Foto: 5 Destinasi Super Prioritas, PR Besar Sandiaga Uno di Kemenparekraf(CNBC Indonesia TV)

ARBIndonesia.com, JAKARTA – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menginginkan orang Indonesia lebih sering berwisata di dalam negeri. Dengan begitu dana Rp 150 triliun yang selama ini dihabiskan di negara lain bisa berputar di dalam negeri.
“Ada Rp 150 triliun (setahun) jumlah dana yang teralokasi oleh para wisatawan nusantara untuk berwisata di luar negeri,” ujar Sandiaga dalam sebuah webinar, Senin (22/3/2021).

Oleh karena itu, Sandiaga menginginkan agar dana wisatawan lokal tersebut bisa diputar di dalam negeri saja. Beberapa strategi yang telah disiapkan adalah dengan mengembangkan lima destinasi pariwisata super prioritas.

Kelima destinasi tersebut, antara lain Danau Toba, Likupang, Borobudur, Mandalika, dan Labuan Bajo. Kendati demikian, Bali yang selama ini menyumbang 60% devisa pariwisata di Indonesia diharapkan tetap menjadi sumbangan devisa pariwisata.

“Saya ingin agar ‘kue’ atau bagian untuk Bali meningkat dan 5 destinasi bertambah. Dengan hadirnya 5 destinasi super prioritas yang baru dan ditambah lagi dengan kawasan strategis pariwisata nasional, kita bisa mengambil peluang untuk merealokasi dana masyarakat yang habis untuk berwisata di luar negeri itu,” jelas Sandiaga.

Pemerintah menyiapkan 5 destinasi pariwisata super prioritas bukan hanya dari segi infrastrukturnya saja tapi juga ekonomi kreatif. Mulai dari kalender event, produk fashion, kuliner, kerajinan tangan, film, hingga music.

Selain itu, Sandi juga mendapatkan arahan untuk pengembangan desa wisata. Ada sekitar 244 desa wisata yang akan menambah daya tarik dari 5 destinasi super prioritas tersebut.

Dengan mengembangkan 5 destinasi pariwisata super prioritas itu, Sandiaga berharap kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) bisa mencapai 7,5% dan 5-10 tahun mendatang meningkat menjadi 10% – 12%.

“Saya menargetkan kontribusi pariwisata lebih besar dari 7,3% dari PDB. Alangkah indahnya 5-10 tahun ke depan 10% sampai 12% kontribusi sektor kita (pariwisata) ke PDB,” ujar Sandiaga.

Sumber CNBC Indonesia.com

Herman dukun pengganda uang ditahan dan ditetapkan tersangka.(Foto:tangkapan layar)

ARBIndonesia.com, BEKASI – Kepolisian Resor Metropolitan Bekasi menahan dan menetapkan Herman dukun yang mengaku sebagai ustadz sebagai tersangka.

Sebelumnya, petugas mengamankan pria yang akrab disapa Gondrong itu pada Minggu (21/3) malam di kediamanya di Gang Veteran RT 01 RW 03, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi.

Kepala Kepolisian Sektor Babelan, Kompol Ghulam Nabi Pasaribu mengatakan, Herman sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Namun, dia enggan menjelaskan pasal yang menjerat pria tersebut.

”Sudah menjadi tersangka, baru itu aja yang dapat kami sampaikan,” kata Ghulam kepada wartawan, Senin (22/3).

Selain itu, kata dia, pihak kepolisian sudah melakukan penahanan terhadap yang bersangkutan dan penyidik tengah mencari siapa saja korban dari aksi penipuan ini. Sebab, hingga kini belum ada korban yang melapor. Ustaz Gondrong saat ini berada di Kantor Polres Metro Bekasi di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi.

Untuk diketahui, video berdurasi dua belas menit yang mempertontonkan praktek penggandaan uang dengan media jenglot dan kotak ajaib.

Dalam video tersebut terlihat seorang pria berambut gondrong sedang melakukan ritual penggandaan uang dengan memunculkan banyak lembaran uang pecahan Rp100 ribu.

