Detikriau.org (Jakarta) – Berdasarkan sumber Kompas.com di kalangan elite sekitar Jokowi, ada sejumlah perubahan nama kementerian jika dibandingkan dengan Kabinet Indonesia Bersatu II. Selain itu, bidang kemaritiman tidak berada dalam kementerian koordinator, tetapi pada pos kementerian.

Dari daftar tersebut, masih ada empat kementerian yang belum terisi, yakni Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Berikut proyeksi susunan kabinet tersebut.

1. Wiranto diprediksi menjadi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan
2. Ryamizard Ryacudu dicalonkan menjadi Menteri Pertahanan
3. Tjahjo Kumolo dipersiapkan menjadi Menteri Dalam Negeri
4. Retno Marsudi diprediksi menjadi Menteri Luar Negeri
5. Niken Widiastuti diproyeksikan menjadi Menteri Komunikasi dan Informatika
6. Saldi Isra diperkirakan menjadi Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia/Menteri Luar Negeri
7. Puan Maharani diproyeksikan menjadi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat
8. Ferry Mursidan diproyeksikan menjadi Menteri Agraria dan Pertanahan
9. Siti Nurbaya dicalonkan menjadi Menteri Kehutanan/Lingkungan
10. Yuddy Chrisnandi diproyeksikan menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga
11. Din Syamsudin diproyeksikan menjadi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
12. Lukman Hakim dicalonkan menjadi Menteri Agama
13. Komarudin Hidayat diproyeksikan menjadi Menteri Kebudayaan, Pendidikan Dasar, dan Menengah
14. Sudharto diproyeksikan menjadi Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
15. Marwan Ja’far diproyeksikan menjadi Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal
16. Hanif Dhakiri diproyeksikan menjadi Menteri Tenaga Kerja, Desa Tertinggal, dan Transmigrasi/Kepala BNPTKI
17. Sofyan Djalil diproyeksikan menjadi Menteri Koordinator Perekonomian
18. Rini Soemarno dicalonkan menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara
19. Khofifah Indar Parawansa diperkirakan menjadi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
20. Bambang Brojonegoro dipersiapkan menjadi Menteri Keuangan
21. Rahmat Gobel diproyeksikan menjadi Menteri Perindustrian dan Perdagangan
22. Kuntoro Mangkusubroto diproyeksikan menjadi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
23. Ignatius Jonan diproyeksikan menjadi Menteri Transportasi
24. Basuki Hadimuljono diproyeksikan menjadi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
25. Agus Suhartono diproyeksikan menjadi Menteri Maritim
26. Indroyono Soesilo dipersiapkan menjadi Menteri Agraria/Kedaulatan Pangan
27. Susi Pudjiastuti diproyeksikan menjadi Kementerian Pariwisata
28. Hasto Kristiyanto diproyeksikan menjadi Menteri Sekretaris Negara
29. Pramono Anung diproyeksikan menjadi Sekretaris Kabinet
30. HM Prasetyo diproyeksikan menjadi Jaksa Agung

Selain itu, ada beberapa tokoh yang diproyeksi akan menduduki posisi penting untuk membantu Jokowi, yakni:

– Luhut Binsar Panjaitan diproyeksikan menjadi Kepala Staf Kepresidenan
– Anis Baswedan dicalonkan menjadi Staf Kepresidenan
– Putra Nababan dipersiapkan menjadi Staf Kepresidenan
– Andi Wijayanto diperkirakan menjadi Staf Sekretaris Negara
– Mirza Adityaswara diproyeksikan menjadi Gubernur BI/Direktur Jenderal Pajak.

sumber: kompas

BANJARBARU – “Iya, saya sudah tahu menjadi tersangka. Biarkan saja.” Itulah yang kali pertama diucapkan anggota DPRD Kalsel periode 2009-2014, H Soeyono saat dihubungi Banjarmasin Post (Tribunnews.com Network) di Banjarbaru, Jumat (24/10/2014).

