JAKARTA — Kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menaikan harga bahan bakar minyak memicu pro dan kontra di masyarakat. Di tengah aksi unjuk rasa yang marak terjadi menolak kenaikan harga BBM, Jokowi memposting foto berisi dukungan atas kebijakannya di akun Facebook miliknya.

Foto yang dipajang di akun Facebook miliknya, menampilkan gambar anak-anak yang diduga berawal dari wilayah Indonesia Timur berdiri di depan bangunan yang terbuat dari papan dan ijuk. Dalam foto itu, terdapat caption bertuliskan:

“Kakak, jangan marah BBM naik, kami juga ingin punya sekolah bagus berdinding tembok berlantai keramik, kami juga ingin punya perpustakaan yang bukunya lengkap. Terimakasih atas ‘Dua Ribu’nya, kak 🙂“.

Foto itu diposting oleh Jokowi, pada Minggu (23/11) pagi. Presiden Joko Widodo pun menuliskan komentar dalam postingan itu, ia mengatakan bahwa gambar tersebut semakin membuatnya yakin jika pengalihan subsidi BBM merupakan langkah yang tepat.

“Gambar ini saya dapatkan dari Media Sosial yang beredar di tengah perdebatan BBM, saya belum tahu siapa pertama yang mengunggah, namun gambar ini bagi saya adalah gambaran yang paling tepat untuk penyesuaian harga BBM dan bagaimana mengalihkannya,” katanya.

Jokowi menjelaskan, bahwa Indonesia bukan lagi negara penghasil BBM. Sebab sudah tidak ada lagi sumber-sumber baru sumur minyak yang ditemukan, sementara cadangan minyak yang dimiliki Indonesia terus menipis.

“Sementara untuk memenuhi kebutuhan BBM kita harus membeli dari luar negeri, kebijakan subsidi BBM adalah warisan kebijakan “Politik Logistik” yang di satu sisi menciptakan harga-harga murah namun tidak produktif,” tulisnya.

Selain membuat tidak produktif, politik logistik menurut Jokowi juga membuat negara harus berhutang yang amat besar. Hutang yang besar akan membebani anggaran negara di kemudian hari, sehingga anggaran tidak leluasa ditanamkan ke dalam hal-hal yang produktif. Akibatnya anggaran negara habis untuk biaya belanja rutin dan membayar hutang baik bunga dan pokok hutang.

“Saya tidak ingin Indonesia terjebak dalam pola anggaran seperti itu. Keuangan kita harus berdaulat. Dengan keuangan yang berdaulat dan tidak terjebak hutang, kita bisa memperbaiki pendidikan anak-anak bangsa kita, memperbaiki kesehatan publik mulai dari Posyandu, Puskesmas sampai Rumah Sakit besar milik Negara,” tulisnya.

Jokowi menegaskan akan mengubah paradigma Politik Anggaran pada pemerintahannya, dimana sebagian besar kekayaan negara digunakan ke sektor-sektor produktif dan sektor pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan dan perhatian pada kesejahteraan keluarga.

“Memang kenaikan harga BBM akan menaikkan harga-harga sehingga daya beli masyarakat menurun, tapi ini pengorbanan kita, daripada negara berhutang, lebih baik negara ini mulai belajar menjalani politik-ekonomi Berdikari, dan ini dilakukan secara bertahap,” jelasnya.

“Pendidikan murah, Kesehatan Murah, Transportasi Umum murah dan pelayanan publik yang serba cepat adalah tujuan bersama, bila ini terjadi maka perekonomian tumbuh cepat, rakyat bisa tambah sejahtera tapi ini proses, dan bukan sesuatu yang tiba-tiba ada, kita harus sabar menjalani….” tulisnya.(republika)

JAKARTA — Pendiri Lembaga Survey Indonesia, Denny Januar Ali, berkicau soal ‘blunder Presiden Jokowi’. Melalui akun twitternya, @DennyJA_WORLD, ia menyoroti beberapa tindakan dan keputusan presiden, termasuk pemilihan jaksa agung dari partai politik.

Berikut isi kultwitnya: 1) Ada apa dengan Jokowi? Belum 100 hari pemerintahannya, ia sudah membuat empat blunder.

2) Blunder keempat: penunjukan Jaksa Agung berasal dari partai politik. Puncak tertinggi penegakkan hukum tak membuat publik nyaman.3) Penunjukkan jaksa agung ini dapat menjauhkan Jokowi dari pendukung utamanya: aneka civil society yg sangat concern dgn penegakkan hukum.

