JAKARTA-Direktur Eksekutif Energy Watch‎ Ferdinand Hutahaean menilai kenaikan harga subsidi Bahan Bakar Minyak  (BBM) sebagai pergeseran konsep Trisakti Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke neoliberalisme‎.

‎Padahal saat kempanyenya Jokowi menggadang-gadangkan konsep Trisakti dalam menyusun Anggaran Pendapat Belanja Negaranya (APBN). Hal itu disampaikan, Ferdinand saat menyampai pendapatnya pada acara diskusi Polemik Sindo Radio dengan teman Bola Panas BBM, Sabtu (15/11).

‎”Padahal pada saat kampanye kemarin yang konsepnya ekonomi kerakyatan. Jika menaikan harga BBM berarti dinahkodai oleh neolib,” katanya.

Dengan kenaikan harga BBM ini, menurut Ferdinand, Jokowi telah mendapatkan masukan dari orang-orang dekatnya yang memiliki pemikiran neolib sehingga subsidi BBM harus dinaikan.

“Menurut saya aneh ketika saya tidak tahu apakah Jokowi mengamanat mereka untuk duduk (penasehat). Tapi saya lihat bahwa orang yang menahkodai okonomi kerakyatan Trisakti ini orang neolib yang tentu hasilnya seprti sekarang kita diajak polemik dan ribur maslah kenaiak harga BBM,” ujarnya.

Agar wacana kenaikan BBM tidak menimbulkan polemik berkepanjangan, Ferdinand meminta Jokowi menjelaskan berapa cost production BBM premium saat ini.

‎”Sekarang berani tidak pemerintah membuka Ini cost prodaction BBM premium itu berapa ‎berapa sebetulnya, ko kita mencari seperti mencari batu meteor dari langit yang tidak pernah jatuh ke bumi,” katanya.

Dengan tidak menjelaskan berapa cost prodaction BBM premium, Ferdinant menilai pemerintah tidak transparan.(republika)

“Lowongan Dosen Juga Sepi Peminat”

JAKARTA – Fenomena menarik muncul dalam tes CPNS 2014 di lingkungan Kementerian Agama (Kemenag).

Untuk tahun ini, jumlah peminat untuk menjadi dosen menurun. Selain itu juga ada ratusan formasi CPNS baru yang tidak ada pelamarnya.

Kepal Biro Kepegawaian Kemenag Mahsusi menjelaskan, total calon peserta ujian CPNS di Kemenag berjumlah 12.552 orang. Dari jumlah itu, lowongan pekerjaan yang tersedia mencapai 2.096 kursi.

“Setelah selesai masa pendaftaran, ternyata tidak semua formasi yang tersedia terisi semuanya,” katanya di Jakarta kemarin.

Kekosongan untuk sejumlah formasi itu disebabkan murni tidak ada pelamar. Selain itu juga tidak ada peserta ujian yang nilai tesnya mencapai passing grade tes kompetensi dasar (TKD). Sehingga seluruh peserta ujian itu gugur dengan sendirinya.

“Untuk formasi yang kosong-kosong itu, kuotanya kita kembalikan lagi ke panitia seleksi nasional CPNS 2014,” jelas dia. Formasi yang tidak terisi ini juga terjadi dalam tes CPNS 2013 lalu. Saat itu dari 396 formasi, yang terisi hanya 269 formasi.

Mahsusi menerangkan kekosongan formasi diantaranya ada di formasi dosen yang sangat spesifik seperti akuntansi syariah. Dia mengakui disiplin ilmu akuntansi syariah baru berkembang beberapa tahun terakhir.

Sehingga belum banyak masyarakat yang memiliki kualifikasi pendidikan untuk menjadi dosen akuntansi syariah.

Selanjutnya Mahsusi menjelaskan fenomena berkurangnya peminat dosen. Dia mengatakan menurunnya pelamar formasi dosen ini menunjukkan penurunan minat menjadi CPNS secara umum. Dia mengatakan rata-rata saat ini untuk formasi dosen yang menyediakan lowongan 50 kursi, hanya dilamar sekitar 100-150 orang saja.

“Sehingga tingkat persaingannya 1:2 atau 1:3. Padahal dulu bisa lebih besar dan ketat persaingannya,” katanya.