Pria yang biasa disapa Mbah Yono itu memang baru ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi dana bantuan sosial (Bansos) 2010. Dia adalah satu-satunya tersangka dari legislatif karena tersangka lain kesemuanya dari eksekutif. Yakni, mantan Sekdaprov H Muchlis Gafuri, mantan Asisten II H Fitri Rifani, mantan Kepala Biro Kesra Pemprov HA Fauzan Saleh dan H Anang Bakhranie serta dua mantan staf Biro Kesra, Sarmili dan Mahliana.

Mbah Yono kemudian menceritakan bagaimana ia memutuskan memakai dana Bansos yang kemudian menyeretnya pada status tersangka. Alasannya hanya rasa kasihan.

“Yang jelas ada orang yang meminta sumbangan (pembangunan jalan) dan saya kasihkan (dana Bansos itu) karena kasihan. Saya juga mengasih arahan, (jalannya) jangan langsung diaspal, tetapi diperbaiki dulu,” lanjut Soeyono.

Kepastian status tersangka bagi pria itu diucapkan Kepala Seksi Penerangan Hukumd an Humas Kejati Kalsel, Erwan Suwarna. Penetapan tersangka diperkuat dengan terbitnya surat perintah penyidikan bernomor: print-04/q.3/Fd.1/10/2014.

“Ada indikasi, dia (Soeyono) sudah melakukan penyalahgunaan kewenangan. Ya baru satu tersangka (dari legislatif). Kami tidak bisa berandai-andai. Kami lihat dari hasil pemeriksaan, yang jelas alat buktinya sudah cukup,” kata Erwan.

Pelantikan akan digelar pada Senin, pukul 11 siang

detikriau.org – Mantan Deputi Tim Transisi, Andi Widjajanto, memastikan pengumuman menteri pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla bukan tengah malam ini. Menurutnya, masih ada persiapan yang perlu dimatangkan lagi.

“Bahwa pengumuman kabinetnya tidak malam ini. Jokowi masih harus melakukan beberapa pemikiran dan telaah untuk finalisasi sehubungan dengan analisis KPK yang dilakukan KPK,” kata Andi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat 24 Oktober 2014.

Andi menuturkan, pengenalan penyelenggara kabinet pada Minggu 26 Oktober 2014, pukul 16.00 WIB. Kemudian, kabinet akan dilantik pukul 11.00 siang di Senin 27 Oktober 2014.

“Besok (Sabtu pagi, 25 Oktober 2014) Jokowi akan menemui pimpinan DPR untuk membahas nomenklatur,” ujarnya.

Andi mengaku Jokowi meminta dia untuk memberi tahu awak media atas informasi tersebut. Dia mengingatkan, jadwal yang sudah pasti adalah Minggu sore untuk pengenalan kabinet.

“Perkenalan lebih informal, Jokowi ingin membuat suasana cair di 34 menteri. Nanti, Jokowi akan mengundang media untuk beritahu bahwa bapak A dan ibu B menjabat di pos ini pada minggu sore,” tuturnya.

sumber: vivanews

JAKARTA — Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan mengumumkan kabinet hari ii, Jumat (24/10) pagi sekitar pukul 10.00 WIB. Ia rencananya akan menyampaikan hasil seleksi dan kajian kementerian tersebut di Istana Negara

Sejauh ini, informasi tentang pengumuman kabinet masih simpang siur. Agenda yang awalnya disiapkan berlangsung Rabu (22/10) malam di Tanjung Priok ternyata batal. Bukan hanya itu, kabar yang beredar kalau pengumuman itu Kamis (23/10) malam juga gagal terlaksana.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan wakil presiden Jusuf Kalla (JK) bilang pihaknya masih menunggu rekomendasi baru dari komisi pemberantasan korupsi (KPK) nama-nama calon menteri yang bisa diajukan jadi menteri.

