DPP Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali menghadirkan kesaksian peserta Kongres Luar Biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatera Utara. Foto/SINDOnews

ARBIndonesia.com, JAKARTA – DPP Partai Demokrat kubu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kembali menghadirkan peserta KLB di Deli Serdang , Sumatera Utara. Kali ini, kubu AHY menghadirkan mantan Ketua DPC PD Bolang Mongondow, Sulawesi Utara, Rahman Dontili. Melalui tayangan video, Rahman mengaku menemukan kejanggalan dalam KLB tersebut.

“Kita masuk tanpa diregistrasi, acara dimulai, sidang langsung dipimpin oleh pimpinan definitif Pak Jhoni Allen. Saya datang ke Kongres karena ingin tau seperti apa. Tapi saya melihat yang datang ini bukan pemilik suara,” ujarnya, Jumat (12/3/2021).

Rahman pun mengaku menemukan kejanggalan lain yakni peserta melakukan tanda tangan kehadiran setelah acara KLB selesai. Sehingga dirinya beserta peserta lain harus tanda tangan sampai berulang kali.

“Perlu saya sampaikan, saya juga orang yang memang menerima uang Rp100 juta tapi bukan berarti saya harus diam ketika melihat ketidakbenaran ini. Saya menerima Rp100 juta tapi tidak bisa diam setelah balik dari sana saya coba menghubungi DPP dan melaporkan karena masih mencintai Partai Demokrat ini,” jelasnya.

Rahman mengaku melaporkan kepada DPP bahwa peserta KLB itu bukan pemilik suara sah. Dia meyakini peserta hanya perwakilan-perwakilan saja atau mungkin dari seluruh daerah yang mungkin juga karena menganggap sering kumpul-kumpul saja dan bukan pemilik suara yang sah.

“Jadi saya juga bersama ketua-ketua yang menghadiri ke sana marilah kita memuat fakta, membuka apa yang sebenarnya terjadi di sana, apakah sah karena kita semua orang-orang yang punya akal, punya hati nurani, rapat ini ketika tidak kuorum ya tidak bisa dilaksanakan,” paparnya.

“Kita juga tidak bisa menutup kebenaran kepada Kemenkumham. Saya berharap untuk menolak KLB ilegal Deli Serdang ini, menolak KLB yang ilegal,” pungkas dia.

Sumber Sindonews.com

ARBIndonesia.com, SEMARANG – Kemampuan perguruan tinggi dalam beradaptasi pada masa pandemi Coronavirus Disease (Covid-19) merupakan bukti nyata bahwa perguruan tinggi sebenarnya memiliki kemampuan inovatif, kreatif, inventif, dan adaptif terhadap perubahan.

Berbagai kemampuan tersebut menjadi syarat penting untuk bisa bertahan dalam dinamika perubahan yang sangat cepat di era revolusi industri keempat.

Dilansir dari laman kemdikbud.go.id, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi (Dirjen Dikti) Nizam dalam Rapat Koordinasi (rakor) Pimpinan Perguruan Tinggi Wilayah VI Jawa Tengah di Semarang, Jawa Tengah, Rabu (10/3).

Dirjen Dikti menekankan bahwa inovasi menjadi kunci bagi kemajuan suatu negara.

“Kunci untuk bisa maju dan berkembang menjadi negara berpenghasilan tinggi adalah inovasi. Inovasi itu sendiri sumbernya adalah perguruan tinggi dengan kurang lebih 4.600 perguruan tinggi di Indonesia. Hal ini adalah kekuatan raksasa, sehingga sangat penting untuk terus mendorong inovasi perguruan tinggi,” tutur Nizam.

Aspek tantangan dan peluang untuk menjadi negara maju, lanjut Nizam, harus kita raih. Melihat peluang untuk bisa melompat menjadi negara maju sudah terbuka lebar, Indonesia memiliki bonus demografi dan saat ini Asia menjadi pusat ekonomi dunia.

