Muhammadiyah Tetapkan Idul Adha pada 4 Oktober

sapiJAKARTA — Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan Hari Raya Idul Adha 10 Dzulhijah 1435 Hijriah pada Sabtu, 4 Oktober 2014 Masehi, sesuai data dan kesimpulan hasil “hisab hakiki”.

Dalam siaran persnya, Rabu (24/9), dikatakan hisab hakiki adalah metode yang berpatokan pada gerak benda langit, khususnya matahari dan bulan sebenarnya.

Dalam siaran pers yang ditandatangani Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, M.A itu tercatat tiga kriteria “wujudul-hilal” sudah terpenuhi. Ketiganya yakni harus sudah terjadi ijtimak (konjungsi) antara bulan dan matahari, ijtimak terjadi sebelum terbenam matahari, dan ketika matahari terbenam bulan belum terbenam, atau bulan masih berada di atas ufuk.

Pada Idul Adha tahun ini, ijtimak menjelang bulan Dzulhijah 1435 H terjadi pada Rabu Legi, 24 September 2014 pukul 13.15 WIB atau pukul 09.15 Waktu Arab Saudi, karena selisih waktu WIB dengan Arab Saudi adalah empat jam.

Ijtimak terjadi pada siang hari di Yogyakarta yang berarti ijtimak terjadi sebelum terbenam matahari di daerah tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa kriteria pertama dan kriteria kedua “wujudul-hilal” sudah terpenuhi, yakni terbenam matahari di Yogyakarta, Rabu (24/9) pukul 17.35 WIB, sehingga umur bulan pada saat itu 04 jam 19 menit 45 detik.

Untuk kriteria ketiga juga sudah terpenuhi karena berdasarkan perhitungan tersebut, pada saat terbenam matahari di Yogyakarta, 24 September 2014, bulan masih di atas ufuk dengan ketinggian 0′ 30′ 04′.

Hal itu berarti, saat matahari terbenam, bulan belum terbenam, sehingga hilal sudah wujud.

Dengan terpenuhinya ketiga kriteria tersebut maka ditetapkanlah pada 1 Dzulhijah 1435 H dimulai pada saat terbenam matahari, Rabu (24/9), dan konversinya dengan kalender Masehi ditetapkan pada keesokan harinya, Kamis (25/9).

Sementara itu, Kementerian Agama akan menggelar Sidang Itsbat (penetapan) awal Dzulhijjah 1435 H/2014 M pada 24 September 2014 dan pada perhelatan tahunan tersebut seluruh ormas Islam akan diundang. Keputusan yang disepakati dalam Sidang Itsbat akan disampaikan secara luas kepada masyarakat oleh pejabat Kementerian Agama dan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia. (republika)




Panglima TNI Tidak Mau Prajuritnya Saja Ditindak Tegas, Polisi Kalau Salah Ditindak Juga

20140716_200447_panglima-tni-inspeksi-pasukan-pengamanan-pilpres-2014JAKARTA – Panglima TNI Jenderal Meoldoko menilai tidak perlu adanya tindakan berlebihan oknum polisi yang menembak empat anggota TNI di Batam, Minggu (22/9/2014) malam.

“Agar semua bisa dinilai dengan fair, dengan baik, saya ingin tidak ada kesenjangan berpikir dari prajurit saya. Ya kalau semua sudah terbuka maka prajurit saya akan puas,” kata Moeldoko di Base Op Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Senin (22/9/2014) malam.

Yang terpenting saat ini, menurut Moeldoko, ialah memberikan tindakan tegas bagi oknum yang bersalah.

“Saya tidak mau prajurit saya saja yang ditindak tegas. Kepolisian juga kalau dia salah harus ditindak tegas! Nggak boleh dibiarkan,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan Moeldoko, pihaknya memerintahkan KSAD Jenderal Gatot Nurmantyo untuk memimpin pengamanan dan kesiapan prajurit demi menghindari peristiwa lanjutan di lapangan. Selanjutnya, TNI bersama Polri juga bakal melakukan investigasi.

“Agar situasi itu tidak berkembang. Itu pertama. Setelah itu baru kami investigasi dengan baik. Harapan kita nanti, atau sesudah berkoordinasi dengan Kapolri kami akan investigasi bersama agar semuanya bisa dinilai dengan fair,” lanjutnya.

Diberitakan sebelumnya, KSAD juga memberikan instruksi di sela menghadiri kegiatan Chief of Staff Armys Excercise di Australia. Setelah mendengar peristiwa itu, KSAD langsung pulang ke tanah air.