4) Blunder ketiga adalah saat menaikkan harga BBM dalam waktu yang tidak tepat. Saat ini harga minyak dunia justru turun. 5) Blunder BBM ini menjauhkan Jokowi dari pendukung tradisionalnya: wong cilik.

6) Dari Pilpres Juli lalu, karena wong cilik ini Jokowi menang tipis atas Prabowo. Kini sebagian wong cilik mulai menjauh dari Jokowi. 7) Blunder kedua adalah ketika Jokowi menjanjikan kabinet “non-transaksional, the dream team.” Publik sangat merindukannya terwujud.

8) Yang terjadi, kabinet “as usual,” penuh dengan transaksi dan kompromi. Banyak yg bukan “the right person in the right place.” 9) Blunder pertama adalah janji membentuk kabinet ramping. Cukup lihat di google mengenai janji kampanye itu.

10) Publik sudah membayangkan reformasi yg akan dilakukan Jokowi atas jumlah kementrian, membuatnya lebih ringkas dan efektif. 11) Yang terjadi kembali kabinet “as usual” yang sama banyaknya dengan kabinet presiden SBY. Beda antara janji dan realisasi.(ROL)

detikriau.org – Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengumumkan penyesuaian tarif angkutan umum. Untuk angkutan umum , kenaikan maksimal 10% dari tarif sebelum kenaikan harga BBM.

“Untuk kereta api, kenaikannya tidak banyak, bervariasi. Ada yang Rp2.000, ada yang Rp13.000 untuk jarak jauh. Untuk kapal laut kelas ekonomi, tidak akan ada kenaikan tarif,” kata Jonan sebagaimana dilansir BBC, Selasa (18/11).

Polemik kenaikan harga BBM dan korelasinya terhadap tarif angkutan umum mendapat sorotan dari Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia, I Kadek Dian Sutrisna Artha.

Menurutnya, pemerintah semestinya memberi subsidi kepada angkutan umum mengingat transportasi akan berdampak langsung kepada harga-harga kebutuhan pokok dan daya beli masyarakat.

“Dengan memberi fasilitas yang lebih layak untuk angkutan dan segala subsidi yang berkaitan dengan transportasi umum, itu tentunya akan dapat meredam dampak langsung kenaikan harga BBM serta meningkatkan daya beli masyarakat,” kata Kadek. (dro)

Jakarta – Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada Senin (17/11) malam. Kebijakan ini dinilai merupakan awal kejatuhan kepercayaan masyarakat terhadap mantan gubernur DKI Jakarta itu.

dikutip dari republika, selasa (18/11), Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan mengatakan, Jokowi telah kehilangan sensitifitas terhadap keadaan masyarakat saat ini. Hal ini mengakibatkan hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah. “Ini awal kejatuhan kepercayaan rakyat, beliau (Jokowi) telah kehilangan sensitifitas,” katanya .

Menurutnya, Jokowi terlalu terburu-buru dalam menaikkan harga BBM. Pengambilan keputusan tersebut tidak dibarengi dengan persiapan matang dalam mengantisipasi kenaikan yang mengakibatkan dampak langsung terhadap rakyat.

Dia mengatakan, perbedaan kenaikan BBM antara zaman Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan sekarang terletak pada antisipasi dampak terhadap rakyat miskin. Ketika zaman SBY, kata dia, berbagai program disiapkan untuk melindungi rakyat miskin yang terkena dampak langsung kenaikan BBM.

Dia mencontohkan, bantuan langsung tunai (BLT), beasiswa untuk rakyat miskin, program keluarga harapan dan yang lain telah disiapkan matang sebelum harga BBM dinaikkan.

“Sekarang apa, KIS (Kartu Indonesia Sehat) dan KIP (Kartu Indonesia Pintar) saja belum jelas,”pungkasnya.

Masih ingat dengan pesta rakyat Jokowi setelah pelantikannya? Begitu banyak melibatkan masyarakat. Artis dalam dan luar negeri memeriahkan pesta yang berakhir di Monas itu.

Dalam pesta itu, masyarakat berkumpul di monas, menyambut presiden RI ketujuh. Sekarang pestanya berpindah. “Pesta rakyat dimonas telah usai, sekarang di SPBU,” ujar netizen, Rina Martha, dalam akun twitternya, @Rina_Martha, yang dikomentari dengan tanda sedih oleh CEO Pedoman News, Fadjroel Rahman dalam akun twitternya, @fadjroeL, Selasa (18/11)

Kebijakan Jokowi ini menuai banyak pertentangan dari pengguna sosmed di dunia maya. Ada yang menunjukkan penyesalannya karena telah memilih Jokowi pada pilpres lalu. Semuanya diluapkan hingga akhirnya menjadi trending topik dengan tagar #ShameOnYouJokowi dan #SalamGigitJari.

