JAKARTA – Putri Proklamator RI, Rachmawati Soekarnoputri menyerukan agar pelantikan Joko Widodo (Jokowi) sebagai presiden pada 20 Oktober nanti ditangguhkan terlebih dulu. Rachmawati beralasan, sebaiknya ada proses klarifikasi terlebih dulu terkait kasus hukum yang diduga melibatkan presiden terpilih itu.

Permintaan Rachmawati itu disampaikannya usai menyerahkan “Petisi Rakyat Menggugat” kepada Ketua DPR RI, Setya Novanto di Senayan, Jakarta, Kamis (9/10).  “Saya meminta hold (tahan) dulu (pelantikan), klarifikasi dulu kasus hukumnya Jokowi. Sudah jelas kok banyak rekeningnya, belum lagi dia itu siapa,” kata Rachmawati yang duduk di atas kursi roda.

Rachmawati menambahkan, permintaan tentang penundaan pelantikan itu bukan saja didasari kasus hukum yang diduga menyeret Jokowi. Sebab, Rachmawati menuding mantan Wali Kota Solo itu membawa kepentingan asing.

“Yang menyakitkan saya (Jokowi) ini membawa kepentingan-kepentingan kapitalis, asing, sama etnis tertentu. Saya gak mau rasis ya, tapi ada kepentingan etnis tertentu yang dibawa. Ini kan republik ini bukan milik dia saja,” tegasnya.

Mantan petinggi Partai NasDem itu juga menyebut penyelenggaraan pemilu presiden lalu sarat kecurangan.  “Kecurangan masih betul-betul terjadi kok. Saya sendiri menyaksikan di mana ada sebuah tayangan TV, masa hasil Pilgub (saat) Jokowi menang dicopypaste untuk pilpres, itu memanipulasi,” sebut Rachmawati.

Adik Megawati Soekarnpoputri itu pun berharap DPR mengakomodir petisi untuk menunda pelantikan Jokowi. Soal mekanisme penundaan, Rachmawati menyerahkan hal itu ke DPR RI.

“Ini ada kepentingan yang lebih besar yang perlu kita buka mata lebar-lebar. Sebentar lagi Indonesia ini akan pecah dikuasai bangsa asing. Ingat ini. Jadi pengaduan saya harus ditanggapi secara objektif bukan subjektif,” tandasnya.(fat/jpnn)

JAKARTA — Ketua DPP Partai Demokrat Ulil Abshar Abdalla mengkritik sikap Jokowi yang tidak konsisten. Di beberapa kesempatan, Jokowi menilai hak rakyat dirampas dengan diadakannya pilkada lewat DPRD. Jokowi bahkan mengajak aktivis untuk melakukan demo kalau pilkada langsung benar-benar dihilangkan.

Menyikapi itu, Ulil mengingatkan Jokowi atas visi misi yang disetorkannya ke KPU ketika mendaftar capres 2014 lalu. Dalam tautan yang dibagikan Ulil melalui akun Twitter, @ulil, Jokowi menyoroti tiga masalah pokok bangsa.

Solusi dari masalah itu merujuk pada dihelatnya pilkada langsung yang jelas mendorong pelemahan institusi negara. “Ternyata visi-misi Jokowi yg disetor ke KPU mendukung Pilkada tak langsung? Betulkah?”

Menurut Ulil, visi misi politik Jokowi yang disetor ke KPU mengandung filosofi yang lebih dekat ke sistem pilkada via DPRD (halaman 17-18). “Apakah Jokowi paham visi-misi yg dia setorkan sendiri ke KPU atau tidak, wallahu alam?”

Yang jelas, kata dia, budaya di PDIP yang memperjuangkan ideologi proklamator Sukarno lebih condong ke pemilihan melalui wakil rakyat. “Sebenarnya Kultur politik PDIP yang mewarisi Sukarnoisme sebetulnya lebih dekat ke sistem demokrasi tak langsung dan pilkada lewat DPRD.”

sumber: Republika

JAKARTA — PDI Perjuangan mendukung langkah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk membatalkan UU Pilkada.

PDIP bahkan siap berbagi jatah kursi kabinet jika Demokrat dan partai lain mendukung mereka dalam pemilihan calon ketua DPR.

“Kami sudah meyakinkan partai lain. Kami siap mengurangi jatah kami (di kabinet),” kata Sekjen DPP PDIP, Tjahjo Kumolo di Kompleks Parlemen Senayan, Rabu (1/10).

