“Boni hargens: keluarnya PKB dari koalisi tidak akan menganggu jalan pemerintahan Jokowi-JK. Karena, masih ada relawan-relawan yang merupakan kekuatan real (sesungguhnya) dari Jokowi”

Tembilahan (detikriau.org) – Koalisi kubu partai pengusung Jokowi-JK kini tampak mulai retak. Dulu kubu yang katanya dibangun “tanpa syarat” ini terucapkan bertopeng bangga oleh semua partai koalisi termasuk PKB. Hari ini topeng itu mulai terlepas. PKB terkabarkan mulai berang. Apakah ini sebuah balasan?

Dikutip dari suaranews.com, Ketidakpuasan PKB dikabarkan bermula dari komposisi di Tim Transisi hingga ide kabinet kerja yang digagas Jokowi. Terkait Tim Transisi, PKB menilai Jokowi hanya mementingkan partai tertentu seperti PDIP dan NasDem.

Jokowi selalu mengilah bahwa dirinya tidak memerlukan orang partai tetapi kenyataannya di kantor transisi di isi orang-orang partai seperti Akbar Faizal dari NasDem, Rini Soemarno, PDIP orang dekat Megawati Soekarnoputri, Hasto Kristiyanto dari PDIP, dan Hendropriyono yang juga menjadi pendukung PDIP.

PKB merasa ditipu gaya lugu Jokowi. PKB melalui Wakil Sekjennya, Jazilul Fawaid, menilai cara kerja Jokowi itu menunjukkan ahklaknya yang tak baik. “Akhlaknya tidak baik,” kata Jazilul dalam acara diskusi di sebuah stasiun TV, awal pekan kemaren

Ide Jokowi soal menterinya yang harus melepaskan jabatan partai juga menjadi sorotan politisi asal Gresik tersebut.

“PKB prinsipnya bergerak pada konstitusi, selama tak ada aturan yang melarang menteri rangkap jabatan di parpol, kami memperjuangkan kader kami yang mampu memimpin,” kata Jazilul.

Jazilul pun mengungkit peran PKB dalam memenangkan Jokowi, seperti mengenalkan di kalangan NU dan pesantren. Jazilul mencurigai, ada orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tidak berjuang saat Pilpres hanya mengambil keuntungan dengan menyingkirkan orang-orang partai.

Namun, pernyataan Jazilul tersebut justeru ditanggapi pedas oleh kubu PDIP. Koordinator Barisan Relawan Jokowi Presiden (Bara JP)

Boni Hargens menegaskan supaya PKB mengikuti peraturan adanya larangan rangkap jabatan seorang menteri dengan jabatan pengurus Partai Politik atau mundur dari koalisi.

“Jika PKB tidak mematuhi aturan tersebut sebaiknya mereka mundur dari koalisi. Sebab, dari awal koalisi pemerintahan Jokowi-JK (Jusuf Kalla) adalah koalisi tanpa syarat,” jelas Boni saat ditemui wartawan di Jakarta, Selasa (12/8) yang lalu.

Menurutnya, dengan keluarnya PKB dari koalisi tidak akan menganggu jalan pemerintahan Jokowi-JK. Karena, masih ada relawan-relawan yang merupakan kekuatan real (sesungguhnya) dari Jokowi.

“Sebab, meski (PKB) ada di parlemen namun tetap saja harus dapat dukungan rakyat,” jelasnya.(dro)

“Kalau MK putuskan KPU bekerja secara tak konstitusional hingga hasil KPU dibatalkan maka pendapat saksi itu kredibel. Sebaliknya bila tidak, itu ahli gombal:) @yusrilihza_mhd.”

Tembilahan (detikriau.org) — tidak cukup dipengadilan MK, gugatan perselisihan Pemilu Presiden RI juga meramaikan dunia maya. Kali ini aksi debat itu melibatkan Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra dengan Pendiri SMRC, Saiful Mujani

Dikutip dari republika.co.id, Yusril Ihza Mahendra, meski menjadi saksi ahli pasangan Prabowo-Hatta di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (16/8) mengaku berada dalam posisi netral.

“Baik Jokowi maupun Hashim Djojohadikusumo dari pihak Prabowo dapat menerima sikap dan pendirian saya, maka saya menjadi ahli di MK,” katanya melalui akun Twitter, @Yusrilihza_Mhd.

Penjelasan Yusril tersebut sepertinya mendapat respon kubu Jokowi-JK. Pendiri SMRC, Saiful Mujani lewat akun Twitter, ‏@saiful_mujani menganggapi pendapat Yusril. Menurut dia, gugatan Prabowo tidak disertai bukti valid.

