Warga setempat langsung heboh melihat foto UFO yang diabadikan itu

detikriau.org – Unidentified Flying Object (UFO) diduga melintas di langit Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Benda mirip mangkuk terbalik itu melintas pada Selasa sore, 21 Oktober 2014, sekitar pukul 15.30 WIB, di atas kampung nelayan.

JAKARTA — Segudang pekerjaan rumah telah menanti presiden Indonesia yang baru terpilih. Harapan dari seluruh rakyat Indonesia terbeban di pundaknya.

Demikian juga segudang permasalahan umat Islam di negeri yang menjadi populasi umat Islam terbesar di dunia ini. Berbagai macam persoalan telah menunggu untuk diselesaikan sang presiden baru.

“Yang penting, presiden baru bisa menjalankan pemerintahannya sesuai dengan janji-janjinya pada waktu kampanye. Awal-awal ini saja sudah ada yang menagih janji. Jadi harus satu kata dengan perbuatan,” pesan ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Amidhan kepada ROL, Selasa (21/10).

Amidhan berpesan, rakyat Indonesia harus mengakhiri kubu-kubu yang dulu saling berlawanan saat kampanye. Sudah saatnya menyatukan langkah dan meninggalkan perbedaan untuk membangun negri.

“Sebagai bagian dari rakyat Indonesia, kita support presiden baru kita. Pilpres itu sudah selesai. Jadi kubu-kubu dari tataran rakyat sudah tidak ada lagi. Yang menang rakyat semuanya. Di tataran politik, ranah dari partai politik baik yang ada di dalam pemerintahan atau diluar, kita tidak ada komentar,” paparnya.

“Menurut saya dari perkembangan demokrasi justru baik. ada pemerintah, dan ada partai penyeimbang. akhirnya pemerintah berjalan dengan baik karena terkontrol dengan baik,” tambahnya.

sumber: republika

JAKARTA — Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan menegaskan bahwa Muktamar ke VIII PPP di Surabaya tidak sah. Dengan demikian penetapan Romahurmuziy sebagai ketua umum DPP PPP juga tidak sah.

Ketua Mahkamah Partai Chozin Chumaidy mengatakan bahwa dalam sidang Mahkamah PPP pada 11 Oktober 2014, diputuskan bahwa semua kegiatan partai yang tidak ditandatangani pengurus harian sesuai Muktamar ke VII PPP di Bandung, dengan Ketua Umum Suryadhama Ali dan Sekjen Romahurmuziy, adalah tidak sah.

“Semua kegiatan partai yang dilakukan di tingkat nasional tanpa tanda tangan dari Suryadharma dan Romi (panggilan Romahurmuziy) maka itu tidak sah,” kata Chozin kepada Republika Online (ROL), Kamis (16/10).

Dengan demikian, lanjut Chozin, maka Muktamar ke VIII di Surabaya adalah tidak sah.
“Muktamar yang dilakukan tanggal 15 Oktober di Surabaya tidak sah karena tidak melibatkan Suryadharma. Begitu juga yang akan diselenggarakan pada 23 Oktober oleh Suryadharma juga tidak sah karena tidak melibatkan Romi,” ungkap politikus sepuh PPP ini.

Chozin meminta agar kedua belah pihak yang bertikai mematuhi keputusan Mahkamah Partai. Dalam putusan Mahkamah Partai sudah disebutkan bahwa Muktamar ke VIII PPP sah bila diselenggarakan oleh pengurus harian PPP hasil Muktamar VII PPP di Bandung.

Mengenai adanya pemberhentian dan pengangkatan pengurus DPP PPP hasil Muktamat VII PPP Bandung, menurut Chozin, semua pemecatan tidak berlaku. Baik pemecatan yang dilakukan Suryadharma maupun Romi.

“Kegiatan pemberhentian/pengangkatan pengurus DPW/DPC yang dilakukan Suryadharma maupun Romi tidak sah karena bertentangan dengan AD/ART. Semua yang dipecat dikembalikan ke kedudukan semula,” ungkap Chozin.

