JAKARTA (detikriau.org) – Daftar Janji (sementara) Kampanye Jokowi – Jusuf Kalla jika menjadi Presiden dan Wapres tercatat ada 44 macam.

Pemilu presiden telah usai, rakyat dan media perlu menjadi Watchdog bagi kebijakan Presiden dan pemerintah yang dibentuknya. Watchdog jurnalistik dapat ditemukan dalam berbagai media berita, seperti radio, televisi, internet, dan media cetak di mana dapat dilihat sebagai “kekuatan unik media yang memberikan warna dan tambahan media baru dan konsep-konsep seperti weblog dan jurnalisme warga. Watchdog wartawan juga disebut “penjaga”, “agen kontrol sosial”, atau “wali moral” demi kemajuan bangsa.

Apa saja janji-janji tersebut, simak daftar berikut ini:

1. Membenahi Jakarta (macet, banjir, dll)

http://megapolitan.kompas.com/read/2014/05/08/2152423/.Jokowi.Akan.Membenahi.Jakarta.dengan.Cara.Lain.

2. Mendukung kemerdekaan dan mendirikan KBRI di Palestina

http://www.beritasatu.com/nasional/192571-jk-indonesia-siap-buka-kbri-di-palestina.html

http://nasional.kompas.com/read/2014/06/24/1640221/Jokowi.Dukung.Kemerdekaan.Palestina.Din.Syamsuddin.Ucapkan.Terima.Kasih

3. Tidak berada di bawah baying-bayang Megawati

http://www.solopos.com/2014/07/22/hasil-pilpres-2014-jokowi-janji-tak-berada-di-bawah-bayang-megawati-521083

4. Tanggal 1 Muharram sebagai Hari Santri Nasional

http://beta.antaranews.com/berita/441336/jokowi-janji-tetapkan-hari-santri-nasional-pada-1-muharam

5. Mudah ditemui oleh warga Papua

http://jkw4p.com/bila-jadi-presiden-jokowi-janji-warga-papua-akan-gampang-menemuinya/

6. Menurunkan harga sembako, meningkatkan kualitas dan kuantitas program raskin

http://www.indopos.co.id/2014/06/kampanye-di-purwakarta-jokowi-janji-urus-outsourcing.html

7. Memperhatikan permasalahan outsourcing

http://www.indopos.co.id/2014/06/kampanye-di-purwakarta-jokowi-janji-urus-outsourcing.html

8. Menghapus subsidi BBM

http://finance.detik.com/read/2014/05/31/101625/2596038/1034/jokowi-mau-hapus-subsidi-bbm-prabowo-kurangi-subsidi-orang-kaya

9. Meningkatkan profesionalisme, menaikkan gaji dan kesejahteraan PNS, TNI dan Polri

http://surabaya.bisnis.com/read/20140703/94/72739/inilah-9-janji-utama-jokowi-jk-jika-menang-pilpres-2014

10. Alokasi 1,4 Milyar untuk setiap desa dan menjadikan perangkat desa sebagai PNS

http://surabaya.bisnis.com/read/20140703/94/72739/inilah-9-janji-utama-jokowi-jk-jika-menang-pilpres-2014

11. Meningkatkan anggaran penanggulangan kemiskinan termasuk memberi subsidi Rp1 juta per bulan untuk keluarga pra sejahtera sepanjang pertumbuhan ekonomi di atas 7%

http://surabaya.bisnis.com/read/20140703/94/72739/inilah-9-janji-utama-jokowi-jk-jika-menang-pilpres-2014

12. Program kepemilikan tanah pertanian untuk 4,5 juta kepala keluarga. Pembangunan/perbaikan irigasi di 3 juta ha sawah. Pembangunan 25 bendungan, 1 juta ha lahan pertanian baru di luar jawa dan pendirian bank petani dan UMKM serta penguatan Bulog.

http://surabaya.bisnis.com/read/20140703/94/72739/inilah-9-janji-utama-jokowi-jk-jika-menang-pilpres-2014