Sumber Okezone.com

ARBIndonesia.com, JAKARTA – Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menerima kunjungan Badan Komunikasi Pemuda Remaja Indonesia (BKPRMI) di Mabes Polri, Senin 22 Maret 2021.

Dalam pertemuan ini, Kapolri mengatakan, pendekatan dan diskusi dengan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan sangat penting dilakukan guna menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Ia pun menyambut baik dimana bentuk intoleransi yang dilawan dengan moderasi keagamaan yang memerlukan tokoh-tokoh agama.

“Kami juga siap bekerjasama dengan pemuda masjid untuk membangun bangsa,” katanya.

Peran ormas yang peduli bangsa saat ini, kata Kapolri, sudah semakin bagus. Ia pun berharap, basis pemuda masjid sampai tingkat desa harus saling menguatkan.

Selain itu, mantan Kabareskrim ini meminta peran tokoh agama menyosialisasikan 3M dan ketahanan pangan melalui program Kampung Tangguh.

“Prinsipnya Polri siap bekerjasama dan mendukung program-program dalam memerangi hal-hal yang menyerang negara,” unhkapnya.

Mantan Kapolda Banten ini pun mengajak para tokoh dan pemuda agama bersatu membangun bangsa setelah adanya polarisasi di Pilpres dan Pilkada.

Sementara itu, Ketua BKPRMI Said Aldi mengatakan, pihaknya siap bekerjasama dengan polisi di daerah dalam membina ustaz, ustazah serta dai dalam menjaga kamtibmas dan menutup kemungkinan adanya radikal masuk ke pemuda Masjid.

“Badan Pemuda Masjid dalam membina ustaz, ustazah dan dai kamtibmas sekalian untuk menutup kemungkinan adanya radikal yang akan masuk ke pemuda Masjid,” katanya.

Ketua Penasehat BKPRMI Idrus Marham mengatakan, basis BKPRMI adalah masjid, maka jika ada masalah di Masjid dapat dikoordinasikan dengan pemuda Masjid.

“Kalau ada bencana maka pemuda masjid ikut mengambil bagian dan bagaimana polanya kerjasama pembinaan masyarakat sesuai dengan ciri karakter masing-masing daerah,” ujarnya. (*)

ARBIndonesia.com, ACEH – Bea Cukai Lhokseumawe menghibahkan 17,5 ton bawang merah hasil penindakan kepada Pemerintah Daerah Aceh Utara dan beberapa Daerah di Aceh Besar, Jum’at (19/3/2021).

Kepala Kantor Bea Cukai Lhokseumawe, Mochammad Munif mengungkapkan bahwa bawang merah yang dihibahkan tersebut merupakan hasil penindakan yang dilakukan
bersama Ditpolairud Polda Aceh, Bea Cukai Wilayah Aceh, dan Denpom IM/1 Lhokseumawe, pada 8 Maret 2021.

“Tim gabungan menemukan bawang merah ilegal di dalam kapal KM Fortuner GT.45 Nomor 385/QQM yang ditinggalkan ABK nya di TPI Desa Kuala Cangkoi, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara,” ungkap Mochammad Munif melalui siaran pers yang dilansir dari beacukai.go.id.

Lanjutnya, tim juga menemukan 2 unit truck colt diesel dan 1 unit mobil pick up bermuatan bawang merah ilegal yang terparkir tidak jauh dari lokasi TPI tersebut dengan kondisi sudah ditinggalkan oleh pemiliknya.

Bawang merah ilegal tersebut diduga hasil bongkaran dari kapal KM Fortuner GT.45 Nomor 385/QQM tersebut.

“Atas temuan itu, telah dilakukan pencegahan sebanyak kurang lebih 17,5 ton bawang merah dengan perkiraan nilai barang sebesar Rp 525.600.000 dengan potensi kerugian negara diperkirakan sebesar Rp 215.496.000,” papar Kepala Kantor Bea Cukai Lhokseumawe, Mochammad Munif.

