Komandan KKB atau lebih dikenal dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) OPM Wilayah Kosiwo Kepulauan Yapen Noak Orarei menyerahkan diri kembali kepangkuan Republik Indonesia. Foto Polres Kepulauan Yapen.

ARBIndonesia.com, JAYAPURA – Komandan Kelompok Kriminal Bersenjata atau lebih dikenal dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM ) Wilayah Kosiwo Kepulauan Yapen Noak Orarei menyerahkan diri kembali kepangkuan Republik Indonesia, Rabu (17/3/2021). Dengan diantar ibu dan istrinya serta keluarga lainnya, Noak Orarei menyerahkan juga dua pucuk senjata api jenis pistol yang dimilikinya.

Penyerahan diri komandan OPM wilayah Kosiwo ini bertempat di Mapolres Kepulauan Yapen, Rabu petang (17/3/2021).

“Hari ini saudara kita atas nama Noak Orarei yang diantar oleh pihak keluarga hadir di tengah – tengah kita untuk menyatakan sikap, kembali ke Pangkuan NKRI. Saudara Noak Orarei selama ini terlibat dan bergabung dengan KKB TNPB Wilayah Saireri Pimpinan Alm.Rudi Orarei sejak tahun 2014,” kata Kapolres dalam pernyataan tertulis yang diterima SINDOnews.

Menurut dia, kita patut bersyukur kepada Tuhan YMK atas izin dan pertolongannya jualah saudara Noak Orarei ingin menghentikan semua aktifitas perlawanan dan perjuangan melepaskan diri dari NKRI.

“Selama ini tim tertutup dari Polres Kepulauan Yapen terus melakukan upaya pendekatan secara kekeluargaan terhadap Noak Orarei dan rekan – rekannya yang lain, memberikan pemahaman agar dapat kembali sebagai masyarakat dan kembali ke pangkuan NKRI ikut serta berperan dalam Pembangunan,” timpalnya.

Kapolres menegaskan, dengan suka rela tanpa ada paksaan Noak Orarei menyerahkan beberapa barang bukti berupa senjata api, amunisi, yang selama ini digunakan untuk melakukan perlawanan terhadap dengan Pemerintah.

“Kami akan memberikan diskresi (tidak memproses hukum) kepada yang bersangkutan karena menyerahkan dua pucuk senpi rakitan beserta amunisinya secara sukarela. Saya mewakili kesatuan dan sebagai Kapolres Kepulauan Yapen menyampaikan terima kasih atas penyerahan diri Noak Orarei untuk kembali ke pangkuan NKRI, kami pihak kepolisian menyambut baik dan mendukung penuh serta akan selalu melakukan pendekatan kesejahteraan dan kekeluargaan dan berkoordinasi dengan pihak Pemerintah Daerah untuk dapat membantu Noak Orarei serta rekan – rekan yang lain yang ingin kembali menjadi warga RI dan memghentikan perjuangan melepaskan diri dari NKRI,” tandas Kapolres.

Sementara menurut Noak Orarei, selama ini dirinya terbebani dengan situasi yang sulit selama ini.

“Bersama dengan ini dengan niat tulus berjanji atas atas keinginan saya sendiri untuk kembali sebagai Warga negara Indonesia yang setia kepada Pancasila dan UUD 1945. Kepada teman – teman di seluruh Papua khususnya di Kepulauan Yapen yang masih mendukung memperjuangkan Kemerdekaan Papua, agar segera mengikuti jejak saya bergabung dengan NKRI,” kata Noak Orarei.

Hari ini dia bersyukur dan berterima kasih kepada Kapolres Yapen karena dapat diterima dengan baik dan diberikan bantuan untuk dapat memulai kembali kehidupan yang lebih baik lagi untuk kesejahteraan anak istri dan keluarga.

Secara Noak Orarei menyerahkan barang bukti berupa 2 pucuk senjata rakitan laras pendek; 7 butir amunisi kaliber 5,56; 1 Butir Amunisi Kaliber 7,6; 7 Butir Amunisi Kaliber 3,8; 1 buah bendera Bintang Kejora; 1 pasang pakaian loreng; 1 buah topi rimba loreng.

Barang bukti tersebut diterima langsung Kapolres Kepulauan AKBP Ardyan Indra Fahmi.

“Dengan adanya Penyerahan diri Noak Orarei diharapkan rekan- rekannya lain yang masih bergabung dengan kelompok KKB dapat sadar dan juga menyerahkan diri kembali ke Pangkuan NKRI, untuk ikut serta berjuang berpartisipasi membangun Papua menjadi lebih baik,” tandas Kapolres.