“KSAD langsung datang hari Minggu, yang sebetulnya dijadwalkan berakhir besok. Semalam langsung memberi instruksi untuk siaga,” ujar Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen Andika Perkasa di Markas Besar TNI AD, Jakarta Pusat, Senin, (22/9/2014).

Menurut Andika, KSAD menginstruksikan agar jajaran di Tembesi, Batuaji, Batam, Kepulauan Riau (Kepri) tidak ada yang keluar dari markas maupun melakukan tindakan tanpa perintah atasan. Ini agar mencegah terjadi peristiwa berlanjut dan saling balas-membalas.

“Itu peringatan. Pengawasan dilakukan. Karena 1 tindakan yang dilakukan prajurit terbawah dampaknya tetap sangat strategis,” tegas Andika.

Sebelumnya diberitakan instruksi ini disampaikan KSAD setelah empat anak buahnya tertembak di Tembesi. Dalam peristiwa itu 4 orang anggota TNI Batalyon Infanteri 134 Tuah Sakti menjadi korban penembakan yang diduga dilakukan oleh anggota Brimob di Markas Komando (Mako) Brimobda Kepri.

Keempat anggota TNI itu yang tertembak di bagian pahanya itu adalah, Pratu Ari Kusdiyanto yang merupakan anggota kesehatan kompi Markas Yonif 134/TS dan Prada Hari Sulistiyo selaku anggota kompi bantuan Yonif 134/TS, Praka Eka Basri anggota Kompi, dan Pratu Eko anggota Kompi Markas.

Insiden ini terjadi ketika anggota Polda Kepri dan Bromobda Kepri melakukan penggerebekan di salah satu gudang solar yang terletak di Jalan Trans Barelang Tambesi Batu Aji, Batam.(tribunnews)




PKS akan Semakin Kritis

anggota-komisi-viii-dpr-ri-abdul-hakim-_120411114953-970JAKARTA — Partai Keadilan Sejahtera (PKS) akan meningkatkan kekritisan di parlemen. Namun kekritisan yang dibangun ini didasari argumentasi yang kuat dan bukan kekritisan membabi buta.

SC Silaturahim Nasional (Silatnas) PKS, Abdul Hakim mengatakan bahwa PKS akan ikut memberikan kontribusi bagi pemerintahan Jokowi-JK. Kontribusi yang diberikan PKS tidak dalam bentuk bergabung ke pemerintahan tapi di luar pemerintahan.

“Capres yang diusung PKS belum berhasil maka PKS di luar pemerintahan, maka harus dimaksimalkan peran di legislatif,” kata Abdul Hakim, kepada Republika Online (ROL), Senin (22/9).

Dalam posisinya PKS akan memerankan fungsi mencegah kemungkaran. Dalam arti, PKS akan mengawal kebijakan agar sesuai dengan undang-undang. Sikap kritis PKS menjadi jati diri PKS untuk amar ma’ruf nahi munkar. “Kekritisan harus lebih tajam, tapi tidak membabi buta.”

PKS yakin dengan kekuatannya di parlemen. Hal ini karena lebih dari 60 persen anggota legislatifnya yang terpilih di Pemilu 2014 mengenyam pendidikan sarjana.(republika)




Baku Tembak TNI-Brimob di Tembesi Batam, Empat Anggota Yonif Terkena Peluru

petugas-sedang-memasang-garis-polisi-bentrok-antara-anggota-tni-brimobBATAM- Tembesi mencekam pada Minggu (21/9/2014) malam. Baku tembak terjadi antara sekelompok anggota TNI Batalyon Infanteri 134 Tuah Sakti dengan anggota Brimob di Markas Komando (Mako) Brimobda Kepri, di Tembesi, Batuaji, Batam, Kepulauan Riau (Kepri).

Akibat saling tembak itu, empat angota Yonif 134/TS terkena peluru dari anggota Brimob. Keempat anggota langsung dilarikan ke RSUD Embung Fatimah untuk dilakukan operasi pengeluaran proyektil peluru.

Berdasarkan data yang diterima Tribun, empat anggota yang terkena tembakan itu adalah Praka Eka Basri (anggota Kompi A), Pratu Eko (Kompi Markas), Pratu Ari (Kompi Markas), dan Pratu Ari (Kompi Bantuan) yang semuanya terkena tembakan pada paha sebelah kiri.

Diperoleh keterangan dari sumber di Yonif 134/TS, sebelum baku tembak, juga sempat terjadi pemukulan yang dialami oleh Praka Eka Basri. Kini pihak Denpom telah mengamankan barang bukti gitar yang digunakan untuk pemukulan tersebut.

