Pemerintah RI kecam agresi milter Israel ke Gaza

JAKARTA– Pemerintah Republik Indonesia mengecam agresi militer Israel ke Jalur Gaza yang menewaskan puluhan orang, termasuk anak-anak. Menurut pemerintah RI, tindakan Israel ini adalah satu lagi hambatan bagi proses perdamaian dengan Palestina.

“Indonesia mengecam aksi militer Israel di Gaza; suatu tindakan yang telah menimbulkan banyak korban sipil yang tidak berdosa di kalangan Palestina dan menciptakan hambatan baru bagi kondisi yang kondusif terhadap proses perdamaian Palestina-Israel,” ujar Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa dalam pernyataannya, Kamis 10 Juli 2014, tulis vivanews.

Sedikitnya 61 orang meninggal dunia dalam serangan brutal roket Israel ke Gaza sejak awal pekan ini. Di antara korban syahid adalah 13 anak-anak yang termuda berusia 18 bulan. Banyak bangunan rumah warga sipil hancur lebur dihajar roket Israel.

“Tindakan Israel ini perlu ditentang. Suatu aksi militer yang semakin menambah penderitaan yang dialami rakyat Palestina di Gaza dan Tepi Barat selama ini sebagai akibat pengepungan oleh Israel yang tiada lain merupakan suatu “collective punishment” terhadap rakyat Palestina,” kata Marty.

Marty melanjutkan bahwa inti permasalahan adalah pendudukan Palestina oleh Israel yang harus segera diakhiri melalui proses perundingan. Di antara solusi yang harus diambil adalah mencapai visi dua negara yang hidup berdampingan (two states solution).

Dalam kaitan ini, kata Marty, melalui Perutap RI di PBB, Indonesia akan bekerja sama dengan Palestina, sesama negara GNB, OKI dan negara-negara lainnya dalam mendorong kepedulian internasional mengenai perkembangan di Gaza.

“Menghadapi sikap Israel ini, Dewan Keamanan-PBB, PBB pada umumnya dan masyarakat internasional secara keseluruhan perlu menekan Israel untuk segera menghentikan aksi kekerasan terhadap warga sipil Palestina di Gaza. Lingkaran kekerasan di kawasan perlu diakhiri,” kata Menlu RI. (*)
– See more at: http://www.arrahmah.com/news/2014/07/10/pemerintah-ri-kecam-agresi-milter-israel-ke-gaza.html#sthash.5vpJTJuW.dpuf

Deklarasi Culas PDIP Hentikan Quick Count, Kini Prabowo Ungguli Jokowi 4.08 %

JAKARTA – Ada yang tak lazim dalam klaim dan deklarasi kemenangan oleh PDIP Rabu kemarin (9/7), mereka begitu terburu-buru dalam mengumumkan kemenangan di saat proses Quickcount masih 70%, tim Jokowi-JK tiba-tiba menghentikan proses dan langsung konferensi pers mengumumkan kemenangan Jokowi-JK.

Proses penghimpunan suara 70% itu sejatinya belum mengcover pulau Sumatera, Jawa bagian barat, Jawa tengah dan Jawa timur, Kalimantan, termasuk DKI Jakarta.

Perlu ditelisik apa tujuan dari Megawati dan Jokowi mengumumkan kemenangan prematur ini adalah untuk membangun opini persepsi kemenangan dengan tujuan Pemilu ulang. Informasi yang beredar di kalangan wartawan JITU (Jurnalis Islam Bersatu) bahwa ada dorongan percepatan deklarasi kemenangan PDIP itu tak lain atas usulan mantan Kepala BIN Hendro Priyono.

Patut diduga ini adalah bagian dari skenario “kekacauan” dengan istilah Jokowi “Kita Bikin Rame” dan ini juga sesuai dengan kampanye yang sudah mereka sebarkan di berbagai spanduk bahwa : HANYA KECURANGAN YANG BISA MENGALAHKAN JOKOWI-JK.