Sumber Sindonews.com

Foto: Aa gym, pojoksatu/capin

ARBIndonesia.com, BANDUNG – Ustad kondang Abdullah Gymnastiar atau dikenal Aa Gym menggugat cerai istrinya yakni Ninih Muthmainnah atau dikenal Teh Ninih.

Dalam gugatan cerai kali ini dilayangkan oleh Aa Gym ke Pengadilan Agama Bandung.

Kuasa Hukum Aa Gym, Yoki menjelaskan bahwa pihak Aa Gym sudah mengajukan permohonan gugatan cerai hari ini.

“Kita sudah mengajukan permohonan cerai talak yang mengajukan ada Aa mengajukan permohonan. Yang menceraikan Aa Gym,” kata Kuasa Hukum Aa Gym, Yoki, Rabu (17/3).

Yoki menambahkan, gugatan cerai dilayangkan karena sudah tidak ada kecocokan lagi di antara Aa dan Teh Ninih. Namun dia tak menjelaskan secara rinci soal penyebab tidak ada kecocokan di antara mereka.

“Kalau alasan detailnya kan kita gak bisa jelasin karena sidangnya sidang tertutup ya, tapi secara global sudah tidak ada kecocokan lagi lah dengan pasangan itu,” terangnya.

Ditambahkannya, bahwa perihal apa yang menjadi permohonan gugatan cerai, belum tau persis.

“Kami tidak tahu persis, sejak kapannya. Tapi yang jelas kami diminta untuk menyelesaikan permohonan cerai talak ini oleh Aa Gym,” pungkasnya.

Sumber pojoksatu.id

Pabtik kendaraan Toyota Astra Motor. ANTARA FOTO

ARBIndonesia.com, JAKARTA – Sejumlah raksasa industri otomotif Jepang berencana menambah investasinya di Indonesia. Selama ini sektor otomotif telah menyumbangkan nilai investasi sebesar Rp99,16 triliun.

Raksasa otomotif asal Jepang ramai-ramai akan meningkatkan modalnya di Indonesia. Salah satunya Honda, yang berkomitmen untuk menambah investasi sampai dengan 2024 sebesar sekitar Rp5,2 triliun. Termasuk di dalamnya, pengembangan model-model baru untuk pasar Indonesia.

Selain menambah investasi, Honda juga berencana memindahkan pabrik ke Indonesia yang sebelumnya berada di India. Termasuk juga mengembangkan kendaraan listrik (electric vehicle/EV).

Honda pun telah melakukan ekspor otoparts atau komponen mobil dalam jumlah sangat besar. Aktivitas produksi otoparts atau komponen itu dilakukan di Indonesia.

Komponen-komponen mobil tersebut diekspor ke Thailand, Malaysia, Vietnam, Pakistan, Saudi Arabia, dan sejumlah negara lainnya. Ada sembilan negara yang merupakan tujuan ekspor dari automotive parts yang diproduksi di Indonesia, termasuk di antaranya Jepang sendiri.

Sedangkan untuk produksi mobil CBU, ekspor baru dilakukan ke dua negara, yaitu Vietnam dan Filipina. Namun, pihak Honda sudah memberikan komitmen akan menambah negara-negara tujuan ekspor dengan memperkuat model baru yang akan dimulai 2022.

Pihak Honda menjelaskan, ada sekitar 31 negara tujuan ekspor yang tersebar di Asia, Afrika, Amerika Utara, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Tak hanya Honda, pabrikan otomotif Suzuki juga telah menyatakan komitmennya hingga 2024.

Suzuki berencana menambah investasi sebesar Rp1,2 triliun, untuk pengembangan Ertiga dan XL7. Ertiga dan XL7 tersebut memiliki basis integrated starter generator (ISG). Modelnya hampir sama dengan mild hybrid yang dikembangkan untuk tujuan ekspor di pasar Asia dan juga Latin America.

Sementara itu, raksasa otomotif Toyota juga berkomitmen untuk berinvestasi sebesar USD2 miliar atau setara Rp28 triliun.

“Komitmennya tidak berubah, mereka akan tetap memproduksi hybrid dengan komitmen investasi sebesar USD2 miliar sampai 2024,” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang dalam konferensi pers virtual, Kamis (11/3/2021), usai menemui langsung para produsen di Negeri Sakura tersebut.