Terakhir ia mengatakan bahwa keberhasilan penggagalan upaya penyelundupan bawang merah ilegal ini merupakan wujud sinergi antara Bea Cukai, TNI dan Polri, serta peran aktif masyarakat.

Mochammad Munif juga berhapkan dengan hibah bawang merah ini, Bea Cukai dapat membantu meringankan ekonomi masyarakat yang membutuhkan di tengah pandemi covid-19 ini.

“Diharapkan pelaku usaha maupun masyarakat tidak melakukan tindakan penyelundupan dan/atau membeli barang hasil penyelundupan sebagai bentuk partisipasi warga negara untuk berupaya melindungi masyarakat, industri dan perdagangan dalam negeri serta mendongkrak penerimaan negara dari sektor bea masuk dan pajak,” tutup Munif.

Editor Arbain

ARBIndonesiamcom, BATAM – Menteri Keuangan bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi meresmikan peluncuran Batam Logistics Ecosystem (BLE), Kamis (18/3/2021) di Gedung Balairungsari, BP Batam.

Peresmian tersebut juga disaksikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Hak Asasi Manusia (Polhukam), Menteri Perdagangan, Gubernur Kepulauan Riau, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan, Kepala BP Batam, Direktur Jenderal Perhubungan Laut, dan Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai.

Dalam acara tersebut, Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengapresiasi semangat kebersamaan untuk menata logistik dan penguatan iklim investasi di Indonesia.

“Seperti arahan Pak Presiden, bahwa untuk menjadi kuat kita harus menanggalkan ego sektoral dan kemudian meningkatkan kolaborasi dan sinergi,” ujar Sri Mulyani, melaui siaran pers Bea Cukai Batam yang diterima arbindonesia.com.

“Terima kasih atas semangat seluruh kementerian dan lembaga yang terlibat dalam National Logistic Ecosystem terkhusus Batam Logistic Ecosystem,” tambah Menteri Keuangan.

Menurut Sri Mulyani bahwa Kepulauan Riau khususnya Kota Batam menjadi salah satu kota di Indonesia yang mengalami penurunan pertumbuhan investasi dan ekspor.

Sejak tahun 2015 pertumbuhan ekonomi Kepulauan Riau berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional.

“Oleh karena itu dibutuhkan kolaborasi program penataan logistik yang tertuang menjadi Batam Logistic Ecosystem hingga penertiban Selat Malaka,” ungkap Sri Mulyani.

Lanjutnya, Batam Logistic Ecosystem merupakan bagian dari National Logistic Ecosystem yang mengintegrasikan komunitas logistik di sektor penerimaan dengan komunitas di sektor persediaan.

Hal ini merupakan salah satu perwujudan upaya peningkatan kolaborasi dan sinergi antar Kementerian dan Lembaga yang tidak hanya berfokus pada integrasi sistem antar pemerintahan, tetapi juga antar pemerintahan dan bisnis, serta antar bisnis.

“Kita dapat melihat bahwa dengan pengimplementasian BLE ini dapat memberikan perubahan dan berperan besar dalam mempercepat proses logistik di Kota Batam. Oleh karena itu untuk mewujudkan hal tersebut perlu partisipasi aktif seluruh entitas terkait logistik,” imbuh Sri Mulyani.

Selain itu, salah satu perubahan yang ditawarkan melalui BLE adalah berkurangnya waktu yang dibutuhkan oleh pengguna jasa dalam layanan Ship to Ship/Floating Storage Unit.

Jika sebelumnya pengguna jasa memerlukan tiga kali proses transaksi untuk mendapatkan persetujuan izin, dengan penerapan BLE, hanya dibutuhkan satu kali proses transaksi.

“Hal ini memangkas waktu layanan yang sebelumnya dapat memakan waktu hingga tiga hari menjadi hanya kurang dari satu hari,” paparnya.

“Diharapkan kita semua bersama sama memastikan implementasi dari program-program ini berjalan dengan baik sehingga kita dapat menyediakan iklim usaha yang lebih baik guna mendorong pertumbuhan ekonomi di Kepulauan Riau” tutup Sri Mulyani.