Salah satu dugaan penyebab minimnya peminatan dosen ini, terkait dengan pelaksanaan pendaftaran tes CPNS yang dilaksanakan hampir serentak di seluruh Indonesia.

Sementara itu dalam tes CPNS 2014 mulai dibuka lowongan yang boleh dilamar dari semua rumpun disiplin ilmu.

Untuk kelompok lowongan yang terbuka untuk semua disiplin ilmu ini, Mahsusi mengatakan peminatnya sangat besar. Lowongan untuk kelompok ini biasanya mengisi jabatan staf dan fungsional umum.(jpnn)

SERANG— Pelaksana tugas (Plt) Gubernur Banten Rano Karno menyatakan tidak setuju dengan rencana pemerintahan Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo yang melarang kegiatan rapat di hotel.

“Saya kira kondusional. Rapat di luar bisa dilaksanakan kalau porsinya banyak dan melibatkan orang banyak,” katanya di Serang, Senin.

Sebagai contoh, kata dia, kegiatan rapat perlombaan enam negara yang sekarang sedang berlangsung di salah satu hotel di Banten, tidak masalah, karena porsinya memang besar dan pesertanya juga banyak.

“Kalau rapat-rapat internal sih memang lebih baik jangan di hotel, tapi kalau rapat besar dan melibatkan pihak lain, saya kira tidak masalah di hotel,” ujarnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddi Chrisnandi melarang pegawai negeri sipil menyelenggarakan rapat atau melakukan kegiatan dinas di hotel, dan harus menggunakan fasilitas negara untuk tugas.

Menurutnya, keberadaan fasilitas negara harus bisa digunakan secara maksimal untuk berbagai kegiatan tugas sehingga tidak lagi harus dilakukan di luar kantor seperti di hotel. Mengoptimalkan fasilitas kantor untuk rapat, kata Yuddi, merupakan instruksi presiden dan wakil presiden sehingga bisa tercipta efisiensi dan penghematan anggaran negara.

“Nanti dari kami akan menyiapkan inpresnya agar itu berlaku kepada seluruh kementerian, lembaga juga dilaksanakan di daerah,” katanya.

Kegiatan tersebut, katanya, tidak hanya berlaku di pemerintah pusat tapi juga berlaku di daerah seluruh Indonesia. “Kita sudah sampaikan ke pemda dan kalau masih ada yang bandel berarti keterlaluan,” katanya.(republika)

JAKARTA — Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berencana menaikkan harga BBM subsidi sebelum akhir tahun. Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan program kartu sakti untuk menjaga daya beli masyarakat.

Juru bicara PDIP, Eva Kusuma Sundari mengatakan, partainya saat ini adalah partai pendukung pemerintah. Sehingga, jika harga BBM subsidi naik, pihaknya tetap akan mendukung pemerintah. Termasuk, jika harga BBM tidak jadi dinaikkan, pihaknya tetap akan mendukung pemerintahan Jokowi-JK.

“Apapun yang diambil, naikkan atau tidak, (PDIP) mendukung full,” ungkapnya usai acara diskusi di Jakarta Pusat, Sabtu (8/11). (Baca: Rieke Diah Pitaloka: Tolak Kenaikan BBM!)

Menurutnya, terkait dengan  sumber anggaran program kartu sakti  yang dipermasalahkan. Hal itu terjadi disebabkan faktor sosialiasi yang kurang. “Kurangnya sosialisasi dan koordinasi internal,” ungkap mantan anggota Komisi III DPR periode 2019-2014 itu.

Eva menyatakan, dasar hukum tiga program kartu sakti yang dipermasalahkan berbagai kalangan sudah terangkum dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan UU BPJS. Selain itu, anggaran program tersebut berasal dari APBN 2014.

Sebelumnya, beberapa politikus PDIP menentang upaya Presiden Jokowi menaikkan BBM. Di antaranya adalah politikus Effendi Simbolon, Rieke Diah Pitaloka, dan Wali Kota Solo FX Hadi Rudyatmo.(republika)

JAKARTA (detikriau.org) – Mentri Dalam Negri Tjahyo Kumolo menolak untuk menandatangani APBD Riau tahun 2015. Mendagri juga meminta. agar APBD Riau itu diteliti kembali dan dikonsultasikan dengan DPRD.