Chozin mengingatkan jika dalam waktu tujuh hari sejak putusan Mahkamah PPP, terhitung 11 Oktober,  kubu Suryadharma dan Romi, belum melakukan rapat harian pengurus PPP untuk membahas Muktamar VIII PPP, maka Majelis Syariah yang akan mengambil alih pelaksanaan Muktamar VIII PPP.

sumber: republika

SURABAYA — Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang diselenggarakan di Surabaya akhirnya menetapkan M Romahurmuziy (Romy) sebagai ketua umum periode 2014-2019. Ia terpilih secara aklamasi dalam sidang yang dipimpin oleh Suharso Monoarfa.

“Menetapkan M Romahurmuziy sebagai Ketum DPP PPP masa bakti 2014-2019 diputuskan secara musyawarah mufakat,” katanya saat membacakan putusan dalam sidang yang berlangsung di Hotel Empire Palace, Surabaya, Jawa Timur, kamis (16/10).

Keputusan untuk menetapkan ketua umum terpilih itu lebih cepat dari jadwal yang telah ditetapkan. Sedianya, pemilihan Ketua Umum akan dilangsungkan pada Kamis (16/10) malam.

Tetapi, tiba-tiba tata tertib (tatib) pemilihan dibahas dan diputuskan Romy terpilih secara aklamasi. Pembahasan tatib dilakukan usai mendengar pandangan dari seluruh DPW PPP seluruh Indonesia. Pandangan dari DPW pun tidak dilakukan seluruhnya.

DPW Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur diwakili oleh DPW Jatim saja. Semua terlaksana secara cepat dan singkat.

sumber: republika

JAKARTA — Presiden terpilih Joko Widodo (Jokowi) akan segera bertemu empat mata dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Deputi tim transisi Andi Widjajanto mengatakan, pihaknya telah menghubungi Prabowo untuk meminta bertemu.

“Komunikasi telepon sudah dilakukan semalam dengan Pak Jokowi. Tinggal menunggu waktu,” ujarnya di Jakarta Pusat, Selasa (14/10).

Andi menyebutkan, selain Prabowo, pimpinan partai politik yang sudah dihubungi via telepon oleh Jokowi yaitu Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali dan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

Saat berita ini ditulis, Jokowi tengah melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie.

“Presiden perlu membangun komunikasi politik dengan para ketua umum untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh,” ujarnya.

sumber: republika

JAKARTA – Presiden terpilih Joko Widodo dan partai pengusungnya yang tergabung dalam koalisi Indonesia hebat (KIH) tidak bisa berbuat apa – apa. Meskipun mereka memenangkan pemilu kemarin, tapi mereka tidak bisa menikmati hasil kemenangan.

Pengamat politik Universitas Paramadina, Hendri Satrio, menyatakan mereka ibarat petani yang sudah banting tulang menanam, tapi ketika panen, tidak bisa menikmati hasilnya. “Sia – sia,” paparnya, saat dihubungi, Kamis (9/10).

Memang benar status Jokowi dan partai pengusungnya PDIP, Nasdem, PKB, Hanura, dan PKPI, adalah pemenang pemilu. Tapi kemudian, karena kelemahan mereka tidak mampu membangun lobi politik yang kuat, membuat mereka terjerembab dalam ancaman penjegalan di parlemen.

Jokowi memang presiden terpilih, tapi kemudian, papar Hendri, belum tentu bisa menjalankan pemerintahan di negeri ini dengan baik. Bisa jadi dia hanyalah boneka kekuasaan. Yang menyetir nantinya adalah koalisi merah putih.

Belum lagi Ketum PDIP, Megawati Soekarno Putri. Dia pernah mengklaim Jokowi sebagai petugas partai. Hal ini menandakan Jokowi sangat mungkin disetir oleh Megawati.

Jokowi dan Megawati Soekarno Putri terutama melupakan satu hal mendasar, membangun lobi politik yang kuat. Kekakuan Megawati dalam membangun komunikasi politik menjadi salah satu persoalan mendasar yang menghambat kelancaran dan kesuksesan pemerintahan Jokowi.

sumber: republika