonogiri) diharapkan tidak terpancing untuk melakukan keburukan serupa. Lakukan kampanye damai dan sejuk seperti yang selalu ditekankan oleh Prabowo Subianto. Bantu TNI/Polri dalam menjaga rakyat dari intimidasi dan kebrutalan aksi premanisme lawan,” tutupnya.

sumber: inilah.com

jakarta – Sedikit demi sedikit, ledakan ‘petasan’ dalam pertarungan Pilpres 2014 berganti menjadi ledakan ‘bom’ yang dilempar oleh kedua kubu calon presiden. Bom-bom itu terang menyasar kedua capres, Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Prabowo dengan kasus hak asasi manusia di masa lalunya, dan Joko Widodo dengan kasus korupsi pengadaan bus TransJakarta yang membuat bawahannya di Pemprov DKI Jakarta diusut oleh Kejaksaan Agung.

‘Bom’ terbaru dilempar oleh mantan Panglima ABRI Jenderal (Purn) Wiranto yang kini merupakan Ketua Umum Hanura, salah satu partai pendukung Joko Widodo-Jusuf Kalla. Wiranto yang bekas atasan Prabowo itu buka suara seputar bocornya dokumen keputusan Dewan Kehormatan Perwira tanggal 21 Agustus 1998 yang berisi rekomendasi pemberhentian Letnan Jenderal Prabowo Subianto dari TNI.

“Pemberhentian Prabowo sebagai Pangkostrad disebabkan adanya keterlibatan dia dalam penculikan saat menjabat Danjen Kopassus,” kata Wiranto di Jakarta, 19 Juni 2014. Perbuatan Prabowo itu, ujar Wiranto, melanggar Sapta Marga, Sumpah prajurit, etika keprajuritan, dan pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Dengan adanya fakta tersebut, istilah diberhentikan dengan hormat atau tidak sudah tidak perlu diperdebatkan lagi. Sejatinya masyarakat sudah dapat menilai. Saya tidak mau terjebak pada istilah karena perbedaan istilah tersebut sarat kepentingan politik,” kata Wiranto.

Meski demikian, Wiranto menjelaskan secara normatif apa yang dimaksud pemberhentian secara hormat atas seorang prajurit TNI. “Seorang prajurit diberhentikan dengan hormat apabila yang bersangkutan habis masa jabatannya, meninggal dunia, sakit parah, cacat akibat operasi militer, mengundurkan diri dari kedinasan dan disetujui atasan,” kata dia.

Sementara pemberhentian dengan tidak hormat, ujar Wiranto, apabila prajurit tersebut melanggar Sapta Marga, melanggar Sumpah Prajurit, dan melanggar hukum sehingga ia tidak pantas lagi menjadi prajurit.

Selain itu, Wiranto tak setuju dokumen Dewan Kehormatan Perwira disebut rahasia negara. “Jadi tersebarnya produk DKP bukan pembocoran rahasia TNI. Alasan pertama, karena dalam kasus tersebut yang menjadi korban adalah masyarakat sipil, maka TNI tidak bisa lagi mengklaim dokumen itu rahasia internal TNI yang tidak bisa dipublikasikan,” ujar Wiranto.

Alasan kedua, kata Wiranto, karena dia selaku Panglima ABRI dan Menteri Pertahanan periode 1998-1999 sudah secara bertahap menjelaskan kepada masyarakat soal keterlibatan TNI Angkatan Darat dalam aksi penculikan aktivis disertai permohonan maaf atas kejadian tersebut. Wiranto pun dahulu telah berjanji secara terbuka untuk mengusut dan menindak anggotanya yang terlibat penculikan aktivis.

Alasan ketiga, ujar Wiranto, karena “Dalam pelaksanaannya, semua kegiatan mulai pembentukan DKP, Mahkamah Militer, kinerja DKP, serta saran DKP kepada Panglima ABRI yang kemudian menjadi keputusan saya, disampaikan pada presiden. Keputusan pemberhentian (Letjen Prabowo Subianto) juga sudah dipublikasikan sejak lama sehingga bukan sesuatu yang rahasia.”

Ketiga alasan itu, menurut Wiranto, menjadikan dokumen DKP tak lagi masuk kategori rahasia negara. “Kasus tersebut sudah terbuka, sudah menjadi milik publik. Kalau dianggap sebagai pembocoran rahasia negara, pendapat itu singguh aneh, mengada-ada, dan tidak sesuai kenyataan,” kata dia.

Bikin berang

Pernyataan Wiranto itu sontak membuat gerah kubu Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Gerindra dan Direktur Operasi Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Edhy Prabowo, menyatakan Prabowo diberhentikan dengan hormat dari militer. Buktinya, Prabowo mendapat uang pensiun sampai sekarang.

