BANDUNG — Pihak Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Gunung Djati Kota Bandung belum mau banyak bicara mengenai adanya segelintir masyarakat yang mendukung kelompok radikal Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

Pihak kampus mengungkapkan, gerakan ini bisa saja muncul dari kalangan mahasiswa. Meski demikian, pihak UIN mengaku masih harus meninjaunya secara akademis.

“Sebetulnya seorang akademisi tidak boleh mengatakan itu sesat, ini tidak sesat kecuali dengan dasar argumentasi akademik,” jelas Deddy Ismatullah, Rektor UIN Sunan Gunung Djati, menanggapi deklarasi dukungan terhadap kelompok itu di UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, Selasa (5/8).

Dari sisi politik praktis, menurut Deddy munculnya dukungan terhadap gerakan ISIS di indonesia bisa saja dianggap sebagai ancaman. Kekhawatiran ini dibangun sebagai langkah preventif bukan represif supaya negara tidak kecolongan. “Saya sedang meneliti, tidak boleh sembarang saya berbicara,” katanya lagi ketika dimintai tanggapan soal ISIS.

Untuk di Bandung, ia menilai dukungan terhadap gerakan ini belum marak. Namun, ia melihat ISIS mungkin saja berkembang dari kalangan mahasiswa atau kelompok masyarakat yang merasa tidak puas dengan ketidakadilan dunia. Ketidakadilan yang ia maksud contohnya penjajahan atas Palestina oleh Israel.

Ketika ditanya potensi aksi terorisme yang mungkin muncul dari gerakan ini, Deddy tidak sependapat. Ia melihat teroris sesungguhnya adalah Israel dan Amerika. “Ini harus dilakukan respon positif, kenapa kok terbalik-balik dunia ini, mereka (Israel-red) yang menghantam negara yang sah, saya katakan yang teroris itu Amerika dan Israel,” kata dia.

Sementara di tempat terpisah, Irjen Pol Mochammad Iriawan, Kapolda Jawa Barat mengatakan telah menginstruksikan kepada seluruh Kasatpol. Hal itu dikatakannya sesuai instruksi dari Kapolri untuk melakukan hal sama di daerah-daerah agar waspada akan munculnya gerakan ISIS.

Ia juga memohon dukungan dan peran masyarakat untuk bisa memblokir gerakan itu. “Kemarin saja ada paham yang dialirkan oleh salah seorang yang masih di dalam penjara tapi masyarakatnya melawan, masyarakat memang anti sekali. Mereka melawan paham terorisme maupun ISIS ini,” kata dia.
http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/08/05/n9txni-rektor-uin-as-dan-israel-sudah-pasti-teroris-isis-belum-tentu

JAKARTA (detikriau.org) – Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jimly Asshidiqie menilai pemenang Pilpres 2014 belum resmi hingga terbitnya keputusan sidang gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) nanti.

Pernyataan ini disampaikannya saat jumpa pers, di Kantor DKPP, Jakarta, Senin (4/8/2014) sebagaimana dikutip detikriau.org dari situs voa-islam.com.
“Para pemenang (Pilpres 2014) sekarang belum ada, kalau sudah diputuskan oleh MK baru final,” kata Jimly. Menurutnya, pemenang pilpres berdasarkan hasil rekapitulasi KPU bisa saja dianulir.

Pemenang pilpres akan diputuskan dalam hasil persidangan sengketa pilpres, sebagaimana gugatan yang diajukan tim pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

“Pemenang bisa saja berubah, yang kalah bisa saja menang, jadi tergantung keputusan MK,” tegas Jimly. (dro)

Prabowo-Hatta akan didampingi banyak kader koalisi dan relawan

Jakarta (detikriau.org) – Calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, dipastikan akan menghadiri sidang perdana gugatan Pilpres 2014 di Mahkamah Konstitusi, Rabu 6 Agustus 2014 mendatang.

Sekretaris Tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Fadli Zon, mengatakan, pihaknya telah mempersiapkan bahan-bahan dan barang bukti adanya dugaan kecurangan di pilpres tahun ini.

“Insya Allah, Pak Prabowo dan Pak Hatta akan hadir ke MK yang direncanakan jam 09.30 pagi,” ujar Fadli Zon di Rumah Polonia, Jakarta Timur, Minggu 3 Agustus 2014.

Selain Prabowo-Hatta, menurut Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu, kader Koalisi Merah Putih dan para relawan juga akan menghadiri sidang tersebut.

“Banyak juga kader Koalisi Merah Putih dan relawan yang akan mengantar sidang perdana ini di MK. Jadi sudah siaplah,” ungkap dia.

Tim Prabowo-Hatta, kata dia, menyayangkan langkah Komisi Pemilihan Umum yang membuka kotak suara di beberapa daerah tanpa seizin MK. Pembukaan kotak suara itu, menurut Fadli, tidak jelas maksud dan tujuannya.

“Kami menyesalkan tindakan KPU itu, karena itu jelas menyalahi aturan main. Itu kan bagian barang bukti yang akan diuji nanti,” tegasnya.(*)
http://politik.news.viva.co.id/news/read/526053-prabowo-hatta-bakal-hadiri-sidang-perdana-di-mk

JAKARTA (detikriau.org) – Partai Golkar mengakui kini tidak bisa membicarakan soal jatah menteri di kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla. Sebab, komitmen mereka kini masih terikat dengan koalisi merah putih yang mengusung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan akan berjuang sampai titik darah penghabisan.

“Dan Golkar bersama Gerindra serta anggota koalisi lainnya sedang berjuang di MK. Tidak elok rasanya sebagai partai, Golkar ‘mencla-mencle’. Ketika pilihan bergabung jatuh pada koalisi merah putih yang mendukung Prabowo, maka perjuangan harus sampai pada titik darah yang penghabisan,” ujar Wakil Bendahara Umum Golkar Bambang Soesatyo dalam keterangannya yang dikutip dari tribunnews.com, Jumat(1/8/2014).

