JAKARTA — Komisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan belum ada penghitungan suara dilakukan di luar negeri. Penghitungan suara dilakukan bersamaan dengan penghitungan di dalam negeri mulai 9 Juli 2014.

“Penghitungan baru dimulai tanggal 9 Juli. Kalau ada yang rilis hasil penghitungan apa memang itu ada?, kalau quick count ga mungkin,” kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, di Hotek Bidakara, Jakarta, Sabtu (5/7).

Pernyataan ini terkait dengan beredarnya pesan berantai, yang menyebut pasangan Jokowi-JK unggul dalam pemungutan suara di luar negeri di Pilpres 2014.

Menurut Hadar Kertas suara yang telah dicoblos disimpan dalam kotak suara yang telah disegel. Kotak disimpan di PPLN yang terletak di kantor kedutaan besar Indonesia (KBRI) dan KJRI di luar negeri.

Meski begitu, jika ada yang merilis hasil exit poll menurut Hadar hal tersebut memungkinkan. Hanya saja, setiap hasil exit poll yang dirilis diharapkan dilengkapi dengan metode jajak pendapat yang digunakan. Misalnya, polling dilakukan dalam rentang waktu tertentu terhadap beberapa jumlah pemilih yang baru keluar dari Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN).

“Kalau exit poll mungkin saja, tapi mereka harusa punya metodologi yang kuat. Karena hasil exit poll ini kan bisa saja mempengaruhi preferensi masyarakat,” ujarnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membolehkan hasil jajak pendapat, hitung cepat, dan exit poll dirilis kapanpun, menurut Hadar memang memberikan dampak beragam bagi pemilih. Karena itu, masyarakat diminta mencermati dan hati-hati dalam memahami hasil survei dan exit poll.

Hasil pemantauan yang dilakukan Hadar hari ini di Kuala Lumpur, kata dia, tidak mendapati tim pasangan calon tertentu melakukan jajak pendapat atau exit poll.

“Saya mengunjungi dua tempat di Kuala Lumpur, di KBRI sama di sekolah Indonesia. Ada 22 TPSLN di KBRI dan 2 di sekolah, cukup ramai dan saya enggak lihat ada yang lakukan exit poll,” ungkapnya.

Pemungutan suara luar negeri dilakukan lebih awal mulai dari 4 hingga 6 Juli. Pemungutan awal disesuaikan dengan jadwal libur WNI di luar negeri.

Rekapitulasi penghitungan suara di luar negeri baru akan dimulai panitia pemilihan luar negeri (PPLN) pada 9 Juli. Dilanjutkan dengan hasil penghitungan suara dari drop box dan lewat pos hingga 13 Juli. Hasil rekapitulasi kemudian dikirimkan ke dalamn negeri pada 14 Juli 2014.(republika)

Jakarta – Prabowo Subianto-Hatta Rajasa lebih siap menghadapi pilpres 9 Juli mendatang. Sebaliknya, Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) tampak tertekan, tidak siap kalah.

Psikolog politik dari Universitas Indonesia Dewi Haroen menjelaskan salah satu contohnya adalah ketika Joko Widodo justru membuat suasana politik memanas.

Pernyataan Jokowi yang menganggap kemarahan massa PDIP terhadap TV One sebagai sesuatu yang wajar. Atau, JK yang mengatakan kekalahannya dan Jokowi hanya akan terjadi kalau ada kecurangan saat pilpres.

“JK bilang, kalau Jokowi kalah, berarti ada kecurangan. Itu berarti JK tidak menganggap KPU, Bawaslu, dan pihak-pihak terkait. Seharusnya lebih legowo,” katanya, Sabtu (6/7).

Dewi mengatakan, dalam berbagai kesempatan dimana Prabowo berulang kali menyatakan siap menang dan siap kalah. Sikap yang ditunjukan kedua pasangan capres-cawapres itu akan mempengaruhi pemilih terutama swing voters (pemilih mengambang) dan undecided voters (pemilih yang belum menentukan pilihan).