Keputusan SBY mengeluarkan perppu meyakinkan PDIP untuk bekerja sama dengan Demokrat dalam setiap proses pengambilan keputusan. Baik di parlemen mau pun pemerintahan.

Tjahjo mengatakan, komunikasi intensif terus dilakukan PDIP dan partai pengusung Jokowi-JK. “Saya kira kerja sama intensif terus dibangun, Hanura, dan Nasdem kemungkinan lobi penjajakan terus dilakukan,” ujar Tjahjo.

Tjahjo juga sudah bertemu dengan SBY dan tokoh politik partai lain. Menurutnya, tawaran kursi kabinet merupakan hal wajar dalam proses tawar menawar politik.

“Seandainya ada tawaran itu wajar, itu bargaining politik, selama tidak mengganggu politik yang kita bangun,” katanya.

sumber: republika

JAKARTA – Guru Besar Universitas Indonesia, Prof Salim Said mengatakan Indonesia harus mewaspadai lahinya gerakan Komunisme Gaya Baru (KGB). Gerakan ini akan memasukkan nilai-nilai komunisme ke dalam gerakan lain tanpa menyebut nama komunis.

“Komunisme secara kelembagaan di Indonesia sudah bangkrut. PKI (Partai omunis Indonesia) berkembang di dalam pemerintah yang berezim otoriter bukan demokratis,” ujarnya saat menghadiri Halaqoh Kebangsaan Majelis Ulama Indonesia, di Kantor MUI Jakarta, Rabu (1/10).

Salim melanjutkan saat ini berbeda jauh dengan zaman saat PKI timbul dan berkembang. Menurutnya PKI hanya bisa tumbuh di zaman yang otoriter, seperti yang terjadi sebelum reformasi. Namun sebaliknya, PKI tidak bisa hidup di era demokrasi. Sebab PKI tidak memiliki common enemy, untuk dijadikan bahan konsolidasi.

Menurutnya Indonesia tidak akan menjadi negara besar tanpa mengusung sistem demokrasi yang baik. Banyaknya bangsa, keyakinan dan ideologi di dalam indonesia, kata dia, mengharuskan Indonesia memperbaiki sistem berdemokrasi.

“Jika ada kekurangan dalam berdemokrasi maka yang bisa menjawab kekurangan tersebut adalah waktu dan proses,” ujar dia.

Dia menyayangkan mundurnya proses demokrasi di tanah air. Salim menyebut, kemunduran demokrasi di Indonesia ditandai dengan pencabutan hak rakyat untuk memilih kepada daerah. “Karena, demokrasi urusan semua elemen bangsa, bukan cuma elit partai saja,” ujar dia.

Sebab menurutnya dalam negara demokrasi, semua orang berpartisipasi. Secara terbuka, Salim menyatakan bahwa sistem demokrasi merupakan lawan dari pada gerakan komunisme. PKI yang lahir dari Syariat Islam (SI) tidak bisa hidup di dalam iklim yang demokratis.

Ia menjelaskan, PKI selalu menganggap kelompok di luar PKI sebagai musuh. Sehingga, kata dia, PKI melakukan pembantian terhadap lawan musuhnya. “Seperti pembantaian di Madiun, Jawa Timur pada 1948,” katanya.

Menurut Salim, dalam sejarahnya PKI merupakan pecahan dari SI. Dalam membaca situasi politik kala itu, SI terbagi menjadi dua. Kelompok pertama merasa kurang puas dengan ide perlawanan Islam. Lalu mereka menemukan cara pandang yang lebih pas dalam ajaran Komunisme. Maka kelompok pertama ini mendirikan PKI.

Kelompok lain adalah kelompok yang tetap bertahan pada gerakan Islam yang tidak revolusioner, dan tetap berada di dalam SI. Perpecahan itu, kata Salim dikarenakan Islam memang belum menjadi gerakan sosial dan politik. Namun, Islam baru sebatas gerakan keagamaan.

Citra PKI menjadi buruk usai gerakan 30 September 1956. PKI dianggap mendalangi sejumlah pembunuhan terhadap para jendral di Jakarta. Sejak saat itu, nama PKI meredup dan organisasi tersebut menjadi salah satu organisasi yang dilarang di Indonesia.