Jokowi mengatakan itu sebagai alasan pihaknya belum mengumumkan nama kabinet.  Selain itu, kata Jokowi, pihaknya masih menunggu tanggapan dari dewan perwakilan rakyat (DPR) terkait adanya perubahan nomenklatur kementerian.

“Pertama menunggu KPK. Kedua kita juga minta pertimbangan DPR, ada yang digabung dan yang dipecah. Nomenklaturnya berubah,” ungkap Jokowi saat menggelar konferensi pers dari pintu samping Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/10/2014) sekitar pukul 22:15 WIB.

Lebih lanjut Jokowi menjelaskan bahwa belum diumumkannya jajaran kabinet lebih didasari pada kehati-hatian. Ditambah lagi, Jokowi-JK masih menunggu rekomendasi KPK atas nama-nama kandidat menteri.

“Waktu ke KPK kan, ada yang harus diulang lagi. Ya kita ke KPK lagi,” ungkap Jokowi.

Namun, kata Jokowi, hingga kini belum turun rekomendasi baru KPK atas nama-nama calon menteri Jokowi yang kembali diajukan.

“Sampai sekarang belum keluar dari KPK rekomendasi itu,” jelasnya.

Jadi, tegas Jokowi, pihaknya masih menunggu rekomendasi dari KPK pasca rekomendasi awal KPK memberikan delapan nama kena tanda merah dan kuning sebagai tanda tidak diperbolehkan menjabat menteri.

“Kemarin yang sudah direkomendasikan tidak boleh, ya kita kasih yang baru. Kalau KPK sudah sampaikan, detik ini saya umumkan. Kalau disana cepet, disini juga pengen cepet. Pengennya secepat-cepatnya,” jelasnya.

Jusuf Kalla (JK) mengatakan, dalam pekan ini, nama-nama menteri serta postur kabinet Jokowi-JK akan disampaikan ke publik. Setidaknya, paling lambat Jumat besok.

Menurut dia, perlu pertimbangan matang dalam menyeleksi orang-orang yang menjabat di pemerintahan. “Pengumuman harus di Istana dong, tempat itu kan sudah menjadi simbol negara,” ujar dia.(dro/republika/tribunnews)

JAKARTA – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari daerah pemilihan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Fachrul Razi menyatakan sudah menyerahkan langsung surat masyarakat Aceh untuk Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Saya sendiri yang berikan ke tangan Jokowi surat itu usai pengucapan sumpah dan janjinya sebagai Presiden RI, di gedung Nusantara,” kata Fachrul Razi, di gedung DPD, Senayan Jakarta, Rabu (22/10).

Isi surat tersebut lanjutnya, antara lain mengingatkan dosa-dosa masa lalu pemimpin Bangsa Indonesia terhadap masyarakat Aceh.

“Setelah Soekarno menipu Aceh dan dilanjutkan oleh Soeharto yang mengambil tanah ulayat masyarakat Aceh di Arun yang kaya akan minyak dan gas. Sampai saat ini, juga tidak jelas manfaat tambang yang dikelola asing itu terhadap masyarakat Aceh,” tegasnya.

Demikian juga halnya era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang menjanjikan implementasi kesepakatan Helsinki antara Pemerintah Indonesia dengan GAM.

“Sepuluh tahun memimpin Indonesia, masih banyak perjanjian Helsinki itu yang tidak direalisir,” tegasnya.

Demikian juga Jusuf Kalla, menurut Fachrul, juga tidak mau berbuat banyak untuk mengawal perjanjian Helsinki ketika menjabat wakil presiden lima tahun pertama Pemerintahan SBY. “Biarkan sejarah mencatat, bahwa JK tidak mengawal pelaksanaan Helsinki,” tegasnya.

Harapan masyarakat Aceh ujar Fachrul, hanya tertumpang kepada Presiden Jokowi karena pernah bekerja di Aceh pada sebuah pabrik kayu. “Jokowi tahu persis bagaimana masyarakat Aceh hidup dalam kemiskinan sementara sumber daya alamnya dikuras,” tegasnya.