Lebih dari lima puluh persen nilai perdagangan dunia berada di Asia, sehingga menjadi peluang yang sangat besar dalam memasuki bonus demografi.

“Namun demikian, kita perlu upaya keras karena angkatan kerja yang berpendidikan tinggi saat ini masih di bawah dua puluh persen. Dilihat dari kacamata SDM mengenai kualifikasi SDM, Indonesia sudah tertinggal jauh dari persiapan negara-negara yang berhasil memanfaatkan bonus demografi. Oleh karena itu, perguruan tinggi harus bekerja tiga kali lebih cepat dari negara lain agar bisa memanfaatkan bonus demografi seperti negara-negara lain,” ujar Nizam.

Nizam menambahkan, tantangan yang ada di dalam negeri menjadi pekerjaan rumah utama. Adanya publikasi internasional sangat penting, tetapi saat ini perguruan tinggi dapat menjadi tulang punggung dalam perekonomian nasional jauh lebih penting.

Bagaimana produk perguruan tinggi bisa menjadi pengungkit bagi segala aspek dengan harapan perguruan tinggi bisa menjadi mata air bagi kehidupan masyarakat dan kemajuan bangsa dan negara.

“Kemajuan suatu bangsa negara akan sangat ditentukan oleh majunya pendidikan tinggi,” tambah Nizam.

Apabila perguruan tinggi dihadapkan dengan tantangan, tutur Nizam, maka perguruan tinggi akan mampu untuk menghadapinya.

Hal ini terbukti jika dilihat selama pandemi, sudah banyak inovasi dari perguruan tinggi yang tidak berhenti dihasilkan, sehingga dalam jangka waktu empat sampai lima tahun ke depan dapat mewujudkan mission impossible atau misi yang tadinya dianggap mustahil. Dalam perkembangan publikasi internasional Indonesia sudah bisa meroket.

“Hal ini juga menjadi tantangan untuk menjaga dan terus mengakselerasi pendidikan,” tutup Nizam

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wagub Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan bahwa perguruan tinggi memiliki beberapa tugas utama yaitu pendidikan pengajaran, penelitan, dan pengabdian masyarakat yang sering disebut dengan Tridarma perguruan tinggi.

Namun, sering kali perguruan tinggi mendapat perhatian lebih jika hanya bertumpu pada pendidikan dan pengajaran saja.

Oleh karena itu peran perguruan tinggi bukan hanya berperan sebagai lembaga dalam mentransfer ilmu saja, tetapi tugas perguruan tinggi berperan dalam mengembangkan dan memproduksi ilmu pengetahuan dan penelitian.

“Wajib bagi perguruan tinggi untuk mengembangkan program penelitian, melalui penelitian akan ditemukan hal baru dan solusi terhadap persoalan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks sehingga menjadi kewajiban perguruan tinggi selalu mengikuti dinamika setiap persoalan yang terjadi di masyarakat sehingga menjadi lembaga yang memberikan kontribusi untuk menyelesaikan permasalahan,” kata Yasin.

Dalam rangkaian acara juga terdapat penyerahan pendanaan penelitian untuk perguruan tinggi negeri nonbadan hukum (PTN non-BH) tahun 2021 yang bersumber dari Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN).

Selain itu Kemenristek/BRIN juga telah mengucurkan Pendanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PPM) untuk perguruan tinggi tahun 2021.
Pencanangan Go Green.

Masih dalam kegiatan yang sama, LLDikti wilayah VI juga melakukan penanaman pohon sebagai wujud pencanangan LLDIKTI Wilayah VI Go Green.

Sekretaris LLDikti Wilayah VI Lukman menjelaskan tujuan pencanangan area hijau untuk publik, terutama bagi perguruan tinggi, yakni untuk mengadakan acara wisuda, seminar, konferensi ilmiah, serta sarana olahraga. Area dapat dimanfaatkan secara optimal jika masa pandemi Covid-19 sudah usai.