Edhy pun minta tudingan penculikan oleh Prabowo dibuktikan. “Itu kan operasi intelijen. Waktu itu keadaan genting. Maka boleh melakukan sesuatu, mengambil tindakan,” kata dia.

Tim advokasi Prabowo-Hatta tak perlu berpikir lama untuk menindaklanjuti ucapan Wiranto. Mereka langsung melaporkan Wiranto ke Badan Pengawas Pemilu hari itu juga dengan tudingan melakukan kampanye hitam dan fitnah keji yang murahan atas Prabowo.

“Kami melaporkan Wiranto ke Bawaslu terkait ucapannya yang mengatakan bahwa penculikan aktivis adalah inisiatif Prabowo. Sebagai orang tua, seharusnya Wiranto santun dalam berpolitik. Jangan halalkan segala cara demi menjegal elektabilitas Prabowo. Rakyat sudah cerdas dan tidak bisa dibodohi,” kata Ketua Tim Advokasi Prabowo-Hatta, Habiburrahman.

Tim Prabowo berharap Bawaslu segera menindaklanjuti laporan mereka. Jika Wiranto terbukti melakukan kampanye hitam, maka mereka minta Bawaslu untuk melaporkannya ke Kepolisian. Kubu Prabowo juga mempertimbangkan untuk langsung melaporkan Wiranto ke Kepolisian dan Pusat Polisi Militer (Puspom) TNI.

Kemarahan atas perkataan Wiranto juga diperlihatkan Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zein, mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Kostrad) yang kini bergabung dalam tim pemenangan Prabowo-Hatta.

“Surat berkop rahasia negara itu berlaku 40 tahun baru bisa dibuka. Kalau dibuka sebelum 40 tahun, artinya Pak Wiranto melanggar pidana. Wiranto patut ditangkap dan harus meminta maaf ke publik,” kata Kivlan dalam wawancara dengan tvOne.

Ia yakin dokumen keputusan DKP itu disebarkan untuk menggerus elektabilitas Prabowo menjelang Pilpres yang tinggal 19 hari lagi, yakni 9 Juli 2014.

Kivlan pun menyinggung sikap politik Wiranto yang berubah-ubah. “Pak Wiranto sudah bertemu Prabowo sebelum mendukung Joko Widodo. Dia sudah mendukung pencapresan Prabowo dan berjanji tidak akan mengungkit-ungkit masa lalu lagi. Dulu mendukung Prabowo tapi sekarang berbalik arah, itu saya sesalkan,” ujar Kivlan.

Isi dokumen

Dalam dokumen keputusan DKP, disebutkan bahwa Letjen Prabowo Subianto memerintahkan Satgas Mawar dan Satgas Melati untuk menangkap dan menahan aktivis kelompok radikal dan Partai Rakyat Demokratik (PRD).

Dokumen itu juga menyebut Satgas Mawar melakukan penculikan bukan atas inisiatif sendiri, melainkan karena percaya pada Prabowo yang menyatakan perintah itu berasal dari pimpinan dan sudah dilaporkan kepada pimpinan.

Masih menurut dokumen itu, penculikan tersebut ternyata tidak dilaporkan Prabowo ke Panglima ABRI. Dia baru melaporkannya pada April 1998 setelah didesak Kepala Badan Intelijen ABRI.

Prabowo pun disebut tidak melakukan pengendalian atas tindakan Satgas Mawar.

Atas dasar itu dan sederetan kesalahan lain, DKP merekomendasikan agar Prabowo diberhentikan dari dinas keprajuritan.

Untuk diketahui, kubu kedua capres saat ini diisi oleh para pensiunan jenderal TNI. Di kubu Prabowo, selain Kivlan Zein, ada pula mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal (Purn) George Toisutta yang didapuk menjadi Wakil Ketua Tim Pemenangan.

Sementara di kubu Joko Widodo, selain Wiranto tercatat pula mantan Kepala Badan Intelijen Negara AM Hendropriyono yang pernah bertugas di Kopassus, dan Jenderal (Purn) Luhut Binsar Panjaitan yang merupakan lulusan terbaik Akademi Militer Nasional tahun 1970.

sumber:  VIVA.co.id

JAKARTA – Janji pasangan calon presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla yang akan menghapus kolom agama di Kartu Tanda Penduduk disambut positif. Pengamat politik dari Universitas Indonesia Boni Hargens menilai, jika direalisasikan, hal itu merupakan sebuah terobosan yang belum pernah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin lainnya.

“Memang tidak ada fungsinya kolom agama di KTP. Itu justru menunjukkan ada diskriminasi terhadap minoritas, ada kelompok minoritas yang tidak diperlakukan secara adil. Usulan itu saya rasa merupakan satu terobosan spektakuler,” kata Boni, saat dihubungi,, Rabu (18/6/2014) malam.