Memperingati sejarah G30S/PKI, MUI menggelar halaqoh Nasional yang mengangakat tema, “Mewaspadai Gejala Kebangkitan Komunisme Gaya Baru di Indonesia”. Acara tesebut diangkat dengan harapan agara Masyarakat tetap mewaspadai gerakan komunisme di Indonesia.

sumber: Republika

Jakarta – Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menegaskan Wakil Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman bakal diplot sebagai pelaksana tugas untuk menggantikan peran Gubernur Riau Annas Maamun yang tersangkut kasus korupsi. Hal ini menurutnya sudah menyesuaikan dengan peraturan dalam Undang-undang Pemerintah Daerah yang disahkan lewat paripurna DPR hari ini.

“Ini Undang-undang Pemda sudah disahkan. Di dalam UU sudah dimuat kalau ada gubernur atau kepala daerah/bupati, walikota yang ditahan maka kita bisa menunjuk wakilnya sebagai Plt jadi supaya melaksanakan dan menjalankan tugas sebagai gubernur. Ini sudah ada aturannya,” ujar Gamawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (26/9/2014).

Lagipula Gawaman menambahkan gubernur yang dalam proses hukum sulit mengendalikan roda pemerintahan daerahnya. Menurutnya, tidak mungkin seorang kepala daerah bisa memberikan instruksi dari balik jeruji penjara.

“Sudah berlaku ke beliau sekarang. Jadi, dia tidak bisa melaksanakan tugas sebagai gubernur. Dia tidak bisa tanda tangan surat-surat dari penjara kan,” sebut mantan Gubernur Sumatera Barat tersebut.

Lantas, kapan pemberhentian resmi Annas sebagai Gubernur Riau? Gamawan menekankan hal itu tergantung status politikus Golkar itu dalam hukum. Artinya, jika pria 74 tahun itu sudah berstatus terdakwa maka pemberhentian tetap bisa dilakukan.

“Ya kalau sudah ditetapkan terdakwa akan dinonaktifkan, tapi sekarang baru akan ditetapkan pejabat plt-nya dulu,” ujarnya.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap Annas Maamun dalam operasi tangkap tangan pada Kamis (25/9/2014). Selain menjabat sebagai Gubernur Riau, Annas merupakan Ketua DPD Golkar Riau. (detiknews)

Jakarta (detikriau.org) – Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto geram dengan campur tangan pers asing setelah kolasi merah putih (KMP) memenangkan opsi Pilkada  DPRD lewat mekanisme voting dalam pengesahan RUU Pilkada.

“Saya diberi laporan, begitu kita menangkan voting, langsung pers asing menyerang dan mengomentari kita. Ada urusan apa dia urusin Indonesia? Emang dia kasihan sama kita, kalau kita miskin dia kasian? Ratusan juta rakyat kita di bawah garis kemiskian, dia kasihan?” Ucap Prabowo dengan nada suara tinggi

Menurut Prabowo, dia (pers asing) memang ingin Indonesia jadi sapi perahan, tidak boleh mati karena harus diperas. harus dipelihara, kalau perlu gemuk. Kasih rumput tapi hidungnya dicucuk. Itu yang mereka kehendaki

Dari buku-buku tentang sejarah konfrontasi yang mengutip dokumen rahasia, Prabowo mengungkapkan, bahwa pihak asing sudah mencampuri kedaulatan Indonesia dari sejak lahirnya NKRI.

“Saya ingin tegaskan kembali, perjuangan kita mulia. Mereka (asing) berhasil lewat infiltrasi budaya dan politik, terutama mencuci otak cendikiawan dan intelektual kita,” tegasnya

Sebelumnya mengutip pernyataan Amien Rais selaku tokoh Koalisi Merah Putih (KMP), Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menegaskan bahwa KMP adalah pertahanan terakhir bagi kedaulatan bangsa. Hal itu dikatakan Prabowo saat membuka Orientasi Anggota DPR periode 2014-2014 dari Koalisi Merah Putih, di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Jumat (26/9).

Prabowo juga memuji soliditas KMP di DPR RI yang beberapa waktu terakhir mampu memenangkan pertarungan politik mulai dari pembuatan UU MD3, tata tertib DPR, pemilihan pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dan terakhir pengesahan RUU Pilkada.

“Saya merasa bangga jadi bagian dari KMP ini. Saya ucapkan selamat atas perjuangan kita. Perjuangan kita adalah mulia,” Tandasnya.

Sumber : http://www.jpnn.com/read/2014/09/26/260317/Prabowo-Geram-Karena-KMP-Diserang-Media-Asing-

Editor   : dro