Hal ini patut di waspadai karena dengan pengumuman yang dipercepat dan penuh percaya diri di Tugu Proklamasi saat itu dan ternyata hasil penghitungan KPU secara resmi memenangkan Prabowo-Hatta maka tujuan mereka menuduh kubu Prabowo-Hatta curang berhasil, tuntutan mereka adalah Pemilu Ulang atau Chaos (kekacauan).

Sangat berbahaya untuk NKRI, ketika narasumber kami memperhatikan data real qount yang diberikan banyak teman bahwa Prabowo-Hatta menang atas Jokowi-JK. Potensi Chaos sangat tinggi terutama Jokowi-JK yang dari awal menyatakan tidak siap kalah dari Prabowo – Hatta.

Kemudian ingatlah kawan kejadian tahun 2009, saat Megawati kalah dari SBY saat pencapresan, ketika SBY mengulurkan tangan untuk berjabat tangan kemudian Megawati dengan angkuhnya menolak karena tidak percaya atas kekalahannya.

Mari kita Ungkap Lembaga Survei Yang Mendukung Jokowi – JK

Fact Check, apakah lembaga-lembaga quick count yang menangkan Joko Widodo independen?

1. Lingkaran Survei Indonesia

Patron: Denny JA

Status: Tim sukses Jokowi

Bukti: http://m.antaranews.com/berita/434407/denny-ja-dukung-jokowi-karena-ideologi

2. SMRC Patron: Saiful MuJani

Status: Tim sukses Jokowi

Bukti: http://nasional.kompas.com/read/2014/06/11/2016450/Saiful.Mujani.Benarkan.Bagi-bagi.Uang.Usai.Kampanye.untuk.Jokowi

3. Cyrus Patron: Hasan Batupahat

Status: Tim sukses Jokowi (Koordinator “Komunitas Kopi”)

Bukti: http://politik.rmol.co/read/2014/06/27/161339/Agus-Gumiwang-Hadiri-Deklarasi-Laskar-Biji-Kopi-Dukung-Jokowi-JK- Mohon informasi ini disebarluaskan. Mari kita ajak teman, kerabat dan keluarga kita untuk waspada upaya manipulasi dan penggiringan opini melalui “quick count independen” dan slogan “hanya kecurangan yang bisa mengalahkan kita”. Salam persatuan Indonesia,

Berikut Data dan Informasi Penting Dari Gubernur:

– Info dari Gubernur Sumatra Utara (Gatot Pujo Nugroho) : Real Count Prabowo di Sumut 63 %

– Info dari Gubernur Sumatra Barat (Irwan Prayitno) : Real Count Prabowo di Sumbar 79 %

– Info dari Gubernur Riau (Annas Maamun) : Real Count Prabowo di Riau 65 %

– Info dari Gubernur Jawa Barat (Aher Heryawan) : Real Count Prabowo di Jabar 62 % Jauh sekali dari data2 di Quick Count pendukung JKW-JK