Di luar hal tersebut, Dewi menambahkan, elektabilitas Prabowo-Hatta juga akan menguat seiring dukungan Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Menurutnya, masih banyak orang yang mencintai SBY dan akan memberikan dukungannya kepada Prabowo-Hatta. “Bagaimana pun, SBY adalah king maker,” terangnya.

sumber: inilah.com

Dia berharap pemilu di Indonesia bisa jadi teladan bagi bangsa lain

detikriau.org – Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, menjadi saksi debat calon presiden dan calon wakil presiden kelima dan terakhir. Debat tersebut mengambil tema pangan, energi dan lingkungan. Sebelum kedua capres-cawapres menyampaikan visi-misi mereka, Ketua KPU Pusat Husni Kamil Malik memberi sambutan. 

Husni mengingatkan bahwa mulai 6 – 8 Juli 2014 merupakan masa tenang, sehingga mulai malam ini, tepatnya pada pukul 00.00 WIB, masing-masing tim kampanye dari pasangan capres-cawapres untuk menertibkan diri agar pemilu 9 Juli 2014 bisa berjalan lancar.

“Kita perlu jadi teladan bagi bangsa lain dalam hal penyelenggaraan demokrasi dan penyelenggaraan pemilu. Kita harus saling mengingatkan sampai tanggal 8 Juli 2014, tidak boleh lagi ada kampanye,” ujar Husni.

Dia juga menambahkan, diharapkan mulai pukul 00.00 diharapkan semua tim kampanye sudah membersihkan alat peraga kampanye.

“Masing-masing tim kampanye dan pasangan capres dan cawapres mulai malam ini mengingatkan semua pihak yang ada di tingkat nasional maupun daerah untuk menahan diri dan menertibkan seluruh kegiatan kampanye,” lanjutnya.

Terakhir, Husni mengharapkan Pemilu 2014 ini bisa menjadi teladan bagi bangsa lain. “Mudah-mudahan, penyelenggaraan pemilu di Indonesia yang tertib bisa menjadi teladan bangsa-bangsa lain,” katanya.

© VIVA.co.id

JAKARTA — Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), Husein Yazid mengadakan survei di 33 provinsi, di 690 desa dengan 2.400 responden untuk mengetahui perilaku publik terhadap elektabilitas calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada pemilihan presiden (pilpres) 2014.

Hasilnya lebih ekstrim dari pemilihan legislatif. Karena melihat dari pendaftaran pada 20 – 25 Mei 2014, tingkat elektabilitas Jokowi – JK (Jusuf Kalla) sebesar 44,72 persen. Data tersebut lebih unggul dari Prabowo – Hatta (Hatta Rajasa) yang hanya 39,28 persen.

Sedangkan pada 6 -12 Juni, terjadi persinggungan dimana Jokowi – JK turun ke 42,97 persen sedangkan elektabilitas Prabowo – Hatta naik 44,64 persen.

“Di akhir Juni terjadi lonjakan elektabilitas Prabowo – Hatta mengadu 47,93 pesen, sedangkan Jokowi – JK 43,05 persen,” tutur Husein.

Wilayah yang menjadi keunggulan signifikan dari pasangan Prabowo – Hatta ada di wilayah Pulau Jawa, Sumatera, Bali-NTT, Kalimantan. Sementara pasangan Jokowi – JK unggul di wilayah Pulau Sulawesi dan Papua-Maluku.

Sedangkan untuk swing voter mengalami penurunan. Jika awalnya mencapai 16 persen, turun menjadi 9,02 persen. Perubahan itu dinilai dipengaruhi oleh janji-janji yang disampaikan masing-masing bakal capres dan wapres selama masa kampanye.

republika.co.id

JAKARTA — Pemungutan suara bagi Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri dimulai hari ini, Jumat (4/7). Pemungutan suara dilaksanakan 19 Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) yang didominasi negara-negara di jazirah Arab.