Dengan adanya area hijau, Nizam berharap masyarakat sekitar dan pegawai LLDikti VI dapat lebih mengenal potensi alam yang ada.

“Perguruan tinggi harus menjaga kawasan-kawasan resapan air dan kita harus mengenal tanaman dan hewan-hewan yang ada di kawasan ini. Dengan cara seperti itu mungkin saja ada tanaman obat yang di sekitar bisa digunakan oleh kita,” pungkasnya.

Untuk diketahui, dalam acara tersebut turut hadir dalam rakor yang mengangkat tema “Implementasi Kebijakan Penelitian Nasional di Era Merdeka Belajar Kampus Merdeka” yakni Wakil Gubernur (wagub) Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen, Kepala LLDikti VI Muhammad Zainuri, Direktur Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN) Heri Hermasyah, dan Sekretaris LLDikti VI Lukman.

Editor Arbain

ARBIndonesia.com, JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati berbicara mengenai pentingnya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dalam wawancaranya bersama Putri Tanjung di program Ngobrol Sore Semaunya, Kamis (11/03).

Menkeu menjelaskan peran penting pendidikan dalam mengatur pola pikir manusia. Pemerintah melalui APBN 2021 menyediakan akses dan kesempatan yang sama kepada perempuan melalui berbagai program prioritas, salah satunya melalui reformasi pendidikan untuk peningkatan kualitas SDM.

“Pendidikan is very critical karena itu mengatur cara kita berpikir. When you are going to do something untuk memperbaiki situasi, memberikan solusi, kamu diminta untuk menata pikiran kamu sehingga kamu tahu penyebabnya apa, tujuannya mau kemana, kita mau mencapai apa, strateginya apa, itu biasanya bisa dilatih dengan pendidikan,” jelas Menkeu, dilansir dari kemenkeu.go.id

Menkeu juga menceritakan kesenjangan gender yang makin melebar antara perempuan dan laki-laki, terutama di masa pandemi Covid 19.

“Perempuan pada posisi sama dibayar 11% lebih rendah atau bahkan sampai 20% di bawah laki-laki untuk pekerjaan sama, tanggung jawab yang sama. Itu terjadi di seluruh dunia,” ujar Menkeu.

Sebagai pembuat kebijakan, Menkeu melihat bahwa kesetaraan gender adalah sesuatu yang harus dipahami oleh seluruh pemimpin organisasi. Kebijakan yang diambil harus memperhatikan apakah menguntungkan atau tidak bagi perempuan.

“Umpamanya kita membuat kebijakan untuk memberikan transfer kepada keluarga-keluarga yang tidak mampu. Sepuluh juta keluarga penerima PKH, penerimanya di atas 90% itu perempuan. Karena perempuan itu waktu dikasih cash sama pemerintah, dia memikirkan anaknya. Jadi perempuan memikirkan sedetail itu untuk anak-anaknya. Itu memang tujuan kita supaya keluarga-keluarga tidak mampu, anak-anaknya tetap bisa sekolah,” tutup Menkeu.

Editor Arbain

KLB Partai Demokrat di Sumatera Utara yang menjadikan KSP, Jenderal (purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum terus menjadi pembahasan publik untuk dibicarakan. Foto/SINDOnews

ARBIndonesia.com, JAKARTA – Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sumatera Utara yang menjadikan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Jenderal (purn) Moeldoko sebagai Ketua Umum terus menjadi pembahasan publik untuk dibicarakan.

Pengamat Politik sekaligus Direktur Eksekutif Indonesia Political Review, Ujang Komaruddin menilai Kongres Luar Biasa (KLB) yang menetapkan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat suatu preseden buruk dalam berdemokrasi dan merusak akal sehat.

Sebab kata Ujang, peristiwa politik ini merusak akal sehat dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaaan terjadi di tengah pandemi virus Corona (Covid-19).

