Surabaya  – “Bakau ini adalah tanaman Gusti Allah.”

Kalimat itu dikatakan Djoko Suwondo sambil jemari tangan kirinya merangkul erat empat bibit bakau.

Djoko, Kepala Pengelola Ekowisata Hutan Mangrove, Wonorejo, Surabaya, Jawa Timur,  menjelaskan kepada pengunjung cara menanam tanaman penangkal abrasi itu.

Pengunjung seolah berpadu suara “ooo…” tanda paham atas ucapan Djoko ketika dia menarik umbi bakau.  Terlihat potongan kerucut yang sempurna.

Bentuk dan ukuran kerucut itu sangat presisi dengan “tutup” umbi di atasnya, seperti telah diukir dengan hati-hati.

Kerucut itu lah yang nantinya akan menjadi tunas pohon bakau dan menyatu menjadi rimbunan hutan mangrove.

“Ini yang saya bilang tanaman Gusti Allah, Allah benar-benar menciptakan sempurna, benar-benar pas kalau orang mana bisa ngukir sepas dan serapi ini,” tuturnya.

Tunas itu tidak ditancapkan, tetapi justru ia harus diposisikan di atas yang akan tumbuh menjadi batang dan daun.

Lawan dari tunas yang sama-sama lancip itu lah yang ditancapkan ke tanah berlumpur dan akan mengakar hingga kedalaman 200 meter.

Ajak Bertobat

Kepedulian Djoko terhadap bakau dimulai pada 2006 silam ketika ia tidak sengaja menyusuri sungai dan melihat pembalakan besar-besaran.

Bakau diincar para pembalak untuk dibuat arang karena lebih tahan lama dibandingkan kayu-kayu yang lain.

“Keunggulannya ini, api bisa menyala walaupun dalam keadaan basah,” ujarnya.

Khawatir akan dampak buruk abrasi yang semakin mengikis daratan, Djoko mulai terjun menanami bakau.

Pria lulusan Teknik Sipil Universitas Atma Jaya itu rela menanggalkan profesinya sebagai kontraktor di salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan mulai menanam pohon yang bernama latin “Rhizopora racemosa” itu.

“Kalau tidak ditanami bakau, abrasi ini sampai Ahmad Yani (pusat Kota Pahlawan), di situ saya terpanggil,” ucapnya.

Ia pun mulai mengajak pembalak-pembalak liar untuk “tobat”, berbalik arah menanami bakau.

Awalnya memang sulit, karena pembalak pembalak liar itu mendapatkan sedikitnya Rp50.000 per hari dari aksi ilegalnya itu.

Djoko pun mau tidak mau mengimingi penghasilan yang lebih besar dari menanam pohon bakau, tak ayal ia harus merogoh koceknya sendiri karena sebagian besar pembalak di sana termasuk dalam golongan keluarga miskin (gakin).

Lambat laun, pesisir laut yang tergerus abrasi mulai menghijau hingga sepanjang 200 hektare.

Bantuan-bantuan pun mulai mengalir, seperti dari PT Pertamina yang menyumbang 30.000 pohon bakau sejak 2011 serta mendirikan dua gazebo dan satu alat pantau senilai Rp150 juta sebagai tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Lahan yang terkikis pun mulai berubah menjadi tempat yang menyenangkan untuk berwisata, mulai dari anak-anak sekolah untuk “study tour” hingga ibu-ibu dharma wanita yang menggelar arisan.

Pejabat-pejabat daerah pun mulai berdatangan mengunjungi Ekowisata Mangrove yang berlokasi di Kelurahan Wonorejo, Kecamatan Rungkut, Pantai Timur Surabaya itu.

“Tapi jujur, saya kurang begitu senang karena para pejabat itu hanya seremonial saja, nanti tidak akan ke sini lagi untuk memantau, niat saya bukan itu, bukan untuk dilihat,” tukasnya.

Gaung keberhasilan Djoko dalam menyelamatkan lingkungan pun sampai ke telinga Kedutaan Besar Amerika Serikat untuk Indonesia.

Wakil Dubes Amerika Serikat untuk Indonesia Kristen F Bauer dan VJ Daniel pun sempat bertandang ke ekowisata tersebut.

“Pihak Amerika ingin menyumbang, tapi enggak bisa karena harus melalui pemerintah daerah,” ungkap Djoko.

Sejumlah penghargaan pun diraih, seperti Juara II Objek Wisata Terbaik Kategori Kreatif dan Inovatif pada 2012 dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, dan dari salah satu agen pariwisata.

Saat ini 36 karyawannya pun mendapat penghasilan yang lebih baik, sedikitnya Rp75.000 sampai Rp100.000 ditambah dengan uang makan Rp8.000 per hari.

“Dulu yang susah sekali diajak, sekarang malah tidak mau libur,” ujarnya, sambil tersenyum.