13. Perbaikan 5.000 pasar tradisional dan membangun pusat pelelangan, penyimpanan dan pengolahan ikan.

http://surabaya.bisnis.com/read/20140703/94/72739/inilah-9-janji-utama-jokowi-jk-jika-menang-pilpres-2014

14. Menurunkan pengangguran dengan menciptakan 10 juta lapangan kerja baru selama lima tahun. Bantuan dana Rp10 juta per tahun untuk UMKM/koperasi. Mendorong, memperkuat dan mempromosikan industri kreatif dan digital sebagai salah satu upaya mempercepat laju pertumbuhan ekonomi.

http://surabaya.bisnis.com/read/20140703/94/72739/inilah-9-janji-utama-jokowi-jk-jika-menang-pilpres-2014

15. Layanan kesehatan gratis rawat inap/rawat jalan dengan Kartu Indonesia Sehat, 6.000 puskesmas dengan fasilitas rawat inap serta air bersih untuk seluruh rakyat.

http://surabaya.bisnis.com/read/20140703/94/72739/inilah-9-janji-utama-jokowi-jk-jika-menang-pilpres-2014

16. Membantu meningkatkan mutu pendidikan pesantren guna meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Meningkatkan kesejahteraan guru-guru pesantren sebagai bagian komponen pendidik bangsa.

http://surabaya.bisnis.com/read/20140703/94/72739/inilah-9-janji-utama-jokowi-jk-jika-menang-pilpres-2014

17. Mewujudkan pendidikan seluruh warga negara termasuk anak petani, nelayan, butuh termasuk difabel dan elemen masyarakat lain melalui Kartu Indonesia Pintar.

http://surabaya.bisnis.com/read/20140703/94/72739/inilah-9-janji-utama-jokowi-jk-jika-menang-pilpres-2014

18. Membangun industri maritim

http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/07/22/269595079/Jokowi-Pilih-Pidato-di-Kapal-untuk-Bangun-Maritim

19. Menyederhanakan regulasi perikanan

http://dprd-tegalkota.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=3066&Itemid=18

20. Mempermudah nelayan mendapatkan Solar sebagai bahan bakar kapal dengan mendirikan SPBU khusus.

http://dprd-tegalkota.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=3066&Itemid=18

21. Membuktikan janji-janji dalam visi-misi

http://www.koran-sindo.com/node/402621

22. Menyejahterakan kehidupan petani.

http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/07/03/269590217/Di-Bandung-Jokowi-Janji-Sejahterakan-Petani

23. Mengelola persediaan pupuk dan menjaga harga tetap murah.

http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/07/03/269590217/Di-Bandung-Jokowi-Janji-Sejahterakan-Petani

24. Membangun banyak bendungan dan irigasi.

http://pemilu.tempo.co/read/news/2014/07/03/269590217/Di-Bandung-Jokowi-Janji-Sejahterakan-Petani

25. Menyusun kabinet yang ramping dan diisi oleh profesional

http://finance.detik.com/read/2014/07/23/064514/2645350/4/jokowi-harus-ingat-janji-susun-kabinet-ramping-dan-profesional

26. Menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu

http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/07/23/amnesty-international-jokowi-mesti-wujudkan-janji-janji-ham
27. Mewujudkan tol laut Aceh-Papua

http://pemilu.sindonews.com/read/870645/113/jokowi-jk-janji-upayakan-jalan-tol-laut-aceh-papua

28. Menangani kabut asap di Riau

http://m.koran-sindo.com/node/393930

29. Membeli kembali Indosat

http://www.solopos.com/2014/06/22/debat-capres-2014-jokowi-janji-beli-kembali-indosat-514768

30. Pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 7% (mengembalikan pertumbuhan ekonomi di atas 5%)

http://www.merdeka.com/uang/janji-manis-prabowo-jokowi-saat-debat-soal-ekonomi.html

http://fokus.news.viva.co.id/news/read/512458-debat-capres-kedua–janji-siapa-paling-realistis-

31. Menghentikan impor daging

http://pemilu.metrotvnews.com/read/2014/07/06/261741/jokowi-jk-janji-hentikan-impor-daging-dalam-5-6-tahun

32. Menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan di sektor pertanian, perikanan, dan manufaktur

http://fokus.news.viva.co.id/news/read/512458-debat-capres-kedua–janji-siapa-paling-realistis-

33. Pembangunan infrastruktur seperti jalan, listrik, irigasi, dan pelabuhan

http://fokus.news.viva.co.id/news/read/512458-debat-capres-kedua–janji-siapa-paling-realistis-

34. Meningkatkan 3 kali lipat anggaran pertahanan

http://nasional.kompas.com/read/2014/06/22/2225457/Jokowi.Janji.Tingkatkan.3.Kali.Lipat.Anggaran.Pertahanan

35. Meningkatkan kualitas pendidikan melalui pembenahan enaga pengajar yang punya kemampuan merata diseluruh Nusantara

http://www.merdeka.com/politik/5-janji-jusuf-kalla-di-pengembangan-sdm-dan-iptek.html

36. Berkomitmen akan menghargai para tenaga ahli yang mengabdi untuk Indonesia dengan meningkatkan gaji

http://www.merdeka.com/politik/5-janji-jusuf-kalla-di-pengembangan-sdm-dan-iptek.html

37. Memberikan gaji besar bagi para ahli asal Indonesia

http://www.merdeka.com/politik/5-janji-jusuf-kalla-di-pengembangan-sdm-dan-iptek/berikan-gaji-besar-bagi-para-ahli-asal-indonesia.html

38. Menaikkan gaji guru

http://www.merdeka.com/politik/5-janji-jusuf-kalla-di-pengembangan-sdm-dan-iptek/jk-janji-kerja-cepat-naikkan-gaji-guru.html

39. Sekolah gratis

http://www.merdeka.com/politik/5-janji-jusuf-kalla-di-pengembangan-sdm-dan-iptek/sekolah-gratis.html

40. Drone untuk ketahanan nasional

http://www.merdeka.com/teknologi/apa-itu-drone-seperti-yang-dibicarakan-jokowi.html

http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/06/05/jokowi-pesan-tiga-drones-amankan-langit-indonesia

41. Memperkuat KPK (meningkatkan anggarannya 10x lipat, menambah jumlah penyidik, regulasi)

http://indonesia-baru.liputan6.com/read/2069113/jokowi-janji-tingkatkan-anggaran-kpk-10-kali-lipat

http://news.detik.com/pemilu2014/read/2014/06/08/124458/2602305/1562/janji-jokowi-jika-terpilih-tambah-penyidik-dan-anggaran-kpk

42. Penerapan e-Government

http://www.tribunnews.com/nasional/2014/06/11/ini-e-goverment-jokowi-untuk-transparansi

43. Membenahi Kawasan Masjid Agung Banten

https://www.facebook.com/notes/fesbuk-banten-news/jika-terpilih-menjadi-presiden-jokowi-janji-benahi-kawasan-masjid-agung-banten/10151943340196717

44. Akan berbicara terkait kasus BLBI

http://www.jpnn.com/read/2014/07/17/246771/Jokowi-Janji-Bicara-Kasus-BLBI-jika-Jadi-Presiden-

Media Watch Dog

Watch Dog jurnalisme sangat terkait dengan praktek jurnalisme investigasi. Watch Dog jurnalisme didefinisikan sebagai “seseorang atau sekelompok orang yang bertindak sebagai pelindung atau wali terhadap inefisiensi, praktik ilegal, dll” oleh Collins English Dictionary. [1] Dalam berita jurnalisme, wartawan pengawas juga memenuhi fungsi ini menjadi wali. Untuk melakukan dengan cara investigasi, wartawan berada dalam “peran” dari pengawas. [2] Watchdog jurnalisme tidak dapat didefinisikan oleh jumlah penyelidikan sendiri, melainkan digunakan dalam konteks yang berbeda. Hal ini juga dinyatakan “bergantung pada kondisi yang ada sosial, politik, dan ekonomi dan refleksi sebanyak momen bersejarah karena struktur yang sudah ada dan budaya media” [3] Watchdog jurnalistik dapat ditemukan dalam berbagai. media berita, seperti radio, televisi, internet, dan media cetak di mana dapat dilihat sebagai “kekuatan unik koran”, [4] dan tambahan media baru dan konsep-konsep seperti weblog dan jurnalisme warga. Watchdog wartawan juga disebut “penjaga”, [5] “agen kontrol sosial”, atau “wali moral” [6].

