Jakarta (detikriau.org) — Politisi partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf meminta agar PDIP menghargai Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang saat ini masih menjabat sebagai presiden. ia mengingatkan bahwa pemerintahan SBY baru berakhir pada tanggal 20 oktober mendatang setelah pelantikan.

“dulu PDIP jadi oposisi, jadi kebiasaan oposisi itu jangan dibawa-bawa, jadi hargailah, belum memerintah udah beri perintah,” kata Nurhayati di Gedung DPR, Jakarta dikutip dari voa-islam.com. rabu (3/9/2014)

urusan ‘hobi’ menjual aset negara itu katanya sudah menjadi ‘watak’ PDIP. Karena itu, Partai Demokrat mengingatkan PDIP terkait rencana penjualan pesawat kepresidenan. Demokrat meminta PDIP tidak mengulang kebiasaan untuk menjual aset negara.

Rencana penjualan pesawat kepresidenan itu mengingatkan kebiasaan PDIP menjual aset negara ketika memerintah. Nurhayati juga mengingatkan ketika Ketua Umum PDIP Megawati menjadi presiden menjual Indosat yang merupakan aset negara.

“Kebiasaan lama jangan diulang-ulang, belum apa-apa sudah menjual aset. Mengingatkan kita, kebiasaan lama jangan selalu menjual-jual aset. Kalau dulu memerintah hobinya menjual aset,” kata Nurhayati.

Sebab, kata dia, pembelian pesawat kepresidenan itu tidak serta merta untuk kepentingan pribadi. “Ketika membeli pesawat itu tak serta merta, tapi berhitung dulu. Tahun pertama kan tak langsung membeli pesawat,” katanya.

Usul penjualan pesawat kepresidenan dilontarkan Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait. Dia meminta presiden terpilih Jokowi untuk menjual saja pesawat kepresidenan karena tidak mencerminkan pemimpin yang sederhana. “Saya mau usulin pesawat presiden dijual,” kata Ara, di Jakarta, Senin (1/9/2014) yang lalu.

Penjualan pesawat kepresiden itu, dikatakan akan mengurangi beban pemerintah yang sudah dililit defisit APBN.

Di zaman Mega berkuasa, juga sudah pernah menjual kapal super tanker, kemudian Indonesia menyewa untuk mengangkut minyak.(dro)

Jakarta – Koalisi Merah Putih (KMP) dinilai masih solid. Karena itu, situasi di DPR bakal panas, mengingat partai pendukung pemerintah kalah suara di parlemen.

Koordinator Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengungkapkan, saat ini Koalisi Merah Putih masih solid dan menguasai parlemen hingga 63%.

Karena itu, dirinya memprediksi realitas politik di parlemen akan semakin memanas.

“Koalisi Merah Putih ada 63% di parlemen. Koalisi yang ada di Jokowi-JK (Jusuf Kalla) hanya 37%,” ujarnya, Rabu (3/9/2014).

Menurutnya, pemerintahan Jokowi di parlemen akan semakin berat, terutama dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan. Pasalnya, kebijakan itu harus mendapat persetujuan dari DPR yang dikuasai oleh Koalisi Merah Putih.

“Harus memikirkan realitas politik di parlemen,” tandasnya.(inilah.com)

Jakarta – Wacana pencabutan subsidi bahan bakar minyak (BBM) oleh pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (JK) dinilai sebagai langkah paling bodoh alias tidak tepat dalam kreativitas mengelola anggaran.

Penilaian itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS Fahri Hamzah, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/9/2014).

Menurutnya, ada banyak cara yang bisa dilakukan pemerintahan Jokowi-JK dalam mengatasi persoalan defisit APBN.

“Kalau cuma cabut subsidi (BBM) enak. Itu langkah paling bodoh. Kirain ada ketahuan, ternyata tidak punya ilmu juga,” kata Fahri.

Mencabut subsidi BBM, kata Fahri, menunjukkan PDIP tidak memiliki ilmu pengelolaan anggaran negara yang baik. “Padahal mencabut subsidi bukan satu-satunya solusi menyelamatkan APBN,” tegas Fahri.(inilah.com)

JAKARTA–Politikus PDIP, Deddy Gumelar atau yang lebih akrab disapa Miing mengaku PDIP siap menghadapi konsekuensi tidak populer jika Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) menaikan BBM di awal pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan, kenaikan BBM yang dilakukan agar program-program kerja selama satu tahun dapat berjalan dan diselesaikan.

Ia menilai, jika SBY tidak menaikan harga BBM tahun ini, maka APBN pemerintah Jokowi tidak memiliki ruang fiskal yang cukup karena akan penuh dengan biaya subsidi BBM yang besar. Jika tidak memilki ruang fiskal yang cukup maka akan mengaggu program kerja yang telah direncanakan.

“Sebenernya kalau bisa meminta agar pak SBY menaikan BBM, seribu saja dinaikan bisa hemat 48 triliun rupiah. Kalau dinaiakan dua ribu rupiah bisa hemat dua kali lipat dan ini berarti ada ruang fiskal untuk program yang lain,” ujar Miing Kepada Republika.

