Jakarta (detikriau.org) — Politikus Partai Gerindra, Rachel Maryam meminta jokowi melupakan strategi pencitraan ketika berhadapan dengan realita, keputusan untuk menaikan BBM pastinya akan mendapatkan resistensi masyarakat.

“Pemimpin hrs berani bersikap.Kadang keputusan yg tepat tdk populis dan yg populis blm tentu tepat. Saatnya brtemu realita, lupakan pencitraan,”Kicau Rchel dalam akun Twitter, @cumarachel

Hanya saja, kata dia, Jokowi memiliki beban berat terhadap partainya yang selalu menolak kenaikan BBM pada era pemerintahan SBY. Karena itu, Rachel menunggu keberanian Jokowi menentang kebijakan partainya.

“PDIP selalu menolak kenaikan BBM d era SBY,di thn lalu pun keras menolak dg alasan kasihan rakyat miskin. Bgmn sikap saat jd partai penguasa?” celotehnya lagi

Harusnya menurut Anggota Komisi VI DPR RI itu, manuver Jokowi yang mendorong Presiden SBY untuk menaikkan bahan bakar minyak (BBM). Menurut dia, Jokowi seolah ingin lepas tangan dengan kebijakan tidak populis itu, sehingga mendesak agar pemerintahan sekarang saja yang menaikkan BBM.

“JKW tak ingin menanggung beban kenaikan BBM sendirian.BBM mendadak langka, tekan SBY agar membagi beban kenaikan BBM?”

kalau mau mengambil risiko lebih baik Jokowi sendiri yang menaikkan BBM, bukan meminta kepada SBY. “Rakyat tau beban subsidi bbm sdh terlalu berat. @jokowi_do2 jgn takut u/ menanggung beban kenaikan bbm.Tak usah mengemis bagi beban dgn SBY.”

JAKARTA— Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar mengaku sempat kaget dengan pembentukan tim transisi. Ia mengaku sebelumnya tidak mengetahui tim yang bermarkas di Rumah Transisi itu akan diumumkan secara terbuka.

“Ya tiba-tiba muncul, loh kok diumumkan,” kata Muhaimin di kantor DPP PKB, Selasa (26/8). Karena setahu tokoh yang akrab dipanggil Cak Imin itu, tim transisi ini sifatnya informal dan tidak diresmikan secara terbuka.

Awal Agustus lalu, Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) meresmikan rumah transisi yang berada di Jalan Situbondo, Menteng, Jakarta Pusat. Tim transisi ini dipimpin Rini Mariani Soemarno yang menjabat sebagai kepala staf.

“Begitu diumumkan tidak ngasih tahu kita. Tapi setelah pengumuman itu Pak Jokowi telepon saya, menjelaskan. Tidak ada masalah,” kata Cak Imin.

Sampai saat ini peran partai politik pengusung Jokowi belum tampak terlihat secara terbuka di Rumah Transisi. Mengenai hal ini, Cak Imin mengatakan, partainya sebenarnya terus melakukan komunikasi. Ia mengatakan, PKB menyampaikan konsep-konsep hasil diskusi internal pada tim transisi.

PKB saat ini juga tengah menggodok konsep yang akan dituangkan dalam Green Book. Cak Imin mengatakan, Green Book itu merupakan buku khusus yang menjadi panduan PKB di parlemen, baik di tingkat nasional maupun daerah.

Ia menilai Green Book itu pun akan menjadi panduan partainya untuk menjaga APBN/APBD dan pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Cak Imin mengatakan, PKB saat ini tengah menyusun draft Green Book tersebut. Nantinya, ia mengatakan, draft itu akan dibahas lebih lanjut dalam Muktamar partai yang berlangsung pada 31 Agustus-1 September mendatang.

Setelah rampung, ia mengatakan, Green Book itu akan diserahkan pada Jokowi. Pada Muktamar nanti, Jokowi dikabarkan akan hadir. “Datang ke Muktamar ini kan salah satunya untuk menampung pikiran-pikiran kita,” kata dia. (republika)

Jakarta – Kubu presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, diimbau tidak menggoda partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih untuk merapat ke barisan mereka.

Jokowi-Kalla harus konsisten pada komitmennya untuk siap diawasi oleh semua pihak, termasuk oleh partai politik di Koalisi Merah Putih yang telah menyatakan sebagai kekuatan penyeimbang di DPR.

“Karena itu, kubu Jokowi harus menghentikan manuver-manuver politik yang bertujuan memecah atau merusak soliditas Koalisi Merah Putih,” kata Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo, dilansir vivanews.co.id Minggu 24 Agustus 2014.

Anggota Komisi III DPR itu mengatakan, kalau Jokowi-JK ingin mendapatkan pengawasan yang efektif, sebaiknya memberikan keleluasaan kepada koalisi Merah Putih untuk menjadi kekuatan penyeimbang yang konstruktif di parlemen.

“Maka soliditas koalisi Merah Putih saat ini jangan lagi diiming-imingi jabatan atau diadu domba,” tegasnya lagi.