Saatnya media menjadi watch dog journalism bagi kebijakan pemerintah agar tercipta kontrol sosial yang tepat dan menguntungkan rakyat.(*)

– See more at: http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2014/07/24/31788/ini-dia-44-janji-jokowi-jk-awas-rakyat-jangan-dikhianati-lagi/#sthash.16UYa6fd.dpuf

Jakarta (detikriau.org) – Ketua Tim Pembela Hukum Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Firman Wijaya, menyatakan pihaknya akan mendaftarkan gugatan hasil Pilpres kepada Mahkamah Konstitusi (MK) pada besok, Jumat (24/7) siang.

Tim pembela Prabowo-Hatta menyatakan telah mempersiapkan bukti-bukti yang akan digunakan sebagai dasar gugatan pilpres dalam persidangan di MK.

“Kami akan daftar gugatan ke MK besok. Kami ada bukti diam berupa data, ada bukti yang bicara berupa kesaksian dan testimoni, itu kita siapkan,” kata Firman di DPP PKS, Jakarta, Kamis petang.

Firman mengatakan untuk mendaftarkan gugatan ke MK dibutuhkan hasil rekapitulasi pilpres dari KPU. Namun sampai saat ini KPU belum juga mengirimkannya kepada tim Prabowo-Hatta.

Dia mendesak agar KPU segera mengirimkan hasil rekapitulasi itu. Karena jika tidak, dapat diartikan KPU lalai atas kewajiban konstitusionalnya mengirimkan hasil rekapitulasi kepada peserta pemilu.

Lebih jauh dia mengatakan bahwa MK bukanlah satu-satunya jalur hukum yang bisa ditempuh. Menurut Firman, tidak menutup kemungkinan ada langkah hukum lain untuk menyelesaikan adanya delik pidana lain.(*)

http://beta.antaranews.com/berita/445598/tim-prabowo-hatta-daftar-gugatan-ke-mk-besok

Jakarta – Sejumlah dosen yang bergabung dalam Asosiasi Dosen Indonesia (ADI) mendesak agar Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengambil langkah hukum dan tindakan politik menyikapi perkembangan Pilpres 2014.

“Kami mengharapkan agar Presiden RI segera mengambil tindakan, baik hukum maupun politik untuk kemaslahatan bangsa dan negara,” kata DR Syaiful Bahri, SH MH, Ketua Bidang Hukum ADI di Jakarta, Selasa (22/7/2014).

Menurut Syaiful, dalam proses Pilpres 2014 ini, telah nyata terjadi pelanggaran pidana Pilpres. Banyak temuan-temuan yang sudah dilaporkan kepada Bawaslu dan Bawaslu pun sudah merekomendasikan langkah-langkah khusus untuk KPU.

“Dengan adanya pembuktian, bahwa Bawaslu telah merekomendasi terjadi pelanggaran pemilu Presiden, yang terjadi di 15 provinsi. Oleh karena itu hasil ferivikasi KPU bisa batal demi hukum,” kata Syaiful.

Sejumlah pengurus ADI antara lain, Prof. Dr. Armai Arief, M. A. (Ketua Umum); Prof. Dr. Suyatno, M. Pd. (Sekretaris Umum); Dr. Syaiful Bakhri, S. H., M. H. (Ketua Departemen Hukum); dan Prof. Dr. Andi Fasial Bakti, M. A. (Ketua Departemen.

Akademisi itu berkumpul menyikapi perkembangan politik yang terjadi di tanah air, terutama setelah Capres Prabowo Subianto menyatakan sikap untuk menolak pelaksanaan Pilpres 2014 yang cacat hukum dan menarik diri dari proses yang sedang berlangsung.

