JAKARTA (detikriau.org) – Ketua Koordinator Wilayah Partai Golkar Provinsi Riau dan Kepri , H Indra Muchlis Adnan berharap kepada seluruh pengurus DPD II Riau dan Kepri untuk menerima dan menaati putusan MP. Ia mengajak seluruh pengurus partai berlambang pohon beringin di tingkat I dan II untuk bersama-sama membangun Golkar lebih baik lagi ke depan.

“Kami berharap semua menghentikan perbedaan dan konflik internal serta bersama-sama membangun Golkar khususnya di Riau dan Kepri, ” ujar Indra usai mengikuti rapat perdana partai Golkar di Jakarta (4/3) Pasca keluarnya putusan Mahkamah Partai (MP) pada selasa (3/3) yang lalu.

Indra juga menegaskan akan segera melakukan konsolidasi partai dimulai dari tingkat II hingga ke tingkat I yang rencananya akan digelar pada Jum’at (6/3) besok. Dalam konsolidasi itu akan membahas juga jadwal penyelenggaraan Musyawarah Daerah (Musda) II dan I Partai Golkar di seluruh kabupaten/kota dan Propinsi.

Mantan Bupati Inhil dua periode ini mengatakan salah satu amar putusan yang dibacakan hakim MP kemarin adalah agar segera melakukan konsolidasi dan koordinasi partai di seluruh provinsi dan kabupaten/kota. Tapi yang tak kalah penting dari putusan MP adalah merehabilitasi kader Golkar yang telah dipecat oleh kepengurusan Partai Golkar Aburizal Bakrie.

Perintah dalam amar itu juga agar Ketum Golkar hasil Munas Ancol Jakarta segera melakukan rapat dan persiapan untuk menjalankan amanat putusan partai, yakni melaksanakan Munas selambat-lambatnya Oktober 2016.

Selain konsolidasi tingkat I dan II, Partai Golkar juga akan mempersiapkan pemenangan pilkada serentak pada bulan Desember 2015 nanti khususnya di Riau. “Tentu diperlukan sebuah strategi yang jitu dan kekompakan para kader untuk menghadapi agenda  politik yang cukup penting menjelang Munas 2016. Khususnya Pilkada serentak di 9 Kabupaten di Riau, ” katanya.

Indra juga menghimbau kepada seluruh kader Partai Golkar di Riau yang telah dipecat oleh Ketua Golkar Riau, Annas Maamun untuk kembali bersatu-padu membesarkan partai yang sudah porak-poranda. Terjadinya perpecahan diantara para kader partai Golkar di Riau menurutnya disebabkan adanya pemimpin yang otoriter dan dzalim yang mestinya dihindari.

“Kami mengimbau para kader yang berselisih faham dan berbeda pendapat kembali bernaung ke rumah beringin yang hampir porak poranda di Bumi Lancang Kuning ini, untuk membangun Golkar yang lebih besar dan lebih baik dari sebelumnya. Dengan adanya putusan MP ini, ia juga mengajak untuk menghindari kepemimpinan Golkar yang otoriter dan kejam.

“Marilah dimulai kepemimpinan yang demokratis dalam partai Golkar”, ujar Indra saat ditemui sesaat akan terbang kembali ke Pekanbaru.

Sesuai arahan Ketua Umum Golkar, Agung Laksono dalam rapat perdana, tak ada pemecatan terhadap kader Partai Golkar di seluruh kepengurusan. “Jika masih terjadi pemecatan, berarti sama dengan pengurus Aburizal Bakrie dan Idrus Marham, ” katanya.

Indra menjelaskan, hakim di MP itu memiliki amar, analisa dan pikiran yang dibacakan semua saat pembacaan putusan kemarin. Dua hakim berkesimpulan dan mengakui keberadaan dan keabsahan pengurus Munas Ancol. Sementara dua hakim lainnya kata Indra, tidak ada opini dan bersikap netral. Kedua hakim Muladi dan Natabaya menyarankan dilakukan islah (berdamai) dan tidak ada partai baru, tetapi agar bersatu kembali. Tapi dua hakim lain memutuskan Munas yang sah itu Munas Ancol.

Sebagaimana diketahui, Selasa (3/3) malam kemarin,  empat hakim Mahkamah Partai Golkar mengeluarkan putusan berbeda terkait dualisme kepengurusan partai beringin. Dua hakim, yakni Djasri Marin dan Andi Mattalatta, memutuskan mengesahkan kepengurusan Golkar pimpinan Agung Laksono. Sementara itu, dua hakim lain, yakni Muladi dan HAS Natabaya, hanya memberikan putusan rekomendasi terkait proses kasasi yang ditempuh kubu Aburizal Bakrie di Mahkamah Agung. Satu hakim lainnya tak hadir karena sedang bertugas sebagai Dubes di Ceko yaitu Aulia Rachman.

Sementara kubu Agung Laksono menilai, putusan MP Golkar telah mengesahkan kepengurusannya. MP Golkar akhirnya menyampaikan putusan terkait konflik kepengurusan Golkar yang menyatakan kalau kepengurusan hasil Munas Jakarta diakui, namun harus tetap mengakomodir kepengurusan hasil Munas Bali.

