JAKARTA — Global Future Institute mensinyalir negara mengalami kerugian keuangan sangat besar akibat bocornya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) sebesar 30 persen dari 2007 hingga 2013. Keterangan itu disampaikan anggota Tim Riset Global Future Institute, Ferdiansyah Ali kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (13/9).

Ali menyampaikan informasi itu didapat setelah menganalisa berbagai data, di antaranya laporan hasil penindakan hukum Tim Koordinasi Penanggulangan Penyalahgunaan Penyediaan dan Kontribusi BBM (Tim KP4-BBM) selama periode di atas. “Ternyata, pada 2007, total perkiraan potensi kerugian negara hasil temuan kegiatan TIM KP4 dan Mabes Polri, sebesar Rp 560,6 miliar,” tutur Ali.

Sedangkan potensi kerugian negara selama 2008 diprediksi mencapai Rp 29,5 miliar. Sementara jika menilik perkara penyalahgunaan BBM yang ditangani Polri dan keterangan ahli dari BPH Migas, pada 2010 terdapat 211 kasus.

Sedangkan barang bukti yang berhasil disita, yakni berupa minyak tanah, solar, dan premium, maka potensi kerugian negara mencapai Rp 3,4 miliar. Ali menyebut, berdasarkan laporan pada 2011 dari Tim KP4 BBM dan Mabes Polri, terdapat 305 kasus. Dari jumlah kasus ini, petugas menyita barang bukti minyak tanah, minyak solar, premium, pertamax, dan MFO yang merugikan negara sekitar Rp 10,8 miliar.

Jika merujuk hasil penindakan langsung Tim KP4 BBM yang menyita barang bukti BBM sebagai barang bukti penyidikan, Ali menerangkan, maka volume BBM bersubsidi yang dapat diselamatkan yakni 540 liter solar di Kabupaten Karawang, Batam (60 ribu liter solar), Lampung (1.980 liter solar), Lampung Tengah (1.410 ribu liter solar), sehingga total sebsar 123.870 liter solar.

“Bayangkan, jika volume BBM bersubsidi tersebut dikalikan harga BBM keekonomian rata-rata Rp 8000 x 123.870 liter = Rp 990.960.000. Berarti, estimasi kegiatan penyimpangan apabila dikalikan selama satu tahun, maka kerugian negara adalah Rp 990.960.000 x 12 = Rp 11. 891.520.000 (Rp 11,9 miliar),” hitung Ali.

Kemudian, pada 2012, berdasarkan kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi yang ditindak secara hukum oleh Tim KP4 BBM dan Polri, terdapat 609 kasus dan barang bukti yang disita sejumlah 1.950.463 liter berupa minyak tanah, solar, dan premium. Berdasarkan nilia estimasi barang bukti tersebut, minyak mentah Rp 2,5 miliar, solar Rp 13,1 miliar, premium Rp 1,8 miliar, sehingga totalnya mencapai Rp 17,4 miliar.

Pada 2013, berdasarkan 947 kasus yang ditangani oleh Tim KP4 BBM dan penyidik Polri terkait penyalahgunaan BBM bersubsidi, estimasi barang bukti berupa minyak tanah, minyak solar, premium dan minyak solar non subsidi, mencapai Rp 68 miliar.(republika)

Jakarta – Abraham Lunggana alias Haji Lulung geram dengan pernyataan Ahok soal DPRD dan berniat menjegal karier politik Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ahok pun balik menimpali pernyataan Wakil Ketua DPRD DKI itu

“Membinasakan karier? Kita lihat saja siapa yang kariernya binasa,” kata Ahok saat ditemui di Four Seasons Hotel, Jl HR Rasuna Sahid, Jakarta Selatan, Kamis (11/9/2014) malam.

Ahok juga tak ambil pusing mengenai komentar Haji Lulung yang mengatakan dia gila dengan menyebut DPRD sebagai pemeras kepala daerah.

“Dia kan emang sudah bilang aku emang gila kan. Ya udah, kalau memang gila ya sudah,” cetus Ahok.

Sebelumnya, Haji Lulung mengatakan akan membinasakan karier Ahok sebagai wakil gubernur. Menurutnya, sesuai Undang-undang Nomor 32 tahun 20014 tentang Pemerintahan Daerah, Ahok seharusnya menjaga norma dan etika sebagai kepala daerah. Dengan segala pernyataannya, Ahok dinilainya telah menghina DPRD DKI. Pemilik puluhan kios di Pasar Tanah Abang ini bertekad menjegal ‘kenaikan pangkat’ Ahok sebagai gubernur DKI.

