JAKARTA (detikriau.org) – Kuota volume solar bersubsidi justru ditambah dari pengkonversian kuota premium yang tidak terserap. Jadi aneh jika ada kelangkaan solar bersubsidi di daerah.

Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi (BPH Migas), Fahmi H Matori. Ia juga mengaku heran akan adanya pemberitaan yang menyebut telah terjadinya kelangkaan BBM di daerah-daerah.

“Saya justru heran kalau telah terjadi kelangkaan BBM Bersubsidi di daerah. Karena kuota Solar bersubsidi justru bertambah karena pengonversian kuota premium yang tidak terserap,” kata Fahmi dikutip dari Tribunnews.com, Sabtu (9/8/2014).

Menurut Fahmi, yang dilakukan oleh pemerintah adalah pembatasan waktu penjualan BBM Bersubsidi di SPBU-SPBU yang menjual solar di daerah-daerah industri, pertambangan dan perkebunan yang rawan terjadi penyalahgunaan BBM Bersubsidi.

“Itu pun hanya 12 persen dari jumlah total 4800 SPBU yang ada di seluruh Indonesia. Jadi pemerintah tidak melakukan pembatasan kuota Solar Bersubsidi di daerah. Yang kami lakukan itu pembatasan waktu penjualan solar bersubsidinya. Itu pun khusus untuk di daerah-daerah kawasan industri, pertambangan, perkebunan dan wilayah-wilayah yang dekat pelabuhan yang rawan penyalahgunaan solar bersubsidi,” ujarnya.

Fahmi menyatakan bahwa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah ini hanya berlaku hingga akhir 2014. Dan upaya-upaya pengendalian BBM Bersubsidi ini dilakukan agar tidak terjadi over kuota BBM Bersubsidi dan penyelamatan keuangan negara.

Untuk menjaga agar tidak terjadi kelangkaan Solar bersubsidi, lanjut Fahmi, BPH Migas akan meminta kepada Pertamina untuk menindak tegas SPBU-SPBU di daerah yang memainkan kuota solar bersubsidi.(*)

JAKARTA – Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Said Aqil Siradj menilai kemunculan Negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS telah menimbulkan fitnah yang memperkeruh kehidupan umat Islam serta hubungan antarumat beragama di Indonesia.

“Fitnah itu lebih besar bahayanya dari pembunuhan. Kalau kriminal biasa, jelas, tapi kalau fitnah tidak jelas. Kelompok ini bukan hanya memperjuangkan gagasan politik Khilafah Islamiyah, tapi memperjuangkan paham yang tak sesuai Islam ahlu sunnah wal jamaah,” kata Kiai Said di PBNU, Jumat (8/8/2014).

Ia menjelaskan Islam sebagai agama yang menjunjung tinggi toleransi dan tidak mentolerir kekerasan. Sebagai agama, Islam mengangkat nilai kemanusiaan dan menjunjung kasih sayang. Sifat dasar Islam ini bertolak belakang dengan cara yang dilakukan ISIS, karena menghalalkan pembunuhan.

Selain melarang perkembangan paham itu, PBNU meminta TNI dan Polri menindak tegas mereka yang terlibat ISIS. ISIS dianggap sebagai organisasi radikal yang menggunakan kekerasan demi memperjuangkan gagasannya. Jika dibiarkan, maka cara-cara kekerasan itu akan mengancam keutuhan Indonesia.

http://www.tribunnews.com/nasional/2014/08/08/pbnu-isis-perkeruh-hubungan-umat-di-indonesia

“Boleh saja tidak simpati dengan ISIS dan aktifitas para pendukung ISIS di Indonesia, namun jangan kemudian melampiaskannya dengan melecehkan bendera Tauhid”

Tembilahan (detikriau.org) – Amaran yang disampaikan panglima TNI Jendral Moeldoko untuk membakar bendera ISIS terlalu mengada-ngada. Bendera hitam berlafazdkan kalimat tauhid adalah milik islam dan kaum muslimin bukan milik ISIS.

Dikutip dari voa-islam.com, dihadapan media usai memberikan pembekalan kepada ratusan mahasiswa peserta Kuliah Kerja Nyata Kebangsaan 2014 di Aula Markas Komando Paskhas Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (7/8/2014), Moeldoko menegaskan bahwa Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS) tidak boleh berkembang di Indonesia. Bahkan Moeldoko memerintahkan untuk membakar bendera ISIS jika masih ada yang berkibar.