Menperin menuturkan, dari hasil pertemuan dengan Mitsubishi diketahui bahwa prinsipal otomotif asal Jepang tersebut berkomitmen menambah investasi sebesar Rp11,2 triliun pada akhir 2025. Itu dilakukan dengan proyeksi terjadi peningkatan kapasitas produksi, yakni dari 220 ribu unit menjadi 250 ribu unit.

“Mereka juga akan mengembangkan dua model mobil electric vehicle (EV),” papar Menperin.

Selain itu, Mitsubishi juga berkomitmen untuk memberikan izin tambahan ekspor ke sembilan negara, dari semula 30 negara menjadi 39 negara.

“Memang salah satu misi pemerintah Indonesia datang ke Jepang adalah untuk melobi prinsipal Jepang. Yakni agar mengizinkan mobilnya diberikan perluasan terhadap tujuan ekspor. Ini sudah mendapat komitmen dari Mitsubishi,” jelasnya.

Dalam pertemuan tersebut, Menperin juga mendorong Mitsubishi melakukan ekspor mobil ke Australia, mengingat perjanjian kerja sama antara kedua negara (IA-CEPA) telah berjalan. Sedangkan raksasa otomotif Mazda juga dilirik untuk berinvestasi di Indonesia.

“Kita meyakinkan Mazda bahwa market Indonesia itu sangat besar. Bahwa rasio kepemilikan kendaraan di Indonesia masih terlalu kecil, artinya potensi untuk investor masuk masih sangat baik,” kata Agus Gumiwang.

Perlu diketahui, industri otomotif merupakan salah satu sektor andalan yang memiliki kontribusi cukup besar terhadap perekonomian nasional. Saat ini, terdapat 22 perusahaan industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih yang ada di Indonesia.

Sektor ini telah menyumbangkan nilai investasi sebesar Rp99,16 triliun dengan total kapasitas produksi mencapai 2,35 juta unit per tahun dan menyerap tenaga kerja langsung sebanyak 38,39 ribu orang.

Selain itu Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita juga mengemukakan, potensi industri kendaraan bermotor roda dua dan tiga di tanah air.

Saat ini, ada 26 perusahaan dengan total nilai investasi yang digelontorkan sebesar Rp10,05 triliun dan kapasitas produksi mencapai 9,53 juta unit per tahun. Adapun penyerapan tenaga kerja oleh perusahaan-perusahaan itu sebanyak 32 ribu orang.

“Bahkan, dari sektor otomotif ini memberikan dampak luas kepada lebih dari 1,5 juta orang yang bekerja di sepanjang rantai nilai industri tersebut,” ungkapnya.

Produk kendaraan bermotor produksi dalam negeri telah mampu menembus pasar ekspor ke lebih dari 80 negara di dunia. Pada periode 2020, ekspor kendaraan completely build up (CBU) sebanyak 232,17 ribu unit atau senilai Rp41,73 triliun.

Sedangkan, pengapalan untuk kendaraan completely knock down (CKD) sebanyak 53,03 ribu set atau senilai Rp1,23 triliun, dan komponen sebanyak 61,2 juta pieces atau senilai Rp17,52 triliun.

Indonesia bahkan akan menjadi ekspor hub kendaraan bermotor, baik untuk kendaraan berbasis bahan bakar minyak atau internal combustion engine (ICE) maupun kendaraan listrik atau EV.
(*)

Sumber Indonesia.go.id

Pabrik pengolahan baja di Cilegon, Banten. ANTARA FOTO/Angga Yunia

ARBIndonesia.com, JAKARTA – Indonesia berhasil menekan impor baja hingga 34% di tahun 2020. Penerapan kebijakan yang tepat jadi kuncinya. Efeknya, volume produksi dalam negeri pun terdongkrak naik.

Dilansir dari laman Indonesia.go.id, bahwa ditahun 2020 jadi lembaran baru sektor industri baja nasional. Bagaimana tidak, dibanding tiga tahun sebelumnya, Indonesia berhasil menekan ketergantungan baja nasional dari negara pengimpor hingga 34 persen.

“Kita berhasil menekan impor sebesar 34 persen, di mana sebelumnya, yakni pada 2019, 2018, dan 2017 sering dibanjiri oleh impor,” tutur Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian, Taufiek Bawazier di Jakarta, Kamis (4/3/2021).

Keberhasilan ini salah satunya dikarenakan faktor penerapan kebijakan yang tepat oleh Kementerian Perindustrian. Supply and demand diatur dan ditata secara smart, terstruktur, dan sesuai dengan kapasitas industri nasional.