Lingkungan sekitar juga diberdayakan dengan membentuk Usaha Kecil Menengah (UKM) yang membuat es mangrove, dan menyediakan makanan untuk setiap pengunjung yang ingin makan-makan di gazebo.

Pengunjung dikenakan biaya masuk Rp15.000 untuk anak-anak, dewasa Rp25.000 dan sudah termasuk menanam bakau, sementara bagi yang ingin menyewa perahu dikenakan Rp300.000 yang bisa memuat enam orang.

Sehari-hari, Djoko dan keluarganya hidup dari penghasilan usaha “minimarket” atau toko swalayan.

“Saya tidak merasa bekerja di hutan mangrove ini, seusia saya apalagi yang dikejar, saya hanya mengharapkan ridho Gusti Allah, dan saya yakin bagi siapapun yang menanam bakau, imbalannya itu surga,” ujarnya. (Antara)

Jaringan Merah Putih (JMP) memberi bantuan modal usaha untuk keluarga Muhammad Arsyad, buruh kipas sate yang menjadi tersangka penghinaan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“JMP menyerahkan bantuan sebesar Rp 35 juta. Dana ini hasil dari iuran anggota,” ujar Ketua Presidium Jaringan Merah Putih, Nanik S. Deyang saat berkunjung ke kediaman Arsyad di kawasan Ciracas, Jakarta, Jumat (31/10).

Menurutnya, modal usaha diberikan karena Arsyad yang selama ini menjadi tulang punggung keluarga tidak dapat bekerja dan sempat meringkuk di ruang tahanan Bareskrim Mabes Polri.

“Kami berharap ini benar-benar dimanfaatkan untuk menjalankan usaha, bukan untuk yang lain,” kata Nanik.

Dia menambahkan, orang tua Arsyad yang menerima bantuan pun berjanji akan memanfaatkannya sebaik mungkin. Terlebih, penahanan Arsyad otomatis mengganggu kehidupan keluarganyai.

“Kami akan mendukung keluarga dan mengupayakan perlindungan selama dalam proses hukum,” tegas Nanik. (jpnn)

JAKARTA – Penyidik Mabes Polri akhirnya membebaskan Muhammad Arsyad, buruh sate yang ditetepkan sebagai tersangka penghinaan Presiden Joko Widodo.

Kepastian mengenai penangguhan penahanan dismapaikan langsung tim penyidik kepada Mursida, ibu Muhammad Arsyad, usai menjenguk ke tahanan Bareskrim Mabes Polri. “Ibu ke dalam sekarang, anak ibu, kita mau kasih (pulangkan) hari ini,” ungkap salah satu penyidik di Mabes Polri Jakarta, Jumat (31/10).

Mursida merasa senang dengan kabar tersebut. Dia pun langsung masuk kembali ke ruang Bareskrim Polri bersama penyidik dan didampingi kuasa hukumnya.

Sebelumnya, tadi pagi Wakil Ketua DPR Fadli Zon menjenguk Muhammad Aryad. Fadli meminta Kapolri tidak menahannya, dan menyatakan bersedia menjadi jaminan.(jpnn)

Jakarta – Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengaku tidak mengetahui secara rinci kabar penangkapan Muhammad Arsyad, warga Ciracas yang menghina Jokowi di Facebook.

“Saya belum mengetahui lebih lanjut,” kata Prabowo di Hotel Sahid, Jakarta, Kamis, 30 Oktober 2014.

Kendati demikian, Prabowo menegaskan, akan membela Arsyad bila penangkapan tukang pembuat tusuk sate tersebut melanggar aturan.

“Jika (penangkapan) melanggar hak asasi dan kebebasan berbicara kita harus membela,” ungkap Prabowo.

Muhammad Arsyad, warga Jalan Haji Jum, Ciracas ditangkap lantaran mengunggah foto seronok hasil rekayasa, dengan wajah Presiden RI Joko Widodo. Arsyad dijerat dengan UU ITE dan Pornografi. Dia terancam hukuman 12 tahun penjara. [okezone/dro]

(Jakarta) – BERUNTUNG bagi peminat kursi CPNS yang bisa ikut dan syukur-syukur lolos seleksi tahun ini. Pasalnya, mulai tahun depan hingga 2020, tidak akan ada lagi rekrutmen CPNS untuk seluruh instansi, pusat dan daerah.

Kebijakan moratorium penerimaan CPNS selama lima tahun yang dikeluarkan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla ini disampaikan  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Yuddy Chrisnandi kepada wartawan di kantornya, Jakarta, kemarin (28/10).

Lantas, bagaimana mengatasi kemungkinan kekurangan pegawai lantaran dalam rentang lima tahun itu sudah pasti banyak PNS pensiun?

Berikut wawancara wartawan JPNN, Soetomo Samsu, dengan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Eko Sutrisno, kemarin (28/10).

Bapak sudah mengetahui pernyataan MenPAN-RB mengenai kebijakan moratorium penerimaan CPNS selama lima tahun?

Iya, iya, benar.

Bisa dijabarkan mengenai kebijakan itu?