Laskar 45 Pejuang Anti Korupsi Merilis Penghitungan suara seluruh Indonesia

1. NAD: No.1 = 46.54%; No.2 = 53.46%

2.Sumut: No.1 = 44.76% ; No.2 = 55.24%

3. Sumbar: No.1 = 57.20%; No.2 = 42.80%

4. Riau: No.1 = 55.13%; No.2 = 44.87%

5. Kepri: No.1 = 50.79%; No.2 = 49.21%

6. Jambi: No.1 = 54.93%; No.2 = 45.07%

7. Sumsel: No.1 = 67.48%; No.2 = 32.52%

8. Babel: No.1 = 53.52%; No.2 = 46.48%

9. Bengkulu: No.1 = 61.02%; No.2 = 38.98%

10. Lampung: No.1 = 54.88%; No.2 = 45.12%

11. Banten: No.1 = 56.44%; No.2 = 43.56%

12. DKI: No.1 = 56.39%; No.2 = 43.61%

13. Jabar: No.1 = 57.92%; No.2 = 42.08%

14. Jateng: No.1 = 46.23%; No.2 = 53.77%

15. DIY: No.1 = 50.19%; No.2 = 49.81%

16. Jatim: No.1 = 51.27%; No.2 = 48.73%

17. Bali: No.1 = 43.66%; No.2 = 56.34%

18. NTB: No.1 = 55.63%; No.2 = 44.37%

19. NTT: No.1 = 44.76%; No.2 = 55.24%

20. Kalbar: No.1 = 42.87%; No.2 = 57.13%

21. Kalteng: No.1 = 47.91%; No.2 = 52.09%

22. Kalsel: No.1 = 56.55%; No.2 = 43.45%

23. Kaltim/Kaltara: No.1 = 54.71%; No.2 = 45.29%

24. Sulut: No.1 = 53.61%; No.2 = 46.39%

25. Gorontalo: No.1 = 59.84%; No.2 = 40.16%

26. Sulbar: No.1 = 47.89%; No.2 = 52.11%

27. Sulteng: No.1 = 46.76%; No.2 = 53.24%

28. Sultra: No.1 = 47.85%; No.2 = 52.15%

29. Sulsel: No.1 = 37.41%; No.2 = 62.59%

30. Malut: No.1 = 53.21%; No.2 = 46.79%

31. Maluku: No.1 49.51%; No.2 = 50.49%

32. Papua: No.1 = 53.69%; No.2 = 46.31%

33. Papua Barat: No.1 = 56.74%; No.2 = 43.26%

Jadi perbandingan akumulasi prosentase nasional antara pasangan Prabowo-Hatta (No.1) dan Jokowi-Kalla (No.2).

No.1 = 52.04% dan

No.2 = 47.96%.

Selisih prosentase suara kedua pasangan sebesar 4.08%.

Progress 98: Megawati, Jokowi dan MetroTV Umbar Kebohongan Publik Soal Klaim Menang

Progress 98 (9/7) merilis pernyataan soal pihak koalisi Partai PDIP, Megawati, Jokowi dan Metro TV yang dinilainya sebagai kebohongan publik melalui klaim kemenangan sepihak disaat 80% data dan suara belum dihitung dan diumumkan di berbagai TPS di tanah air.

Faizal Assegaf, Ketua Progres 98 menyatakan “Kepada seluruh sahabat pendukung Prabowo – Hatta, dengan ini kami sampaikan untuk melakukan konsolidasi. Rapatkan barisan dan kawal hasil perhitungan suara di seluruh TPS. Mengingat telah terjadi upaya sistimatis dari kubu Jokowi untuk melakukan kecurangan pemilu melalui modus manipulasi opini yang menyesatkan dan tidak bertanggungjawab.”

Ia menegaskan, “Sebagai mana di ketahui, bahwa beberapa jam lalu Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri melalui siaran pers Metro TV dan jaringan media pendukungnya, telah mengumumkan kemenangan Jokowi dengan memanfaatkan perhitungan suara yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya”

Artinya PDIP tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara legal dan transparan sebagai berikut:

1. Klaim kemenangan tersebut dilakukan di saat 80 persen data dari hasil perhitungan suara belum diumumkan di TPS di seluruh Indonesia.

2. Manuver politik Ketum PDIP dan pendukungnya, sangat disayangkan telah menimbulkan kebingungan dan keresahan nasional. Tindakan sepihak tersebut tidak dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia yang masih menunggu hasil resmi perhitungan suara oleh lembaga KPU.

3. Mencermati provokasi berbagai isu / opini dari kubu Jokowi tentang klaim kemenangan, maka dengan ini kami mendesak KPU untuk segera bertindak tegas. Karena rakyat telah dijebak dalam kebingungan dan kehilangan kepercayaan terhadap hasil perhitungan cepat yang diumumkan oleh berbagai media pendukung Jokowi secara sepihak dan tanpa menunjukan akurasi data secara transparan dan bertanggungjawab.