Barang lain yang diamankan dari tempat kejadian perkara, satu unit sepeda motor Mio warna Hitam BP 5523 FH, Hoda Beat warna hitam BP 3574 JM, dan lain-lain.

Belum diperoleh keterangan resmi mengenai latar belakang permasalahan hingga terjadi saling tembak di Mako Brimob tersebut. (tribunnews)




Ini Pemondokan Butut Jamaah Haji Non Kuota yang Bayar Rp 80 Juta

kamarhajinonkuotaelvandalamJakarta – Tim dari PPIH Daker Makkah ‎dan Media Center Haji mengantar sepasang jamaah haji non kuota asal Surabaya yang sempat tersesat. Begini kondisi pemondokan jamaah haji yang merogoh kocek total Rp 80 juta per kepala itu.

“Penginapannya lebih bagus daripada rumah saya dan seperti rumah penampungan,”ungkap jamaah haji yang enggan disebutkan namanya itu, kepada Media Center Haji, Jumat (19/9) malam.

Tak ada gelang identitas seperti jamaah haji Indonesia pada umumnya. Memang jamaah haji non kuota tidak diberangkatkan oleh Kemenag. Mereka bahkan tidak tahu namanya tidak tercatat di daftar haji resmi Kemenag.

Butuh waktu sekitar dua jam untuk mencari pemondokan mereka. Ternyata penginapan pasangan jamaah haji tersebut masuk gang di sejiar Makam Ma’la dan dekat Masjid Jin yakni berada agak masuk gang.

Saat mau masuk ke dalam penginapan tampak dari luar hanya sebuah pintu besi. Harus melewati lorong kecil bertangga dan bau kotoran sebelum tiba di kamar kecil mereka. Pintu kamar mereka hanya ditutup kain ihrom putih dan handuk hitam.

Di dalam ada 8 ranjang sederhana berhadap-hadapan seperti di barak TKW. Kondisinya jauh sekali dibandingkan pemondokan jamaah haji yang paling minim sekalipun.

Tak ada penyejuk udara di kamar mereka. Sebagai pengganti AC, hanya kipas angin menderu menghembuskan udara panas Makkah. Fasilitas kamar mandi juga seadanya, hanya ada satu kamar mandi di luar kamar.

Karena minimnya fasilitas, ‎kadang-kadang jamaah haji non kuota ini memanfaatkan fasilitas yang diberikan kepada jamaah haji resmi yang berangkat lewat Kemenag. Lalu bagaimana jamaah haji non kuota bisa berangkat ke tanah suci tanpa mengantre, hal ini selalu jadi persoalan yang dihadapi Kemenag setiap tahunnya.(detiknews)




Tim Jokowi-JK Pertimbangkan PNS Bekerja Full 7 Hari dalam Seminggu

Jakarta (detikriau.org) – Untuk peningkatan efektifitas kerja, PNS harus bekerja full 7 hari dalam seminggu. Hal ini dimaksudkan agar pelayanan kepada masyarakat tidak perlu lagi dibatasi dengan adanya hari libur.

Usulan ini disampaikan oleh Ormas sayap PKB, Garda Bangsa, Annas Nasihin. Ia mengusulkan agar pemerintahan Jokowi-JK memberlakukan tujuh hari kerja. Dia menilai selama ini fungsi pengawasan PNS kurang sehingga perlu ada reformasi birokrasi.

Menurut Anas, reformasi birokrasi bukan hanya struktur kerja, tapi juga irama kerja, sehingga pemerintahan ke depan bisa lebih efisien, efektif dan reponsif. “Pemerintah bisa di disebut responsive jika PNS-nya bisa bekerja tujuh hari full tanpa hari libur. Tapi, tidak harus full juga kerjanya. Maksud saya hari liburnya bisa dipilih,” kata Anas dalam sebuah seminar dikutip dari suaranews.com.

Dalam seminar itu, Tim Transisi Joko Widodo-Jusuf Kalla nyatakan akan mempertimbangkan usulan ini.

“Ini satu ide menurut saya revolusi dari Garda Bangsa bahwa libur pegawai pemerintah dibagi beberapa tahap, sehingga bekerja bisa dilakukan tujuh hari seminggu dengan sistem libur yang dibikin pilihan beberapa hari,” kata Deputi Tim Transisi Jokowi-JK,  Eko Sanjoyo di sela-sela Seminar Kebangsaan yang digelar Fraksi PKB MPR di Jakarta kemaren.(dro)