Sebaliknya, kata Bambang, jika Jokowi-JK terus menggoda untuk memecah soliditas koalisi Merah Putih, komitmen mereka tentang urgensi pengawasan patut diragukan. “Kalau memperlemah Koalisi Merah Putih, sama artinya Jokowi ingin memperlemah pengawasan oleh DPR,” terang Bambang.

Dalam beberapa kesempatan, Jokowi meminta agar pemerintahannya mendatang dikawal dan diawasi. Mantan Wali Kota Solo itu bahkan meminta relawannya di semua daerah tetap eksis mengawasi pemerintahan Jokowi-JK.

“Kalau Jokowi konsisten dengan keinginan untuk diawasi, peran itu otomatis akan dijalankan juga oleh Koalisi Merah Putih sebagai kekuatan penyeimbang di DPR,” imbuhnya

JAKARTA — Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) membuat Green Book yang berisi usulan perbaikan di berbagai bidang untuk pemerintahan mendatang. Buku ini sedang dalam proses penyusunan yang ditargetkan selesai sebelum Oktober dan nantinya akan diserahkan kepada Jokowi-JK.

Beberapa hal yang dibahas dalam buku ini yakni terkait dengan beberapa aspek penting di pemerintahan. Mulai dari pertanian, perikanan dan lainnya yang berkaitan dengan ketahanan pangan untuk mencapai swasembada pangan.

Selain itu, buku ini juga membahas di bidang lain seperti energi, pendidikan, perdesaan, lingkungan hingga pertahanan dan keamanan. Bahkan, Green Book PKB ini juga mencantumkan soal formasi arsitektur kabinet untuk pemerintahan Jokowi-JK.

Pembahasan yang akan dicantumkan di Green Book ini tampak hampir sama dengan apa yang dikerjakan oleh Tim Transisi Jokowi-JK. Lalu apakah ini sebagai sebuah bentuk tandingan dari PKB terhadap tim yang diketuai Rini Soemarno itu?. (republika)

JAKARTA (detikriau.org) – Baru akan melangkah, hubungan Jokowi – JK sudah mulai tak kompak. Kekhawatiran timbulnya dinamika ini jauh-jauh hari sudah diprediksi publik.

“Seperti kekhawatiran banyak kalangan sebelum duet Jokowi-Jk. Bahwa akan banyak dinamika antara keduanya. Terutama determinasi JK terhadap Jokowi,” kata peneliti The Political Literacy Institute Adi Prayinto kepada Republika, Ahad (24/8).

Sekarang ini ditambahkan Adi dinamika itu mulai terlihat persoalan kabinet ramping dan kantor transisi.

kata Adi, perbedaan pendapat yang ditunjukan Jusuf Kalla buka satu hal yang aneh, pasalnya perbedaan pendapat itu juga pernah dilakukan Jusuf Kalla ketika menjadi wakilnya presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Pada saat itu, banyak pandangan dan keinginanan Jusuf Kalla yang bertolak belakang bahkan bertentangan dengan presidennya. “Apalagi dengan Jokowi. Tentu JK akan lebih determinan (penentu),” katanya.

Perbedaan pendapat itu dinilainya akan bisa mengganggu kinerja pemerintahan Jokowi-JK, apalagi ketika pemerintahan Jokowi-JK akan menjalankan kebijakan publik. “Gimana kebijakan strategis lainnya ke depan, pasti banyak bertabrakannya,” katanya sambil menambahkan semestinya presiden dan wakil presiden harus kompak agar apa yang menjadi kebijakan publik bisa dijalankan dengan lancar tanpa ada masalah.(dro)

JAKARTA (detikriau.org) — Partai Amanat Nasional (PAN) menegaskan untuk oposisi pada masa pemerintahan Jokowi-JK. Sikap ini diambil untuk memaksimalkan jalannya pemerintahan yang pro kesejahteraan rakyat.

Sebagimana dilansir republika.co.id Ketua Umum PAN, Hatta Rajasa, memaparkan komitmennya untuk tetap bersama Gerindra, Golkar, Demokrat, PKS, PPP dan PBB, dalam koalisi merah putih. “Kita akan tetap bersama-sama,” kata Hatta, di Jakarta, Jumat (22/8).

Sementara itu, Sekretaris Jenderal PAN, Taufik Kurniawan, menyatakan partainya konsisten berada di luar pemerintahan bersama seluruh partai pendukung Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Dia membantah isu yang beredar bahwa pihaknya akan bergabung dalam koalisi Jokowi-JK. “Sudah jelas keputusannya, PAN tetap dalam koalisi merah putih,” kata Taufik.

Meski MK menolak semua gugatan terkait pilpres, PAN tidak bergeming. “Sekarang ini, jalan dan sikap kami sudah solid di koalisi merah putih,” ucap Taufik. Para petinggi partai dalam koalisi turut membubuhkan tanda tangan. Dari PAN, selain Hatta, ada juga tanda tangan Wakil Ketua Umum PAN Dradjad Hari Wibowo.(dro)