Hingga berita ini diturunkan, rakyat Indonesia masih menunggu hasil resmi KPU.(*)
– See more at: http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2014/07/10/31503/deklarasi-culas-pdi-hentikan-quick-count-kini-prabowo-ungguli-jokowi-408/#sthash.gRiHjp9C.dpuf

Menguji kejujuran lembaga survei

Yogyakarta – Kesalahan dalam melakukan survei karena faktor metodologi misalnya, masih bisa dimaklumi. Tetapi jika terjadi ketidakjujuran dalam survei karena kepentingan tertentu, akan merusak integritas lembaga survei itu sendiri.

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Ari Dwipayana berpendapat munculnya hasil hitung cepat atau quick count yang berbeda pada Pemilihan Umum Presiden 2014 merupakan fenomena yang menunjukkan tragedi yang menghancurkan independensi dan profesionalitas lembaga survei.

Bahkan, ia sudah memperkirakan sebelumnya, akan muncul hasil hitung cepat tandingan terhadap hasil hitung cepat dari lembaga survei yang kredibel. Ia juga menilai, ini sebagai bagian dari upaya untuk membingungkan masyarakat.

“Quick count tandingan akan dimunculkan sebagai tandingan atas hasil hitung cepat yang dimunculkan oleh lembaga survei kredibel,” kata Ari menanggapi munculnya perbedaan hasil hitung cepat perolehan suara Pemilu Presiden 2014, di Jakarta, Rabu.

Modus untuk menciptakan “quick count” tandingan, menurut dia, tampak jelas dari kasus tidak digunakannya hasil hitung cepat dari Political Tracking yang dipimpin Hanta Yudha. “Lembaga survei dijadikan alat propaganda politik yang tidak mengindahkan kaidah-kaidah metodologi,” kata Ari.

Selain itu, menurut dia, upaya memunculkan rilis hitung cepat justru dipakai untuk merancang skenario menyesuaikan hasil real count dengan quick count.

“Inilah bahaya berikutnya ketika akan muncul fenomena vote trading yang berupaya memanipulasi hasil rekapitulasi suara, baik di tingkat desa maupun kecamatan,” ujar Ari.

Enam lembaga survei mengumumkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai pemenang Pilpres 2014 versi hitung cepat. Sedangkan empat lembaga survei lainnya menyatakan pasangan Prabowo-Hatta sebagai pemenang Pilpres 2014 versi hitung cepat.

Enam lembaga yang melakukan penghitungan cepat dan menyatakan Jokowi-JK unggul adalah Lingkaran Survei Indonesia (LSI) yang mnenyebutkan Jokowi-JK 53,28 persen, Prabowo-Hatta 46,72 persen; CSIS-Cyrus Jokowi-JK 52 persen, Prabowo-Hatta 48 persen; SMRC Jokowi-JK 52,79 persen, Prabowo-Hatta 47,21 persen; Indikator Politik Jokowi-JK 52,65 persen, Prabowo-Hatta 47,35 persen, Litbang Kompas Jokowi-JK 52,4 persen, Prabowo-Hatta 47,6 persen; dan RRI Jokowi-JK 52,5 persen, Prabowo-Hatta 47,5 persen.

Sedangkan empat lembaga survei lain yang melakukan hitung cepat, yakni Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), Lembaga Survei Nasional (LSN), Indonesia Research Center (IRC), dan Jaringan Suara Indonesia (JSI) menyatakan pasangan Prabowo-Hatta unggul dalam Pilpres 2014.

Sementara itu, pengamat komunikasi politik dari Universitas Diponegoro Semarang Turnomo Rahardjo menilai berbagai “quick count” perolehan suara Pemilihan Umum Presiden 2014 perlu diuji publik.

“Setiap penelitian, termasuk quick count, atau hitung cepat, didasari tanggung jawab etis dan metodologis,” katanya di Semarang, Rabu, menanggapi perbedaan quick count hasil Pilpres 2014.

Menurut dia, hasil penelitian, termasuk hitung cepat merupakan milik publik yang harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik, baik dari aspek etis maupun metodologis, yakni melalui uji publik.

Pengajar FISIP Undip itu menjelaskan asosiasi yang menaungi keberadaan lembaga-lembaga survei bisa “turun tangan” memfasilitasi penyelenggaraan uji publik atas hasil “quick count” dari setiap lembaga.