Kementerian Perindustrian memang berkomitmen dan fokus menjalankan program substitusi impor sebesar 35 persen yang ditargetkan tercapai pada 2022. Dan, mengurangi ketergantungan baja impor, di saat bersamaan mendorong produksi dalam negeri, jadi langkah awal mewujudkan target tersebut.

Taufiek menyebutkan, tahun 2020 impor baja untuk jenis slab, billet, dan bloom hanya sebanyak 3.461.935 ton. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, yang mencapai 4.664.159 ton.

Penurunan impor juga terjadi pada jenis baja hot rolled coil per plate (HRC/P) yang pada 2020 menjadi 1.186.161 ton dari 1.649.937 ton di tahun sebelumnya. Pun demikian dengan jenis cold rolled coil per sheet(CRC/S) yang turun menjadi 591.638 ton tahun 2020 dibandingkan pada 2019 yang sebesar 918.025 ton.

Hal yang sama juga terjadi pada jenis baja lapis, turun menjadi 1.016.049 pada 2020 dari 1.276.605 ton pada tahun sebelumnya.

Penurunan impor ini oleh banyak kalangan dikatakan akan berkontribusi pada surplus neraca perdagangan Indonesia. Kondisi ini perlu dipertahankan karena dengan menjaga keseimbangan supply demand baja nasional, tentu akan menarik investasi masuk ke Indonesia.

Keberhasilan menekan ketergantungan impor baja ini tentu harus diikuti dengan upaya peningkatan produksi domestik. Ini hal mutlak yang harus dilakukan.

Peningkatan produksi dalam negeri harus dipastikan mampu mencukupi kebutuhan nasional yang juga diperkirakan naik rata-rata sebesar 5% per tahunnya.
Pasar harus mampu memenuhinya dengan prioritas berasal dari industri dalam negeri.

Kemampuan industri domestic ini tecemin dari kapasitas produksi bahan baku baja nasional (slab, billet, bloom) saat ini sebesar 13.098.000 ton dengan perkiraan produksi tahun 2020 sebesar 11.576.546 ton atau meningkat 30,25 persen dibanding pada 2019, yang mencapai 8.888.000 ton.

Selain itu, utilisasi pada 2020 juga meningkat hingga 88,38 persen dari 2019, sebesar 67,86 persen.

Menurut catatan Taufiek, saat ini hampir seluruh negara mengalami penurunan produksi baja di tahun 2020.

Menggembirakan bagi Indonesia yang justru bisa meningkat hingga 30,25 persen dibandingkan pada 2019. Beberapa negara juga menunjukkan peningkatan namun tidak sebesar Indonesia. Misalnya Tiongkok yang produksinya meningkat 5,2 persen. Kemudian Turki juga meningkat 6 persen, serta Iran yang meningkat 13 persen.

“Sektor industri baja itu indikator ekonomi. Kalau industri bajanya tumbuh, tentunya ekonomi kita bisa terbangun dengan kuat. Dan yang penting, kita harus mengoptimalkan produk-produk dalam negeri,” kata Taufiek.

Editor Arbain

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid mengaitkan pernyataan Presiden Jokowi yang ingin mendorong kebebasan masyarakat mengkritik pemerintah dengan kasus penangkapan warga usai mengolok-olok Gibran Rakabuming di media sosial (CNN Indonesia/Safir Makki)

ARBIndonesia.com, JAKARTA – Amnesty International Indonesia meminta Presiden Joko Widodo membuktikan pernyataannya beberapa waktu lalu yang ingin mendorong kebebasan berpendapat dan kritik dari masyarakat.

Khususnya setelah ada warga Slawi, AM, ditangkap Tim Virtual Police Polresta Surakarta karena komentarnya di media sosial dinilai menghina Wali Kota Gibran Rakabuming Raka yang merupakan putra pertama Jokowi.

“Pemerintah Presiden Jokowi harus membuktikan pernyataannya baru-baru ini bahwa akan memberi rasa keadilan kepada masyarakat terutama dalam menyampaikan pendapat, kritik atau ekspresi lainnya yang sah,” tulis Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid melalui keterangan tertulis, dikutip Rabu (17/3).

Diketahui, pada Februari lalu, Jokowi meminta masyarakat lebih aktif menyampaikan kritik dan masukan. Jokowi menyampaikan itu dalam agenda laporan tahunan Ombudsman.