“Suatu preseden buruk, karena nantinya ke depan siapa pun yang punya kekuasan, akan dengan mudah mencaplok dan mengkudeta partai yang sah secara terang-terangan. Mohon maaf saya katakan, ini moral politik elite yang tidak baik. Karena cenderung cara-cara Machiavelli yang digunakan. Ini yang merusak,” katanya dalam keterangan yang diterima, Kamis (11/3/2021).

Seperti diketahui, dalam KLB Partai Demokrat di Sibolangit, Deli Serdang, memutuskan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai Ketua Umum dan mantan Ketua DPR RI Marzuki Alie sebagai Dewan Pembina Partai Demokrat.

“…orang mempunyai kekuasaan konstitusional seperti AHY dikudeta dengan cara terang-terangan di depan rakyat. Mirip-mirip, mohon maaf teorinya Machiavelli. Cara Moeldoko yang mengambil alih Demokrat tersebut merusak demokrasi. Sehingga jika dibiarkan, akan menjadi preseden buruk bagi Indonesia kedepannya,” ujarnya.

Ia mengkhawatirkan ke depan nanti siapapun yang menjadi penguasa, menjadi pemerintah mereka akan dengan mudah mengambil alih partai-partai lain dengan cara inkonstitusional.

Menurut Ujang, tak ada gunanya menerapkan sistem demokrasi jika dari pemerintahannya tak memberikan contoh demokrasi yang sehat dan bermartabat.

“Buat apa kita berdemokrasi, kalau ini terjadi. Kita kan ingin menjalankan demokrasi secara sehat dan bermartabat. Kudeta-mengkudeta ini kan menghancurkan demokrasi, demokrasi tidak sehat lagi,” katanya.

Harusnya, kata Ujang, sebagai kepala KSP sebagai pejabat negara harus membangun moralitas yang baik mencontohkan kepada pejabat yang lain.

“Kejadian kudeta ini sangat menjelaskan, bahwa mohon maaf moralitas itu tidak dijaga, ini yang kita sangat sesalkan dan sangat disayangkan,” paparnya.

Seharusnya orang yang bekerja di istana apalagi posisinya sangat penting dalam membantu presiden, tidak menggunakan cara-cara seperti ini.

“Moeldoko menggunakan strategi hajar dan hantam serta caplok saja kekuasaan orang lain dengan cara inkonstitusional. Sangat disayangkan kudeta tersebut terjadi di depan mata rakyat Indonesia. Dan itu dilakukan oleh Moeldoko yang merupakan orang istana,” pungkasnya.

Sumber Sindonews.com

kecelakaan bus pariwisata di tanjakan cae sumedang

ARBIndonesia.com, SUMEDANG – Bus pariwisata berisi 59 penumpang terjun ke jurang di wilayah Tanjakan Cae, Kecamatan Wado, Sumedang, Rabu (10/3) malam. Sebanyak 19 orang dikabarkan tewas dalam laka ini.

Bus pariwisata ini mengangkut wisatawan asal Subang. Menurut informasi yang dihimpun di lapangan, kecelakaan itu melibatkan satu unit bus pariwisata atau kecelakaan tunggal.

Dari laman media sosial yang diunggah oleh akun Instagram @aslisumedang, terlihat bus itu terperosok ke jurang. Terlihat pula video ambulans melintas dengan kecepatan tinggi.

Saat dikonfirmasi ke Kanitlaka Lantas Polres Sumedang, Iptu Adam Rohmat membenarkan perihal kecelakaan tersebut.

“Iya benar (kecelakaan) di Wado Tanjakan Cae,” kata Kanitlaka Polres Sumedang Iptu Adam Rohmat melalui sambungan telepon, Rabu (10/3) malam.

Adam belum menjelaskan secara rinci kronologis dari peristiwa itu. Namun, dipastikan polisi telah tiba di lokasi kejadian.