“Perlu dibuat semacam forum uji publik terhadap berbagai hasil quick count. Masing-masing lembaga survei menyampaikan hasil penelitiannya, metodologinya, dan sebagainya yang mungkin saja berbeda,” katanya.

Beda Metodologi dan Sampel

Turnomo mengakui perbedaan hasil “quick count” memang bisa terjadi dan sangat mungkin, karena metodologi yang diambil setiap lembaga bisa saja berbeda, termasuk pula sampel dan jumlah sampel yang berbeda.

“Quick count itu kan mengambil sampel-sampel. Kalau total itu kan penghitungan manual dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Jadi, quick count memang sangat mungkin hasilnya berbeda-beda,” katanya.

Antara hasil “quick count” dan hasil penghitungan manual dari KPU, kata dia, merupakan dua persoalan yang berbeda, sehingga uji publik untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitian itu tetap perlu.

“Bahwa finalnya harus menunggu hasil penghitungan resmi dari KPU, itu pasti. Akan tetapi, lembaga-lembaga survei harus tetap mempertanggungjawabkan hasil quick count yang berbeda-beda tersebut,” katanya.

Nantinya, Turnomo mengungkapkan masyarakat bisa menilai sendiri lembaga-lembaga survei yang profesional dan berintegritas melalui pengkajian metodologis yang berlangsung terbuka dan “fair”.

Sebenarnya, kata dia, perbedaan hasil “quick count” merupakan hal yang biasa dalam penelitian atau aspek akademis, tetapi persoalannya tidak bisa dilepaskan dari adanya media-media yang bersikap partisan.

“Masyarakat bisa menilai mana media yang partisan, pada akhirnya mereka tidak memercayai media-media yang seperti itu. Apalagi, ketika mempublikasikan quick count yang ternyata hasilnya berbeda-beda,” kata Turnomo.

Diinvestigasi Secara Metodologis

Wakil Ketua Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi) Muhammad Qodari menilai perbedaan hasil hitung cepat (“quick count”) jumlah perolehan suara dalam Pemilihan Umum Presiden 2014 antara sejumlah lembaga survei perlu diinvestigasi secara metodologis.

“Perlu ada investigasi pada momen ini untuk dilihat secara metodologis dan secara data di setiap lembaga yang menyelenggarakan quick count, kenapa datanya bisa muncul seperti itu (berbeda),” kata Qodari dalam diskusi di sebuah stasiun televisi di Jakarta, Rabu.

Hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei seperti SMRC, LSI, Indikator, CSIS-Cyrrus, Kompas dan RRI menempatkan pasangan Jokowi-JK unggul dengan rata-rata suara 52 persen dari Prabowo-Hatta dengan rata-rata 47 persen. Namun, tiga lembaga survei lain yakni Puskaptis, JSI, dan LSN, justru menyatakan kemenangan berada di kubu Prabowo-Hatta.

“Ketika terjadi perbedaan seperti hari ini, mau tidak mau harus dilakukan investigasi, harus dilihat metodologi, sampling, data populasinya, skemanya seperti apa. Karena bisa saja dia melakukan sampling yang benar tetapi data populasinya yang dia dapatkan salah ya get out,” ujar Qodari.

Qodari mengatakan perlu juga dilihat siapa relawan dari lembaga survei itu, dan dari sisi pengumpulan datanya perlu diamati apakah terjadi penyimpangan atau misinterpretasi di lapangan, atau mengalami perubahan dari lapangan hingga ke pusat nantinya.

“Karena untuk melakukan quick count itu, ada dua aspek yang penting, pertama adalah pewawancara atau volunteer yang ke lapangan. Yang kedua dari mereka dikirim lewat IT (teknologi). Kalau IT nya trouble, itu kan bisa berubah juga angkanya. Terakhir dari pusat sendiri bagaimana, apakah data dari bawah itu memang disampaikan apa adanya, atau ada yang diubah atau diganti misalnya. Jadi panjang sekali ya, dari hulu ke hilir,” kata Qodari.