Menurut Bambang, hal itulah sikap yang harus ditunjukkan partai Golkar agar sebagai partai tetap dihargai. Baik oleh lawan maupun kawan.

“Bahwa, di dalam internal ada gejolak yang mempersoalkan keputusan tersebut, itu adalah dinamika biasa yang tidak boleh membuat Golkar goyah. Dan menjilat ludah sendiri,” ujarnya.

Bambang menilai Golkar dan para pemimpinnya saat ini sedang diuji. Apakah tetap teguh memegang komitmen, walaupun kelak tidak memperoleh jabatan atau posisi apa-apa dalam pemerintahan.

“Atau goyah pada iming-iming jabatan atau tunduk pada tekanan, baik,dari dalam maupun luar partai Golkar,” ujarnya.

“Kalaupun kelak Golkar kembali menjadi bagian pemerintahan Jokowi, biarlah itu ditentukan oleh hasil Munas dan pemenang Munas mendatang,” tambah Bambang.

Anggota Komisi III DPR ini menjelaskan masuknya tokoh Golkar tersebut dalam kabinet Jokowi-JK, tentu karena peran masing-masing individu, bukan peran partai.  Hal lain, kata Bambang, kelompok mana yang bakal memenangkan pertarungan Munas Golkar pada 15 April 2015 mendatang.

“Apakah kelompok JK, Fahmi Idris dan kawan-kawan yang mendukung Jokowi atau kelompok ARB atau pengurus sekarang ini seperti Idrus Marham dan lain-lain yang mendukung Prabowo. Atau bahkan kelompok Agung Laksono, dan kawan-kawan  atau kelompok MS Hidayat dan kawan-kawan” tuturnya.

Saat ini juga lanjut Bambang masih terlalu dini membicarakan apakah partai berlambang pohon beringin itu akan menjadi partai oposisi atau tidak.

“Masih terlalu dini untuk bicara apakah Golkar akan menjadi partai oposisi atau kembali menjadi partai pendukung pemerintah. Kita harus  lihat dulu perkembangan pasca pengumuman MK pada 22 Agustus mendatang,” kata Bambang.

Ia lalu menyampaikan adanya dua indikator dalam mempertimbangkan sikap partai berlambang pohon beringin itu. ” Pertama, berapa banyak dan kuat, figur atau tokoh Golkar yang masuk jajaran kabinet selain JK sebagai wapresnya Jokowi kalau kelak dinyatakan oleh MK sebagai presiden terpilih,” katanya.(*)

Sidang perdana perselisihan hasil Pilpres akan digelar pekan depan.

Jakarta (detikriau.org) – Jusuf Kalla menyerahkan sepenuhnya soal gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) yang diajukan oleh Prabowo-Hatta ke pengacara.

JK mengaku belum tahu secara rinci isi gugatan Prabowo-Hatta ke Mahkamah Konstitusi. Namun ia percaya proses hukum atas sengketa Pilpres akan berlangsung baik dan adil. Sidang perdana PHPU Pilpres di MK akan digelar Rabu pekan depan, 6 Agustus.

Secara pribadi, Kalla berpendapat tak ada lagi yang perlu dipersoalkan dari hasil rekapitulasi KPU. “Intinya, formulir C1-nya sudah ada, kecamatan sudah ada, kabupaten juga ada. Nah, apa lagi yang dipermasalahkan?” ujarnya di Jakarta.

JK tak memusingkan gugatan PHPU itu. Masa libur lebaran sepekan ini, kata dia, dipergunakannya untuk mengidentifikasi berbagai persoalan yang akan dihadapi Indonesia ke depannya. “Saya baca semua masalah yang akan timbul, baik politik maupun ekonomi,” ujar JK.

Surat Edaran KPU

Sementara terkait surat edaran KPU Pusat tentang pemberian wewenang kepada KPU Daerah untuk membuka kotak suara Pilpres yang juga disoal kubu Prabowo, JK tak mau ikut berpolemik. “Saya tidak tahu teknisnya. Itu masalah KPU. KPU kan butuh laporan dari daerah, dan dokumennya ada di situ,” kata Kalla.

Karena persoalan buka kotak suara itu, Prabowo-Hatta melaporkan KPU ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) hari ini. “Surat edaran itu sangat janggal. Perintah dari KPU RI sudah dilaksanakan di beberapa KPU Daerah –yang pelaksanaannya tidak memenuhi syarat, yakni tanpa dihadiri Panwaslu atau saksi calon nomor urut 1 maupun 2,” kata tim pengacara Prabowo-Hatta, Didi Supriyanto.

Sahroni, pengacara Prabowo-Hatta lainnya, berpendapat kotak suara Pilpres tidak boleh dibuka dan harus dijamin keamanannya karena merupakan rahasia negara. Menurutnya, kotak suara baru bisa dibuka kalau ada keputusan MK.

Namun menurut Ketua KPUD Bantul DIY, Johan Kommara, pembukaan kotak suara tak hanya dilakukan sendiri oleh KPUD, melainkan menghadirkan Panwaslu dan Kepolisian untuk mencegah kecurangan.

Kotak-kotak suara itu dibuka, kata Johan, untuk alat bukti bagi KPU dalam menghadapi gugatan Prabowo-Hatta di MK. KPUD bertugas mempersiapkan data-data yang dibutuhkan KPU RI.(*)

http://politik.news.viva.co.id/news/read/525820-jk-belum-tahu-rincian-gugatan-yang-diajukan-prabowo