JAKARTA — Keberadaan prajurit TNI harus mampu memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat di sekelilingnya. Caranya adalah dengan bersungguh-sungguh memegang komitmen netralitas, dalam konteks penyelenggaraan Pemilu 2014.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko mengatakan, demokrasi yang telah dibangun dengan susah payah dan pengorbanan ini harus didukung oleh stabilitas, guna dapat melanjutkan pembangunan nasional.

“TNI sama sekali tidak menginginkan adanya tindakan kelompok-kelompok tertentu, yang ingin mengganggu stabilitas nasional dan merusak struktur sosial yang telah dibangun dengan baik,” kata Panglima TNI dalam amanat yang dibacakan Pa Sahli Tk. III Bidang Banusia Panglima TNI Mayjen Mudjiono pada upacara bendera di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta, Kamis (17/7).

Menurut Moeldoko, TNI tak ingin terjadi gangguan, khususnya terkait dengan penyelenggaraan Pilpres 2014 yang telah memasuki tahapan krusial penghitungan dan pemungutan hasil pemungutan suara/ “Bila gangguan stabilitas itu terjadi, TNI bertekad kuat dengan segala risiko yang terjadi akan bertindak tegas dalam menyelamatkan masyarakat, bangsa dan negara,” katanya.

Di samping netral dalam Pemilu 9 Juli lalu, kata dia, para prajurit juga harus independen, tegas, dan tidak boleh ragu-ragu, dengan tetap melaksanakan aksi secara terukur, terkendali dan profesional dalam mengatasi ancaman dan gangguan.

Artinya prajurit tidak boleh pilih kasih, tidak boleh pandang bulu dalam mengambil tindakan terhadap siapa pun yang berniat mengganggu stabilitas nasional. “TNI berharap pelaksanaan Pilpres 2014 hingga pelantikan Presiden terpilih dapat berlangsung dengan tertib, lancar, aman dan damai,” ujarnya.

Pada akhir amanatnya, Panglima TNI mengingatkan, jaga soliditas dan jangan terpengaruh oleh provokasi-provokasi klasik, yang dimainkan kelompok-kelompok kepentingan tertentu, dan jaga kesiapsiagaan satuan sesuai dengan tingkatan yang telah ditetapkan.

“Laksanakan tugas sebaik-baiknya, dengan dilandasi keimanan, semangat, ketulusan dan penuh dedikasi, sehingga dapat memberikan nilai ibadah bagi masing-masing kita sekalian,” imbuhnya.(*)

http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/07/17/n8ulds-tni-ancam-kelompok-yang-ingin-ganggu-stabilitas-keamanan

JAKARTA–Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI) mendukung sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menginginkan kemelut pemilu presiden diselesaikan bangsa Indonesia sendiri tanpa bantuan asing.

“Kami di belakang Pak Presiden menolak keterlibatan asing dalam penyelesaian masalah pilpres,” kata Sekretaris Umum LPOI Luthfi A Tamimi saat memberikan keterangan pers di Kantor PBNU, Jakarta, Selasa.

Ia menambahkan LPOI juga mengkhawatirkan adanya pihak-pihak yang mulai menyuarakan tentangan atas hasil rekapitulasi KPU jika tidak memenangkan calon presiden-wakil presiden yang didukungnya.

“Ini yang mengkhawatirkan. Ini sama dengan melawan keputusan yang dilindungi undang-undang. Ini yang berpotensi menimbulkan kerusuhan, dan aparat baik TNI maupun Polri harus menindak tegas,” kata Luthfi.

Ketua LPOI KH Said Aqil Siroj meminta kepada seluruh elemen bangsa untuk menghargai kinerja KPU dalam rekapitulasi suara pemilihan presiden dan wakil presiden 2014.

“Undang-undang mengamanatkan kepada KPU sebagai penyelenggara resmi pemilu. Hasil akhir juga ada di tangan KPU, kita semua harus menghargai itu,” kata Ketua Said Aqil.

Said Aqil menyayangkan adanya pihak-pihak tertentu yang mendahului KPU menyatakan kemenangan capres-cawapres pilihannya.

“Jangan lakukan itu, karena berpotensi menimbulkan gesekan di tengah masyarakat,” kata Said Aqil.