Menurut dia, banyak pihak mungkin mengatakan survei adalah sesuatu yang bersifat opini, sehingga bisa berbeda-beda hasilnya. Namun untuk hitung cepat, hal tersebut tidak berlaku. Jika ada perbedaan data hasil resmi di TPS (tempat pemungutan suara) dengan data yang masuk dan dilaporkan ke publik, hal tersebut merupakan persoalan serius.

“Menurut saya, ini serius, kali ini persoalannya serius. Saya kira lembaga survei yang menyelenggarakan quick count harus dievaluasi. Survei itu implikasinya tidak sebesar quick county ya, kalau quick count ini implikasinya besar karena ini ngomongin hasil riil, bukan bicara tentang kemungkinan-kemungkinan. Ini berbicara tentang fakta. Bagaimana mungkin fakta itu bisa berbeda,” ujar Qodari.

Bijak Menyikapi Hasil Pilpres

Qodari berharap kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden 2014, Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK, dapat bijak menyikapi hasil pemungutan suara Pilpres 2014 versi hitung cepat dari sejumlah lembaga survei.

Ia berharap kedua pasangan capres-cawapres dapat segera menyikapi hasil tersebut, kendati bukan merupakan hasil resmi, dengan pernyataan-pernyataan yang menenangkan situasi politik di Tanah Air.

“Ucapan-ucapan yang kemarin disampaikan oleh calon presiden beberapa waktu lalu bahwa mereka siap menang siap kalah, dan semuanya diserahkan kepada rakyat, itu betul-betul menemukan maknanya pada hari ini. Kalau disampaikan kemarin-kemarin, ya silahkan, tapi bisakah anda menyampaikan itu pada hari ini ketika masyarakat sudah menggunakan hak pilihnya,” ujar Qodari.

Pria yang juga menjabat Direktur Eksekutif Indo Barometer itu menceritakan pengalamannya saat pemilihan kepala daerah (pilkada) di Provinsi Jawa Tengah. Saat itu, “incumbent” Mayjen TNI Bibit Waluyo yang dikenal sebagai sosok yang keras mampu dengan lapang dada menerima hasil pemungutan suara di Jateng yang dimenangkan Ganjar Pranowo.

“Kita berpikir beliau akan keras, tapi begitu hasil hitung cepat, pilkada Jateng itu sudah bisa disimpulkan hasilnya, dan saat diwawancara beliau menjawab dengan jawaban yang menyejukkan sekali. “Ya kalau ini kehendak rakyat, ya saya menerima”. Dengan cepat tensi politik di Jateng saat itu langsung adem,” kata Qodari.

Terkait dengan hasil pemungutan suara Pilpres 2014 versi hitung cepat yang berbeda di antara sejumlah lembaga survei, Qodari menilai adanya perbedaan tersebut implikasinya luas. “Saya kira kalau angkanya bisa berbeda begini, implikasinya luas. Implikasi paling besar adalah pendukung masing-masing kubu merasa dia yang menang, sehingga akan ngotot dengan kemenangannya. Kalau ngotot, ini kan bisa dua macam, bisa ngotot verbal, bisa ngotot fisikal, ini yang kita khawatirkan,” ujar Qodari.

Oleh karena itu, menurut dia, tidak ada cara lain yang harus dilakukan masing-masing kubu yakni mengawal proses penghitungan suara secara ketat di setiap tingkatan mulai dari TPS hingga tingkat kabupaten, provinsi, sampai ke tingkat pusat atau nasional.(*)

http://www.antaranews.com/pemilu/berita/443439/menguji-kejujuran-lembaga-survei

Klaim Cara Lama Mega Berulang?

jakarta – KLAIM kemenangan yang dilakukan Megawati Soekarnoputri atas pasangan Capres-Cawapres Jokowi-JK pada Rabu (10/7/2014) siang sesungguhnya merupakan cara lama yang diputar kembali.

Dulu, 10 tahun silam klaim kemenangan serupa pernah dilakukan Megawati ketika dia menjadi kontestan dalam Pilres 2004 berpasangan dengan Hasyim Muzadi. Pesaing beratnya adalah duet Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla.