Sebanyak 19 PPLN akan melakukan pemungutan suara pada Jumat, 4 Juli. Yakni Abu Dhabi (Uni Emirat Arab), Addis Ababa (Ethiopia), Alger (Aljazair), Amman (Yordania), Dhaka (Bangladesh), Doha (Qatar), Dubai (Uni Emirat Arab), Havana (Kuba), Jeddah (Arab Saudi), Khartoum (Sudan), Kuwait, Kyiv (Ukraina), Manama (Bahrain), Maputo (Mozambique), Moskow (Rusia), Muscat (Oman), Riyadh (pukul 16.00 WS), Sana’a (Yaman), dan Teheran (Iran).

“Early votting ini disesuaikan dengan jadwal libur pemilih di luar negeri. Untuk WNI yang bermukim di jazirah Arab sebagian besar libur hari Jumat, di Eropa hari Sabtu, dan di Asia Timur hari Minggu,” kata Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Jumat (4/7).

Jadwal pelaksanaan pemungutan suara, menurut Ferry, telah ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Nomor 462/2014. Pemungutan suara di luar negeri dilakukan lebih awal dibanding dalam negeri. Mulai tanggal 4 hingga 6 Juli. Namun penghitungan perolehan suara dilakukan serentak pada 9 Juli 2014. Sebelum dihitung, surat suara yang telah dicoblos disimpan di Kantor Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI).

“Kotak suara disegel, lalu disimpan di ruangan yang dilengkapi kamera CCTV. Untuk menjamin sebelum penghitungan tidak ada yang menyalahgunakan hasil pemungutan suara tersebut,” ujar Ferry.

republika.co.id
Menurutnya, teknis pemungutan di luar negeri tidak berbeda dengan pileg. Selain melakukan pemungutan suara di tempat pemungutan suara luar negeri (TPSLN), KPU juga menggunakan sistem dropbox. Sistem ini diberlakukan bagi WNI yang domisilinya cukup jauh dari TPSLN. Namun, jumlah mereka cukup banyak. Sehingga PPLN menaruh dropbox di titik-titik yang sering dikunjungi atau mudah dijangkau pemilih.

Rekapitulasi hasil pemungutan suara melalui pos atau dropbox dijadwalkan KPU mulai dari 10 hingga 14 Juli 2014. Setelah rekapitulasi selesai, hasil pemungutan suara dikirimkan ke Indonesia.(republika.co.id)

“Prabowo-Hatta adalah pilihan yang benar dan harus diperjuangkan.”

detikriau.org – Sekitar 200 orang jaringan simpatisan Partai Kebangkitan Bangsa se-Jawa Barat menyatakan dukungannya terhadap pasangan Prabowo-Hatta sebagai calon presiden dan wakil presiden RI.

Deklarasi itu digelar di aula Hotel Suminar, Jalan Oto Iskandar Dinata, Garut, Jawa Barat, Rabu 2 Juli 2014.

Asep Maher, koordinator simpatisan PKB Jawa Barat menyatakan, bahwa pihaknya memilih dukungan kepada pasangan Prabowo-Hatta karena, pasangan tersebut dinilai benar dan cocok untuk memimpin Indonesia.

“Jadi kami harus menentukan pilihan, maka pasangan Prabowo-Hatta adalah pilihan yang benar dan harus diperjuangkan untuk menang,” ujarnya kepada wartawan.

Para simpatisan PKB membutuhkan seorang figur yang mampu untuk memperbaiki kondisi bangsa Indonesia, memberi kemajuan serta meningkatkan kesejahteraan.

“Ya, bukannya kami tidak menghendaki pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla, tetapi Pak Prabowo dan Pak Hatta yang paling memenuhi kriteria,” ucapnya.

Lanjut Asep, para simpatisan, mantan dan sebagian pengurus PKB di Jawa Barat telah berkomitmen untuk mampu memenangkan pasangan Prabowo-Hatta dengan menyumbangkan suara sekitar 70 persen dari suara PKB di Jawa Barat.

“Ya, kami sepakat dan merupakan hasil diskusi dengan teman-teman di Jawa Barat, bahwasanya kami siap memangkan 70 persen suara untuk pasangan Prabowo-Hatta,” katanya.

© VIVA.co.id