JAKARTA–Pelaksanaan moratorium CPNS yang rencananya dilaksanakan tahun depan harus memperhatikan tiga aspek utama. Yaitu jumlah PNS, penyebaran, dan kualitas.

Menurut Mantan Wakil MenPAN-RB Eko Prasojo, dengan melakukan kajian tiga aspek tersebut moratorium semakin mudah dilaksanakan.

“Sebenarnya masalah aparatur di Indonesia itu ada di jumlah, penyebaran yang tidak merata, serta kualitas PNS yang variatif,” kata Eko kepada JPNN, Rabu (5/11).

Dari sisi jumlah, PNS di Indonesia jauh di bawah negara-negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Brunai. Namun jika dilihat kualitas, banyak PNS di Indonesia yang di bawah standar kompetensi. Sedangkan dari penyebaran, sangat tidak merata.

Di daerah perkotaan, saking menumpuknya pegawai, satu pekerjaan ditangani tiga sampai empat PNS. Sebaliknya di daerah terpencil, satu PNS mengerjakan lebih dari tiga pekerjaan.

“Nah ini dulu yang harus dibenahi. Kalau sudah diatur misalnya dengan peningkatan kompetensi PNS lewat diklat atau pelatihan, redistribusi pegawai atau mutasi pegawai antar instansi, baru kemudian bisa diketahui apakah PNS kita berlebih atau tidak,” tutur pria bergelar profesor itu.

Kalau ternyata PNS kita berlebih, namun untuk jabatan tertentu kurang misalnya guru dan tenaga kesehatan, mau tidak mau harus rekrutmen baru lagi. Sedangkan bagi PNS yang di bawah standar kompetensi, suka atau tidak suka mesti dilakukan pensiun dini.

“Jadi meski ada rekrutmen untuk guru dan tenaga kesehatan, tidak akan membuat jumlah PNS membengkak karena diimbangi dengan adanya pensiun dini bagi PNS yang di bawah standar kompetensi. Namun untuk melakukan pensiun dini harus hati-hati, harus ada standar baku untuk mengukur standar kompetensi PNS-nya,” paparnya.(jpnn)

“Tiga menteri di sektor ekonomi kabinet Jokowi disebut bermashab neo liberal”

JAKARTA – Rencana pemerintah menaikkan harga BBM paling lambat akhir tahun ini mulai menuai berbagai kritikan. Menariknya kritik paling pedas justru dilontarkan PDIP yang merupakan pengusung utama pasangan Jokowi-Jusuf Kalla dalam Pilpres lalu.

Ketua DPP PDIP Effendi Sombolon menegaskan rencana menaikkan harga BBM hanya keinginan wapres Jusuf Kalla (JK). Ia pun mengecam JK yang dinilainya sangat getol mau menaikkan harga BBM bersubsidi jenis premium dari Rp 6.500 menjadi Rp 9.500 alias dinaikkan Rp 3 ribu. ”Nafsu” menaikkan harga BBM itu dinilai Effendi berbeda dengan sikap Presiden Joko Widodo yang terkesan lebih kalem terhadap rencana itu.

”Kenapa sih nafsu bangat mau naikkan harga BBM – Kok begitu semangatnya menaikan harga komoditas sih? Gak melihat sikon (situasi dan kondisi), kan’baru seminggu dilantik, kenapa (JK) sudah bikin heboh. Saya gak tahu ada apa di balik ini, yang saya pertanyakan kenapa JK bernafsu sekali,” lontar Effendi di gedung DPR Jakarta, Selasa (4/11).

Devisit anggaran karena sebagian besar APBN dialihkan untuk subsidi BBM,menurut Effendi, akibat selama ini lalai dalam pengelolaan energi di negara ini. Akibatnya, pembenahan tata niaga tidak berjalan dengan baik.

