JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Ketua DPRD Bangkalan Fuad Amin di rumahnya pada Selasa (2/12) dini hari WIB. Mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mendukung penangkapan koruptor oleh KPK.

Dia tidak peduli meski yang ditangkap itu seorang kiai dan temannya sendiri. Mahfud mendukung penegakan hukum dengan pemberantasan korupsi.

“Meski “sakitnya tuh di sini” karena ada kawan yang (akan) ditangkap KPK tapi kita dukung KPK demi masa depan Indonesia yang lebih baik,” katanya melalui akun Twitter, @mohmahfudmd.

Pakar hukum tata negara itu mengingatkan agar para pejabat yang gemar menilep uang negara untuk segera tobat. Pasalnya, ia pasti akan merasa dikejar-kejar aparat penegak hukum.

“Pejabat atau mantan pejabat yang pernah korupsi pasti hidupnya tak tenang, selalu gelisah. Melihat seragam pemadam kebakaran saja sudah takut, dikira KPK,” ujar Mahfud.

Mantan menteri kehakiman dan HAM itu menyatakan, koruptor pasti akan mendapat hukuman setimpal dari Sang Pencipta. “Jika orng sudah keterlaluan merusak masyarakat dan orang-orang di sekitarnya tak berdaya maka Allah pasti turun tangan untuk menghentikan kedzoliman itu.”

Menurut Mahfud, koruptor hidupnya selalu diliputi kegelisahan. Karena itu, ia mengingatkan mereka untuk segera tobat.

“Rasain para koruptor. Sekarang hidupmu resah. Kau bisa saja bayar centeng politik untuk menjagamu. Tapi tergantung pada centeng itu pun adalah siksaan,” kata Mahfud.(republika)

Detikriau.org – Sejumlah warga Papua melakukan unjuk rasa di Jakarta, menuntut agar Papua Barat diberikan “hak untuk menentukan nasib sendiri”.

Ketua umum aliansi mahasiswa Papua, Jefri Wenda, mengatakan aksi diikuti oleh sekitar 300 mahasiswa asal Papua di Jawa dan Bali.

Dalam orasi yang dimulai sejak pagi hingga siang hari itu, mereka menggunakan atribut bendera bintang kejora di lengan dan kepala. Sesekali mereka berteriak “Merdeka!”

Unjuk rasa dilakukan bertepatan pada 1 Desember, yang dianggap sebagai hari kemerdekaan Papua. Upaya menuntut Papua merdeka kerap disuarakan oleh pemimpin separatis Benny Wenda di luar negeri.

“Berikan kebebasan dan hak untuk menentukan nasib sendiri sebagai solusi demokratis bagi rakyat Papua Barat,” kata Jefri.

Mereka juga meminta pemerintah menarik unsur militer dan polisi dari Papua Barat dan menutup perusahaan asing di wilayah itu.

Mereka menolak tegas paket Otonomi Khusus Plus untuk Papua yang sedang dibahas di Dewan Perwakilan Rakyat.

Jalan tengah

RUU Otonomi khusus Papua sebelumnya dianggap bisa menjadi jalan tengah karena memberi ruang yang lebih luas kepada Papua dalam bidang pemerintahan, keuangan, dan kewenangan pengelolaan sumber daya alam.

Dewan Pakar Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, Masud Said, mengatakan revisi otonomi khusus ini merupakan “upaya prosedural, konstitusional, dan konsultif.”

“(Dibuat) dengan timbal balik komunikasi antara rakyat Papua yang diwakili oleh pemerintah provinsi, tokoh masyarakat, perguruan tinggi, dan orang tua di Papua,” katanya kepada BBC Indonesia.

Ini adalah solusi paling baik untuk menyelesaikan masalah Papua, klaim Masud.

“Paling bagus melalui undang-undang. Kalau tidak melembaga, kekhawatiran-kekhawatiran akan muncul. Tuntutan apapun disampaikan secara konstitusional akan menjadi sah.” (BBC)

JAKARTA — Media massa kini bak padang Kurukshetra bagi mereka yang mendukung atau membenci seseorang. Salah satu tokoh yang kini sering dielu-elukan atau bahkan disindir adalah Presiden RI Joko Widodo.

Jika SBY memiliki kalimat ‘sakti’, “Saya prihatin,” warga dunia maya juga ternyata mencatat berkali-kali Presiden Jokowi menyebut kalimat ini. Seakan-akan menyindir, ribuan netizen menyemarakkan twitter dengan tagar #BukanUrusanSaya.

Seperti akun ‏@herlan_riyanto “@DS_Andiniq:Fix asbun yg blg hrg efek domino ga bakal naik y @odongodong4: #BukanUrusanSaya @jokowi_do2. Begitu juga dengan ‏@IfathNungka, “Urusane Speak Bombay wae LOL “@tkginternet: kalau semua #BukanUrusanSaya lalu urusan saya apa? @PintarPolitik”

Akun, @peppramu juga menyebut “#BukanUrusanSaya “@bamset77: “@ad_dhoif: Gmn ya reaksi org ini stlh pollycarpus bebas bersyrat? :)) ”

Berdasarkan penelusuran Republika, sejak menjabat menjadi Gubernur DKI, Jokowi sempat beberapa kali menjawab dengan kalimat tersebut. Mulai dari Jembatan Blok G hingga persoalan Bus Transjakarta rusak.(rol)

JAKARTA – Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendukung ucapan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan menenggelamkan kapal asing yang masuk ke laut di Indonesia secara ilegal.