Konferensi pers LPOI dihadiri oleh 12 perwakilan ormas Islam, yaitu Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam, Al Irsyad Al Islamiyah, Mathlaul Anwar, Ittihadiyah, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia, IKADI, Azzikra, Syarikat Islam Indonesia, Al Wasliyah, Persatuan Tarbiyah Islamiyah, dan Persatuan Umat Islam.(republika)

Jakarta – Keputusan final pemilihan presiden ada di Mahkamah Konstitusi (MK). Komisi Pemilihan Umum (KPU) sendiri akan menetapkan hasil pemilihan presiden secara resmi pada 22 Juli mendatang.

Ketua KPU Husni Kamil Manik beberapa waktu lalu menyebutkan, penetapan KPU pada 22 Juli bukan keputusan final. Karena bisa saja salah satu pasangan calon presiden tidak menerima keputusan KPU dan mengajukan gugatan ke MK.

“Apa yang disampaikan ketua KPU itu adalah benar. Kami ingin menjelaskan kepada masyarakat luas, bahwa mekanisme kami di dalam bekerja mengurus pemilu itu ada tata caranya, ada alurnya, ada wewenang-wewenang dan bagian-bagian setiap lembaga yang terlibat,” tandas komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, Senin (14/7/2014).

Hadar membantah, dikatakan KPU tidak percaya diri dalam menetapkan hasil pilpres. “Bukan karena mau melempar handuk. Tidak, tidak, kami sangat yakin dan optimis dengan apa yang kami kerjakan saat ini,” kilahnya.

“Tetapi kami ingin menginfokan kepada masyarakat mari kita semua ada mekanisme-mekanisme. Jadi jangan juga menganggap berpandangan, apa yang diputuskan KPU adalah final. Salah dong. Karena UUD (Undang-Undang Dasar) kita bahkan mengatakan tidak begitu. Kami menetapkan, tapi kalau secara hukum ada yang menggugat, itu MK dan putusan MK adalah final dan mengikat. Semua pihak harus mengikuti,” jelasnya. (inilah.com)

Sampang — Anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Sampang Akhmad Ripto mengaku terdapat 5 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang 100 persen Daftar Pemilih Tetap (DPT)-nya menggunakan hak pilih. Kelima TPS itu berada di Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang.

“Sudah kami audit dan tidak ada masalah. Di Kecamatan Camplong memang 5 TPS semuanya 100 persen mencoblos warganya,” katanya saat dihubungi, Ahad (13/7).

Terkait adanya dugaan kecurangan yang disampaikan tim Jokowi-JK, ia mengaku belum menemukan adanya indikasi kecurangan. Menurutnya, bisa saja di TPS tersebut warga semuanya memilih salah satu calon.

Yang  jelas, kata dia, panwaslu tidak melihat adanya kecurangan yang mengarah pada pelanggaran pelaksanaan pilpres. “Setelah dilakukan audit, warga datang sendiri dan tidak ada paksaan,” ujarnya.

Sebelumnya, Tim Pemenangan Joko Widodo-JK menerima pengaduan dugaan terjadinya kecurangan di saat hari pencoblosan, penghitungan suara di TPS maupun rekapitulasi di tingkat PPS (kelurahan), PPK (kecamatan) serta kabupaten/kota, di Kabupaten Sampang dan Bangkalan, Jatim.

Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-JK, Ferry Mursyidan Baldan, menyebutkan ada beberapa hal yang dilaporkan masyarakat terkait dugaan kecurangan pilpres di dua kabupaten tersebut. Pertama, dilaporkan ada tempat pemungutan suara (TPS) di Sampang maupun Bangkalan yang tidak ada sama sekali suara untuk pasangan Jokowi-JK. Artinya, pasangan Jokowi-JK mendapat nol suara.

Dia mengaku mencatat dua kabupaten di Pulau Madura itu, yakni Bangkalan dan Sampang, selalu bermasalah dalam setiap pemilihan umum, baik pilkada gubernur, pemilihan legislatif dan terakhir pilpres ini. Hal itu patut dipertanyakan ada apa sehingga potensi masalah selalu terjadi di dua wilayah tersebut.(dro/Republika)

JAKARTA – Direktur Eksekutif Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis), Husain Yazid mengaku lembaganya siap dibubarkan apabila berdasarkan hitungan resmi Komisi Pemilihan Umum (KPU), pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tidak menang dalam Pemilihan Presiden 2014.