”Jadi seharusnya dibenahi dulu tata kelola energi, lantas tata niaga dan distribusinya. Bukannya yang ditangani justru masalah program jaring pengaman sosialnya. Lebih baik gak usah ada saja pemerintahan Jokowi ini, mendingan lanjutkan saja SBY (Susilo Bambang Yudhoyono) lagi,” papar Effendi gemas.

Ia pun mendukung penuh usulan ekonom Rizal Ramli yang menyarankan agar pemerintah tak perlu menaikkan harga BBM, naun cukup mengatur kadar oktan di setiap jenis BBM.

”Sudah betul itu Rizal Ramli, oktannya saja yang disesuaikan. Oktan yang murah diberikan kepada yang murah, seperti bajaj, motor, angkot,” jelas Effendi yang juga Wakil Ketua DPR versi Koalisi Indonesia Hebat ini.

Effendi juga mengaku khawatir kalau rencana kenaikan harga BBM sedang ditunggangi kepentingan kaum neoliberal yang menyusup ke dalam Kabinet Kerja Jokowi. ”Kami’kan ingin fokus masalah (pengelolaan) energinya dulu, tapi kok energinya belum ditangani malah akhirnya liberal,” imbuhnya sengit.

Terang-terangan diungkap Effendi ada beberapa menteri di sektor ekonomi di kabinet Jokowi yang bermashab neo liberal, yang artinya bertolak belakang dengan doktrin Trisakti dari Bung Karno.

”Sekarang saya tanya, siapa Sudirman Said (Menteri ESDM) ? Siapa Rini Soemarno (Menteri BUMN) ? Siapa itu Sofyan Djalil (Menko Ekonomi)? Jadi wajar saja kalau harga BBM katanya mau naik, karena pengambil kebijakannya bukan dari ideologi Trisakti. Saya gak tahu siapa mereka,” tutur Effendi sengit.

Ditegaskannya pula, para menteri tersebut diduga kuat membawa garis liberal ekonomi. Padahal sejatinya arah politik ekonomi PDIP adalah Trisakti. Jadi seharusnya komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang salah satunya BBM itu dikuasai negara. ”Bukannya malah dilepas ke mekanisme pasar,” ujar anggota Komisi VI DPR ini.

Ia menambahkan, semestinya kenaikan harga BBM diikuti dengan sejumlah kebijakan strategis seperti membangun kilang minyak, memperbaiki jalur distribusi minyak, dan meningkatkan produksi minyak. ”Lah ini menterinya belum ngapa-ngapain, Petral saja belum dibubarkan, malah mau langsung naikin harga BBM,” pungkasnya.

Sebelumnya, Wapres JK menegaskan bahwa kenaikan harga BBM dilakukan bulan ini juga, alasannya untuk mengalihkan subsidi ke sektor yang lebih produktif. Ia menambahkan pemerintah masih akan mencari waktu yang tepat untuk menaikkan harga BBM sambil menunggu tersebarnya Kartu Indonesia Sehat dan Kartu Indonesia Pintar.(dro/jpnn)

JAKARTA – Sejumlah pengamat dan tokoh agama yang tergabung dalam Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia siang tadi menyambangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka meminta KPK segera memeriksa menteri di Kabinet Kerja yang baru sepekan dilantik, karena diduga mendapat tanda merah atau kuning dalam hal rekam jejak di kasus korupsi.

“Ini semacam pertanggung-jawaban KPK karena sebelumnya KPK menyebutkan bahwa ada nama-nama yang ditandai dalam kabinet dengan tanda merah, tanda kuning, tetapi sampai sekarang tidak ditindaklanjut,” kata salah satu perwakilan dari Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia, Ray Rangkuti di KPK, Jakarta, Senin (3/11).

Dalam kesempatan itu, Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia juga menyerahkan sejumlah nama yang dianggap perlu ditelusuri oleh KPK. Karyono Wibowo, perwakilan Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia lainnya, menyatakan bahwa mereka menyerahkan nama menteri dan pihak legislatif ke KPK.