“Saya sampaikan, kalau perlu bakar benderanya (ISIS). Kita hanya punya bendera satu, Merah Putih, tidak ada bendera lain,” kata Moeldoko
Menurut Ustadz Endro Sudarsono, Humas Laskar Ummat Islam Surakarta mengatakan bahwa pernyataan (Panglima TNI) itu mengandung phobia, emosional dan tidak rasional.

Ustadz Endro menambahkan, “ Tidak ada dasar hukum yang bisa menjerat tentang bendera ISIS di Indonesia. Polri saja sudah berstatement, tidak bisa menjerat tentang ISIS di Indonesia!”

“Kita mensinyalir, ada pihak yang membesar-besarkan pelarangan ISIS terkait dengan situasi politik saat ini. Penolakan (terhadap ISIS, red.) datang dari ProSepilis ditambah Syiah yang berafiliasi pada Tim Sukses Capres tertentu.” Tandasnya.

Tidak cukup itu, isu ISIS yang beberapa hari belakangan ini diekspos besar-besaran oleh media yang berimbas kepada pelecehan bendera Tauhid (Laa Ilaaha Illallah), Aliansi Masyarakat Amar Ma’ruf Nahi Munkar (ALMANAR) juga tidak tinggal diam.

Dalam pernyataan sikapnya dikutip dari voa-islam.com, ALMANAR menyatakan bahwa bendera Tauhid adalah bendera Rasulullah Shalallahu Alaihi Wasalam, bendera Islam dan umat Islam dimana saja, bukan hanya bendera ISIS. Karena arti dan makna dari benderta tersebut sangatlah mulia dan inti dari dakwah para Nabi dan Rasul.

Kepada umat Islam di Indonesia ia meminta untuk tidak terjebak ikut-ikutan dalam melecehkan bendera tauhid tersebut. Karena sama saja hukumnya melecehkan Dienul Islam. Kepada para awak media ia juga meminta untuk berhenti memberitakan bahwa bendera tersebut adalah benderanya para teroris.

Boleh saja tidak simpati dengan ISIS dan aktifitas para pendukung ISIS di Indonesia, namun jangan kemudian melampiaskannya dengan melecehkan bendera Tauhid.

Para Ulama Rabbani, Habaib, cendekiawan, terangkanlah kepada umat Islam Indonesia bahwa itu bukan bendera ISIS, akan tetapi bendera Rasulullah, bendera umat Islam. Jangan dilecehkan, jangan dihinakan dan jangan dikriminalkan dengan sebutan bendera teroris.

Ditambahkan dalam pernyataan sikap itu, kepada pihak-pihak yang ingin menyudutkan dan memojokkan Islam dan Syariatnya (Khilafah, bendera tauhid, baiat, hijrah, jihad, dll) dengan menumpang isu ISIS, maka takutlah kepada Allah SWT, karena Islam dan Syariat Islam itu milikNya, Allah Rabbal Alamin. Sudah menjadi kewajiban dan tanggungjawab bahkan hak kaum muslimin untuk menegakkan ibadah nahi munkar, terlebih kami ALMANAR.

Pelecehan dan kriminalisasi serta stigmatisasi hina terhadap pilar-pilar dan simbol kehormatan Islam (seperti bendera dan panji-panji Rasulullah SAW yang bertuliskan kalimat Tauhid, Mushaf Al Qur’an, istilah-istilah Syar’i seperti khilafah, jihad fi sabilillah, hijrah, baiat dsb) dengan menumpang pada kasus-kasus kontroversial tertentu adalah merupakan Kemunkaran besar yang menyesatkan umat.

“Maka kami menyeru dan mengajak kaum muslimin untuk lebih cermat waspada dan siaga untuk bangkit membela kehormatan Islam jauh melebihi pembelaannya terhadap apapun.” Ajak ALMANAR

Buktikan makna Takbir, Tahmid, Tahlil kalian, shalawat cinta Rasul kalian.

Wallohu Musta’an. Demikian pernyataan ini, semoga bermanfaat. Andi Mulya Al Gapaz Abu Usamah Nur Irhab. (dro)

Jakarta (detikriau.org) – Indonesia mendesak pemerintah Mesir membuka secara permanen pintu perbatasan Rafah untuk keperluan penyaluran bantuan kemanusiaan terutama dari Indonesia ke Jalur Gaza.