Boni menilai, penghapusan kolom agama itu sesuai dengan Indonesia yang menganut sistem demokrasi dan terdiri dari beragam agama. Dengan langkah ini, kata dia, Jokowi menunjukkan bahwa ia adalah tokoh pluralisme yang sesungguhnya.

“Demokrasi yang sesungguhnya tidak boleh ada itu keterangan agama di KTP. Saya sendiri tidak nyaman kalau ada keterangan agama di KTP saya. Kalau saya berkualitas dan bisa berkontribusi banyak untuk negara ini, tentu tidak peduli agama saya apa,” ujarnya.

Usul penghapusan kolom agama di KTP disampaikan oleh anggota tim pemenangan calon presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, Musdah Mulia. Dia mengatakan, Jokowi setuju kolom agama dihapuskan karena dianggap dapat menimbulkan kerugian bagi warga. Misalnya, saat terjadi konflik antar agama, warga tak perlu lagi khawatir dengan status agama yang melekat di KTP mereka. Begitu pula saat warga hendak melamar pekerjaan.

sumber: KOMPAS.com

Dia menunjukkan foto-foto terkait kerusuhan dan kekerasan Mei 98

Jakarta – Mantan Kepala Staf Kostrad Mayor Jenderal (Purn) Kivlan Zen akhirnya angkat bicara terkait foto-foto kekerasan yang diperlihatkannya di tengah dialog terbuka dengan tim pemenangan Joko Widodo dan Jusuf Kalla di hadapan mahasiswa Universitas Indonesia, Rabu 18 Juni 2014.

“Ini adalah foto-foto kekerasan yang terjadi pada waktu kerusuhan Mei 98,” kata Kivlan sambil memperlihatkan foto-foto kekerasan.

Kivlan mengatakan, foto-foto yang diperlihatkannya di depan mahasiswa merupakan salah satu bukti untuk mengungkap siapa yang paling bertanggung jawab pada kerusuhan Mei 1998 silam.

“Tak usah saya sebut orangnya, kerusuhan ini sudah direncanakan dan mereka menggelar rapatnya di Senayan. Kalau saya buka ini adalah aib bangsa,” beber Kivlan.

Lebih lanjut, Kivlan menegaskan, kasus kekerasan kerusuhan Mei 98 itu tidak ada kaitannya dengan Prabowo Subianto, yang saat itu menjabat Panglima Kostrad. Prabowo, kata dia, tidak pernah meninggalkan Jakarta.

“Kalau dia pergi, maka habislah Jakarta. Saya bicara ini, karena saya ada bersama dia,” ujarnya.

Menurutnya, kerusuhan dan kekerasan Mei 98 sengaja direncanakan dengan menggelar rapat dan dikontrol dari Bogor.

“Jadi jelas, Pak Prabowo hanya terkena fitnah. Kalian bisa lihatkan di foto ini, orang-orangnya ada dan ada spanduk merah, jelas di situ bertuliskan Komite Pendukung Megawati,” ungkap Kivlan.

“Kalau mau blak-blakan ayo di pengadilan. Biar kita buka semua. Kasihan Pak Prabowo difitnah terus. Kalau tidak ada Prabowo, Jakarta bisa hancur berbulan-bulan seperti yang terjadi di Mesir dan negara lain,” tambahnya.

sumber: vivanews.co.id

Jakarta – Isu pemecatan dari militer yang terus menyerang Prabowo Subianto akhirnya terbantahkan setelah sebelumnya bertubi-tubi diserang. Sebaliknya, cerita lama Jusuf Kalla yang kini menjadi pendamping Jokowi, pernah dipecat Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur kini kembali mencuat ke publik.

Jika sebelumnya publik dikejutkan dengan bocornya dokumen rahasia Dewan Kebijakan Perwira (DKP) 1998 tentang pemecatan Prabowo Subianto dari militer. Istana membenarkan adanya Keppres Nomor 62 Tahun 1998 yang dikeluarkan Presiden Habibie tentang pemberhentian dengan hormat Prabowo.

Namun sebaliknya, publik berbalik menyoroti kubu Jokowi-JK terkait pemecatan Cawapres Jusuf Kalla ketika menduduki posisi Menteri Perdagangan di Kabinet Persatuan Nasional. Hal ini semakin menjelaskan siapa sebenarnya yang mengalami pemecatan.

Mantan Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur Adhie Massardi membenarkan bahwa JK memang dipecat oleh Gus Dur dari jabatannya karena terindikasi korupsi.

“Sebagai Presiden, ketika itu Gus Dur punya banyak informasi. Kalau tidak akurat, pasti tidak akan diberhentikan mengingat JK merupakan kiriman Golkar yang cukup kuat di parlemen,” ujarnya ketika dihubungi wartawan, Rabu (17/6).