Usman menilai langkah yang dilakukan aparat dengan menangkap AM menunjukkan penyempitan terhadap ruang kebebasan dan berekspresi. Berkaca pada kasus itu, Amnesty menyebut belum ada langkah nyata dari pemerintah untuk membuktikan komitmen dalam melindungi kebebasan berpendapat.

Pemberian penghargaan berupa Badge Awards yang rencananya bakal diberikan pada masyarakat yang aktif melaporkan dugaan tindak pidana di media sosial juga dinilai kian menambah masalah.

Menurut Usman, penghargaan itu justru berpotensi membuat masyarakat semakin takut mengungkapkan pendapat yang kritis, utamanya terhadap pejabat negara.

Terlebih, lanjut dia, UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang kerap digunakan untuk membungkam kritik belum masuk prioritas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk segera direvisi.

Dengan masih berlakunya pasal-pasal karet dalam UU ITE, Usman menduga masyarakat yang mengutarakan pendapatnya di media sosial terus berada di bawah ancaman pidana.

“Kejadian penangkapan seperti yang menimpa warga Slawi dapat terulang lagi. Warga seharusnya tidak perlu takut pada ancaman hukuman pidana atau dipaksa untuk minta maaf hanya karena mengungkapkan pendapatnya secara damai,” lanjut Usman.

Sebelumnya, AM sempat ditangkap aparat kepolisian karena komentarnya di media sosial dianggap menghina Gibran. Dalam tulisannya, ia menyatakan pendapat terkait keinginan Gibran agar semifinal dan final Piala Menpora digelar di Solo.

“Tau apa dia tentang sepak bola, tahunya dikasih jabatan saja,” tulis AM menggunakan akun Instagram pribadinya pada Sabtu (13/3) pukul 18.00 WIB.

AM baru dilepas setelah mengakui komentarnya ditujukan kepada Gibran, meminta maaf dan menghapus komentarnya dari jejaring maya. Polisi menegaskan upaya penangkapan dilakukan hanya untuk meminta klarifikasi.

Sumber CNN Indonesia

Ketua Badan Anggaran DPR RI sekaligus politisi PDIP MH Said Abdullah. Foto Humas DPR RI

ARBIndonesia.com, JAKARTA – Politisi PDI-Perjuangan MH Said Abdullah meminta Pemerintah membongkar praktik mafia rumah sakit virus corona atau Covid-19.

Menurutnya, rumah sakit yang memanfaatkan pandemi Covid-19 itu dengan cara mengubah pasien yang positif menjadi negatif.

“Saya meminta pemerintah membongkar praktik mafia rumah sakit yang memanfaatkan pandemi Covid-19 mengeruk keuntungan finansial,” tegasnya dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (16/3/2021).

“Modus ini dilakukan beberapa rumah sakit demi meraup keuntungan dari dana pertanggungjawaban BPJS Kesehatan,” tutur Said.

Padahal lanjutnya, alokasi anggaran untuk mengatasi pandemi Covid-19 ini sangat cukup. Sayangnya, dalam praktiknya masih ada rumah sakit memanipulasi data pasien Corona.

“Sejak kuartal tiga tahun anggaran 2020 sampai sekarang, masih banyak rumah sakit yang main-main dalam meng-input data pasien,” ungkapnya.

“Pasien negatif dimasukkan positif agar rumah sakit bisa langsung melakukan tagihan ke BPJS. Ini kan udah nggak benar,” sambung Said.

Anak buah Megawati Soekarnoputri itu mengatakan, praktik nakal rumah sakit itu harus segera diberikan tindakan agar kerugian yang dialami masyarakat tidak semakin meluas.

“Banyak cara dan modus dilakukan oleh berbagai rumah sakit untuk mendapatkan tambahan dana dari BPJS Kesehatan,” jelasnya.

Pemerintah, tambah Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI itu, harus mengontrol secara ketat untuk mencegah manipulasi data pasien Covid-19.

Caranya, ungkap Said, sejak awal proses pasien masuk rumah sakit harus dikawal aparat penegak hukum (APH).

Bahkan, untuk menginput data pasien Covid-19 bisa dilakukan oleh APH juga.

Menurutnya, hal tersebut penting agar tidak terjadi moral hazard dimana rumah sakit menangguk profit luar biasa karena biaya pasien positif ditanggung oleh pemerintah.

“Saya minta, rumah sakit agar jangan menjadikan Covid-19 sebagai ladang bisnis baru para pemilik layanan kesehatan,” tegasnya lagi.

Sumber pojoksatu.id