Duta Besar Indonesia untuk Mesir, Nurfaizi Suwandi sebagaimana dikutip dari mirajnews.com mengatakan hal itu pada dialog bersama lembaga-lembaga kemanusiaan Indonesia tentang Penyaluran Bantuan Kemanusiaan Indonesia ke Jalur Gaza, di Kementerian Luar Negeri RI, Jakarta, Kamis (7/8).

Menurut Nurfaizi, saat ini sejumlah lembaga kemanusiaan dunia masih terhambat di Mesir, dalam upaya menyalurkan bantuan kemanusiaan secara langsung pada korban di Jalur Gaza.

“Hingga saat ini pemerintah Mesir masih belum membuka sepenuhnya pintu perlintasan Rafah dan belum mengizinkan semua lembaga nonpemerintah dunia dapat izin masuk Gaza,” ujarnya, sepulang umrah, sebelum pekan depan kembali bertugas ke Kairo, Mesir.

Ia mengungkapkan, bantuan kemanusiaan dunia ke Gaza saat ini masih terhambat, pasalnya untuk mendapatkan izin masuk dari pemerintah Mesir saja harus melewati tahapan prosedur yang cukup panjang.

Pembukaan pintu perbatasan Rafah yang menghubungkan Mesir dengan Jalur Gaza, tergantung pada izin pembukaan atau penutupan oleh Badan Sandi Negara Mesir (General Intelligence Service/GIS).

Hal ini memang memprihatinkan, adanya kebijakan pemerintah Mesir yang memperketat barang-barang bantuan kemanusiaan masuk melalui Mesir ke Jalur Gaza, dengan alasan keamanan, tambahnya.

“Kita akan coba terus mendesak, dengan sabar. Kami pihak Kedutaan Besar di Kairo tentu akan bantu fasilitasi secara maksimal. Mereka di Jalur Gaza adalah saudara-saudara kita,” ujar Dubes Nurfaizi.

Namun, tidak seperti sebelumnya, pihak KBRI di Kairo biasanya mengantar pihak lembaga kemanusiaan Indonesia yang akan ke Jalur Gaza. Saat ini, menurutnya, mungkin hanya sampai al-Arish.

“Sepanjang jalur Suez hingga Rafah, ada pos-pos pemeriksaan yang cukup ketat, tapi coba saja,” imbuhnya.

Untuk itu, Dubes Nurfaizi menghimbau lembaga kemanusiaan di Indonesia yang akan menyalurkan bantuannya ke Jalur Gaza, untuk terus berkoordinasi dengan pihak KBRI agar pihaknya dapat memfasislitasi upaya penyaluran bantuan dapat masuk ke Gaza melalui Rafah

KBRI sendiri di samping ikut mengawal lembaga kemanusiaa asal Indonesia yang hendak mengirim bantuan ke Jalur Gaza. Secara nyata juga ikut berpartisipasi membantu warga Gaza, antara lain melalui bantuan donasi dan donor darah staf KBRI dan mahasiswa Indonesia di Mesir.

“Dengan donor darah, berarti darah kita menyatu dengan darah Gaza,” paparnya.

Walaupun pada awalnya sempat dipertanyakan juga, donor darahnya belum tentu dapat dipakai untuk warga Gaza, mengingat usianya di atas 60 tahun.

Namun menurutnya, donor darahnya mungkin sesuai untuk warga seusianya juga.

Hadir perwakilan lembaga-lembaga kemanusiaan Indonesia, seperti Medical Emergency Rescue Committee (MER-C), Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI), Aksi Cepat Tanggap (ACT), Dompet Dhuafa, media Mi’raj Islamic News Agency (MINA), dan lainnya.(dro)

JAKARTA — Tim Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (7/8). Pada pukul 11.20, mereka menyerahkan berkas perbaikan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) pilpres 2014 kepada pihak kepaniteraan MK.

Perbaikan dilakukan atas dasar nasehat Hakim Konstitusi dalam sidang PHPU pilpres, Rabu (6/8).

Tim Hukum Prabowo-Hatta, Elza Syarief mengatakan, menyiapkan seribu saksi untuk persidangan PHPU pilpres 2014.

Menurutnya, meski, jumlah saksi yang diperbolehkan Hakim MK hanya 50 orang. Namun, ia akan tetap akan mendaftarkan seribu saksi tersebut.

“Saksi banyak kita, seribu Kita kalau mau benar lebih dari seribu, tetapi kita lagi koreksi. Kita masukin dulu seribu,” ujar Elza, Kamis.