Sebelumnya, Prabowo mengatakan, dirinya tidak bersedia mengorbankan mandat yang telah diberikan oleh rakyat itu dipermainkan dan diselewengkan.

“Kami siap menang dan siap kalah dengan cara yang demokratis dan terhormat,” kata Prabowo. [*]

http://nasional.inilah.com/read/detail/2121916/sikapi-pilpres-sby-harus-ambil-tindakan-hukum#.U86M4EBuGQE

KPU telah menetapkan Jokowi-JK sebagai Presiden dan Wakil Presiden

Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah mengumumkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Selasa 22 Juli 2014.

Namun, malam ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono belum menghubungi Joko Widodo dan JK untuk mengucapkan selamat.

“Saya kira belum pada saat ini. Saya belum bisa pastikan kapan,” kata Juru Bicara Kepresidenan, Julian Pasha di Cikeas.

Namun, kata Julian, selama seharian ini, Presiden SBY telah memantau secara langsung rekapitulasi suara di KPU.

“Sepanjang hari ini, Bapak Presiden memantau dan mengikuti langsung proses rekapitulasi suara yang dilakukan KPU. Mulai dari tadi pagi, beliau terus ikuti dan mencermati sampai pada saat diumumkan oleh KPU hasil resminya malam ini,” kata dia.

Julian mengatakan, Presiden telah memantau langsung keamanan seluruh wilayah Indonesia pada saat rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU berjalan aman.

Pemantauan itu dilakukan melalui teleconfrence dengan para pimpinan TNI dan Polri.

“Jadi, di samping mengikuti perkembangan rekapitulasi suara di KPU, Presiden juga melakukan teleconfrence di Cikeas,” kata Julian.

Kemudian, SBY juga mendapat laporan dari Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM bahwa komunikasi jajaran TNI dan Polri telah berjalan dengan baik. Serta, berhasil menciptakan situasi yang baik dan kondusif.

“Atas laporan itu, Presiden menganggap saat ini aman terkendali. Beliau belum perlu memberikan penjelasan statement langsung pada malam ini,” kata dia.

Joko Widodo dan Jusuf Kalla ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014-2019. Keputusan dituangkan dalam Keputusan KPU nomor 536/KPTS/KPU/2014.

Penetapan ini disampaikan Ketua KPU Husni Kamil Manik usai menyelesaikan rekapitulasi nasional perolehan suara pasangan capres-cawapres di Kantor KPU, Jakarta, Selasa malam, 22 Juli 2014.(*)

http://politik.news.viva.co.id/news/read/523835-jokowi-jk-terpilih–presiden-sby-belum-beri-ucapan-selamat

Menurut Prabowo banyak aturan main dilanggar sendiri oleh KPU

Jakarta – Calon presiden Prabowo Subianto bersama ketua partai koalisi sepakat menolak hasil pemilihan presiden 2014. Prabowo yang didampingi Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Akbar Tanjung, Suryadharma Ali dan ketua tim pemenangan Mahfud MD, menyampaikan pernyataan sikap ini di Rumah Polonia, Jakarta, Selasa 22 Juli 2014.

Disampaikan Prabowo, koalisi merah putih telah mengikuti langkah-langkah pemilihan presiden 2014 dengan penuh kehormatan dan keikhlasan.

“Bahwa rakyat Indonesialah yang menentukan nasibnya sendiri. Yang di belakang saya adalah pejuang-pejuang demokrasi. Hampir semua mereka yg terlibat membangun demokrasi,” katanya.

Sebagai perwira TNI, Prabowo mendorong demokrasi. Katanya, kalau hanya sekedar mencari hidup enak, nyaman, dia tidak perlu lagi berjuang dalam bidang politik.

“Demokrasi artinya rakyat berkuasa. Artinya demokrasi adalah pemilihan yang jujur dan adil. Kalau di TPS yang berhak memilih 300 tapi yang datang 800 orang, itu berarti tidak jujur. Kalau ada pejanbat yang coblos-coblos puluhan atau ratusan surat suara, itu tidak demokratis,” katanya.