“Nanti ya, belum diketahui ada atau tidak korban jiwa dalam peristiwa tersebut,” jelasnya.

Diakui Iptu Adam, jajaran Lakalantas Polres Sumedang saat ini tengah melakukan proses evakuasi.

“Nanti ya, kronologisnya nanti nyusul aja, kita kan harus benar ini memberikan keterangan,” pungkasnya.

Kades Sukajadi, Kec. Wado, Dede Suhendar kepada wartawan melalui ponselnya, menjelaskan kecelakaan tersebut.

“Bus pariwisata itu ukurannya cukup besar dan jumlah penumpang pun banyak, ada ibu-ibu, anak-aank dan orang tua,” ucapnya, Rabu (10/3) malam.

Dede menambahkan, belasan orang yang meninggal dunia, kini dibawa ke Puskesmas Wado.

“Saya sendiri ikut mengevakuasi korban yang meninggal dunia, ada sebanyak 15 orang. Ya, meninggal dunia sekira belasan orang,” jelasnya.

Bus nahas tersebut, ujar dia menambahkan, melaju dari arah Malangbong tujuan Sumedang. Kecelakaan terjadi tepatnya di Kp. Kawung Luwuk Rt 1 RW 6 Dusun Cilangkap Desa Sukajadi Kec. Wado.

Mengutip sebagian penumpang yang selamat, kades mengatakan jika korban merupakan rombongan asal Subang.

“Mereka pulang dari tempat ziarah, Pamijahan Tasikmalaya,” ucap dia.

Korban masih dievakuasi dan di lokasi pun sudah ada petugas dari kepolisian.

Sumber pojoksatu.id

Jakarta – Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, Andre Rosiade, mengaku geram dengan pernyataan Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi. Sebelumnya, Hendrar mengatakan masyarakat yang tak mendukung Jokowi tak boleh menggunakan jalan tol.

Andre mengkritik Hendrar selaku kader PDIP yang membanggakan pembangunan infrastruktur era Jokowi yang dibangun dengan cara berhutang. “Wali Kota dan kader PDIP ini konyol. Rakyat tidak boleh masuk jalan tol, sementara tol dibangun dengan utang. Berani tidak utang tol itu dibayar tidak melibatkan rakyat? PDIP dan Jokowi bayar sendiri jangan libatkan rakyat? Rakyat yang menanggung utang ini,” kata Andre seperti dalam siaran pers yang diterima Tempo, Minggu, 3 Februari 2019.

Menurut Andre, pernyataan Hendrar bersifat provokatif dan dapat menyulut kemarahan pihak-pihak yang ingin demokrasi pilpres 2019 berjalan sejuk. Apalagi, kata dia, pernyataan itu disampaikan seorang penyelenggara negara.

“Jelas ini pernyataan provokatif. Apalagi dia penyelenggara negara yang gajinya dibayar rakyat. Rakyat disekat-sekat dan diadu domba. Rakyat berhak menikmati seluruh fasilitas negara,” ujar politisi Gerindra itu.

Selain itu, Andre juga berharap agar Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) maupun aparat penegak hukum menindaklanjuti pernyataan Hendrar Prihadi. “Karena ini menyesatkan dan provokatif. Kami minta penegak hukum tegas terhadap yang semacam ini. Sekali lagi, ini sangat bahaya untuk iklim demokrasi di Indonesia. Fanatik buta,” ujar Andre Rosiade.

Kemarin, dalam acara gladi resik silaturahim presiden Jokowi dan pengusaha di Jawa Tengah, Hendrar mengatakan siapapun yang tak mendukung Jokowi-Ma’ruf tidak boleh menggunakan jalan tol. “Disampaikan ke saudaranya di luar sana, kalau tidak mau dukung Jokowi jangan pakai jalan tol,” kata Hendrar di Semarang Town Square, Jawa Tengah, Sabtu, 2 Februari 2019.

Sumber: Tempo.co