“Menerima hasil Munas Ancol di bawah Agung Laksono dengan kewajiban mengakomodir dari DPP Partai Golkar hasil Munas Bali. Akomodir ini secara selektif harus memenuhi kriteria prestasi, dedikasi, dan sikap yang tidak tercela,” kata Djasri Marin.

Sementara Muladi berpendapat, “pasca putusan MP ini agar kepengurusan menghindari winner takes all. Kemudian merehabilitasi kader yang dipecat dan mengapresiasi pihak yang kalah dalam kepengurusan serta yang kalah berjanji tidak membentuk partai baru”. (*)

Kontributor: Muannif Ridwan (aktifis Muda NU asal Riau di Jakarta)

Jakarta (detikriau.org) – Koalisi Nasional Pengawas Jaminan Sosial Nasional menilai lahirnya BPJS Kesehatan sebagai pelaksanaan amanat UU BPJS tidak mampu menjadi jawaban atas pemenuhan hak atas pelayanan kesehatan bagi rakyat.

Diterangkan, sejak Undang-undang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) diundangkan pada tahun 2004, baru pada tahun 2011 Undang-undang Badan Penyelengara Jaminan Sosial (UU BPJS) disahkan. Konsekuensinya adalah hak atas jaminan sosial bagi setiap warga negara terkatung-katung, sementara banyak nyawa anak bangsa harus melayang lantaran tak terpenuhi haknya untuk mendapatkan layanan kesehatan yang memadai dari negara.

Ketersediaan anggaran yang begitu besar untuk BPJS kesehatan justru tidak jelas dalam peruntukannya. Salah satu buktinya menurut mereka adalah dengan munculnya kasus yang dialami oleh bayi Ryuji dan pasien lainnya yang harus terlunta-lunta menunggu hingga saat ini untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sangat mereka butuhkan.

“Ditengah situasi seperti ini BPJS Kesehatan justru melakukan manuver dengan mengajukan tambahan anggaran melalui Kementerian Keuangan sebesar lima triliun rupiah (5T)” Ujar Koordinator Koalisi Nasional Pengawas Jaminan Sosial Nasional, Khusnul Imanuddin dalam press rilisnya melalui pesan email, jum’at (27/2)

Lebih anehnya, pengajuan tambahan anggaran ini dilakukan tanpa melalui pembahasan di komisi IX sebagai komisi teknis yang bertanggung jawab atas sektor kesehatan dan ketenaga kerjaan, anggaran tambahan sebesar 5T tersebut disahkan dalam APBN-P tahun 2015 dalam Sidang Paripurna DPR RI.

Berdasarkan fakta-fakta diatas, Koalisi Nasional Pengawas Jaminan Sosial Nasional menyatakan tuntutan untuk mendesak segera dilakukan audit managemen dan audit keuangan terhadap BPJS Kesehatan.

Kemudian mendesak untuk segera dibentuk komite penyidik BPJS yang bertugas melakukan penelitian dan penyidikan terhadap penyelewengan-penyelewengan yang terjadi dalam pelaksanaan tugas BPJS.

Mendesak untuk segera memberikan kartu jaminan kesehatan nasional kepada 86,4 juta jiwa penduduk miskin yang belum memiliki kartu BPJS Kesehatan.

Serta juga mendesak kepada BPJS Kesehatan untuk melaksanakan program BPJS masuk desa, sehingga tidak hanya penduduk perkotaan yang bisa mengakses layanan jaminan kesehatan nasional.

Koalisi Nasional Pengawas Jaminan Nasional yang ber-Sekretariat: Jl. Bukit Duri Tanjakan No 112 Tebet, Jakarta Selatan merupakan gabungan beberap organisasi yaitu, Badko HMI Jateng DIY, Komite Pemantau Pembangunan Indonesia (KPPI), Revolusi Kubah Hijau, Serikat Perwarta Pejuang Indonesia (SPPI), Garda Rakyat Indonesia (GRI), Rumah Anak Nusantara, Perkumpulan Rumah Singgah Indonesia, Karang Tani, Lembaga Hukum dan Advokasi Kawasan Indonesia, Serikat Mahasiswa dan Pemuda Pantura. (dro)

Jakarta – Pemerintah menepis anggapan bahwa ada kelangkaan elpiji 3 kilogram di beberapa daerah. Pemerintah pun menekankan dua hal terkait isu kelangkaan elpiji 3 kg.

“Di beberapa lokasi ada situasi di mana elpiji 3 kg mungkin sulit didapat, yang sulit itu kasuistis, yang sangat terbatas seolah-olah menjadi isu besar. Malam ini kami mengklarifikasi apa yang terjadi. Ada dua hal yang ditekankan,” kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said, dalam konferensi pers di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), di Jakarta, Kamis malam 26 Februari 2015.

Yang pertama, tidak ada isu kenaikan harga elpiji 3 kg. Sudirman mengatakan, bahwa pemerintah tidak menaikkan harga elpiji bersubsidi. “Tidak beralasan kalau harga elpiji 3 akan naik,” kata dia.