Dikutip dari riauterkini.com, Jumat (7/11/14) mendagri Tjahyo Kumolo memanggil Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau Aryadjuliandi Rachman. Pertemuan untuk membahas dugaan terjadi pemalsuan APBD Riau 2015 yang dilakukan Gubernur Riau nonaktif Annas Maamun sebelum ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK.

“Tadi pejabat Riau meminta putusan mendagri jangan kami ini disalahkan. Saya bilang kamu salah karena APBD itu diputuskan‎ bersama DPRD. Apa yang sudah diparaf dan DPRD meminta persetujuan Mendagri untuk acc harus sama dengan yang diputuskan. Ini kok tahu-tahunya diubah. Katanya bukan kami yang ubah tapi Pak Gubernur (Annas Maamun),” ujar Tjahjo kepada wartawan di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (7/11/14).

Ini besar (pemalsuan APBD Riau). Enggak mungkin soal receh. Jadi sekarang dikembalikan, kata Mendagri

Sebelumnya, kepada riauterkini.com, salah seorang pejabat penting di Kementerian Dalam sempat mengungkapkan temuan indikasi pemalsuan APBD Riau 2015 oleh Annas Maamun.

Temuan tersebut hasil dari upaya Kemendagri membandingan terhadap APBD Riau Tahun 2015 Rp 10,7 triliun yang disahkan DPRD Riau pada 4 September 2014 lalu, dengan dokumen APBD Riau yang dipalsukan. “Bedanya sangat jauh, rupanya APBD Riau mau dibagi-bagi ke kroni-kroninya Annas Ma`amun,” ujar pejabat yang menolak namanya dipublikan tersebut.

Kemendagri, lanjutnya, telah melakukan evaluasi total terhadap APBD Riau yang asli. Sebagaian besar mata anggaran yang diusulkan dalam APBD Riau Tahun 2015 telah dilakukan pencoretan dan koreksi. Namun, Donny enggan menjelaskan mata anggaran mana yang dicoret atau dikoreksi, termasuk apakah usulan APBD Riau Tahun 2015 Rp 10,7 triliun ditolak.

Atas temuan tersebut, Kemendagri telah menerjunkan tim untuk melakukan investigasinya. Namun, ia belum bisa memastikan temuan kapan bakal diumumkan atau ditindaklanjuti ke aparat penegak hokum. (dro/rtc)

JAKARTA — Pro kontra rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) oleh Pemerintahan Joko Widodo terus berlanjut. Sejumlah alasan dikemukakan sebagai dasar penolakan atau penerimaan atas rencana tersebut.

Pada era presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), kenaikan harga BBM disertai dengan tren meningkatnya harga minyak mentah dunia. Tren kenaikan ini juga terjadi pada harga minyak Indonesia (ICP) dari posisi 80 an dolar AS per barel menjadi hampir 100 dolar AS.

Dari Pusat Data Republika, harga minyak mentah ICP pada Mei 2013 sebesar 99,01 per barel. Ini terjadi sebulan sebelum menteri ESDM Jero Wacik mengumumkan kenaikan harga BBM.

Pada Juni, harga minyak mentah ICP mencapai 99,97 dolar AS per barel, bahkan sempat menyentuh angka psikologis 100 dolar per barel. Perdagangan rata-rata selama sebulan akhirnya ditutup pada angka 99,97 dolar AS.

Harga minyak terus meroket pada bulan-bulan berikutnya pada 2013 hingga menyentuh angka 109 dolar AS per barel. Jelang akhir 2013, harga minyak dunia ditutup pada angka 106 dolar AS per barel.

Menurut Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC), pada periode Januari hingga Juni 2013 terjadi lonjakan permintaan minyak yang tinggi. Dampaknya, harga minyak mentah pun ikut terdorong menjulang.

Asumsi harga minyak pada APBN Perubahan 2013 naik dari 100 dolar AS per barel menjadi 108 dolar AS. Pada usulan APBN 2013, pemerintah mematok harga minyak hanya 100 dolar AS, namun seiring perubahan pada tingkat pasar, asumsi harga minyak pun dinaikkan. (rol)