Selama lima tahun ke depan seluruh instansi harus melakukan penataan pegawainya. Selama lima tahun itu,  seluruh instansi harus memanfaatkan pegawai yang ada secara optimal. Kita harapkan seluruh pimpinan instansi melakukan efisiensi pegawai.

Bagaimana jika daerah mengalami kekurangan pegawai karena toh setiap tahun ada yang pensiun?

Saya kira tidak akan terjadi kekurangan pegawai. Moratorium CPNS selama dua tahun di era pemerintahan SBY-Boediono, yakni 2010-1011, saat itu juga tidak terjadi kekurangan pegawai. Sedangkan khusus untuk tenaga guru dan tenaga medis, selama masa moratorium era SBY-Boediono itu, tetap dilakukan rekrutmen.

Maksudnya moratorium tidak kaku?

Saat moratorium era Pak SBY itu, khusus tenaga guru dan medis, juga tetap dibuka penerimaan. Nah, saya kira nanti juga akan seperti itu. Tapi prinsipnya, seluruh instansi harus melakukan penataan pegawai dan mengoptimalkan pegawai yang ada, tanpa harus merekrut yang baru.

Anda menyebut penataan pegawai, seperti apa itu?

Begini, jika ada suatu daerah yang kelebihan pegawai, maka bisa dimutasi ke daerah lain yang mengalami kekurangan. Jadi, yang kelebihan, pegawainya digeser ke daerah lain. Misalnya Kota Bekasi kelebihan guru, maka bisa digeser ke Kabupaten Bekasi.

Semudah itukah? Bukan kah di era otonomi daerah ini pegawai di daerah menjadi urusan kepala daerah?

Tidak lagi seperti itu. Dengan terbitnya Undang-undang Aparatur Sipil Negara, urusan pengaturan kepegawaian tetap dikendalikan pemerintah pusat.

Pemerintah pusat yang akan melakukan pendistribusian pegawai?

Undang-undang ASN menggunakan istilah Pegawai Negara Republik Indonesia. Sebelumnya ada istilah pegawai pusat, ada pegawai daerah. Sekarang tidak. Dengan demikian, pemerintah pusat punya kewenangan untuk melakukan optimalisasi pegawai yang ada di seluruh Indonesia, bila melakukan pendistribusian sesuai kebutuhan. ***

JAKARTA – Ahli hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra mengkritisi munculnya pimpinan DPR tandingan seiring dominasi Koalisi Merah Putih (KMP) di parlemen yang membuat Koalisi Indonesia Hebat (KIH) tak mendapat jatah posisi di pimpinan komisi maupun alat kelengkapan dewan. Menurutnya, adanya pimpinan DPR tandingan menunjukkan para politikus belum mampu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi.

“Pembentukan pimpinan DPR tandingan yang kini telah terjadi sungguh memprihatinkan bagi perkembangan demokrasi kita. Politikus kita belum mampu mendahulukan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi,” kata Yusril saat dimintai tanggapannya tentang pimpinan DPR versi KMP dan versi KIH.

Seperti diketahui, KIH yang dimotori PDIP membentuk pimpinan DPR tandingan. Dipercaya sebagai Ketua DPR versi KIH adalah Pramono Anung dari PDIP, dengan wakil ketua antara lain Abdul Kadir Karding dari PKB, Syaifullah Tamliha dari PPP, Patrice Rio Capella dari NasDem dan Dossy Iskandar dari Hanura.

Langkah KIH itu sebagai respon atas dominasi KMP yang menyapu bersih posisi pimpinan komisi dan AKD. Sebelumnya KMP juga sudah menempatkan kader-kadernya di pimpinan DPR seperti Setya Novanto dari Golkar, Agus Hermanto dari Partai Demokrat, Fahri Hamzah dari PKS, Fadli Zon dari Gerindra dan Taufik Kurniawan dari PAN.

Menurut Yusril, para politikus harusnya mampu mengedepankan musyawarah dalam memecahkan persoalan bangsa. Sebab, tak semestinya di DPR RI terjadi adu kuat dengan voting.

Lebih lanjut Yusril mengatakan, kondisi tak akan lebih baik jika lembaga eksekutif maupun legislatif hanya dikuasai satu golongan saja. “Kekuasaan harus berbagi secara adil dan berimbang. Semua harus diberi kesempatan untuk memimpin lembaga-lembaga negara secara proporsional,” cetusnya.

Intinya, kata mantan menteri sekretaris negara itu, para politikus harus mampu menahan dan mengendalikan diri demi perjalanan bangsa ke depan. “Kedepankan musyawarah, bicara dari hati ke hati, jangan menutup diri apalagi arogansi. Kedepankan kedewasaan berpolitik dan cari penyelesaian kompromi, inilah kunci penyelesaian masalah yang kini dihadapi bangsa dan negara di tengah gejala yang mulai mengarah kepada kekisruhan,” pungkasnya.(jpnn)