Pada waktu itu, tim kampanye Mega-Hasyim membuat perhitungan cepat (quick count) ‘tandingan’. Menurut quick count yang diadakan TVRI bekerja sama dengan Institute for Social Empowerment and Democracy, Mega menang tipis atas SBY.

Hasil perhitungan cepat ini disampaikan Sekretaris Tim Kampanye Mega-Hasyim, Heri Akhmadi dalam jumpa pers di kantor DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Senin (20/9/2004) pukul 16.00 WIB.

Menurut Heri Akhmadi, berdasarkan perhitungan suara di 1.264 TPS yang jadi sampel duet Mega-Hasyim meraih 131.421 suara atau 50,07% dan SBY-Kalla meraih 131.051 suara atau 49,93%.

Sebelumnya menurut quick count The National Democratic Institute (NDI) dan LP3ES, yang telah merampungkan perhitungan 40% dari 2.000 TPS yang disurvei, SBY unggul relatif besar dengan perolehan suara 62%, sedangkan Mega 38%. Untuk lebih jelas silakan buka: http://m.detik.com/news/read/2004/09/20/171525/210615/10/mega-menang-tipis-atas-sby?nd771104bcj

Kali ini, klaim kemenangan yang disampaikan Mega sendiri di kediamannya Jl Kebagusan tersebut, didasarkan pada hasil quick count pemilik Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC), Saiful Mujani. Menurut analisis praktisi survey, pada proses hitung cepat yang dilakukan SMRC dan disiarkan beberapa televisi, terdapat kejanggalan yang patut dipertanyakan.

Kejanggalan tersebut terjadi pada perubahan hasil quick count versi SMRC dan diikuti oleh tujuh lembaga survey lainnya, terjadi sekitar pukul 13.00 pada saat tayangan televisi break iklan dan selingan musik. Setelah break yang berlangsung selama 14 menit itu terjadi perubahan angka perolehan suara yang awalnya Prabowo-Hatta mengantungi 52,7% berubah menjadi 47,3%. Sementara perolehan suara Jokowi-JK yang semula 47% berubah menjadi 52%.

Pergeseran ini terjadi pada saat jumlah suara masuk bergerak dari 13,78% sd 17,6%. Jumlah suara masuk mengalami peningkatan 4% selama break siaran televisi 14 menit. Sedangkan angka perolehan suara Jokowi-JK naik 5%. Mungkinkah bisa seperti itu?

Yang luar biasa perubahan angka perolehan versi quick count Saiful Mujani ini langsung diikuti lembaga survey lainnya yang melakukan penghitungan cepat di kubu Jokowi-JK seperti CSIS-Cyrus, LSI, Litbang Kompas, RRI dan lain-lain. Sehingga hasil quick count tersebut terkesan sangat logis, riil dan nyaris berhasil menggiring opini publik.

Memang tak ada yang melarang siapapun untuk mempercayai hasil hitung cepat lembaga survey. Namun jika hasil hitung yang kebenarannya masih bisa diperdebatkan itu, maka sangat berbahaya jika hal tersebut dijadikan dasar untuk mengklaim kemenangan. Apalagi yang menggunakannya seorang tokoh sekaliber Megawati, klaim tersebut bisa memicu konflik horizontal dan bahkan bisa memicu disintegrasi bangsa. Sebab, klaim terlalu dini tersebut sangat memprovokasi para simpatisan dan para pendukung pasangan Prabowo-Hatta.

Namun kita bersyukur rakyat Indonesia sudah cerdas. Mereka sudah bisa membedakan dengan tegas mana kebenaran, mana klaim politik. Sangat tepat juga langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan konfrensi pers dan mengingatkan kepada seluruh elemen bangsa, terutama dua kubu yang kini tengah bersaing keras memperebutkan kursi RI-1 dan RI-2, untuk sama-sama menahan diri hingga hasil rekapitulasi resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) usai.