“Kalau dulu saya bilang harus diperiksa kesehatan jiwanya, hari ini terbukti, semua orang bilang dia gila. Makanya saya bilang, saya binasakan kariernya Ahok,” kata politisi PPP yang kolektor 5 mobil premium termasuk Lamborghini ini di Gedung DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (11/9) siang.

Sepertinya ini akan menjadi perseteruan terbaru Ahok-Lulung. Pada Juli 2013, Lulung yang menyebut Ahok perlu diperiksa kejiwaannya karena sering berbicara sembarangan tentang PKL di Tanah Abang. Pernyataan ini membuat Lulung panen kritikan.(detiknews)

JAKARTA — Gugatan lima mahasiswa dan alumnus Universitas Indonesia (UI) terhadap pasal 2 ayat 1 UU No 1/1974 tentang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dinilai tidak sejalan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Padahal prinsip itu yang menjadi salah satu dasar negara ini. 

“Jika permohonan uji materi tersebut dikabulkan MK, maka itu sama saja artinya negara tidak lagi menjamin warganya untuk menjalankan hukum agama yang  mereka anut,” kata pakar hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, Asep Warlan Yusuf, Sabtu (6/9).

Asep menuturkan, Indonesia memang bukan negara agama. Namun ada beberapa aspek yang mendasari sistem hukum yang diterapkan di negara ini.

Salah satunya adalah kesadaran masyarakat untuk menjalankan hukum agamanya masing-masing. Termasuk di dalamnya masalah pernikahan.

“Masalah perkawinan itu wilayahnya agama. Oleh karena itu, jika pasal 2 ayat 1 dibatalkan maka itu artinya hukum negara bakal menabrak hukum-hukum agama,” katanya.

Menurutnya, posisi negara hanya sebatas mencatat adanya peristiwa hukum perkawinan (fungsi administrasi). Sementara, sah atau tidak sahnya suatu perkawinan ditentukan oleh hukum agama, bukan negara.

“Dengan kata lain, negara tidak memiliki kewenangan untuk mengabsahkan sebuah perkawinan. Karena sumber hukum perkawinan itu sendiri berasal dari hukum agama, bukan hukum buatan manusia,” tuturnya.

Ia menambahkan, salah satu fungsi hukum agama adalah mencegah para penganutnya dari berbuat dosa. Sementara menurut pandangan agama yang diakui di Indonesia, menikah dengan orang berbeda keyakinan itu termasuk dosa.

Oleh sebab itu, Asep tidak setuju bila pasal 2 ayat 1 UUP 1974 dihapus. “Kalau dihapus, itu bukan sekadar inkonstitusional lagi namanya, tapi sudah melegalkan warga negara untuk berbuat dosa. Hal semacam ini tidak boleh dilakukan oleh negara yang menjadikan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai landasannya,” kata Asep.

Sebelumnya, lima mahasiswa dan alumnus Universitas Indonesia (UI) mengajukan judicial review UUP 1974 yang menyatakan perkawinan beda agama tidak sah. Mereka beranggapan pasal 2 Ayat 1 pada UU tersebut berpotensi merugikan hak konstitusional mereka.

Para pemohon uji materi UUP 1974 itu adalah Damian Agata Yuvens, Rangga Sujud Widigda, Varida Megawati Simarmata dan Anbar Jayadi serta Luthfi‎ Sahputra.(republika)

JAKARTA — Pengamat Ekonomi Energi, Hendrajit menuturkan, presiden terpilih Joko Widodo dituding bersiap memasukkan pemain lama mafia minyak dan gas di jajaran kabinetnya.

Nama-nama seperti Rini Suwandi di Tim Transisi dan Ari Soemarno, mantan dirut Pertamina sebagai penasehat Jokowi, disebut-sebut sebagai pemain lama yang potensial menghasilkan kebijakan sumir di sektor migas yang dinilai Hendrajit bisa menyerang balik Jokowi.

Hendrajit menuturkan, sebelum jadi dirut Pertamina, Ari Soemarno pernah terlibat korupsi di sektor perikanan sebesar Rp 1,7 triliun. Selain itu, disinyalir muncul utak-atik peraturan menteri ESDM di zaman Ari menguasai Pertamina, buat menguntungkan segelintir pemburu rente.

Kalau nama mereka dipilih secara sadar, artinya strategi Jokowi berbeda dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang lebih banyak memasukkan orang kepercayaannya untuk menguasai hulu migas. Politikus PDIP ini lebih fokus ingin menguasai bisnis hilir migas.