Ia menambahkan, jika alasan kenaikan BBM dapat disampaikan dan disosialisakan dengan baik kepada masyarakat maka masyarakat akan lebih paham dan menerima alasan kenaikan tersebut. Ia juga mengatakan Jokowi tidak dapat menghindar jika SBY tidak menaikan BBM maka Jokowi mau tidak mau harus menaikan BBM.

“SBY tidak akan kasih pasti, Pak jokowi hrus punya teknik sosialissi ke rakyat agar rakyat paham alasan kenaikan, hal ini agar terhibdar dari pernyataan orang-orang yang bilang wah Jokowi tidak lebih baik dari SBY,” ujarnya. (republika)

JAKARTA – Hasil survey LSI menunjukkan sebanyak 73,17 % responden tidak menyetujui apabila joko widodo – jusuf kalla menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) saat menjabat sebagai presiden dan wakil presiden nantinya. Maknanya, Jika kebijakan itu tetap dilakukan, Jokowi terancam akan kehilangan kepercayaan rakyat.

“Hanya 21,46% yang setuju harga BBM naik, sementara 5,37% lainnya tidak menjawab,” kata peneliti LSI Rully Akbar saat merilis hasil survei di Kantor LSI, Jakarta Timur, Kamis (28/8/2014)

Kondisi ini, menurut Rully, mau tidak mau harus membuat Jokowi-JK putar otak untuk menyiasatinya. Di satu sisi, kenaikan BBM diperlukan karena anggaran untuk subsidi terus membengkak. Di sisi lain, menaikkan harga BBM untuk mengurangi anggaran subsidi justru bertentangan dengan keinginan publik.

“Kenaikan BBM ini kebijakannya akan langsung terasa ke rakyat,” ujar Rully.

Dari hasil observasi di lapangan, ada 4 hal yang dikhawatirkan masyarakat dari pemerintahan Jokowi-JK mendatang. “Yang pertama publik khawatir Jokowi-JK tidak bisa memenuhi janji kampanye secara cepat.

Dalam visi misinya Jokowi-JK akan bergerak cepat dalam 100 hari pemerintahannya. Selain itu ada juga janji 5 kontrak politik yang diperluas menjadi 9 program nyata.

Ini sudah diiklankan di aneka koran nasional dan daerah,” kata Rully “Publik khawatir Jokowi-JK tidak bisa memenuhi janji kampanye secara cepat di mana Jokowi-JK mengiklankan janji-janjinya di berbagai media massa yaitu akan menerbitkan tiga peraturan presiden untuk lebih memberdayakan wong cilik dan menumbuhkan ekonomi serta meratakan pertumbuhan, memberantas korupsi, dan melindungi bhineka tunggal ika tanpa adanya diskriminasi,” lanjut Rully.

Selain janji kampanye Jokowi-JK, Rully mengatakan, publik juga khawatir lantaran anggota DPR mendatang lebih banyak dari partai pengusung kubu lawan.

Dari hasil survei, sebanyak 46,50 persen publik yakin pemerintahan Jokowi-JK akan terhambat kebijakan di legislatif. “Seperti diketahui, mayoritas parlemen dikuasai koalisi Merah Putih.

Namun sebanyak 31,09 persen tidak yakin hal itu terjadi, sisanya 23,32 persen menjawab tidak tahu,” kata Rully. Adapun kekhawatiran yang ketiga adalah terkait persoalan harga bahan bakar minyak (BBM) dinilai akan menjadi ujian besar dalam pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla ke depan.

Dukungan besar masyarakat dalam pilpres lalu akan berbalik arah menjadi ancaman jika pasangan tersebut memutuskan kebijakan kenaikan harga BBM.

Survei ini dilakukan pada tanggal 24-26 Agustus dengan jumlah responden sebanyak 1.200 orang. Adapun metode yang dilakukan survei adalah multistage random sampling, dengan margin of error  2,9 persen.(dro/kontan/voa-islam)

Jakarta – Aktivis Sri Bintang Pamungkas, menyatakan akan mengganjal pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-Jusuf Kalla (JK).

Sri Bintang berpendapat, Jokowi tidak pantas menjadi pemimpin Indonesia. Sebab, Jokowi merupakan antek asing dan sangat mungkin agen RRC.

“Jadi kita akan ganjal pelantikan Jokowi-JK itu dengan people power,” ujar Sri Bintang, di Jakarta Pusat, Jum’at (29/8/2014).

Tahanan politik era Orde Baru itu menjelaskan gerakan people power untuk mengganjal pelantikan Jokowi-JK salah satu caranya melalui pendudukan gedung MPR.

“Dalam waktu dekat kami akan kumpulkan puluhan ribu rakyat untuk menduduki MPR,” cetusnya.

Motor gerakan golongan putih (golput) itu juga melanjutkan, sebelum menduduki gedung MPR, gerakan people power ini terlebih dahulu akan melakukan aksi pertamanya di Bundaran HI.

Ia bersama Eggi Sudjana dan aktivis beberapa ormas telah membentuk Front Rakyat Menolak Hasil Pemilu 2014 sebagai bentuk penolakan atas kemenangan Jokowi-JK. (inilah.com)