Kita juga patut bersyukur, Prabowo-Hatta tak melakukan deklarasi kemenangan seperti yang dilakukan Jokowi-JK. Jika saja Prabowo-Hatta juga melakukan hal yang sama, kita semua tak ada yang bisa menjamin hari ini para pendukung dua kubu di bawah, di daerah-daerah tidak bentrok.

Prabowo-Hatta meski juga mengklaim telah memenangkan Pilpres, namun memilih tidak mendeklarasikan kemenangan di depan massa pendukungnya. Prabowo-Hatta memilih menunggu hingga hasil rekapitulasi dan penghitungan KPU selesai.

Betapapun hasil hitung manual yang dilakukan KPU merupakan hasil maksimal yang paling bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, baik secara kelembagaan maupun secara hukum. Sebab, hanya lembaga inilah sesungguhnya yang memiliki otoritas untuk melakukan penghitungan atas hasil pemungutan suara dalam pemilihan presiden, legislatif, dan kepala daerah. [*]

http://nasional.inilah.com/read/detail/2118269/klaim-cara-lama-mega-berulang#.U75Rc0BuGQE

KPU Harus Telaah Hasil Quick Count RRI

Jakarta – Beberapa lembaga survei telah melakukan penghitungan cepat sementara atau quick count usai pencoblosan calon presiden dan calon wakil presiden pada Rabu (9/7/2014).

Namun, ada satu yang dinilainya bukan sebagai lembaga survei resmi atau tidak terdaftar dalam Komisi Pemilihan Umum (KPU) yakni RRI yang mengunggulkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

“RRI bukan lembaga survei, apalagi kalau tidak terdaftar di KPU. Maka tentu saja hal ini menunjukkan ada ketidakberesan RRI dalam tupoksinya,” kata salah satu politikus Partai Demokrat Andi Nurpati kepada INILAHCOM, Kamis (10/7/2014).

Ia meminta kepada KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus menelaah keterlibatan RRI dalam melakukan penghitungan cepat Pemilu Presiden 2014.

“Kalau dianggap melanggar harus diberi sanksi, demikian juga RRI harus dicek metode survei yang digunakannya,” ujar dia.

Menurut dia, metode dalam survei sepatutnya ilmiah dan apabila tidak sesuai dengan metode survei. Maka bisa dianggap pembohongan publik.

“Mereka (KPU dan Bawaslu) harus minta penjelasan RRI tersebut, terutama soal status RRI tidak terdaftar di KPU sebagai lembaga survei,” tandasnya. (inilah.com)

Ini Hasil Hitung Cepat yang Dipantau SBY

SBY memantau hitung cepat di tiga stasiun televisi.

Jakarta – Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menggelar nonton bareng hasil perhitungan cepat di sejumlah stasiun televisi. SBY yang juga Ketua Umum Partai Demokrat menggelar nobar dengan sejumlah petinggi Partai Demokrat.

“Tadi kita pantau sama-sama di tiga stasiun TV, di tvOne, SCTV dan TVRI,” kata Ketua Harian Partai Demokrat, Syarief Hasan di kediaman SBY di Puri Cikeas Bogor, Rabu 9 Juli 2014.

Dari hasil perhitungan cepat yang mereka pantau, kata Syarief, Demokrat tak serta merta percaya pada salah satu lembaga survei yang telah merilis hasil surveinya.

“(Hasil survei) Jangan jadi patokan, serahkan ke KPU. Sekarang ini surveinya terbagi dua, dulu enggak, hampir semua sama,” kata Syarief.

Demokrat yang merupakan salah satu partai pendukung calon presiden nomor urut satu Prabowo Subianto-Hatta Rajasa juga meminta kepada semua kadernya untuk menahan diri dan menunggu hasil resmi yang dikeluarkan oleh KPU.

“Saya minta para kader Demokrat serahkan ke KPU,” ujarnya.

Menurut Syarief, SBY biasanya percaya pada lembaga survei SMRC. Namun, dalam pilpres kali ini, SBY lebih memilih menunggu hasil resmi perhitungan KPU.

“Karena bedanya tipis-tipis margin of error, makannya tunggu hasil KPU,” jelasnya.(vivanews)