Tindakan Jokowi akrab Ari Soemarno dinilai Hendrajit bertentangan dengan pidato saat Muktamar PKB. Kala itu, Jokowi mengaku hendak menjalankan kebijakan migas bernuansa kontras dari 10 tahun terakhir.

“Kalau Jokowi-JK tidak memiliki kontras, malah memasukan pemain-pemain lama,” ujar Hendrajit dalam diskusi di Warung Daun, Jakarta, Sabtu (6/9).

Hendrajit menyebut Rini Soewandi pernah bekerja di Amerika, dan mengatur konsep liberalisasi ekonomi. Sementara Ari Soemarno, adik kandungnya itu, kemungkinan diplot menjadi menteri ESDM. Dalam diskusi ini, dia tidak merinci dari mana sumber-sumber informasi tersebut didapatkan.

Pengamat ini lebih lanjut menduga pertemuan di Bali antara Jokowi dengan SBY tidak hanya membahas kemungkinan harga BBM naik dan penyesuaian APBN. Tetapi sekaligus perundingan terselubung antara mafia hulu dan hilir.

“Jadi Jokowi pidato di muktamar PKB tidak jelas kontras skema seperti apa, hanya pintu masuk pemain lama,” tudingnya.

Sementara anggota Komisi VII DPR, Dewi Aryani menyebutkan lepas dari semua teori konspirasi yang disampaikan Hendrajit, faktanya SBY salah memilih menteri selama tiga tahun terakhir. Terbukti Jero Wacik terpaksa mundur karena tersangkut kasus pemerasan.

Karenanya, menurut Dewi, usai dilantik Jokowi diharapkan memilih sosok yang berkompeten untuk mengurusi migas dan tambang. “Kita tahu dulu Jero merupakan menteri pariwisata tapi malah ditunjuk sebagai menteri ESDM. Kita kaget karena (dia) pasti tidak tahu seluk beluk di migas seperti apa,” ujar Dewi.(republika)

Jakarta (detikriau.org) – Menteri Agama (Menag) Republik Indonesia, Lukman Hakim Saifuddin menegaskan bahwa kabar berita tentang pemindahan makam Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wasalam (SAW) adalah tidak benar.

Menag menyampaikan hal itu dalam Konferensi Pers di kantor Kementerian Agama (Kemenag), Kamis (4/9), setelah mendapat penjelasan resmi dari Duta Besar (Dubes) Arab Saudi di Indonesia, Mustofa bin Ibrahim al Mubarok.

“Penjelasan resmi dari Dubes, tidak ada rencana Pemerintah Kerajaan Arab Saudi untuk memindahkan makam Nabi dari tempatnya sekarang,” kata Menag.

Menag menghimbau agar umat Islam di Indonesia tidak terpancing dengan isu pemindahan yang marak diberitakan di media. “Umat Islam tidak perlu terpancing, apa lagi tersulut emosinya,” katanya.

Tabayun dengan Dubes Arab Saudi yang didampingi Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Abdul Djamil, Menag menyampaikan perasaan umat Islam di Indonesia yang terkejut dengan berita pemindahan makam Nabi yang bersumber dari The Independent Day, sebuah media di Inggris.

Menurut Dubes Arab Saudi, kata Menag, Pemerintah Arab Saudi tidak pernah mengeluarkan pernyataan tentang pemindahaan makam Nabi dari Masjid Nabawi ke pemakaman al Baqi.

Bahkan Pemerintah Arab Saudi mempunyai komitmen menjaga tempat suci ummat Islam termasuk mempertahankan makam Nabi SAW di Masjid Nabawi. Kepada para tokoh agama dan Ormas Islam umat Islam di Indonesia diharapkan dapat menerima konfirmasi masalah itu, sehingga tidak perlu menguras energi untuk hal yang tidak semestinya.

“Kita jangan terpancing oleh pihak yang ingin mengadu domba umat Islam di dunia,” tandas Menag.

Sementara itu , Komite Ulama Moderat (Lajnah Ad-Diniyyah lil Jabhah al-Wasatiyyah) Saudi Arabia pada Rabu (3/9) telah memberikan pernyataan, bahwa isu pemindahan makam Nabi Muhammad bukan dari fatwa ulama dan bukan pula keputusan pemerintah Kerajaan Saudi Arabia.

Mi’raj Islamic News Agency (MINA), mengutip pernyataan resmi Shouth al-Ummah, Komite Ulama mengungkapkan, berita rencana pemindahan makam Nabi merupakan isu lama yang coba dihembuskan kembali.