Di-mention Saiful, Yusril balik ‘menyerang’. “Wah maaf ya, diskusi sama Anda ini gak nyambung dari tadi. Sekali lagi maaf hehehe,” ujarnya. Yusril melanjutkan, “Saya ngomong kuda @saiful_mujani ngomong unta. Jadi gak nyambung. Sudahlah, Boss..”

Dosen politik UIN Syarif Hidayatullah tersebut langsung membalas dengan menyindir Yusril. “Percaya dulu bahwa MK bisa buat keputusan kredibel. Kalau tidak, percuma berperkara di sana.” Dia melanjutkan, “Kalau MK putuskan KPU bekerja secara tak konstitusional hingga hasil KPU dibatalkan maka pendapat saksi itu kredibel. Sebaliknya bila tidak, itu ahli gombal:) @yusrilihza_mhd.”(dro)

Uang pecahan baru bukanlah hasil redenominasi

Jakarta – Peringatan HUT Kemerdekaan RI ke-69 pada 17 Agustus mendatang akan tercatat sebagai momentum sejarah baru bagi sistem pembayaran di Indonesia.

Sebab, Bank Indonesia (BI) akan mengeluarkan uang dengan desain baru bertuliskan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yaitu uang pertama yang dijamin kedaulatannya oleh pemerintah.

Dengan demikian, kedaulatan mata uang Indonesia, rupiah, lebih kuat karena negara terlibat langsung dalam penerbitannya. Sedangkan sebelumnya, hanya dijamin bank sentral, BI.

Menteri Keuangan, M. Chatib Basri, mengungkapkan di uang NKRI tersebut tidak lagi tertulis BI, tetapi NKRI. Sebab, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 mengenai Mata Uang, pemerintah di masa depan akan mempunyai peran dalam menentukan kriteria dan bentuk uang yang akan beredar di  Indonesia.

Meskipun pengawasan dan peredarannya masih menjadi tanggung jawab BI sebagai otoritas moneter, yang memiliki dasar hukum yang kuat dalam mengelola sistem pembayaran di Indonesia.

Ia menjelaskan, dengan masuknya pemerintah dalam uang NKRI, menyempurnakan mata uang Indonesia ke depannya. Sebab, tidak hanya dijamin oleh bank sentral, tetapi juga pemerintah.

Chatib menambahkan, sebagai salah satu bentuk kedaulatan negara, adanya uang NKRI ini sangat penting di masa depan. Sehingga, diharapkan rupiah bisa sejajar dengan mata uang lain yang dijadikan standar internasional.

“Ini walaupun kesannya seperti simbol, tetapi ini adalah uang negara. Dengan begitu, maka itu kita punya kedaulatan,” ungkapnya, saat ditemui di kantornya, Kamis 14 Agustus 2014.

Namun, Chatib mengatakan, meskipun uang NKRI ini memperkuat kedaulatan mata uang Indonesia, tidak berpengaruh terhadap nilai tukarnya terhadap mata uang negara lain saat ini.

“Kalau dorong penguatan rupiah ekspornya harus bagus impor harus turun,” ungkapnya.

Bank Indonesia juga mengakui, akan mengumumkan peluncuran uang pecahan emisi 2014 yaitu uang NKRI. Ditegaskan bahwa uang pecahan baru tersebut bukanlah hasil redenominasi, atau penyederhanaan nilai mata uang rupiah.

Direktur Departemen Komunikasi BI, Peter Jacobs kepada VIVAnews, menjelaskan perbedaan yang cukup mencolok pada uang pecahan emisi 2014 dengan uang lama adalah tulisan BI diganti dengan NKRI.

Selain itu, berdasarkan ketentuan Undang-undang Mata Uang Nomor 7 Tahun 2014, tercantum juga tanda tangan pada uang sah itu adalah otoritas pemerintah yang diwakili oleh menteri keuangan.

“Kami umumkan hari ini, namanya uang emisi 2014. Jadi, kami pakai namanya itu uang pecahan emisi 2014,” ujar Peter, Kamis.

Menurut Peter, Presiden juga akan menyampaikan secara resmi diterbitkannya uang emisi 2014 ini dalam pidato nota keuangan besok, Jumat 15 Agustus 2014. Dengan demikian, seluruh masyarakat Indonesia akan mendapatkan informasi yang jelas.

“Kami akan jelaskan hari ini mengenai uang emisi 2014, besok Presiden juga akan memasukkan ini dalam pidato nota keuangan,” kata dia.