“Menurut saya itu kan pendapat ya, itu biasa-biasa saja. Saya sih kalau Pak Jokowi melakukan itu (tembak kapal pelanggar perbatasan) saya mendukung,” kata Fadli dalam acara diskusi Polemik Sindo Trijaya di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (29/11/2014).

Menurut Fadli, dalam beberapa tahun terkahir tercatat beberapa kali kapal nelayan Indonesia yang melanggar wilayah perbatasan dibakar oleh pihak Malaysia.

Kebijakan penenggelaman itu, kata Fadli, disebut sebagai tindakan resiprokal atu saling balas. “Kalau kapal-kapal nelayan kita dibakar di Malaysia atau ditenggelamkan, ya kita juga bisa melakukan hal yang sama,” kata Fadli.

Dalam menerapkan kebijakan penenggelaman kapal tersebut, Fadli mengimbau pemerintah untuk meninjau norma atau hukum-hukum internasional yang berlaku.

Dia pun juga mendesak Jokowi untuk segera membuktikan kebijakan yang sempat mendapat respons negatif dari pihak Malaysia tersebut.

“Jadi sebenarnya pemerintah, Pak Jokowi gak usah terlalu banyak omong lah. Coba dilakukan saja dulu. Satu ditenggelamkan, enggak usah banyak-banyak,” kata Fadli.(sindonews)

Jakarta (detikriau.org) – Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman meminta agar Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo menerapkan revolusi mental di Kepolisian. Ia menilai tindakan arogan dengan kekerasan yang dilakukan aparat kepolisian belakangan ini seringkali terjadi.

“Jika perlu Jokowi harus melakukan revolusi mental di kepolisian.” Pinta Benny di gedung DPR RI,Jakarta sebagaimana dilansir goriau.com, Kamis (27/11).

Permintaan ini disampaikan Beny menyikapi aksi tindakan arogansi aparat kepolisian saat membubarkan mahasiswa yang menolak kedatangan Presiden Joko Widodo ke Pekanbaru, Riau, Selasa (25/11) kemaren.

Politikus Partai Demokrat itu meminta agar aparat kepolisian tidak melakukan pemukulan dalam menjalankan tugasnya. Apalagi sampai melakukan pembubaran paksa hingga masuk ke dalam mushala seperti yang terjadi di komplek gedung RRI Pekanbaru.

“Kepolisian tidak boleh terlalu eksesif. Tugasnya melakukan pengamanan. Jadi tidak boleh melakukan kekerasan dalam menjalankan tugasnya,” kata Benny

Seperti diketahui, pembubaran paksa yang dilakukan polisi mengakibatkan Alquran yang menjadi kitab suci kaum Muslimin berserakan. Selain itu, terekam pula dari gambar bahwa polisi dengan seragam lengkap dan bersepatu masuk ke dalam tempat salat dan menginjak sajadah.

Benny berharap insiden pembubaran paksa dan pemukulan oleh polisi terhadap mahasiswa sampai ke dalam mushala itu tidak memicu konflik berkepanjangan antara Polri dengan mahasiswa apalagi umat Islam.

Untuk itu dia meminta Kapolri Jenderal Polisi Sutarman maupun Presiden Joko Widodo sekalipun, meminta maaf atas tindakan anak buahnya itu. “Kapolri bahkan Presiden sampaikan permohanan maaf ke umat Islam,” ujar Benny.

Aksi brutal polisi ini juga ikut disesalkan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Wakil Ketua Umum MUI, Kiai Haji Ma’ruf Amin mengatakan tindakan korps Bhayangkara itu sudah di luar batas dan menyakiti umat Islam.

Namun, tindakan para bintara di lapangan ini mendapat pembelaan dari Kapolresta Pekanbaru, Kombes Polisi Robert Harianto Watratan kepada Pekanbaru Pos, Selasa (25/11). ia mengatakan, anak buahnya terpaksa membubarkan paksa aksi mahasiswa karena tidak mengantongi izin.

Perihal penyerbuan yang dilakukan polisi ke dalam musala, Robert mengaku hal itu dilakukan setelah mahasiswa tidak juga kunjung mau bubar.  ”Kami sudah memberikan kesempatan mereka untuk salat. Setelahnya kami minta mereka untuk membubarkan diri. Tapi mereka tidak juga keluar-keluar, maka kami bubarkan paksa” Belanya. (dro/goriau)

JAKARTA — Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan mengatakan guru honorer tidak akan dikhususkan untuk mendapat Kartu Indonesia Pintar (KIP),  Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Menurutnya tidak elok jika memasukkan guru ke dalam golongan miskin.

“Kami tidak ingin guru masuk ke dalam golongan miskin makanya tidak akan mengkhususkan KIP, KIS, KKS buat guru. Guru honorer yang gajinya kecil arahnya ingin diubah saja statusnya sehingga gajinya jadi lebih baik,” kata Anies di Jakarta, Senin, (24/11).

Menurutnya gaji guru seharusnya tidak  di bawah UMR, sebab pekerja pabrik saja ada pengaturan upah minimal. “Jangan sampai guru yang  mendidik anak-anak orang lain. Namun  dia sendiri tak punya cukup uang untuk menyekolahkan anak-anaknya,”kata Anies.

Namun, lanjutnya, kalau guru honorer memang sudah termasuk dalam golongan kurang mampu, secara otomatis mereka mendapat KIP, KIS, KKS. Secara struktural, ujar Anies, pengelolaan guru akan berubah. Kemendikbud akan membentuk  direktorat jendral khusus yang  akan mengurus guru tersendiri.

Ia menambahkan, selama ini pengurusan guru terpencar-pencar. Sehingga pengurusan guru juga tidak fokus. (republika)