Salah satu yang sangat menyakitkan masyarakat Aceh terkait dengan perjanjian Helsinki menurut Wakil Ketua Komite I DPD itu soal hak pengelolaan sumber daya alam migas dan hutan.

“Di dalam perjanjian Helsinki dan UU kekhususan Aceh, disebutkan bahwa hak kelola tambang migas dan hutan oleh daerah. Tapi hingga hari ini, masih saja dikuasai asing atas restu Pemerintah Pusat,” ungkapnya.

Selain itu, dia juga mengungkap salah satu janji Jokowi terhadap masyarakat Aceh disaat berkampanye yakni jika jadi presiden, Jokowi tidak akan mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan kesepakatan Heksinki. “Janji itu akan saya kawal, dan karena itu saya hadir di gedung Parlemen ini,” pungkasnya.(jpnn)

JAKARTA – Eva Nora, Pengacara Gubernur Riau Annas Maamun, membantah adanya penyitaan ponsel milik kliennya oleh Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi di Rutan Guntur Pomdam Jaya.

Namun, kata Eva, memang benar pekan lalu, tim KPK menggeledah rutan tempat kliennya mendekam itu. “Memang benar ada penggeledahan. Ada beberapa hp yang disita dari beberapa tahanan. Tetapi Pak Annas tidak. Kan dia gak punya dan gak bawa HP ke Rutan,” kata Eva dihubungi Tribun, Rabu (22/10/2014) malam.

Eva juga memastikan bahwa tidak ada barang-barang apapun yang disita KPK terhadap Annas di Rutan. Sebab, terang Eva, kliennya cuma menggunakan fasilitas yang disediakan pihak KPK selama ini.

“Jadi gak ada itu yang sita dari beliau,” kata Eva.

Menurut Eva, memang berdasarkan cerita Annas, ada penggeledahan di Rutan Guntur pada pekan lalu. Tahanan yang kedapatan menyelundupkan ponsel ke Rutan, diberi sanksi tak dapat dikunjungi keluarga selama satu bulan.

“Kalau Pak Annas tidak mendapat sanksi. Keluarganya tetap boleh mengunjunginya,” imbuh Eva.

Sebelumnya, Kubu Mantan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Syahrul Raja Sempurnajaya membeberkan adanya ‘skandal’ dalam Rumah Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Ternyata ungkap dia, sejumlah tahanan KPK menyelundupkan ponsel ke balik jeruji. Bahkan, Penasihat Hukum Syahrul, Eko Prananto, secara gamblang menyebut siapa saja tahanan ketahuan menyimpan perangkat komunikasi nirkabel tersebut.

Menurut Eko, hal itu juga terkuak dari hasil inspeksi mendadak internal KPK di Rumah Tahanan KPK cabang Pomdam Jaya Guntur, Jakarta Selatan dan Rutan KPK yang berada di kantornya. Bahkan dia menjelaskan beberapa nama tahanan yang main kucing-kucingan dengan sipir untuk memasukkan ponsel.

“Kamarnya Bonaran (Raja Bonaran Situmeang). HP kan dua kali, yang satu punya Wawan (Tubagus Chaeri Wardhana Chasan). Satu punya Wawan, yang satu ya itu Bonaran,” kata Eko di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Rabu (22/10/2014).

Menurut Eko, sidak itu digelar pekan lalu. Selain Wawan dan Bonaran, lanjut dia, ada beberapa tahanan KPK lain kedapatan menyimpan ponsel. Di antaranya yakni Gubernur Riau Annas Maamun dan mantan Ketua MK Akil Mochtar.

Alhasil, menurut Eko, kepala rutan pun mengganjar mereka dengan hukuman tidak boleh mendapat kunjungan selama satu bulan. “Tidak boleh dikunjungi keluarga,” kata Eko.

sumber: tribunnews