Penukaran Uang NKRI di Hari Libur Kemerdekaan RI

Sementara itu, BI menegaskan bahwa pecahan uang emisi 2014, atau uang NKRI belum beredar luas di masyarakat pada Minggu 17 Agustus 2014, meskipun diterbitkan secara resmi pada hari peringatan Kemerdekaan RI itu.

Namun, Deputi Gubernur Bank Indonesia, Ronald Waas, memastikan uang dengan desain baru ini sudah disiapkan di kantor BI seluruh di wilayah Indonesia. Bahkan, hingga di daerah terpencil.

“Uangnya sudah kami kirim ke kantor BI se-Indonesia,” ujar Ronald, Kamis 14 Agustus 2014.

Untuk itu, pihak perbankan dan masyarakat yang ingin mendapatkan maupun menukar uang lamanya dengan uang NKRI, dipersilahkan ke kantor BI pada hari kemerdekaan.

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Departemen Komunikasi BI, Peter Jacobs juga menyatakan pengedaran uang NKRI baru akan dilakukan secara masif pada Senin 18 Agustus 2014.

Distribusi uang tersebut, nanti akan serentak di seluruh Indonesia. Namun, tidak menutup kemungkinan pada 17 Agustus, atau hari Minggu mendatang uang tersebut sudah beredar di masyarakat.

“Sebab, itu termasuk uang yang ada di mesin ATM (anjungan tunai mandiri),” kata Peter.

Meski nanti uang pecahan emisi 2014 telah diedarkan, uang pecahan lama tetap berlaku. Mengenai berapa banyak uang NKRI yang dicetak, Peter mengaku tidak bisa menjelaskannya lebih rinci.

“Sebenarnya bertahap, sesuai penarikan dan pengeluaran. Uang yang masih klimis, biarkan saja dulu dan yang lusuh ditarik serta dimusnahkan, baru diganti uang emisi 2014,” paparnya.

Pecahan uang seri emisi 2014 yang pertama dikeluarkan adalah Rp100 ribu. Setelah itu, secara bertahap dalam periode tertentu BI akan mengeluarkan pecahan uang lainnya.

Desain dan ciri uang NKRI
Dalam keterangan tertulis, Kamis 14 Agustus 2014, BI menyampaikan bahwa secara umum desain uang rupiah pecahan kertas Rp100.000 tahun emisi 2014 tidak mengalami perubahan yang signifikan dengan uang pecahan tahun emisi 2004 atau yang sama yang digunakan saat ini.

Ciri-cirinya:
1. Bahan: kertas khusus terbuat dari serat kapas
2. Ukuran: 151 mm x 65 mm
3. Warna dominan: merah
4. Gambar Utama:
– Tokoh proklamasi Dr. (H.C) Ir. Soerkarno dan Dr. (H.C) Drs Mohammad Hatta (bagian muka
– Gedung MPR/DPR/DPD (bagian belakang).

Desainnya yaitu:

1. Perubahan desain see through register/rectoverso
2. Frasa “Negara Kesatuan Republik Indonesia” pada bagian muka dan belakang uang (perbendaan mencolok dari yang saat ini beredar).
3. Perubahan penulisan nama dan gelar pahlawan (sesuai Keppres)
4. Perubahan lokasi tahun emisi dan tahun cetak
5. Perubahan penandatanganan Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan (perbedaan mencolok, karena sebelumnya hanya Dewan Gubernur Bank Indonesi)
6. Penambahan blok warna
7. Perubahan warna pada nomor seri
8. Perubahan ukuran huruf pada frasa Bank Indonesia.(viva.co.id)

JAKARTA – Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) resmi menjadi presiden dan wakil presiden versi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dari perhitungan suara di KPU, keduanya berhasil mengalahkan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Mantan Ketua Dewan Pertimbangan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem, Rahmawati Soekarnoputri, terpilihnya Jokowi-JK merupakan petaka bagi Indonesia.

Pasalnya, dia melihat sejumlah pihak di belakang Jokowi, seperti Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Rachma menduga, jika Mega saat ini tengah berupaya menjual Indonesia kepada pihak luar.

Pada akhirnya, lanjut dia, Papua akan dilepas, jika Jokowi-JK memimpin bangsa nanti. “Menjajaki penjualan Indonesia sudah dari awal dulu. Kalau sekarang ke sana (AS) untuk memantapkan,” ucap Rachma di kediamannya, Jakarta, Selasa (12/8/2014).

Lebih lanjut dia mengatakan, intervensi asing terhadap Pilpres 2014 makin diperkuat dengan kedatangan senator AS John McCain ke Indonesia. “Untuk apa pihak asing bicara pilpres kita,” kata Rachmawati.