Ada enam menteri di Kabinet Kerja yang dianggap perlu ditelusuri rekam jejaknya. Mereka adalah adalah Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri ESDM Sudirman Said, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil.

Sedangkan dari pihak legislatif, nama yang perlu segera ditelusuri KPK adalah Ketua Setya Novanto dan Ketua MPR Zulkifli Hasan. “Berangkat dari beberapa data yang dilacak teman-teman, bermasalah, pernah diperiksa KPK, dan punya masalah hukum,” kata Karyono menjelaskan alasan mereka menyerahkan nama-nama itu ke KPK.

Perwakilan Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia lainnya, Chalid Muhammad juga meminta KPK agar memprioritaskan penelusuran terhadap menteri dan pimpinan DPR yang telah disebut terindikasi korupsi. Menurut Chalid, jika bisa diprioritaskan maka bisa meminimalisir terjadi korupsi.

“Kalau ini bisa diprioritaskan maka dampaknya akan sangat besar untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya korupsi di kemudian hari,” tandasnya.(jpnn)

Jakarta (detikriau.org) – Pemerintahan Jokowi diprediksi tidak akan berlangsung lama. Jokowi bukannya dijatuhkan oleh Koalisi Merah Putih (KMP), otaknya ada di dibalik pendukungnya sendiri.

Dikutip melalui jpnn.com, minggu (2/11/2014), Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Muhammad Budyatna menilai pemerintahan saat ini tidak bisa disebut sebagai Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Faktanya, menurut dia, dalam kabinet nyaris tidak ada loyalis Jokowi dan kader terbaik PDI Perjuangan.

“PKB itu sejak awal maunya JK jadi presiden. Ketum Partai NasDem punya hubungan khusus dengan JK dan Partai Hanura, Ketua Umumnya, Wiranto pernah menjadi cawapres JK pada pemilu 2009 lalu. Dengan demikian, barisan menteri Jokowi adalah orang-orang JK. Tidak tepat ini disebut Pemerintahan Jokowi,” kata Muhammad Budyatna.

Selain itu, dia juga menyayangkan Jokowi yang tidak bisa membaca fakta tersebut karena keterbatasannya. “Yang dia lihat Prabowo saja sebagai musuh,” ujarnya.

Termasuk PPP yang masuk ke KIH sekarang adalah kelompok yang diprakarsai oleh Suharso Monoarfa yang pernah jadi anak buah JK di perusahaannya, yang menginisiasi agar JK dijadikan capres sebelum pemilu lalu yang membuat panas kuping SDA.

“Dia juga yang mendorong PPP mendukung Jokowi karena ada JK di dalamnya,” tegasnya.

Jokowi juga dinilainya hanya mengambil elite kelas dua PDI Perjuangan, sementara elite PDIP sekelas Pramono Anung, Ahmad Basarah, Eva Kusuma Sundari, Rieke Diah Pitaloka, Maruarar Sirait, Arief Wibowo, Arif Budimanta, Hasto Kristiyanto malah tidak diakomodir Jokowi. “Jokowi ini seperti dijebak, dia disodori dan dipaksa mengambil lapis kedua PDIP,” tegasnya.

Jokowi harusnya segera mengantisipasi berbagai langkah blunder yang dilakukan anggota-angota koalisinya dan berbagai kekalahan KIH terhadap KMP bisa jadi disengaja. Ini agar pemerintahan Jokowi tidak berlangsung lama.

“Jadi bisa saja nanti Jokowi dijatuhkan tapi bukan oleh KMP, otaknya ada di balik para pendukungnya sendiri,” prediksi Muhammad Budyatna. (dro)

Jakarta – Koalisi Indonesia Hebat (KIH) telah menggelar rapat paripurna perdana. Dalam rapat tersebut, koalisi pro Jokowi itu juga memilih pimpinan DPR tandingan.