Ia mengatakan, sudah menyeleksi orang yang akan menjadi saksi. Yaitu, mereka yang melihat money politik, pembakaran dan termasuk saksi yang berada di tempat pemungutan suara (TPS). “Itu semuanya sudah kita koreksi, ya kita seleksi semua,” ungkapnya.

Elza menyerahkan kepada majelis hakim untuk menentukan berapa jumlah saksi. Yaitu, jika hakim sudah yakin dengan permohonan pasangan nomor urut satu itu. Namun, jika hakim belum meyakini, katanya, maka saksi pemohon diminta tidak dibatasi.

Terpisah, tim hukum Prabowo-Hatta, Alamsyah Hanafiah mengatakan akan mengajukan saksi minimal 500 orang. “Kalau kita ajukan dalam satu provinsi itu 15 saksi dikali 33 berapa?” katanya.

Ia mengatakan, persidangan PHPU nanti akan fokus di provinsi Papua, Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatra Utara, Jawa Tengah, Papua Barat dan Timur. “Ada 13 provinsi,” katanya.

Tim, katanya, akan memberikan kejutan dalam persidangan nanti dengan membawa bukti dan saksi. Termasuk rekomendasi panwaslu seluruh Indonesia terkait indikasi politik uang.

“Kita membawa bukti dan saksi dengan rekomendasi dari panwaslu seluruh Indonesia,” katanya. (*)

 
http://www.republika.co.id/berita/pemilu/berita-pemilu/14/08/07/n9xkn3-tim-prabowohatta-siapkan-seribu-saksi

PAN menilai pidato pembukaan Prabowo sangat mewakili masyarakat.

jakarta – Calon presiden Prabowo Subianto berpidato di depan majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang perdana sengketa hasil Pemilihan Presiden, Rabu, 6 Agustus 2014.

Pada kesempatan itu, Prabowo menyampaikan keluhannya dan apa yang dirasakan masyarakat saat pemilihan presiden lalu. Partai Amanat Nasional (PAN) menilai isi pidato itu sangat positif.

“Saya yakin apa yang disampaikan Prabowo cukup mewakili kegelisahan masyarakat, khususnya mereka yang secara langsung melihat adanya kecurangan di lapangan,” kata Ketua DPP PAN, Saleh Partaonan Daulay di Jakarta, Rabu, 6 Agustus 2014.

Saleh yakin, bagi tim Prabowo-Hatta, gugatan yang diajukan ke MK bukan sekadar bermuara pada kemenangan.

“Bagi tim Prabowo-Hatta, ini bukanlah sekadar persoalan kalah menang. Tetapi lebih substantif dari itu adalah, bagaimana melindungi hak-hak konstitusional warga negara yang diduga telah diselewengkan. Itulah hakikat perjuangan tim Prabowo-Hatta yang harus disadari oleh semua pihak,” Saleh menegaskan.

Menurut dia, pernyataan pengantar Prabowo pada pembukaan sidang tadi merupakan pidato terbaik yang pernah disampaikan selama berlangsungnya masa kampanye Pilpres 2014.

“Disampaikan dengan retorika yang cukup baik, substansi dan isi pidatonya sangat menggugah kesadaran tentang adanya ketidakjujuran dan kecurangan dalam rangkaian proses pelaksanaan pilpres,” Saleh berkomentar.

Saleh menambahkan, Prabowo menyampaikan itu bukan tanpa dasar. Sebelum sampai ke persidangan, fakta kecurangan telah dikumpulkan dan dipelajari secara cermat oleh tim Prabowo-Hatta.

Dia mengkhawatirkan, waktu yang dimiliki MK untuk memutus gugatan itu terlalu singkat. Saleh khawatir, tidak semua bukti dan saksi tentang kecurangan itu dapat dibeberkan di persidangan.

Padahal, sebagaimana disampaikan dalam pidatonya, tim Prabowo-hatta memiliki puluhan ribu bukti dan saksi yang siap diuji di hadapan majelis hakim konstitusi.

“Jangan karena terburu waktu, kebenaran yang sesungguhnya tidak terungkap dan bahkan diabaikan,” ia mengimbau.

Saleh menuturkan, majelis hakim konstitusi dituntut benar-benar mengadili perkara itu demi tegaknya keadilan dan kedaulatan rakyat. Hak-hak konstitusional rakyat dalam pilpres harus dilindungi. Sudah semestinya, tidak satu pun suara rakyat yang boleh diselewengkan.

http://politik.news.viva.co.id/news/read/526946-pan–gugatan-prabowo-ke-mk-bukan-soal-kalah-atau-menang