Nantinya, menurut dia, Amerika Serikat turut menentukan siapa saja yang bakal menduduki jabatan strategis di pemerintahan dalam grand design memenangkan pasangan Jokowi-JK di Pilpres 2014.

“Penjualan negara, bukan hanya Freeport saja. Itu hanya contoh dari grand design mereka. Intinya negara ini dipecah-pecah menjadi negara federal,” pungkasnya.(*)

sumber: http://pemilu.sindonews.com/read/890581/113/rachma-jokowi-presiden-papua-bisa-lepas

Jakarta (detikriau.org)  – Agung Laksono dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Keputusan itu diambil setelah elit partai berlambang beringin itu menggelar rapat pada Jumat 8 Agustus 2014.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar Fadel Muhammad mengaku belum mengetahui apakah surat penonaktifan Agung Laksono sudah diteken Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie.

Namun kata dia, pada rapat tertutup DPP Golkar Jumat lalu, partainya sudah sepakat menonaktifkan Agung Laksono dari jabatannya sebagai Waketum Golkar.

“Kita tidak keberatan dia (Agung Laksono) dinonaktifkan dari pengurus,” kata Fadel kepada VIVAnews, Minggu 10 Agustus 2014.

Fadel mengatakan, pada rapat Jumat lalu, DPP Golkar telah mendengarkan masukan dan pertimbangan dari para pengurus tentang sikap Agung Laksono yang dinilai telah berseberangan dengan DPP Partai Golkar.

“Kemudian sudah ditegur dan sudah dipanggil bicara. Ya memang sengaja dia mengambil langkah itu,” ujarnya.

Meski demikian, sebelum surat penonaktifan itu diteken, pengurus DPP menyarankan ketum Golkar kembali berbicara empat mata dengan Agung Laksono sekali lagi.

Selain Agung, Fadel menambahkan, sejumlah pengurus DPP Golkar juga dinonaktifkan dari jabatannya karena dianggap berseberangan dengan partai. “Ada 20 orang, ada Yoris dan lain-lain. Saya tidak hafal,” imbuhnya.

Sebagaimana diketahui, Waketum Golkar Agung Laksono belakangan getol menginginkan agar pelaksanaan Munas Golkar digelar tahun ini juga. Jika pelaksanaan Munas itu digelar maka akan dimungkinkan pergantian ketua umum.

Selain mendesak pelaksanaan Munas tahun ini, Agung juga tengah menyiapkan diri untuk maju sebagai ketua umum Golkar. Dia bahkan telah menyiapkan segalanya, termasuk tim pemenangan.(dro/vivanews.com)

Jakarta – Rachmawati Soekarnoputri, melayangkan kritik keras terhadap kakaknya yang juga Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Tak tanggung-tanggung, Rachma menyebut sejumlah kesalahan Mega.

“KPK jangan tebang pilih berantas korupsi. Saya juga pernah ajukan ke NasDem untuk masalah-masalah hukum dan politiknya Megawati dan Jokowi” ujar Rachmawati, dalam keterangan pers di kediamannya, Jati Padang, Jakarta Selatan, Rabu (6/8/2014).

“Ada beberapa point, pertama, Megawati sudah mengubah UUD 1945 pada tahun 2002. Kedua, merubah sebutan Pancasila sebagai dasar negara dengan memasukkannya sebagai 4 pilar. Ketiga, Megawati pada tahun 2003 melakukan pengemplangan dan merugikan negara ratusan triliun. Dan keempat, Jokowi yang tersangkut kasus TransJakarta dan kartu sehat di Solo,” lanjut Rachma.

Mantan Ketua Dewan Pembina Partai Nasdem itu juga menjelaskan tentang kejanggalan kasus TransJakarta.

“Ranah pemberantasan korupsi itu ranahnya KPK. Lalu kenapa Megawati minta di deep terkait transkrip percakapannya dengan Jokowi? KPK harus memproses Megawati dan Jokowi terkait kasus dugaan korupsinya,” cetusnya.

Rachma juga mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan NasDem, saat ia masih menjabat, terkait putusan mendukung Jokowi-JK. Ia mengaku, pertanyaan-pertanyaan terkait masalah politik dan hukum Megawati serta Jokowi, pernah ditanyakan ke NasDem, namun tidak dijawab.

“Mengapa ambil koalisi mendukung Jokowi, tidak dijawab. Itu pun tidak dijelaskan dengan Dewan Pertimbangan Nasional Partai NasDem,” pungkasnya.
http://nasional.inilah.com/read/detail/2125206/rachmawati-serang-megawati#.U-V1baNuGQE