Editor Arbain

Menkumham Yasonna Laoly

ARBIndonesia.com, JAKARTA— Kemenkumham masih memproses pengajuan SK kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko. Menurut Menteri Yasonna Laoly, mereka harus layani surat yang masuk itu.

Menkumham Yasonna Laoly mengatakan pihaknya akan segera memutuskan secepat mungkin apakah kubu Moeldoko atau KLB Sumut, sah menggantikan kepengurusan Ketum Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Kita harapkan cepatlah, supaya jangan berlarut-larut. Biarkan kita kerja dulu,” kata Yasonna di Gedung DPR, Senayan, Rabu (17/3).

Menteri Yasonna menuturkan jika ada pihak yang keberatan dengan keputusan yang diambil Kemenkumham nantinya, maka dapat mengajukan keberatan ke pengadilan. Dalam hal ini PTUN.

“Kan masuk surat, kita harus layani. Kalau sudah saya ambil keputusan masih berselisih lagi, ya mereka yang bertempur di pengadilan, kan begitu mekanismenya,” katanya.

Meski begitu, politikus PDIP itu menyebut saat ini belum ada keputusan terkait kepengurusan Demokrat yang sah.

Namun, ia memastikan pihaknya akan mengambil keputusan sesuai UU yang berlaku.

“Harus kita ambil keputusan. Tapi juga belum dilaporin Dirjen. Nanti kita periksa sesuai undang-undang yang berlaku,” kata Yasonna.

Seperti diketahui, kubu yang mengklaim acara Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat atau kubu Moeldoko telah mendaftarkan kepengurusan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham).

Sepuluh hari berselang, kubu KLB menyerahkan kepengurusan ke Kemenkumham.

Menkumham Yasonna Laoly mengatakan dokumen hasil KLB itu diserahkan ke Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU).

“Ya. Mereka sudah menyerahkan ke Dirjen AHU (Administrasi Hukum Umum),” kata Yasonna, Selasa (16/3/2021).

Yasonna mengatakan pihaknya bakal mengkaji berkas yang diserahkan kubu KLB Demokrat tersebut.

Yasonna mengatakan jajaran Kemenkumham akan menyesuaikan dokumen hasil KLB Partai Demokrat dengan AD/ART Partai Demokrat hingga undang-undang yang berlaku.

“Kita teliti kelengkapan dokumen pelaksanaan KLB dilihat apakah telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan AD/ART partai,” ujarnya.

Dia mengaku belum bisa memastikan kapan kajian terkait hasil KLB Partai Demokrat akan tuntas.

Menurutnya, jika masih ada dokumen yang belum lengkap, kubu Moeldoko akan diberi waktu untuk melengkapi dokumen.

“Kita lihat dulu. Biasanya, kalau ada yang tidak lengkap, kita minta dilengkapi, tentu ada tenggat waktu kita beri untuk melengkapi,” jelasnya.

Sementara itu, kubu AHY telah lebih dulu mendatangi Kemenkumham dan meminta agar Yasonna menolak hasil KLB Sumut.

Sebab, KLB Sumut diadakan secara ilegal dan tak memenuhi aturan AD/ART Partai Demokrat.

Di sisi lain, Ketua Bappilu Partai Demokrat kubu AHY, Andi Arief, mengatakan mereka tak menuntut Moeldoko mundur dari Kepala KSP.

Demokrat hanya meminta agar Moeldoko tak mengganggu Partai Demokrat.

“Kami tidak memberi pekerjaan sulit buat Presiden Jokowi. Kami tidak menuntut Pak Moeldoko mundur dari KSP,” katanya.

“Kami hanya minta Pak Jokowi sebagai Presiden memerintahkan bawahannya Moeldoko untuk berhenti mengkudeta Demokrat. Terlalu gampang permintaan ini,” kata Andi Arief melalui akun Twitter pribadinya @AndiArief_ID, Rabu (17/3).

Sumber pojoksatu.id