Setelah menaikkan harga BBM Rp 2 ribu, presiden Jokowi ramai-ramai mendapat salam gigit jari dari pada netizen. Septian Hidyah Ikmal dalam akun twitternya, ‏@accept_tian, menyatakan
Kenaikan BBM dilakukan pemerintah. Namun resikonya bukan mereka yang menanggung. “Resiko ditanggung rakyat.. Koyok ngene iki pilihanmu?? Seng jarene pro-rakyat,” ujarnya

Netizen lainnya, Saypul Bahri ‏@ipullipu21 dari Cakung, Jakarta Timur , menyatakan, “Harusnya kita bisa menikmati turunnya harga minyak dunia, bukan sebaliknya #salamgigitjari.”(dro/republika)

CIPUTAT — Puluhan Mahasiswa yang tergabung dalam Keluarga Besar Mahasiswa (KMB) UIN Syarif Hidayatullah melakukan aksi unjuk rasa di depan Kampus UIN Syarif Hidayatullah, Ciputat, Tangsel, Senin (16/11) malam.

Mereka menolak keputusan Prasiden Joko Widodo menaikan harga BBM. KMB UIN Syarif Hidayatullah menuntut Jokowi untuk turun jika tetap menaikan harga BBM. Menurut mereka, kebijakan yang diambil pemerintah merupakan kebijakan yang dapat mematikan rakyat.

Menurut koordinator unjukrasa tersebut, Bahroin mengungkapkan, Jokowi telah melakukan pembohongan publik. Pernyataan tersebut terkait harga minyak mentah dunia yang terus turun namun pemerintah malah menaikan harga BBM.

Menurut Bahroin, Kebijakan pemerintah untuk menaikan harga BBM bukanlah kebijakan yang memihak rakyat.  Menurutnya, pemerintah memiliki jalan lain, yaitu dengan membatasi jumlah kendaraan pribadi yang banyak dimiliki oleh orang kaya.

Aksi tersebut sempat tak terkendali. Pengunjukrasa sempat menghentikan mobil pengangkut bahan bakar milik Pertamina dan menaikinya. Beruntung petugas dapat dengan segera mengamankan pengunjukrasa tersebut. Sehingga, aksi tersebut bisa kembali normal dan kemacetan pun bisa segera diatasi.(republika)

JAKARTA — Politikus PDIP, Hendrawan Supratikno menyalahkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) atas kenaikan harga BBM bersubsidi. Menurutnya kenaikan BBM bersubsidi yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena kegagalan SBY melakukan tata kelola minyak dan gas.

“SBY tidak mengerjakan PR-nya,” kata Hendrawan saat dihubungi Republika, Senin (17/11).

Hendrawan mengatakan pemerintahan Jokowi berada dalam posisi dilematis. Menurutnya kalau saja SBY mengelola minyak dan gas dengan benar maka Jokowi bisa menunda kenaikan BBM bersubsidi. “Kalau saja SBY lakukan upaya efisiensi dan diversifikasi energi paling tidak pemerintah bisa menunda,” ujarnya.

PDIP sebenarnya tidak menolak kenaikan harga BBM. Asalkan kenaikan dilakukan dengan terlebih dulu memenuhi tiga aspek prakondisi: pertama, efisiensi produksi dan distribusi tata niaga minyak dan gas, kedua diversifikasi dan konversi energi, ketiga menguatkan program perlindungan sosial ke masyarakat.

Persoalannya, tiga aspek tersebut tidak terlebih dulu dilaksanakan pemerintah. Hendrawan mengatakan pemerintah menaikan harga BBM bersubsidi bersamaan dengan upaya realisasi tiga aspek prakondisi yang diinginkan PDIP. “Ini ketiganya dikerjakan berbarengan dengan kenaikan (BBM bersubsidi),” ujarnya.

PDIP memperkirakan kenaikan BBM bersubsidi akan memberi dampak inflasi antara dua sampai tiga persen. Namun Hendrawan optimistis program “kartu sakti” Jokowi bisa membantu masyarakat mengurangi dampak kenaikan BBM bersubsidi.

Menurutnya meski tiga aspek prakondisi menaikan BBM bersubsidi diabaikan Jokowi, PDIP tetap mendukung kebijakan tersebut. “Kami akan kawal terus. Kami mendukung,” katanya.

Sebelumnya pemerintahan Jokowi menaikan harga BBM bersubsidi premium dari Rp 6500/liter menjadi Rp 8500/liter. Sementara solar dari Rp 5000/liter menjadi Rp 7500/liter.