“Pemindahan makam nabi merupakan isu yang coba dihembuskan seperti tahun-tahun lalu, dan itu bukan pernyataan institusi resmi ulama maupun pemerintah Kerajaan Arab Saudi,” bunyi pernyataan.

Ulama mengatakan, bahwa kalau yang dimaksud adalah perluasan Masjid Nabawi, itu sudah berlangsung sejak era Khalifah Kedua Umar bin Khattab. Namun tidak menyinggung sedikitpun adanya rencana pemindahan makam Nabi.

Media setempat al-Ahram al-Jadidah memberitakan pandangan ulama, apa yang dimuat surat kabar di Inggris The Independent dan diikuti media-media lain mengenai isu pemindahan makam Nabi, dianggap isu berbahaya yang dapat meningkatkan hasutan baru di kalangan umat Islam di dunia. (dro)

Jakarta (detikriau.org) – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memprotes keras usulan pembongkaran dan pemindahan makam Nabi Muhammad SAW oleh pemerintah kerajaan Arab Saudi.

Hal itu, memicu kontroversi hingga menjadi trending di media sosial. Karena itu, PBNU akan mendorong Pemerintah Indonesia untuk ikut bereaksi dengan menolak usulan pemindahan makam nabi tersebut.

“PBNU akan mengirim surat ke Presiden RI untuk meminta agar Indonesia menyurati Pemerintah Arab Saudi, untuk tidak membongkar atau memindahkan makam Nabi Muhammad SAW dari tempat yang sekarang,” tegas Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Siradj dalam keterangan tertulisnya Jakarta, dikutip dari suaranews.com, Rabu (3/9/2014).

Menurut Said, PBNU dari dulu sampai sekarang, tetap menolak keras dan mengecam rencana pembongkaran itu. “Sejarah kelahiran NU bermula dari Komite Hijaz yang merupakan gerakan menolak pembongkaran Ka’bah, makam Nabi Muhammad, dan situs-situs lain yang bersejarah di Arab Saudi. Coba saja kalau berani melakukannya. Pemerintah Arab pasti akan hancur,” jelas Said Aqil.

Rencana pembongkaran dan pemindahan makam Nabi Muhammad SAW kembali mengemuka seiring munculnya dokumen konsultasi yang dipimpin akademisi terkemuka Arab Saudi, Dr Ali bin Abdulaziz al-Shabal. Dokumen setebal 60 halaman tersebut belakangan sudah dimuat di jurnal kerajaan dan harian The Independent, yang kemudian dipublikasikan oleh beberapa media lainnya.

Dalam dokumen tersebut, makam Nabi Muhammad SAW yang sebelumnya berada di kompleks Masjid Nabawi di Madinah akan dipindahkan ke makam Baqi’ dan dibuat anonim atau tanpa identitas.

Kiai Said sendiri meragukan keilmuan akademisi terkemuka yang memimpin dilakukannya konsultasi tersebut. “Akademisi apa itu kok tidak ngerti sejarah Islam?” tanya Kiai Said.

Berita tentang usulan Saudi untuk memindahkan makam Nabi Muhammad dari masjid Nabawi di Medinah menjadi trending di media sosial. Laporan di harian koran The Independent berjudul ’Saudi menghadapi risiko perpecahan baru dengan usulan memindahkan makam Nabi Muhammad’ itu mengutip usulan dalam dokumen oleh seorang akademisi yang beredar di antara para pengawas Masjid Nabawi.

Namun rencana itu diangkat akademisi lain yang mengkritik dirusaknya tempat-tempat suci dan artefak di Mekah. Makam Nabi Muhammad terletak di kubah hijau di dalam masjid dan dikunjungi jutaan jemaah haji dan merupakan tempat suci kedua bagi umat Islam.

Dokumen sebanyak 61 halaman, menurut Independent, juga berisi usulan agar kerangka jenazah nabi dipindahkan ke pemakaman al-Baqi yang terletak tak jauh dari Nabawi. Tapi, sejauh ini tidak ada indikasi apakah akan ada keputusan apapun terkait rencana tersebut.

Pemerintah Saudi sebelumya selalu menekankan akan menangani perubahan apapun terkait tempat suci Muslim itu “secara sangat serius.” Dr Irfan al-Alawi -Direktur Yayasan Penelitian Peninggalan Islam- di Saudi mengatakan kepada The Independent upaya apapun untuk melakukan perubahan terhadap makam akan memicu kerusuhan.

Langkah itu juga berisiko memicu ketegangan sektarian antara Sunni dan Syiah yang telah terjadi di Suriah dan Irak.