Peneliti Founding Fathers House (FFH) Dian Permata menilai kelahiran DPR tandingan merupakan bentuk frustrasi Koalisi Indonesia Hebat. “Koalisi partai pendukung pemerintah Jokowi-JK dinilai gagal dalam melakukan manuver politik dan lobi di parlemen,” kata Dian kepada Tribunnews.com, Minggu (2/10/2014).

Kegagalan itu, menurut Dian, makin paripurna ketika Pramono Anung, politikus kawakan PDI Perjuangan, menolak mengisi jabatan Ketua DPR tandingan. Keberadaan DPR tandingan diprediksi tidak akan berlangsung lama.

“Ini dikarenakan efek bola salju dari manuver KIH itu sangat negatif,” katanya.

Bahkan, ujar Dian, mulai ada cibiran untuk pilpres atau presiden tandingan. Awalnya, KIH bermimpi DPR tandingan akan mendapat posisi tawar di DPR dan mendapatkan respons Koalisi Merah Putih (KMP), koalisi yang menguasai alat kelengkapan DPR.

“Tapi, gayung tidak bersambut. PDI Perjuangan sebagai partai besar dan motor KIH harus mencoba mencari exit strategy mengatasi persoalan tersebut. Bisa saja melakukan pendekatan atau lobi-lobi dengan partai-partai dengan yang tergabung dengan KMP,” ungkapnya.

Ia mengungkapkan manuver ini bisa berhasil apabila PDI Perjuangan dalam melakukan dialog politiknya tidak menggunakan pendekatan sebagai partai pemenang Pileg 2014. “Tetapi sebagai mitra partai di DPR,” kata Dian.

Diketahui, lima fraksi yang menggelar rapat paripurna tandingan yakni PDIP, Hanura, PKB, NasDem dan PPP. Mereka juga menunjuka pimpinan DPR sementara yakni Ida Fauziah dari fraksi PKB; Effendi Simbolon (PDIP); Dossy Iskandar (Hanura); Syaifullah Tamliha (PPP); Mayjen (Purn) Supiadin Aries (Nasdem).

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuat kebijakan khusus terkait perjalanan dinas kepala daerah, baik gubernur maupun wali kota/bupati. Kebijakan khusus tersebut adalah larangan untuk menggunakan jalur khusus bila bepergian ke luar kota maupun luar negeri.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, kalau pergi dengan pesawat dan kereta api, kebanyakan kepala daerah ternyata menggunakan jalur khusus atau malah kelas very very important person (VVIP). ”Perilaku ini tidak mendidik masyarakat,” tegasnya.

Padahal, dengan menggunakan jalur khusus tersebut, kepala daerah malah kehilangan kesempatan untuk bisa bersentuhan langsung dengan masyarakat. Sehingga kepala daerah tidak bisa mengetahui bagaimana kesulitan yang dihadapi masyarakat. ”Karena itu, Kemendagri akan membuat surat perintah agar tidak menggunakan jalur khusus. Dalam waktu secepatnya surat itu akan dikirim,” paparnya.

Kebijakan khusus juga mengatur perjalanan ke luar negeri. Menurut Tjahjo, setelah dievaluasi, ternyata perjalanan dinas pejabat negara ke luar negeri selama lima tahun belakangan kurang bermanfaat. Hampir 80 persen perjalanan ke mancanegara itu ternyata bersifat liburan. Ada juga yang sifatnya hanya studi banding. ”Perjalanan dinas seperti ini harus dikurangi,” tandasnya.

Selain soal pemerintah daerah, Kemendagri menjalin kerja sama dengan berbagai kementerian untuk meningkatkan potensi daerah. Sesuai instruksi Presiden Jokowi, akan ada penghentian berbagai kebijakan impor selama dua tahun. Kebijakan itu harus bisa dimanfaatkan setiap kepala daerah dan masyarakat untuk bisa berdikari. ”Tentu perlu dukungan semua pihak,” tuturnya.(jpnn)