Ditambahkan Prabowo, timnya yang berada di berbagai provinsi, seperti Papua yang mengakui ada 4 kabupaten yang tidak pernah melakukan pencoblosan. Sementara di DKI Jakarta, terdapat 5.800 TPS yang menurut bawaslu direkomedasikan pemilu ulang tapi diabaikan KPU.

“Di Jawa Timur demikian juga, 6 kabupaten direkomendasikan,” katanya.

Dengan demikian, capres dan cawapres nomor urut 1 mengambil sikap sebagai berikut:

1. Proses KPU bermasalah, tidak demokratis dan bertentangan dengan UUD 1945. KPU tidak adil dan tidak terbuka. Banyak aturan main dibuat tapi dilanggar sendiri oleh KPU.

2. Rekomendasi Bawaslu terhadap segala kelalaian dan penyimpangan di lapangan di berbagai wilayah tanah air diabaikan oleh KPU.

3. Ditemukannya sejumlah tindak pidana kecurangan pemilu dengan melibatkan pihak penyelenggara pemilu dan pihak asing dengan tujuan tertentu hingga pemilu menjadi tidak jujur dan adil.

4. KPU selalu mengalihkan masalah ke MK, seolah-olah setiap keberatan dari tim Prabowo-Hatta merupakan bagian dari sengketa yang harus diselesaikan melalui MK. Padahal sumber masalahnya ada pada internal KPU.

5. Terjadi kecurangan yang masif, terstruktur dan sistematik pada pelaksanaan pemilu.

“Atas pertimbangan di atas, kami sebagai pengemban suara rakyat, akan gunakan hak konstitusional, yaitu menolak pelaksaanaan pilpres 2014,” kata Prabowo.

Menurutnya, pemilu presiden cacat hukum dan dengan demikian koalisi merah putih menarik diri dari proses yang sedang berlangsung. Koalisi ini tidak bersedia mengorbankan mandat yang diberikan rakyat dipermaikan dan diselewengkan.

“Kami Prabowo-Hatta siap menang dan siap kalah dengan cara yang demokratis dan terhormat,” katanya. Karena itu, kepada seluruh rakyat RI yang telah memilih Prabowo-Hatta tetap tenang karena tim tidak diam karena demokrasi dicederai.(*)

http://politik.news.viva.co.id/news/read/523728-ini-lima-alasan-prabowo-tolak-hasil-pilpres

Hasil rekapitulasi pasangan nomor urut dua memperoleh suara terbanyak

Jakarta – Joko Widodo dan Jusuf Kalla ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014-2019. Keputusan dituangkan dalam Keputusan KPU nomor 536/KPTS/KPU/2014.

Penetapan ini disampaikan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Manik usai menyelesaikan rekapitulasi nasional perolehan suara pasangan capres-cawapres di Kantor KPU, Jakarta, Selasa malam, 22 Juli 2014.

Pertama, menetapkan calon presiden dan calon wakil presiden terpilih dalam Pemilu Presiden 2014 nomor urut dua, Saudara Ir. H. Joko Widodo dan Drs. HM. Jusuf Kalla, karena memperoleh suara sebanyak 70.997.833 suara, atau 53,15 persen dari total suara sah nasional.

“Kedua, pasangan calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana dimaksud ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2014-2019,” ujar Husni Kamil Manik.

Kata Husni, salinan ini akan disampaikan kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Presiden, pimpinan Partai Politik, atau gabungan partai pengusung pasangan calon, dan kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,” kata Husni.

Usai pembacaan keputusan, Ketua KPU mempersilahkan Joko Widodo dan Jusuf Kalla maju ke depan dan menerima surat keputusan KPU tentang Penetapan Capres dan Cawapres Terpilih.(*)

http://politik.news.viva.co.id/news/read/523833-kpu-tetapkan-joko-widodo-jk-sebagai-pemenang-pilpres-2014