Ia menuturkan, dirinya pernah berbicara ke Gus Dur soal indikasi korupsi yang melibatkan beberapa menteri. Adhie bertanya kepada Gus Dur kenapa tidak kita bawa ke ranah hukum agar memberi pelajaran bagi yang lain-lain.

“Secara spontan Gus Dur bilang, Sampeyan ini kayak enggak tahu (kualitas) pengadilan kita saja. Salah-salah kita dibilang fitnah. Jadi pemberhentian saja cukup, sebagai sanksi sosial!” ujar Adhie mengenang kembali apa yang dikatakan Gus Dur.

Namun, lanjut Adhie, seharusnya Marzuki Darusman sebagai Jaksa Agung waktu itu dilapori juga oleh Gus Dur. Cuma dirinya tidak ingat persisnya apakah Gus Dur melaporkan hal tersebut.

“Saya tidak begitu yakin. Soalnya Marzuki kan dari Golkar juga. Tapi kalau Akbar Tanjung sebagai ketua umum Golkar dipastikan dilapori Gus Dur soal rencana pemberhentian JK,” pungkasnya.

Seperti dikutip dari situs nu.or.id, terungkap sendiri dari mulut JK soal pemecatan dirinya dari menteri oleh Gus Dur. Bahkan, JK mengaku sempat mengelabui Gus Dur agar tidak dipecat. Meski pada akhirnya JK tidak bisa menghindari hal itu.

Usai melantunkan tahlil dan doa untuk almarhum Gus Dur, pada malam tujuh hari wafatnya Gus Dur, ada kisah manis dari mantan Wapres Jusuf Kalla saat menjadi menterinya Gus Dur.

Kawasan Jalan Warung Sila, Ciganjur, Jakarta Selatan, penuh sesak. Ribuan orang menggelar tahlil tujuh hari wafatnya almarhum Gus Dur, Selasa malam Rabu 5 Januari 2010. Beberapa tokoh penting dan selebritis ikut tahlilan.

Acara sendiri dimulai setelah salat isya. Terlihat Wimar Witoelar, Jusuf Kalla beserta istri, Mendiknas M Nuh, Wakil Ketua MPR Lukman Saifuddin, pelawak Memet, Indro Warkop dan Tarzan.

Suasana berkabung penuh khidmat, meski tak lepas dari kebiasaan Gus Dur: kelucuan. Ini muncul saat JK memberi kesan-kesan tentang almarhum.

Di hadapan ribuan orang yang mengikuti doa dan tahlil, JK bercerita bahwa suatu ketika saat dia masih menjadi menteri di era Gus Dur, dia pernah memperdayai presiden keempat Indonesia itu.

JK, saat Gus Dur menjadi Presiden, diangkat menjadi Menteri Perindustrian. Dalam suasana yang penuh ketegangan politik dan gaya kepemimpinan Gus Dur yang kontroversi, JK mengaku bahwa dia mempunyai kenangan yang tak terlupakan. Salah satunya, dia pernah membohongi Gus Dur.

“Gus Dur doyan sekali memecat menteri. Setiap dua bulan sekali, Gus Dur memecat menteri. Sebenarnya, waktu itu saya sudah mau dipecat dua kali. Tapi, saya berhasil selamat,” ujarnya.

Nah, JK punya pengalaman tentang ini. Kata JK, waktu itu dia dipanggil Gus Dur ketika sedang berada di luar negeri. Tiba-tiba, Gus Dur memerintahkannya untuk kembali ke Tanah Air segera. Tanpa pikir panjang, JK pulang dan segera menghadap atasannya. Dia berpikir ada masalah yang gawat.

“Anda sudah tidak bisa diajak bekerja sama lagi,” begitu kenang JK mengutip ucapan Gus Dur ketika itu. Dengan penuh tanda tanya, JK mempertanyakan mengapa.

“Anda pergi ke luar negeri tanpa izin,” kata JK yang mantan Ketua Umum Golkar ini, menirukan pernyataan Gus Dur.

Mendengar itu, JK langsung berpikir panjang, bagaimana agar dirinya tidak dipecat. Entah darimana idenya, tiba-tiba saja terlintas di pikirannya untuk menipu Gus Dur. Lalu, JK mengeluarkan sebuah kertas.

Dengan percaya diri, JK menyerahkan lembar kertas itu pada Gus Dur dan bilang, “Ini surat izin dari Setneg”.

“Gus Dur tidak bisa melihat. Nah, karena saya tipu itu, saya selamat dari pemecatan. Tapi, pas sebulan kemudian, saya dipanggil lagi. Dan, kali itu, saya dipecat betulan,” kata JK disambut gelak tawa para hadirin.

sumber: inilah.com