Yang kedua, permintaan elpiji bersubsidi ini aman. “Masyarakat dipermainkan spekulasi,” kata mantan dirut PT Pindad (Persero) itu.

Pelaksana Tugas Dirjen Minyak dan Gas Kementerian ESDM, I Gusti Nyoman Wiratmaja, mengatakan bahwa ada sembilan lokasi yang terjadi kelangkaan elpiji 3 kg, yaitu Binjai, Subang, Sumedang, Depok, Bogor, Bekasi, Jepara, Tebing Tinggi, dan Karet, Jakarta, selama beberapa hari ini. Tapi, setelah dicek, ditemui kejanggalan.

“Setelah dicek, daerah yang kesulitan memperoleh elpiji 3 kg, tapi tidak langka,” kata dia.

Kemudian, lanjut Wiratmaja, pemerintah dan Pertamina pun melakukan tiga langkah untuk menyelesaikan isu kelangkaan elpiji ini. Yang pertama, Pertamina menambah pasokan.

Di Depok, perusahaan pelat merah itu menambah pasokan 93 ribu tabung dan Bogor 260 ribu tabung. Kemudian, mereka juga menambah 50 persen pasokan di Majalengka, Cirebon, Kuningan, Cianjur, dan Garut. “Artinya, supply di masyarakat sangat cukup dan lebih dari cukup,” kata dia.

Yang kedua, Pertamina juga melakukan operasi pasar di Sukmajaya, Cinere, Cibinong, Cikarang, Depok, dan Bogor.

Yang ketiga, BUMN energi ini juga menyediakan elpiji 3 kg di SPBU Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Harganya Rp16 ribu per tabung dan pembeliannya dibatasi maksimal 3 kg.

“Untuk masyarakat semua, kami menyediakan call center. Kalau ada kesulitan, tolong telepon (021) 500 000. Kami akan bergerak cepat kalau ada kesulitan elpiji 3 kg,” kata dia.(vivanews)

Jakarta: Warga Australia terpecah dalam menanggapi hukuman mati dua terpidana mati ‘Bali Nine’ yakni Myuran Sukumaran dan Andrew Chan. Ada yang mendukung hukuman mati tersebut, dan ada pula yang menolaknya.

Warga Negara Indonesia di Australia Dian Islamiati Fatwa memastikan, mayoritas warga Australia tetap mendukung langkah pemerintah Indonesia, untuk mengeksekusi Myuran Sukumaran dan Andrew Chan.

“Hasil jajak pendapat disini 52 persen mereka mendukung hukuman mati tersebut. Tapi ini terbagi dua. Memang sebagian mereka tidak ingin hukuman mati,” kata Dian dalam PrimeTime News Metro Tv, Ahad (22/2/2015).

Meski demikian, kata dia, sebagian warga yang menolak hukuman mati bukan berarti mendukung kejahatan yang telah dilakukan dua gembong narkoba ‘Bali Nine’ tersebut. Mereka lanjut Dian, ingin pemerintah Indonesia mengambil langkah lain terhadap dua warga Australia ini.

“Warga Australia tidak ingin mendukung kriminal tapi mereka tidak ingin hukuman mati (dilakukan kepada Myuran dan Andrew),” tukas dia.(*)

Sumber: http://news.metrotvnews.com/read/2015/02/22/361634/mayoritas-warga-australia-dukung-bali-nine-dihukum-mati

Jakarta – Komisi I DPR RI mendukung sikap pemerintah memanggil pulang Dubes RI di Brasil dan memanggil Dubes Brasil di Jakarta ke Kemlu untuk menyampaikan protes keras. 

JAKARTA — Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Senin (16/2) menilai penetapan status tersangka Komjen Budi Gunawan (BG) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak sah.

Usai keluarkan keputusan yang dibuat oleh Hakim Sarpin Rizaldi itu mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pun berkicau di Twitter.

“Ya Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa, Pemimpin, bangsa dan negara kami tengah Engkau uji sekarang ini. Tolonglah kami,” kicau SBY lewat akun Twitternya @SBYudhoyono.

“Ya Allah, beri pencerahan batin & kekuatan akal sehat kpd para elite & pemimpin bangsa, agar dpt mengambil pilihan yg tepat & bijak”.

“Ya Allah, kami malu mengatakan, di balik prahara ini, ternyata banyak kisah & drama yg berkaitan dgn nafsu utk meraih kekuasaan”.

Apakah kicauan SBY tersebut ditujukan untuk Presiden Joko Widodo sebagai pemimpin bangsa? Entahlah. Yang pasti SBY berkicau cukup lama di ranah Twitter.

“HambaMu memohon,  tuntunlah para pemimpin kami agar mengutamakan kepentingan negara, bukan kepentingan pribadi masing-masing”.

SBY berharap kemelut politik yang tengah menyelimuti Indonesia segera berakhir. Pun, suami Ani Yudhoyono ini memanjatkan doa kepada Yang Maha Kuasa.

“Dgn kekuasaanMu pula ya Allah, semoga kemelut politik ini segera berakhir. Masih banyak tugas negara & pemimpin utk rakyat Indonesia”. (republika)