Hal senada, pinta Husain, juga berlaku bagi lembaga survei yang memenangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dalam hitung cepat atau quick count.

“Kalau hasil KPU menyatakan Jokowi menang, Puskaptis siap dibubarkan. Kalau memang Prabowo menang, yang delapan itu harus dibubarkan,” kata Husain dalam diskusi “Republik Quick Count” di Cikini, Jakarta, Sabtu (12/7).

Menurut Husain, hal tersebut menjadi bukti pertanggungjawaban dan kredibilitas lembaga survei terhadap publik. “Jangan hanya ngomong kami benar, kami salah,” ujarnya.

Lebih lanjut Husain mengaku, Puskaptis siap untuk diaudit. Namun dia meminta agar audit itu dilakukan oleh pihak independen. “Audit ini wajib dilakukan. Kalau hukum wajib itu haram tidak dilakukan,” ucapnya.

Namun demikian, Husain menyarankan agar audit tersebut dilakukan secara berkala. “Seharusnya buat berkala audit itu per tiga bulankah, per enam bulankah atau per satu tahun. Jadi terlihat di mana lembaga yang kredibel dan sebagainya,” ungkapnya.

Sementara itu peneliti Lingkaran Survei Indonesia, Adjie Alfaraby menyatakan, pihaknya sangat siap untuk proses audit. Waluapun paling valid menunggu hasil KPU.

“Proses itu harus lewat asosiasi atau panel ahli di luar itu saya pikir bisa secara terbuka kita lakukan,” kata Adjie.

Hal senada disampaikan peneliti Indonesia Research Center (IRC), Yunita Mandolang. IRC, diakuinya, siap untuk diaudit. “Audit silakan sangat dimungkinkan untuk audit,” tandasnya.(jpnn)

JAKARTA — Klaim kemenangan yang dilakukan kubu Joko Widodo-Jusuf Kalla dinilai terlalu dini. Belajar dari pengalaman sebelumnya tim Jokowi-JK menggunakan data tidak valid untuk mengklaim kemenangan di luar negeri, seperti Arab Saudi dan Mesir.

“Prabowo justru menang di Mesir dan Jeddah. Sebaiknya kubu Jokowi hati-hati menggunakan data. Publik disodori informasi tidak valid,” kata pengamat politik Igor Dirgantara kepada wartawan, Jumat (11/7).

Sebelumnya, Tim Sukses Jokowi-JK, Yuddy Chrisnandi pernah mengatakan mengatakan, hasil exit poll Arab Saudi pasangan nomor urut 2, meraih 75 persen suara dan pasangan nomor 1, mendapatkan 20 persen suara. Pun dengan di Mesir, kubu Jokowi-JK diberitakan menang tipis dengan 57 persen dan Prabowo-Hatta 42,9 persen.

Kenyataannya, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Jeddah, mengumumkan hasil penghitungan suara Pilpres 2014, Prabowo-Hatta mendapat 51,22 persen dan Jokowi-JK 48,78 persen. Pun data Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Mesir, pasangan nomor urut 1 itu menang dengan mengantongi 70,2 persen. Jokowi-JK hanya mendapat 27,6 persen.

Melihat fakta tersebut, Igor menyarankan, agar jauh lebih baik jika semua pihak menunggu hasil penghitungan akhir yang dilakukan KPU pada 22 Juli mendatang. “Jangan justru mengintimidasi KPU dengan klaim bahwa quick count mereka yang benar. Otoritas tertinggi tetap ada di KPU,” kata pengajar di Universitas Jayabaya itu.

Igor juga meminta agar kedua pihak bisa menahan diri dan belajar dari Pilpres 2009. Meski menang dengan selisih hitung cepat mencapai 20 persen lebih, tetapi SBY tetap menunggu hasil final dari KPU.(*)

http://www.republika.co.id/berita/pemilu/menuju-ri-1/14/07/11/n8jx43-klaim-menang-di-arab-dan-mesir-jokowijk-malah-kalah